Arsip Tag: Undang-undang Desa

Lembaga-lembaga Peduli Perempuan Bentuk “Jaringan Perempuan Pembaharu Desa”

12769468_10205795515310706_343518449_n

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini peduli pada pemberdayaan perempuan bersepakat melakukan kerja kolaborasi memperkuat kapasitas perempuan di desa. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta, The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Women Rescue Center “Mitra Wacana” Yogyakarta, dan Gita Pertiwi Solo.

Empat lembaga tersebut sama-sama memiliki kepedulian dan pengalaman pemberdayaan perempuan di sejumlah wilayah, namun isu perempuan yang dikawal sangat beragam. Seperti Infest Yogyakarta pada isu perempuan dan pembaharuan desa, AMAN Indonesia pada isu perempuan dan perdamaian, WRC Mitra Wacana pada isu Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Anti Kekerasan Perempuan dan Anak, sementara Gita Pertiwi Solo pada isu pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Melalui pertemuan jaringan yang diinisiasi oleh Infest Yogyakarta, keempat lembaga ini sepakat melakukan kerja kolaborasi untuk memperkuat kapasitas perempuan di desa. Inisiatif untuk saling melengkapi dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan ini tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa tidak hanya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi desa itu sendiri, namun juga bagi kaum perempuan. Perempuan bukan hanya penerima manfaat langsung dari pelaksanaan UU Desa, namun juga bagian dari kekuatan sumber daya manusia (SDM) di desa.

Desa yang saat ini mendapatkan kepercayaan membangun potensinya, perlu membuka ruang lebih lebar bagi partisipasi warganya termasuk bagi kelompok marginal. Namun dalam struktur masyarakat desa masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses dan manfaat dalam pembangunan. Dengan alasan minimnya alokasi yang dimiliki desa, seringkali masyarakat miskin dan kelompok perempuan, penyandang difabel dan anak-anak menjadi korbannya.

Kini melalui UU Desa, alokasi anggaran dana yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat di desa, khususnya kaum perempuan dan marginal. Spirit ini juga disebutkan dalam dalam pasal 3 UU Desa tentang asas partisipasi dan kesetaraan dalam pembangunan desa. Pada tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk terlibat. Sehingga kebijakan pembangunan desa mempunyai visi keadilan gender dan inklusi sosial.

Inisiasi Kerja Kolaborasi Penguatan Kapasitas hingga Advokasi

Keterlibatan perempuan dalam rangkaian pembangunan desa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Sementara kondisi perempuan desa saat ini masih identik dengan kemiskinan, kurang mengakses pengetahuan dan pendidikan, serta pasif dalam proses pengambilan kebijakan politik desa. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas perempuan di desa. Bukan hanya penguatan kapasitas pada isu pembangunan, namun juga penguatan kapasitas pada isu-isu penting lain yang pada umumnya berdampak pada perempuan, anak, dan kaum marginal sebagai pihak yang dirugikan. Baik yang muncul dari sektor pendidikan, sosial-budaya, agama, kesehatan, ekonomi, dan pertanian.

Dalam pertemuan jaringan yang dihadiri oleh Irsyadul Ibad, Frisca Arita Nilawati, Alimah (Infest Yogyakarta), Maskur Hasan (AMAN Indonesia), Enik Maslahah (WRC Mitra Wacana Yogyakarta), serta Asti (Gita Pertiwi Solo) sepakat berkolaborasi memperkuat kapasitas perempuan di desa baik pada isu pembangunan, perdamaian, Kespro, Kekerasan pada Perempuan dan Anak, serta isu-isu pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dari pertemuan yang diadakan di kantor Infest Yogyakarta pada Senin (29/2/2016) ini, keempat lembaga bersepakat memperkuat kerja-kerja pemberdayaan perempuan dalam jaringan perempuan pembaharu desa. Beberapa di antaranya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masing-masing internal lembaga maupun komunitas perempuan di desa. Selain itu juga melakukan advokasi kebijakan maupun kasus terkait perempuan dan anak baik di tingkat kabupaten maupun desa, serta saling berbagi informasi pembelajaran. (Alimah)

Merdesa

Majalah Merdesa Edisi Agustus 2015

Untuk pertama kalinya Merdesa hadir menyapa Anda. Layaknya perkenalan, nama menjadi hal penting untuk diulas. Apa dan mengapa Merdesa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Merdesa berarti layak; patut; sopan; beradab. Merdesa juga kerap dipakai sebagai salam para pejuang desa: Merdeka Desa.

Kami sendiri memaknai Merdesa dalam dua pengertian. Pertama, Merdesa menyiratkan semangat kolektivitas masyarakat dan kekuatan sosial di desa. Kebersamaan masyarakat desa telah lama tumbuh dan terus hidup hingga saat ini, seperti gotong royong dan kemandirian. Kedua, Merdesa juga menyiratkan semangat kolektivitas desa dalam konteks bernegara, seperti keterbukaan, bertanggungjawab, demokratisasi, dan inklusif.

Tema-tema seputar perdesaan kami sajikan sebagai ikhtiar kami untuk turut serta dalam mewujudkan desa yang kuat dan mandiri. Untuk edisi perdana ini, kami memilih tema “Merayakan Undang-undang Desa.” Perjuangan panjang seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa, aktivis, akademisi, para pegiat masyarakat sipil, hingga pemerhati desa telah mewujudkan “kemenangan” saat pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemenangan tersebut patut dirayakan.

Namun demikian, perayaan tidak harus dipahami sebagai pesta atau luapan kegembiraan yang bersifat sementara. Merayakan kemenangan dalam konteks perjuangan sudah sepantasnya disambut dengan kesiapan. Karena itulah kami menyuguhkan tulisan pembuka berjudul “Membangun Kesiapan, Mewujudkan Kesejahteraan” untuk menggugah kesiapan kita dalam menerapkan UU Desa.

Selamat membaca.

Undang-undang Desa Wujudkan Kemandirian Desa

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi momentum penting bagi desa. Melalui UU Desa, negara memberikan pengakuan dan kepastian hukum bagi keberadaan desa. Ada lima perubahan mendasar dalam kepengaturan desa pasca disahkannya UU desa antara lain pengakuan terhadap keberagaman, kewenangan desa, konsolidasi keuangan dan aset, perencanaan yang terintegrasi, serta demokratisasi di desa.

Pengakuan hak asal-usul tercermin melalui asas rekognisi. Hal tersebut didasari keragaman sejarah dan kondisi sosio-kultur desa-desa di Indonesia. Harus diakui bahwa desa di Indonesia sudah ada sebelum dideklarasikannya Republik Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, desa-desa di Indonesia yang penyebutannya pun beragam, telah mempunyai pranata sosial yang mapan.

Selain itu, UU Desa juga menyebut asas subsidiaritas yang mengakui kewenangan desa. Dalam UU Desa disebutkan ada empat bentuk kewenangan desa, antara lain kewenangan asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa mencakup empat bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan kewenangan desa berskala lokal inilah yang ditetapkan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Ketetapan kewenangan desa kemudian disahkan dalam peraturan bupati dan peraturan desa.

Mewujudkan Desa Mandiri

Di bidang pembangunan desa, terjadi pergeseran paradigma dari membangun desa menjadi desa membangun. Sebelum adanya UU Desa, inisiatif pembangunan desa sangat sentralistik. Desa diposisikan sebagai obyek pembangunan yang dipaksa menjalankan program-program pembangunan dari pusat atau daerah.

Selain itu, model pembangunan yang sentralistik kerap menjadikan masalah sebagai model pendekatannya. Alih-alih menyelesaikan masalah di desa, pendekatan semacam ini justru memunculkan masalah baru di desa. Sebut saja program simpan pinjam keuangan di desa, masalah seperti telat bayar justru semakin menjerat dan memunculkan konflik sesama warga.

Sementara, melalui UU Desa, desa mempunyai kewenangan dalam mengelola aset, potensi, dan kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja, kewenangan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Potensi tidak melulu pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia berikut norma dan nilai sosial yang ada di desa.

Model pendekatan apresiatif inilah yang justru dilupakan dalam model pembangunan yang bercorak sentralistik. Model pembangunan dari pusat justru melupakan aset, potensi, dan kekuatan yang dimilki desa. Sehingga, ketika bicara tentang desa yang muncul adalah masalah, masalah dan masalah. Desa dikondisikan sedemikian rupa sehingga lupa terhadap aset, potensi, dan kekuatan yang dimilikinya.

Pembangunan yang terintegrasi

Perencanaan desa diawali dengan pendataan aset, potensi dan kekuatan desa. Data tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan enam tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Keduanya menjadi dokumen resmi dalam rencana pembangunan desa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Dalam pembangunan kawasan, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten bekerja sebagai mitra yang produktif. Sebab, dalam UU Desa, kedudukan pemerintah desa tidak lagi dibawah pemerintah kabupaten melainkan, desa berada dalam kawasan kabupaten. Itu artinya, antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten berada dalam posisi yang setara.

Untuk itu dalam membuat perencanaan pembangunan kawasan, pemerintah kabupaten harus duduk bersama pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan. Disinilah pentingya pembahasan dan penentuan kewenangan desa dan kabupaten. Sehingga, rencana pembangunan desa dan kabupaten dapat selaras dan sesuai dengan kewenangannya.

Demokrasi di Desa

Istilah demokrasi bukan barang baru. Secara harfiah, demokrasi dipahami dalam tiga bentuk, oleh, dari dan untuk rakyat. Desa-desa di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan praktik-praktik demokrasi melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pada pasal 54 UU Desa, musyawarah desa dilakukan untuk memutuskan hal-hal strategis dalam tata kelola desa.

Dalam UU Desa, asas musyawarah bersanding dengan asas-asas yang lain seperti rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, gotong royong, kekeluargaan, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sehingga, dalam musyawarah desa, keterlibatan aktif warga mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan menjadi bentuk nyata demokrasi di desa.