Arsip Tag: UU Desa

Ketika Warga Transmigran Mulai Menggali dan Menulis Sejarah Desanya

Sekarang kami mulai paham bahwa dulunya kami (warga transmigran) ini hanya ada 496 kepala keluarga (KK) dari semua pelosok penjuru Jawa. Kami juga kini mengetahui jika dulu para orang tua kami sangat prihatin selama dua tahun. Mereka hanya makan beras dan teri jatah dari pemerintah. Kami juga tahu, dulu ada masalah kelapran pada tahun 1979 karena jatah sudah habis dan tanaman padi puso. Kami juga kini mengetahuai jika dulu para orang tua kami dulu hanya berjalan kaki berpuluh-puluh kilo meter hanya untuk mencari bibit singkong. Kami juga tahu bahwa tidak sedikit para leluhur yang meninggal karena tertimpa pohon, ada juga yang dimakan harimau, dan digigit ular. Dan kini, kami sangat sadar bahwa kami harus lebih menghormati mereka, karena semua yang terbangun saat ini adalah buat kerja keras mereka, para pendahulu kami.

(Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, 24/02/17)

Kalimat terahir Kades Tegal Arum, Rohmad Annas secara jelas mengingatkan dirinya, warganya, bahkan semua orang untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalimat yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, karena pernah didengungkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Kini, kalimat tersebut terus menerus dikutip di banyak pernyataan seseorang untuk mengingatkan betapa pentingnya sejarah. Termasuk bagi warga transmigran yang kini bisa dikatakan telah sukses atau berhasil menaklukan tempat yang awalnya sangat asing bagi mereka. Lalu mengapa masyarakat di desa perlu menelusuri, menggali, hingga menulis sejarah desanya? Karena sejarah adalah aset yang berharga bagi desa dan masyarakatnya. Lebih dari itu, menulis sejarah tidak sekadar mengingat kembali detail waktu kejadian di masa lalu, namun berusaha mencoba menulis sejarah baru.

Apa yang sudah diungkapkan Kades Tegal Arum hanyalah cerita singkat dari sekian banyaknya fakta tentang desanya. Saat saya menyebut mereka telah sukses, bagi saya memang benar mereka telah sukses. Kekuatan memelihara ketekunan mereka tidak hanya berhenti pada satu dua generasi, namun secara terus menerus diwariskan pada anak-anaknya. Mereka adalah para pemuda desa yang tidak mengenal rasa malu atau sungkan untuk berperan di ranah publik maupun domestik. Bahkan peran-peran sosial dapat secara bersamaan mereka lakukan dengan peran-peran lainnya. Seperti yang pernah saya tulis di laman ini tentang Pemuda Penggerak Desa Tegal Arum.

Desa Tegal Arum adalah salah satu desa dampingan Infest Yogyakarta di Kabupaten Tebo yang tengah berupaya mewujudkan perencanaan apresiatif desa dalam proses pembangunan di desanya. Selain Desa Tegal Arum, ada juga Tirta Kencana, dan Desa Teluk Singkawang yang juga tengah menelusuri dan terus menggali potensi desanya. Salah satunya dengan menulis tentang sejarah desanya. Ketiga desa ini sama-sama memiliki aset dan potensi yang bisa jadi baru mereka sadari betapa kayanya mereka. Di Teluk Singkawang misalnya, di sana ada sebuah candi dan sejumlah warisan nenek moyangnya.

Menggali Informasi Langsung dari Pelaku Sejarah

Dalam suatu wawancara yang bertujuan memetakan aset dan potensi desa, salah seorang tim pembaharu desa (TPD) Tegal Arum pernah merasakan kesulitan menjawab pertanyaan warga. Saat itu pertanyaannya adalah tentang batas wilayah. Ini hanya salah satu hal yang kemudian membuat TPD bersama pemerintah desa merasa penting untuk lebih mengenal tentang desanya dengan menelusuri sejarah desanya. Selain kisah dari TPD ini, cerita lain juga muncul dari Kades Tegal Arum, tentang kali pertama dia menyadari tentang pentingnya menggali sejarah desa dan menuliskannya.

“Awalnya, pada suatu sore saat saya silaturrahmi ke tempat mbah Makmur. Di sana saya lihat ada papan berukuran 30 cm persegi dengan tulisan huruf Jawa Aseli. Karena pensaran, akhirnya saya bertanya apa arti dan tujuannya. Beliau menjawab, ini adalah prasati bukti pertma kali kami serombongan setelah 2 minggu di perjalanan akhirnya sampai di sini (di Tebo, Jambi). Dan sore itu, ibarat petunjuk bagi saya sendiri. Malam harinya, seperti biasa kami berkumpul bersama pemuda dan menyampaikan kepada mereka bahwa kita perlu mencari tahu sejarah desa kita, sebelum para pelaku sejarah semuanya tiada,” papar Rohmad Annas pada Kamis (24/02/17).

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Gayung bersambut, para pemuda desa pun sepakat dengan gagasan Kadesnya. Sejak itu, mereka pun berbagi peran dan segera menyebar menelusuri, menggali, dan mulai menghimpun data-data tentang desanya. Setelah data terkumpul, Pemdes mulai mengumpulkan para pelaku sejarah dengan mengundang mereka untuk menggali lebih jelas lagi kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Semacam melakukan verifikasi data-data dari yang telah mereka dapatkan kepada pelaku sejarahnya langsung.

“Hal ini penting kami lakukan agar informasi yang kami terima tidak hanya dari individu-individu tertentu dengan kebenaran sepihak saja. Ini penting bagi kami untuk diwariskan pada generasi berikutnya,” tandasnya.

Hal serupa juga diungkapkan tim pembaharu desa (TPD) Tirta Kencana, Agus Putra Mandala. Pada waktu yang hampir bersamaan, Desa Tirta Kencana juga tengah menggali sejarah desanya. Mengetahui sejarah desa juga menjadi sangat penting karena dalam dokumen RPJMDesa mereka harus memberikan informasi tentang profil desanya.

“Kami undang salah satu tokoh pendiri desa yang waktu itu sebagai pegawai UPT (Transmigrasi) Kemudian kami minta beliau bercerita tentang Desa Tirta Kencana. Dari mulai berdiri sampai luasan tanah “R”, serta rencana apa dari para pendiri yang bisa kami lakukan terhadap mimpi mereka. Dan ternyata, tanah “R” kami sangat luas yg menurut mimpinya pendiri desa akan dijadikan sebagai kantor Kabupaten pemekaran atau setidaknya Bandara,” demikian Agus yang secara pribadi mengaku kaget dengan informasi yang baru diketahuinya.

Tantangan dan Manfaat Menggali Sejarah Desa

Kendati warga baru menyadari tentang betapa pentingnya sejarah desa mereka, namun selama proses penggalian informasi, mereka mengaku tidak mengalami banyak kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Ari Rudiyanto, salah satu TPD Tegal Arum.

“Tidak begitu banyak kendala, hanya saja dalam menggali sejarah desa, hanya saja dari mereka (pelaku sejarah) bercerita berdasarkan dari ingatan mereka. Karena faktor usia, maka terkadang ada beberapa peristiwa yang mereka lupa. Sehingga kita kemarin juga harus membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memancing daya ingat mereka tentang peristiwa-peristiwa penting yang mereka alami dan saksikan,” ungkap Ari.

Kendala lainnya kemudian adalah bagaimana mereka melalui tahap penulisan dan analisa hasil penggalian data tentang sejarah desanya. Dalam hal ini, bisa jadi mereka membutuhkan penguatan kapasitas tersendisi khusus penulisan sejarah desa. Sehingga data sejarah desa juga akan sangat bermanfaat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan  dokumen perencanaan pembangunan yang  berfungsi acuan utama pelaksanaan  pembangunan desa untuk kurun waktu 6 (enam)  tahun. Di mana salah satu langkah dari penyusunan RPJMDesa adalah penggalian databese desa meliputi profile desa, penelusuran sejarah desa, memetakan aset  desa, membangun mimpi desa, strategi  pengembangan aset dan menganalisa,  menyusun program dan kegiatan RPJMDesa.  Selebihnya, sejarah desa akan lebih baik jika ditulis dan dibukukan dan menjadi dokumen penting bagi desa.

=========

Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Alimah, Gender Specialist Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest).  Desa Tegal Arum, Tirta Kencana dan Teluk Singkawang adalah desa dampingan Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

 

 

Pemdes Kalialang Berkomitmen Susun RPJMDesa Berbasis Data

“Kerja keras TPD dalam menghasilkan data-data untuk perencanaan apresiatif desa, selanjutnya akan kami gunakan sebagai referensi kami (Pemdes) dalam penyusunan dokumen RPJMDesa”
(Kades Kalialang)

Pernyataan komitmen tersebut diungkapkan oleh Sarwono, Kepala Desa (Kades) Kalialang, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Desa Kalialang baru saja menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk memilih pemimpin yang baru pada Rabu (28/12/16), dan Kepala Desa (Kades) terpilih itu adalah Sarwono. Sebelumnya, Desa Kalialang dipimpin oleh Ngatemin, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalibawang dan sebagai Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Kalialang. Ngatemin juga memiliki peran penting dalam mengawal rangkaian kegiatan Tim Pembaharu Desa (TPD) dalam mewujudkan perencanaan apresiatif desa.

850616577_13610 - Copy

Pelibatan perempuan sebagai salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan desa.

Meskipun kerja keras Tim Pembaharu Desa (TPD) mendapat apresiasi dan dukungan dari Pemdes yang baru, namun bukan berarti tugas mereka telah selesai dalam mewujdukan perencanaan apresiatif desa, hingga data-data yang sudah dihasilka benar-benar menjadi bahan rujukan perubahan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

Seperti diungkapkan oleh Parwono, Koordinator TPD Kalialang, bahwa TPD berkomitmen untuk mengawal proses perubahan RPJMDesa lama sehingga berbasis data dan usulan kelompok marginal.

“Kami sangat bangga hasil kerja keras kami akan dimanfaatkan untuk perubahan RPJMDesa, dan kami bangga menajadi bagian dari proses pembangunan desa kami,” ungkap Parwono dalam sebuah diskusi internal antara TPD dan Pemdes yang baru.

Rangkaian kegiatan untuk mewujudkan perencanaan apresiatif desa, telah menumbuhkan semangat partisipatif bukan hanya bagi warga namun juga seluruh unsur yang ada di desa. Setidaknya, kini mereka memiliki harapan bahwa desa mereka akan lebih sejahtera dan mandiri. Karena kesejahteran desa dapat terwujud apabila dalam proses pembanguannya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehingga, masyarakat desa bukan sekadar menjadi objek pembangunan, namun juga subjek pembangunan di desanya. [Rudi]

Menuju Open Data Keuangan Desa, Pemkab Wonosobo Perkuat Kapasitas Pemdes

“Laporan realisasi DTD tahun 2016, perencanaan RKPDes, APBDes, dan pelaporan DTD dan APBDes tahun 2017 sudah harus menggunakan aplikasi Mitra Desa”

(Triyantoro, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kabupaten Wonosobo)

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mewujudkan digitalisasi Sistem Keuangan Mitra Desa (Siskeudes) kini mulai diwujudkan secara bertahap. Tahapan yang telah dilakukan salah satunya adalah memperkuat kapasitas sejumlah Pemerintah Desa (Pemdes) melalui pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Acara yang diselenggarakan pada Senin-Rabu (28-30/11/16) ini diselenggarakan di Resto Ongklok Wonosobo. Penguatan kapasitas yang dimotori oleh Pemkab Tapem dan Komtel Setda Kabupaten Wonosobo, ini bekerja sama dengan Institute for Education Development, Social, Religion, and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta.

Pernyataan pak Triyantoro merupakan bentuk keseriusan Pemkab Wonosobo bersama-sama pemerintah Desa mewujudkan Digitalisasi Pemkab Wonosobo. Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan dari sejumlah desa yang tersebar di tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Di hari pertama, pelatihan diikuti oleh perwakilan Pemdes dari desa di Kecamatan Kertek, Kepil, Sapuran, Garung, Kalikajar, Leksono dan Kaliwiro. Sampai hari ketiga, pelatihan dihadiri dari delapan Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kejajar, Kalibawang, Wadaslintang, Mojotengah, Sukoharjo, Wonosobo, dan Watumalang.

Dalam acara tersebut, Astin Umariyah, Kepala Bagian Komtel Kabupaten Wonosobo, menegaskan bahwa Siskeudes Mitra Desa akan digunakan pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melakukan proses monitoring dari Kabupaten ke Desa-desa.”

Tidak Sekadar Berlatih Menggunakan Teknologi

Selama dua hari pelatihan, Pemkab Wonosobo dan Infest Yogyakarta melatih tata kelola keuangan desa menggunakan aplikasi “mitradesa”. Penguatan kapasitas ini merupakan salah satu tahapan dari implementasi open data keuangan desa.

15259607_1511181022230840_2036349571474470464_o

(sumber foto: dokumentasi Infest Yogyakarta)

Dalam proses pelatihan yang difasilitasi oleh Muhammad Khayat, Manager Program Infest Yogyakarta, tidak sekadar menjawab bagaimana cara mengoprasikan cara kerja aplikasi “mitradesa”. Menurut Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta, selain inisiatif dijitalisasi, pada tahapan open data keuangan desa juga dilakukan pendampingan perencanaan; tata kelola keuangan; dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan.

“Bagaimana pun, teknologi tidak sama sekali menjamin penggunanya akan terbuka jika tidak dibarengi dengan penguatan di sisi non-teknologi,” jelas sosok yang akrab disapa Ibad ini.

Aplikasi “mitradesa” selanjutnya akan digunakan oleh pemerintahan desa dalam mengelola desanya agar lebih efektif, efesien dan akuntabel. Karena dalam aplikasi “mitradesa” sudah termuat seluruh konten-konten yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

Sementara menurut Kosim (32 tahun), salah satu peserta pelatihan yang merupakan perwakilan dari beberapa Pemdes, adanya aplikasi “mitradesa” ini diharapkan membantu Pemdes dalam menyelesaikan pekerjaan terkait administrasi keuangan desa. [Rudi&Alimah]

Perencanaan Apresiatif Desa Mendorong Kepekaan Sosial Pemdes dan Warganya

“Saya mendapat informasi dari tim pembaharu desa (TPD) yang khusus menggali usulan kelompok marginal dan survei layanan publik, bahwa saat mereka melakukan wawancara kepada warga yang berkebutuhan khusus maupun kepada kluarganya, di antara mereka masih ada yang bisa disembuhkan jika ditangani secara intensif oleh ahli di bidangnya. Namun mereka dari kalangan keluarga miskin, akhirnya saya minta pendapat dari pihak Puskesmas. Esok harinya, kami pun mulai mengantar warga tersebut ke Dinas Sosial di Jambi.” (Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, 5/11/16)

Oleh Alimah Fauzan*

Pernyataan Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sekilas terkesan biasa saja. Biasa dalam arti bahwa memang demikianlah seharusnya sikap seorang Kepala Desa (Kades), apalagi ketika ada warganya yang membutuhkan pertolongan pemerintahnya. Namun kenyataannya, dari ribuan pemerintah desa (Pemdes) berapa banyak yang pemikirannya benar-benar terbuka dan peka pada persoalan sosial di desanya sendiri. Berapa banyak desa dengan warga yang benar-benar peduli dan berpartisipasi pada pembangunan di desanya? ini baru persoalan pembangunan yang adil bagi kebutuhan semua golongan di desa. Belum lagi persoalan sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dan persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan pengalaman Infest Yogyakarta, salah satu lembaga yang turut mengawal implementasi UU Desa, mendampingi sejumlah desa di beberapa daerah Jawa maupun luar Jawa, belum banyak menemukan Pemdes yang benar-benar peka pada kebutuhan warganya. Apalagi dalam kondisi tertentu harus mengambil keputusan cepat ketika warganya benar-benar membutuhkan pertolongan. Kendati demikian, pengalaman yang terjadi pada Pemdes Tegal Arum juga bukan berarti terjadi secara tiba-tiba. Ada proses tertentu yang kemudian mengantarkan Pemdes semakin peka pada persoalan sosial di desanya. Desa Tegal Arum adalah salah satu desa yang tengah bergerak mewujudkan perencanaan apresiatif desa bersama Infest Yogyakarta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Jambi.

Perbaikan Layanan Melalui Jasa Publik “Polisi Sekolah Tegal Arum”

Perencanaan apresiatif desa tidak hanya mendorong kepekaan sosial Pemdes, namun juga kesadaran Pemdes bersama warga untuk secara partisipatif memperbaiki layanan publik. Menurut Kades Tegal Arum, berdasarkan data hasil survei partisipatif yang dilakukan tim pembaharu desa (TPD), salah satu prioritas perbaikan layanannya adalah perlindungan di jalan raya khususnya bagi anak-anak sekolah. Hasil survei tersebut kemudian menginspirasi Pemdes mengambil langkah perbaikan layanan secara langsung. Salah satunya dengan menyediakan jasa layanan “Polisi Sekolah Tegal Arum”, dimana tidak hanya melibatkan petuugas dari kepolisian, namun juga melibatkan peran warga khususnya pemuda di desa.

Jalann raya yang mulus dan tidak terlalu ramai, membuat pengguna jalan bisa seenaknya berkendara tanpa memperhatikan posisi pejalan kaki maupun pengendara lainnya. Bahkan menurut warga sekitar Tegal Arum, kecelakaan akibat pengguna yang ngebut di jalan raya seakan menjadi hal biasa. Di sini, kesadaran dalam berkendara yang baik sangat kurang. Salah satunya jalan lintas depan kantor desa dan beberapa gedung sekolah. Berdasarkan fakta tersebut, maka warga melakukan survei layanan publik secara partisipatif, dan salah satu prioritas layananya adalah terkait perlindungan di jalan raya khususnya anak-anak sekolah.

Salah satu tahapan perencanaan apresiatif desa adalah perbaikan layanan publik secara partisipatif melalui survei layanan publik. Survei dilakukan secara partisipatif oleh warga bersama Pemdes yang tergabung dalam tim pembaharu desa (TPD). Hasil survei tersebut salah satunya adalah terkait jasa layanan yang diselenggarakan Pemdes untuk melindungi warganya khususnya anak sekolah di jalan raya melalui program “Polisi Sekolah Tegal Arum”. Ya, ini hanyalah salah satu prioritas layanan publik berdasar survei. Survei layanan publik partisipatif telah mendorong Pemdes memperbaiki pelayanannya baik dalam layanan administratif, barang publik, maupun jasa publik. Warga merumuskan sendiri prioritasnya, instrumennya, serta pelaksanaan surveinya, hingga menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan publik dan janji layanan atau maklumat layanan.

Lalu, Apa Itu Perencanaan Apresiatif Desa?

Perencanaan apresiatif desa merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desanya, sehingga tidak semata bertujuan untuk meninjau ulang (review) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Karena hal yang paling mendasar dari proses perencanaan apresiativ desa adalah mengenal desanya, terlibat dalam pembangunan desa, menggerakkan masyarakat mengenal desa, serta mengkaji kondisi desanya dari sisi kewenangan, aset dan potensi desa, kesejahteraan desa, penggalian gagasan kelompok marginal, dan perbaikan pelayanan publik.

Di kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, selain Tegal Arum ada desa Tirta Kencana yang tengah mewujudkan perencanaan apresiatif desanya. Selain itu di kecamatan Sumay, ada desa Teluk Singkawang. Di tiga desa tersebut telah terbentuk Tim Pembaharu Desa (TPD). TPD juga telah mendapatkan penguatan perencanaan apresiatif desa melalui “Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD)” yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

TPD di setiap desa terbagi dalam 5 kelompok, yaitu (1) kelompok kewenangan desa; (2) kelompok pemetaan aset dan potensi desa; (3) kelompok pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal; (4) kelompok penggalian usulan kelompok marginal; (5) kelompok survei perbaikan layanan publik. Kelima tim tersebut masing-masing menghasilkan data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif, hingga menjadi rujukan dalam proses review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) perubahan. Sehingga RPJMDesa mereka berbasis data partisipatif dan usulan kelompok marginal.

Dalam proses perencanaan apresiatif desa, Tegal Arum melibatkan lebih dari 80 warganya untuk terlibat dalam proses pemetaan kewenangan, aset dan potensi desa, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, penggalian usulan maupun gagasan kelompok marginal khususnya perempuan, hingga survei layanan publik. Setiap tahapan perencanaan apresiatif desa telah mendorong pemerintah desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu saja sesuai dengan semangat UU Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014.

====

*Alimah Fauzan adalah gender specialist di Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest Yogyakarta)

Desa Sebagai Pintu Utama Pencegahan Trafficking

Perlindungan buruh migran dari hulu penting dibicarakan. Sebab, desa merupakan gerbang pertama migrasi ke luar negeri.

Dalam kelas tematik “Perlindungan buruh Buruh Migran dari Hulu” di Jambore Desa 2015, dipantik oleh Diana Kamila dari Mitra Wacana dan Harianto, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Sementara itu, peserta diskusi hampir seluruhnya mengaku pernah bekerja keluar negeri.

Menurut Diana, desa bisa menjadi pintu utama dalam mencegah traficking jika hal-hal menyangkut buruh migran bisa ditangani secara serius. Ia menjelaskan bahwa Trafficking biasanya terkena bujuk rayu dari calo tak bertanggung jawab yang memberi iming-iming ke luar negeri.

“Salah seorang ibu pernah bekerja di Saudi Arabia menyatakan jika semula dirinya membayangkan bekerja pada suatu keluarga, tetapi ketika sampai disana, ia harus melayani empat keluarga,” ujar Diana.

Banyak buruh migran perempuan yang bekerja di diluar negeri bekerja di sektor domestik rumah tangga. Ketiadaan lapangan pekerjaan di Indonesia membuat mereka harus bekerja ke luar daerahnya. Perempuan dianggap lebih mudah mencari pekerjaan (dampak kebijakan PRT- migrant domestik worker) karena dianggap tidak banyak menuntut. Padahal menurut Harinto, buruh migran yang bekerja di sektor rumah tangga memiliki resiko tinggi.

“Buruh migran yang bekerja di luar negeri biasanya mengalami potongan gaji sampai 12 bulan dan 40% migran mengalami potongan berulang,” ujar Harianto.

Edi Wahyono, peserta asal Borobudur menceritakan temuan kasus di desanya. Pada tahun 2002 seorang warga desa diduga melakukan kongkalikong dengan memalsukan identitasnya untuk bekerja keluar negeri. Nama di KTP berbeda dengan di paspor, tetapi tidak diketahui asal-usul pihak yang diberangkatkan.

“Apakah korban menganti nama atas kemawuannya sendiri? Atau orang lain? Bisa dilakukan pengecekan di data paspor. Apabila tidak ada ini menjadi indikasi Tindak Pidana perdagangan orang (TPPO) atau trafficking,” ujar Harianto.

Dari berbagai persoalan perlindungan buruh migran dari hulu, diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:

  1. Pendataan buruh migran dari desa

  2. Informasi dari desa termasuk sosialisasi, pengetahuan tentang negara tujuan, penguatan mental terhadap pekerja, dan menolak calo

  3. Penanganan kasus berbasis desa

  4. Pemberdayaan calon dan purna TKI

  5. Desa perlu memiliki Perdes tentang perlindungan hak buruh migran.

    Ini menjadi catatan bersama dalam mengawal implementasi UU Desa yang menekankan partisipasi seluruh pihak. [Noya]

*Sumber berita dari majalah MERDESA: edisi 3 tahun 2016

Ilustrasi Didie SW Kompas

Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan

Oleh: Sutoro Eko

Hubungan antara negara dan desa tidak pernah cocok dan tuntas. Negara mengalami kesulitan membangun desa. Berbagai program pembangunan terus mengalir ke desa sejak 1970-an, tetapi seakan selalu pudar seperti “istana pasir”.

Hari ini pelaksanaan UU Desa mengalami kesulitan serius. Setahun lalu, kehadiran UU Desa disambut dengan penuh antusias oleh para pemangku desa, tetapi kehadiran dana desa tahun ini mereka sambut dengan keraguan dan ketakutan.

Mengapa? Itu adalah misteri desa. Clifford Geertz (1980) pernah berujar: “Negara-yang sewenang-wenang, kejam, hierarkis, kaku, tetapi pada dasarnya berlebihan-menunggangi ‘komunisme patriarkal’ masyarakat desa, memperoleh makan darinya, dan sekali-sekali merusaknya, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil masuk ke dalamnya. Negara adalah impor dari luar dan merupakan gangguan eksternal, selalu mencoba menyerap desa, tetapi tidak pernah berhasil kecuali ketika menindas.”

Intervensi “tata negara”

Desa bukan hamparan tanah yang dihuni masyarakat, bukan wilayah dan unit administrasi pemerintahan yang mudah dikendalikan oleh pemerintah. Desa juga bukan sekadar komunitas lokal, pun bukan sebagai lahan kosong yang siap menerima beragam intervensi pembangunan, atau bukan pula sebagai pasar outlet proyek pembangunan. Desa merupakan identitas, institusi, dan entitas lokal seperti “negara kecil” yang memiliki wilayah, kekuasaan, sumber daya, pranata lokal, dan masyarakat.

Untuk memahami misteri desa, saya tidak perlu mencari teori-teori impor. Saya mengingat kembali pepatah dan petuah Jawa “desa mawa cara, negara mawa tata”. Petuah ini bukan hanya memberikan pesan tentang multikuluralisme seperti halnya pepatah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, desa mawa cara (desa dengan cara) membuahkan frasa “cara desa”, yang bermakna desa memiliki cara, adat, kebiasaan, kearifan lokal dan prakarsa lokal. Negara mawa tata (negara dengan tatanan) menghadirkan frase “tata negara” bahwa negara memiliki peraturan, hukum, administrasi, birokrasi, perencanaan, keuangan, akuntansi, dan sebagainya.

“Cara desa” dan “tata negara” merupakan dua paradigma yang memiliki nalar dan kepentingan berbeda. Benturan antara dua paradigma itu membuahkan dilema intervensi negara masuk desa. Kalau negara tidak hadir, salah, tetapi kalau hadir, keliru. Negara tidak hadir disebut isolasi, yakni negara membiarkan desa tumbuh sendiri dengan swadaya lokal atau membiarkan desa dirusak oleh tengkulak ataupun korporasi. Desa bisa miskin, terbelakang, dan menjadi penonton di rumahnya sendiri karena negara tidak hadir (isolasi).

Negara hadir secara keliru dengan jalan memasukkan dan memaksakan (imposition) “tata negara” ke dalam desa. Dengan niat memperbaiki, para aparatus negara memandang desa dari Jakarta, berupaya mengubah “cara desa” menjadi “tata negara”. Mereka tidak mengakui, menghormati, memberdayakan dan memuliakan “cara desa”, tetapi memasukkan “tata negara” dengan modernisasi, korporatisasi, teknokratisasi, dan birokratisasi. Bahkan, aparatus negara melakukan mutilasi desa dengan cara beternak banyak kelompok masyarakat, sebuah kerumunan yang dilembagakan sebagai bentuk kanalisasi proyek pembangunan.

Rekognisi “cara desa”

Intervensi “tata negara” bukan hanya gagal dari sisi kehendak untuk memperbaiki dan membangun desa, tetapi juga menundukkan, melemahkan, dan merusak “cara desa”. Dalam praktik, teknokratisasi-birokratisasi telah menghadirkan tiga penyimpangan.

Pertama, siasat lokal biasa ditempuh para pemangku desa yang cerdik untuk menembus kerumitan birokrasi, dengan spirit “melakukan hal yang salah dengan cara yang benar”.

Kedua, penumpang gelap adalah para “konsultan jalanan” yang membantu desa menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran desa guna memperoleh kucuran dana desa.

Ketiga, para aparat daerah sibuk melakukan asistensi dan verifikasi terhadap dokumen yang disiapkan desa, tetapi semua ini berujung pada pencarian rente.

UU Desa telah menyajikan rekognisi-subsidiaritas untuk menembus dilema negara antara isolasi dan imposisi. Negara mengakui desa dan memberikan mandat kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi lokal, sumber daya alam, lingkungan, ketenteraman, kerukunan, dan sebagainya) dengan “cara desa” (adat istiadat, prakarsa, kearifan). Rekognisi ini merupakan jalan yang lebih tepat untuk menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus membuat desa memiliki imajinasi dan kontribusi yang lebih baik kepada NKRI.

Karena mengakui dan memberi mandat, negara melakukan redistribusi dana desa. Dana desa adalah hak dan kewajiban desa (rezim desa), bukan rezim keuangan yang teknokratis-birokratis.

Menjalankan rekognisi-subsidiaritas memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Sisi pertama adalah memotong kerumitan rezim administrasi-keuangan (penyaluran, pengelolaan, penggunaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan), seraya membuat instrumen dan prosedur yang simpel. Desa bisa mengelola keuangan secara sederhana, seperti yang dilakukan oleh pengurus RT atau takmir masjid.

Sisi kedua adalah tindakan pemberdayaan, yakni edukasi, katalisasi dan fasilitasi terhadap desa untuk menemukan, menyatukan, dan melembagakan kekuatan lokal (pengetahuan, kearifan, kepentingan, prakarsa) secara partisipatoris, menjadi basis tindakan kolektif para pemangku kepentingan di desa. Pemberdayaan ini tentu jauh lebih bermakna ketimbang para pemangku desa sibuk mengurus administrasi keuangan.

SUTORO EKO
GURU DESA STPMD “APMD” YOGYAKARTA DAN PERANCANG UU DESA


**Tulisan ini telah dimuat sebelumnya di Kompas cetak, Senin, 16 November 2015. Tulisan dimuat kembali untuk tujuan pembelajaran.

Diskusi Infest-Kompas

Dana Desa Diwarnai Masalah

YOGYAKARTA, — Penyaluran dana desa masih diwarnai berbagai permasalahan, baik di level desa maupun kabupaten/kota. Kurangnya kapasitas sebagian perangkat desa dan ketakutan sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyalurkan dana desa menyebabkan sekitar 11.000 desa dari 74.000 desa di Indonesia belum menerima dana tersebut.

“Pemerintah terus mendorong penyaluran dana desa, tetapi ternyata memang tidak mudah mengatasi hambatan yang ada,” kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika, dalam diskusi tentang dana desa yang diselenggarakan Harian Kompas dan Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest), Senin (2/11), di Yogyakarta.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menyalurkan dana desa mulai tahun ini. Total alokasi anggaran dana desa 2015 sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Erani menyebutkan bahwa di level desa, masalah antara lain terjadi karena kualitas sebagian perangkat desa masih kurang. Kondisi itu membuat mereka tidak bisa melengkapi dokumen, sebagai syarat penyaluran dana desa secara tepat waktu. Kadang kala, program yang disusun perangkat desa juga tidak sesuai mandat UU Desa sehingga harus dikoreksi.

Masalah lain, kata Erani, adanya kekhawatiran dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan dana desa. Di Sumatera Utara (Sumut), misalnya, sejumlah kabupaten/kota yang dipimpin pelaksana tugas (plt) kepala daerah sempat tidak berani menyalurkan dana desa.

“Sekitar 70 persen kabupaten/kota di Sumut saat ini dipimpin plt kepala daerah, karena akan menjalani pilkada. Sejumlah plt kepala daerah merasa tak punya otoritas penuh untuk menyalurkan dana desa sehingga Sumut menjadi salah satu provinsi dengan penyaluran dana desa terendah, hanya mencapai 20 persen sampai 31 Oktober 2015,” kata Erani.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang dikumpulkan dari 403 kabupaten/kota, dana desa yang telah disalurkan ke desa hingga 31 Oktober 2015 adalah Rp 10,13 triliun atau sekitar 48,93 persen dari total anggaran dana desa tahun ini.

11.000 desa

Sampai sekarang, menurut Erani, sekitar 11.000 desa belum menerima dana desa. Mayoritas desa yang sama sekali belum menerima dana desa terdapat di tujuh provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Sumut. “Di tujuh provinsi tersebut, penyaluran dana desa masih kurang dari 40 persen. Bahkan, ada kabupaten di Sumut yang penyaluran dana desanya masih nol,” ujarnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, ujar Erani, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi sehingga pencairan lebih mudah. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi juga terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari solusi dari hambatan penyaluran dana desa.

Pemerintah juga menerjunkan pendamping untuk memperlancar pengelolaan dana desa. “Kami optimistis, penyerapan dana desa bisa mencapai 80 persen sampai akhir tahun,” kata Erani.

Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan, berdasarkan pantauan KPK, ada berbagai masalah yang menghambat penyaluran dana desa. Salah satu masalah serius adalah kurangnya kualitas perangkat desa, terutama di wilayah terpencil. “Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, ada perangkat desa yang bahkan tidak memahami cara menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,” ujarnya.

Johan menambahkan, masalah lain adalah penyusunan program yang kurang tepat, misalnya memakai dana desa untuk membangun balai desa atau membeli mobil operasional kepala desa. Persoalan lainnya adalah perbedaan standar harga dalam pengadaan barang dan jasa, antara satu desa dengan yang lain.

“Untuk membeli laptop (komputer jinjing), misalnya, ada desa yang menganggarkan Rp 7 juta, di desa sebelahnya dianggarkan Rp 7,5 juta. Selisih semacam ini jika diakumulasikan jumlahnya sangat besar,” katanya.

Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan UU Desa DPR, Akhmad Muqowam, mengatakan, ada regulasi tentang desa dari beberapa kementerian yang sering tidak sinkron sehingga membuat pemerintah desa bingung. Regulasi yang tak sinkron itulah yang juga menjadi penyebab terhambatnya penyaluran dana desa.

“Makanya, saya keberatan kalau kepala desa dan kepala daerah yang disalahkan terus. Sebab, ada masalah juga di pemerintah pusat,” ujar Muqowam.

Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dilaporkan, sekitar 80 persen dari total dana desa telah dicairkan oleh 106 pemerintah desa.


*Berita ini terlebih dulu terbit di Harian Kompas edisi 3 November 2015, di halaman 25 dengan judul “Dana Desa Diwarnai Masalah”. Ditayangkan kembali untuk tujuan pendidikan

Infografis berita keuangan Wonosobo

Setelah Pelatihan, Kader Desa di Wonosobo Usulkan Rekomendasi Perbup

Dua desa di Kabupaten Wonosobo mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta di Kantor Bupati pada 29 September – 2 Oktober 2015. Kedua desa tersebut ialah Desa Keseneng, Kecamatan Mojotengah dan Desa Lengkong, Kecamatan Garung. Kedua desa ini akan menjadi model desa yang mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga bisa menjadi contoh dan teman belajar bagi desa lainnya di Kabupaten Wonosobo.

Proses Pelatihan - Simulasi tata cara pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyedia dari pihak ketiga

Proses Pelatihan – Simulasi tata cara pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyedia dari pihak ketiga

Senada dengan pelatihan di Malang dan Takalar, pelatihan di Wonosobo juga mendorong desa mampu mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta disiplin anggaran. Selain itu, pelatihan selama empat hari ini menjadi bahan rekomendasi penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Kami sedang berproses menyusun draft Perbup Pengelolaan Keuangan Desa, hasil dari empat hari ini justru akan menjadi rekomendasi bagi kami di bagian Pemerintahan,” tutur Aldhiana Kusumawati (Dina), dari bagian Pemerintahan, Pemkab Wonosobo.

Dokumen APBDesa desa-desa di Wonosobo masih menggunakan format lama, artinya belum secara penuh mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini diakui Sukardi, Sekretaris Desa Keseneng. Menurut Sukardi, dalam pelatihan ini banyak hal baru yang diketahui, diantaranya adanya 4 kelompok utama dalam belanja yaitu kelompok penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Sedangkan dokumen APBDesa tahun 2014 Desa Keseneng masih menggunakan format lama yang terdiri dari 2 kelompok utama dalam belanja yaitu kelompok biaya operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya menurut Dina, Pemkab Wonosobo menyadari bahwa perlu adanya tahun transisi bagi desa karena banyak hal baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses transisi tersebut termasuk penguatan kapasitas desa seperti yang dilakukan empat hari ini untuk mendorong kesiapan desa. Pemkab Wonosobo sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat edaran supaya desa segera menyusun APBDesa 2016 tanpa harus menunggu peraturan menteri tentang pengelolaan keuangan desa disahkan.

Draft Perbup Wonosobo tentang Pengelolaan Keuangan Desa diulas bersama peserta dalam pelatihan yang difasilitasi oleh Darwanto, pegiat advokasi anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Jakarta. Beberapa masukan diantaranya tentang kurang sesuainya kelompok belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; kurang rincinya tata cara penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA); dan pengaturan jumlah uang kas di desa. Selanjutnya beberapa masukan dan temuan-temuan dari pemerintahan desa saat pelatihan diserahkan kepada bagian pemerintahan Pemkab Wonosobo sebagai rekomendasi penyusunan Perbup pengelolaan keuangan desa.

Infografis berita keuangan WNSB

Setelah pelatihan ini, peserta berkomitmen untuk mempelajari lagi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, mempraktikan pengetahuan yang didapat saat pelatihan. Selain itu, Pemkab Wonosobo akan menyelenggarakan rapat penyusunan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa pada 5 Oktober 2015 dengan memasukkan hasil pelatihan ini sebagai rekomendasi. [khay]

Syahribulan menerangkan jenis Informasi di desa

Pembaharu Desa Soreang Identifikasi Informasi Publik

Takalar Informasi menjadi salah satu kebutuhan manusia yang tidak tampak. Keberadaan informasi menjadi penting dalam pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok masyarakat. Informasi yang tepat akan memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat pula. Keterbatasan informasi menghambat individu/kelompok untuk mengambil keputusan dan mengembangkan diri.

Syahribulan menerangkan jenis Informasi di desa

Syahribulan menerangkan jenis Informasi di desa.

Keberadaan informasi pada ruang publik, seperti pemerintahan, juga memainkan peran penting. Masyarakat membutuhkan informasi untuk dapat terlibat, mengawasi dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang berlangsung di tingkat desa hingga nasional. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi turut menempatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi.

Itulah yang melatarbelakangi pelatihan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, (8-9/9/2015). Pelatihan ini diikuti oleh 18 Kader Pembaharu Desa ini difasilitasi oleh Syahribulan, Penanggungjawab Program Desa Infest di Kabupaten Takalar. Pelatihan diawali dengan pemutaran film yang mengulas keterbukaan informasi dan transparansi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Juga film ”Hak untuk Tahu” yang mengulas tentang keterbukaan informasi publik.

Media audio visual membantu peserta untuk memahami prinsip keterbukaan informasi publik. Dari diskusi pasca melihat film, peserta mulai memahami bahwa semangat UU Desa ialah merekognisi kewenangan desa dan mewujudkan kemandirian desa. Untuk mewujudkan kemandirian desa harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Lebih dari itu, ada transparansi dan keterbukaan pembangunan di desa. Sementara masyarakat mempunyai hak dalam proses pengawasan.

Diskusi Kelompok menemukenali DIP Desa

Diskusi Kelompok menemukenali DIP Desa Soreang.

Setelah itu, peserta mengingat kembali serta mengulas jenis-jenis informasi, yakni informasi berkala, serta merta, setiap saat, dan tertutup. Diikuti dengan diskusi kelompok. Dalam proses ini, peserta dibagi dalam tiga kelompok untuk menemukenali jenis-jenis informasi yang ada di desa. Hasil diskusi masing-masing kelompok kemudian dibahas dengan kelompok lain. Hal ini bertujuan supaya pengetahuan satu kelompok juga dipahami oleh kelompok lain. Dari hasil ini didapatkan 91 jenis infomasi publik di Desa Soreang.

Setelah menemukenali jenis-jenis informasi, peserta kemudian mengidentifikasi bukti fisik dari masing-masing informasi yang dijabarkan. Sekaligus, untuk melihat dokumen informasi apa saja yang belum dimiliki oleh desa. Sekaligus membuat daftar informasi publik baik dalam bentuk dokumen, foto, dan papan informasi yang ada di kantor desa, atau di luar kantor desa. Di akhir pelatihan, peserta menyepakati untuk membuat daftar informasi publik berdasarkan jenisnya untuk disahkan melalui Peraturan Desa. []

Salah satu kelompok mendiskusikan hasil pendataan aset dan potensi Desa Kucur

BPD Kucur Diskusikan Kewenangannya dalam UU Desa

Minggu sore (13/9/2015), seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, berkumpul di Kantor Desa. Anggota BPD Desa Kucur yang keseluruhannya berjumlah tujuh orang bersepakat bahwa hari Minggu akan digunakan sepenuhnya untuk diskusi bersama tentang kewenangan BPD sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Diskusi ini difasilitasi oleh Edi Purwanto, Program Officer Infest Yogyakarta wilayah Malang. Selain dihadiri oleh BPD Desa Kucur, diskusi juga dihadiri oleh perwakilan BPD Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan.

Di awal diskusi, Edi mengajak seluruh peserta mencoba untuk menuliskan pengetahuannya terkait dengan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini memunculkan pembelajaran yang menarik. Pengetahuan-pengetahuan yang muncul selanjutnya diringkas untuk melihat apa yang diketahui dan yang tidak diketahui oleh BPD. Terkait dengan apa yang telah diketahui, peserta menuliskan bahwa yang diketahui ialah tata cara musyawarah desa, hak masyarakat desa, kewajiban masyarakat desa, tugas Kepala Desa, Peraturan Desa, dan Partisipasi.

Sementara, dengan apa yang tidak diketahui oleh para peserta adalah tentang tata cara membuat Peraturan Kepala Desa, Perencanaan Desa, Tugas Perangkat Desa, Tata Cara Peraturan Bersama Kepala desa, Hak dan Kewajiban Kepala Desa.

Menjelang Magrib, kegiatan diskusi berhenti sejenak untuk ibadah dan makan malam. Diskusi dilanjutkan setelah Isya’ dan berakhir pada pukul 22.00 WIB. Menurut Sangaji, selaku Ketua BPD Desa Kucur, bahwa dengan diskusi ini BPD menjadi lebih mengetahui secara mendalam tentang peran BPD. Ia juga mengatakan diskusi yang diselenggarakan telah menjadi nutrisi bagi BPD untuk membangun desa menjadi lebih baik, salah satunya adalah meningkatkan kualitas Musyawarah Desa. BPD harus menjadi inisiator bagi perubahan desa, tegasnya. [Fandi]