Logo Sekolah Desa

Sekolah Desa disebut juga Sekolah Pembaharu Desa merupakan ruang belajar antar aktor di desa. Sekolah Desa adalah inisiatif yang dikembangkan oleh Infest Yogyakarta untuk memperkuat posisi masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan. Layanan ini bertujuan untuk membangun kapasitas yang memadai di kalangan pemerintah dan warga desa dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pembangunan.

Inisiatif ini mencakup:

1. Pusat pelatihan dan penguatan kapasitas pemerintah dan warga desa;

2. Penerbitan sumber rujukan pengetahuan perbaikan tata kelola pemerintah desa;

3. Dukungan sumber daya aplikasi (software) penunjang tata kelola pemerintahan desa yang mencakup layanan informasi, administrasi, data kependudukan dan tata kelola keuangan desa.

Apa Prinsip Sekolah Desa?

Sekolah desa mengedepankan prinsip partisipasi, keterbukaan dan inklusivitas dalam pengelolaan desa.

Apa Pendekatan Sekolah Desa?

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul. Dengan demikian, pembangunan di desa tidak hanya menjadi urusan aparat pemerintah desa tetapi juga masyarakat. Sekolah Desa menjadi gerakan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di desa.

Siapa Tim Pembaharu Desa?

Pembaharu Desa merupakan pembelajar di Sekolah Desa. Tim Pembaharu Desa beranggotakan berbagai elemen di desa, meliputi perangkat desa, BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat. Anggota Tim Pembaharu Desa juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sekolah Desa mengedepankan pendekatan kerja kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat desa.

Apa yang Dipelajari di Sekolah Desa?

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya

2. Perencanaan Apresiatif Desa (Mengenal Desa Sendiri)

3. Pemetaan Kewenangan Desa

4. Pemetaan Aset dan Potensi Desa

5. Pemetaan Kesejahteraan Lokal

6. Keterbukaan Informasi Publik dan Jurnalisme Warga

7. Pengelolaan Keuangan Desa

8. Pemanfaatan TIK untuk Manajemen Keuangan dan Informasi Desa

9. Sekolah Perempuan dan Pendidikan Gender

10. Kolaborasi Perempuan dan Pemerintah Desa

11. Perbaikan Layanan Dasar di Desa