Arsip Tag: Transparansi Anggaran

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Baru Tiga Tahun, Sudah Berani Pasang Papan Pengumuman APBDesa

Abd Rahman Bunga, Kepala Dusun Pa’battoang, Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, punya andil dalam pemekaran Desa Kalukubodo dari Desa Bonto Marannu. Rahman masih ingat saat dirinya didatangi warganya yang mengadu atau minta mengurus sesuatu di kantor Desa Bonto Marannu. Dia harus menampung dulu segala urusan warga lalu mendatangi Kepala Desa (Kades). Lalu harus menumpuh perjalanan sekitar 1 kilometer.

“Jauh kasihan, 1 kilometer dari sini untuk ketemu Kepala Desa. Hampir semua kebutuhan masyarakat dititip ke saya sebagai kepala dusun. Nanti saya sampaikan ke Kedes. Persoalan KTP (Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu Keluarga) atau apa saja, ” cerita Rahman di rumahnya di Dusun Pa’battoang, Rabu, 2 Desember 2015.

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Dari persoalan akses dan pelayanan ini lah, Rahman bersama beberapa tokoh masyarakat Desa Kalukubodo berinisiatif memekarkan Desa Bonto Marunnu agar pusat pelayanan berada di desanya. Salah satu pemrakarsa pemekaran desa, yang kini menjadi Kades Kalukubodo, Gaffar Rate, mengatakan tujuan pemekaran itu adalah bagaimana pembangunan desa bisa merata, yang tidak melulu berada di desa Bonto Marannu.

“Pembangunan saat Kades dulu bukannya tidak ada pemerataan. Mungkin inilah persoalannya, dana ADD (Anggaran Dana Desa) tidak seberapa. Pada saat proses pembangunan otomatis di desa induk menjadi prioritas. Jadi kurang tersentuh disini, walau tersentuh kurang memenuhi, ” kata Gaffar.

Keinginan itu rupanya sejalan dengan program pemekaran desa Bupati Takalar saat itu, Ibrahim Rewa yang menargetkan 100 desa di kabupaten ini. Klop sudah. Pemekaran pun terwujudkan. Desa Kalukubodo tercatat sebagai desa yang ke 100 dan terbuntut untuk saat ini. Sementara Desa Bonto Marannu sudah terpecah menjadi lima desa. Pada Juni 2012, Gaffar Rate terpilih menjadi Kades Kalukubodo. Selain baru berdiri, desa yang memiliki tiga dusun, yakni Dusun Pa’battoang, Dusun Bilayya dan Dusun Kalukubodo, menjadi salah satu dari 15 Desa Mandiri di Takalar.

“Saya tidak tahu, mengapa desa kami langsung mendapat predikat Desa Mandiri, padahal baru saja berdiri, ” kata Rahman, walau diakuinya bila salah satu indikatornya karena di desa itu punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Daya Guna yang bergerak dibidang pelayanan air bersih. Mirip Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Transparansi Anggaran

Dua tahun berdirinya desa yang berada di pinggir laut ini, seperti terjadi lompatan yang luar biasa dilakukan oleh Kades dan perangkatnya, yang mungkin melampaui desa-desa lama, utamanya desa tetangga dan desa induk. Yakni pengelolaan keuangan desa secara transparan dan keterbukaan informasi kepada warga.

Papan APBDes Kalukubodo

Papan APBDesa Kalukubodo

Bentuk transparansinya pun sangat sederhana. Gaffar beserta pegawainya hanya memajang item-item Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di dinding kantor desa, tak ubahnya papan informasi di perkantoran. Item-item itu terjabarkan dalam anggaran Pendapatan, anggaran Belanja, dan anggaran Pembiayaan Desa.

“Kami menyusun sesuai format dalam UU Nomor 4 Tahun 2014, ” Gaffar mengatakan sudah sepantasnya desa transparan, mulai dari anggaran hingga informasi penting untuk warga. Apa lagi, kata dia, amanah dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, punya kewenanan seperti itu. “Sejak berdiri saya memang sudah punya keinginan untuk seperti itu. Saya terinspirasi setelah ikut kegiatan-kegiatan organisasi Karang Taruna dulu, ” kata Gaffar di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015, lalu.

Dia juga bercerita bila pernah mencalonkan diri menjadi calon Kades pada Pemilihan Kepala Desa Bonto Marannu, dengan visi-misi transparansi desa. Hanya saja tidak terpilih. “Tujuan saya ingin pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi, dan juga merata tentunya, ” Membangun sistem keuangan yang transparan bagi Gaffar sepertinya tidak ada kendala yang berarti, apa lagi format dan aturannya sudah ada di UU Desa Tahun 2014. Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin juga selalu mengdengung-dengungkan transparansi anggaran kepada aparat desa.

Papan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di dinding kantor desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan. Semua program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dituangkan di APBDesa itu. Dana APBDesa 2014-2015 Desa Kalukubodo totalnya Rp 411.019.000. Anggaran itu berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 289.420.000 dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebanyak Rp 121.599.000.

“Anggaran ini tidak semua cair, hingga saat ini (Desember), baru 40 persen yang cair. Mungkin awal 2016 semua sudah cair. Untuk pencairan kami harus memasukan pertanggungjawaban keuangan yang sudah diterima sebelumnya, ” kata dia.

Item-item APBDesa itu terjabarkan tiga bagian besar, yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pada bagian Pendapatan disebutkan Pendapatan Asli Desa (PAD), namun PAD yang meliputi hasil usaha, swadaya partisipasi dan gotong royong serta pendapatan lain, belum ada. Namun, BUMDes yang mengelola instalasi air sumur bor berpotensi untuk dijadikan pendapatan. “Tahun depan kami akan masukan sebagai PAD kita, ” kata Gaffar, sambil menjelaskan bila BUMDes Daya Guna ini punya pelanggan sekitar 200 kepala rumah tangga.

Ada enam sumber pendapatan yang dirumuskan dalam Pendapatan Transfer, yakni DD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), ADD yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Takalar. Empat lainnya, yakni hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan keuangan, bantuan provinsi dan bantuan kabupaten. Hanya saja, pos anggaran ini masih kosong.

Gaffar menjelaskan secara garis besar alokasi dana DD diperuntukan untuk pembangunan fisik sementara dana dari ADD dialokasikan untuk dana rutin, seperti gaji Kades, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Juga operasional kantor.

Untuk tahun ini, APBDesa difokuskan pada pembangunan fisik di beberapa titik di tiga dusun desa Kalukubodo.”Tahun ini kita fokuskan untuk pembangunan fisik, pendidikan, dan keagamaan, ” kata Gaffar.

Pembangunan itu meliputi pembangunan drainase, penanggulangan abrasi pantai, pembangunan dekker, pembangunan Talaud, pengadaan jamban keluarga, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) dan pembangunan lantai masjid.

Pembangunan dianggap paling penting di desa ini adalah pembangunan bronjong untuk mengatasi abrasi pantai, maklum di desa terletak di pinggir laut yang 70 persen warga berprofesi sebagai nelayan dan bermukim di pinggir pantai. Bila musim hujan kadang air pasang hingga ke rumah-rumah warga.

Di desa ini juga hanya dusun Pa’battoang dan dusun Bilayya yang dilintasi pantai. Namun pembangunan brojong itu tahun ini tidak serempak dua dusun. “Tahun ini kita fokus di Pa’battoang. Tahun depan di dusun Pa’bilaya. Agar pembangunan merata dan tidak ada kecemburuan sosial antar warga dusun, ” kata Gaffar.

Menurut Gaffar semua pembangunan fisik itu pada dasarnya mendesak dan penting dilakukan. Seperti pembangunan drainase, tahun ini difokuskan di muara air dan drainase sepanjang 140 meter di dusun Pa’battoang. Kemudian pembangunan tahap II dilanjutkan tahun depan yang arah ke dusun-dusun. Untuk pembangunan PUAD, perencanaan bagunan semi permanen awalnya berada di dekat rumah Gaffar. Namun setelah konsultasi, pembangunan dialihkan ke samping kantor desa.

“Proyek ini dipindahkan ke samping kantor. Kebetulan tanah aset desa cukup lapang. Tahun depan akan dibangun secara permanen. Jadi, anggaran untuk PUAD tahun ini dialihkan ke pembangunan drainase, ” Gaffar bercerita dengan disahkan UU Desa, apa yang ingin dikerja sudah bisa tanpa menunggu waktu yang cukup lama.

Dia membandingkan dengan pengelolaan desa kebanyakan saat ini yang diajukan ke pemerintah Kabupaten dan Provinsi dan menuggu lama dan faktor kedekatan dengan aparat diatasnya ikut mempengaruhi. “Dulu lama, kalau pun ada (program disetujui) biasa lama. Perlu dijemput, diikuti. Dibagi-bagi dan orang berlomba-lomba, siapa yang dekat dia yang dapat, ” bebernya.

Peserta berdiskusi menentukan jenis-jenis informasi

Kepala Desa Kalukubodo bersama warga saat pelatihan Keterbukaan Informasi bersama Infest Yogyakarta, (Agustus 2015).

Dengan transparan, pengelola desa juga bisa menjawab isu-isu yang beredar selama ini, bahwa tiap desa akan mendapatkan anggaran Rp1,4 miliar lebih. Padahal tidak ada. “Jangan sampai masyarakat beranggapan ada anggaran bermiliaran sementara pembangunan sedikit. Karena itulah yang selalu kita inginkan tranparan ke masyarakat, ” kata Gaffar.

Dengan adanya papan APBDesa ini, tidak hanya warga, tamu luar yang bertandang ke kantor desa ini pun bisa melihat pajangan proyek dan anggarannya itu. “Warga yang lewat biasa singgah disini atau ada urusannya bisa melihat papan. Sebarkan ke tetangga, ” kata Gaffar. Dengan begitu, tak ada kecemburuan sosial masing-masing dusun, lanjutnya Rahman Bunga yang memangku jabatan Kepala Dusun Pa’battoang sejak 10 tahun lalu menyadari betapa bedanya pengelolaan keuangan desa. Hingga pembangunan bisa dikendali sesuai keinginan warga. “Semua kebutuhan diusulkan di Musrembang lalu masuk RPJMDes dan ter-cover di APBDesa. Transparansinya beda. Pembangunan cukup baik. Alhamdulillah, ” ucapnya.

Sementara Imam Desa Kalukubodo, Haruna Daeng Ngerang juga menyadari dengan adanya papan APBDesa itu memudahkan warga mengetahui jumlah dan laju pembangunan desa. “Disini, tidak ada pembangunan tak diketahui oleh warga, semuanya sudah diketahui, ” kata Haruna di rumahnya. Gaffar mengaku sejumlah Kades pernah singgah melihat langsung papan APBDesanya, sekedar bertanya-tanya atau tergerak ingin melakukannya juga. Namun, kata dia, sepertinya mereka masih gengsi untuk belajar. “Sepertinya mereka masih malu-malu belajar kepada kami, mungkin mereka anggap kami desa baru, ” ujar Gaffar. (Azis Kuba/rakyatulsel.com)


Sumber: rakyatsulsel.com

 

Musyawarah Realisasi Anggaran Desa Tunjungtirto

Desa Tunjungtirto, Berhasil Terapkan Transparansi Anggaran dan Jadi Percontohan Daerah Lain

Kesan positif langsung terasa, ketika melihat penampilan fisik kantor Desa Tunjungtirto. Terutama di bagian ruang pelayanan yang didominasi warna ungu. Ruangan berukuran sekitar 5×5 meter itu tertata rapi dengan furnitur-furnitur berdesain minimalis. Tidak kaku seperti kebanyakan kantor desa lainnya.

Ruangan yang Para petugasnya juga ramah dan cukup telaten melayani masyarakat. Ini menjadi salah satu ‘praktek baik’ yang sudah dilaksanakan Pemdes Tunjungtirto dalam dua tahun belakangan. Pun demikian, para petugasnya ramah dan telaten melayani masyarakat.

Perubahan besar Pemdes Tunjungtirto dalam hal layanan publik terjadi sejak Hanik Dwi Martya resmi menjabat kepala desa (kades) pada 2013 lalu. “Ketika saya mendapatkan kepercayaan menjadi kades. Memperbaiki pelayanan adalah hal yang harus dilakukan. Tuntutan dari masyarakat itu luar biasa,” kata Hanik.

Dia pun langsung melakukan gebrakan. Demi memenuhi harapan masyarakat, kantor Desa Tunjungtirto membuka pelayanan mulai pukul 08.00 hingga 14.30. Sebelumnya, jam pelayanan tidak pernah tertib.

Bahkan, seringkali ketika ada warga yang butuh, petugas pelayanannya sudah hilang entah kemana. “Kami melakukan perubahan. Setiap hari, harus ada lima orang yang bertugas. Sistemnya bergiliran. Pokoknya, semua perangkat desa kebagian,” tutur alumnus S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Pada mulanya, tidak mudah mengajak perangkat desa untuk lebih tertib dan disiplin. “Awalnya, tentu saja susah. Ada yang bilang saya terlalu disiplin lah,” ujar dia. Mendapatkan pertentangan seperti itu, Hanik tidak lantas mati kutu.

Dia terus berupaya meyakinkan para perangkat desanya. “Saya berusaha menjalin komunikasi. Bagaimana memunculkan kerelaan dan komitmen perangkat desa,” kata dia. Butuh waktu memang. Namun, perlahan, perangkat desa yang jumlahnya 16 orang bisa diajak untuk maju.

Seiring berjalannya waktu, Hanik menerapkan award and punishment kepada perangkat desanya. Untuk kehadiran di kantor misalnya. Pemdes menerapkan denda Rp 10 ribu per hari kepada perangkat desa yang bolos masuk kantor.

Untuk menegakkan aturan tersebut, pemdes sudah menggunakan mesin absensi finger print. “Jadi, setiap akhir bulan ada print out-nya. Siapa yang aktif, dan siapa yang tidak akan kelihatan,” ujar wanita yang sebelumnya menjadi PNS di Puskemas Ardimulyo ini.

Tentu saja, ada award bagi perangkat desa yang aktif dan menunjukkan kinerja bagus. “Kami berikan tunjangan kinerja. Besarannya antara Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu,” ujar istri anggota DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto ini.

Sistem ini terbilang ampuh untuk meningkatkan disiplin dan loyalitas perangkat desa. “Tapi saya percaya, bukan award and punishment saja yang menjadi alasan. Saya percaya, perangkat desa memang punya komitmen untuk memajukan desanya,” kata dia.

Setelah layanan publik dibenahi, pekerjaan Hanik tidak berhenti sampai disitu. Setahun belakangan, Hanik mulai berani membeber anggaran keuangan desa kepada publik. Pemdes menggunakan papan pengumuman yang dipasang di kantor desa, print out yang disebar ke seluruh RT, hingga internet. “Dari situ, masyarakat bisa melihat, dana itu digunakan untuk apa saja?” kata dia.

Seperti misalnya informasi yang tertera di papan pengumuman. Di situ, desa menginformasikan nominal Dana Desa yang sudah diterima tahun ini sebesar Rp 289 juta, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 473 juta serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 66 juta. Untuk apa saja dana itu digunakan juga dijelaskan dalam lembaran yang terpasang di papan pengumuman tersebut.

Seperti pos belanja pegawai misalnya. Untuk penghasilan tetap kades dan perangkat, desa menganggarkan Rp 194 juta. Kemudian, tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dianggarkan Rp 3 juta.

Ada alasan kuat, mengapa Hanik ingin Pemdes Tunjungtirto transparan dalam anggaran.”Alasannya, uang itu amanah. Itu untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat,” kata dia.

Tapi sekali lagi, selalu ada pertentangan ketika desa membeber anggarannya. “Di awal, ada warga yang komplain ketika mengetahui alokasi anggaran desa. Dia bilang ‘kok kelompok A dapat dana lebih besar’?” kata dia.

Mendapatkan komplain seperti itu, Hanik berusaha tetap tenang dan memberikan jawaban sebaik-baiknya. “Kami katakan, desa itu anggarannya terbatas. Tentu saja, itu membuat kami harus mengambil prioritas. Alokasi anggaran itu berdasarkan kebutuhan di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kelompok-kelompok,” jelasnya.

Nah, dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2016 sudah dilakukan oleh Desa Tunjungtirto. Salah satunya dengan menggelar musyawarah desa (musdes). “Musdes diikuti 300 orang. Melibatkan perwakilan RT/RW, kelompok perempuan, kelompok agama,” kata dia.

Bahkan, kelompok seni yang di banyak tempat sering dipinggirkan, juga ikut dilibatkan. “Pelaku seni juga butuh perhatian. Di sini ada beberapa kelompok seni. Mulai dari terbang jidor, sampai kuda lumping. Kami mengalokasikan anggaran untuk seni. Di antaranya untuk pembinaan dan bantuan alat,” kata dia.

Terkait keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, Hanik menyebut musdes sedikitnya diikuti oleh 30 perempuan. Mereka yang terlibat tidak hanya perempuan yang masuk lingkaran elit Desa Tunjungtirto. “Ada banyak kelompok perempuan yang kami libatkan. Perwakilan dari dasawisma, PKK RT/RW, sampai ke majelis taklim,” kata ibu dua anak ini.

Pemdes juga mencoba menampung aspirasi warga lewat cara lain. Yakni memanfaatkan grup Whatsapp yang diberi nama Tunjungtirto Hebat. “Memang, grup hanya mampu menampung paling banyak 100 orang,” kata dia.

Angka itu jelas terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah total warga Desa Tunjungtirto. Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Malang ini didiami oleh 10.208 jiwa. Dimana 5118 di antaranya adalah laki-laki, dan 5.090 adalah perempuan.

Tapi paling tidak, di dalam grup WA itu, diisi orang-orang yang mewakili berbagai macam kelompok. kata dia. “Ada ketua RT/RW, perwakilan lembaga, dan masyarakat,” kata dia. Selain lewat grup WA, Hanik juga aktif di jejaring sosial seperti facebook.

Lewat jejaring sosial, Hanik seringkali menampung curhatan warganya. “Ada warga yang kesulitan mencari pekerjaan. Padahal, dia melamar di perusahaan yang ada di desa kami,” kata dia. Memang, sebanyak 30 perusahaan di Desa Tunjungtirto memprioritaskan warga asli untuk menjadi karyawan atau pekerjanya. “Tapi bagaimanapun, harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan juga,” ujar dia.

Dengan penggunaan berbagai media untuk menampung aspirasi itu, pemdes bisa membuat berbagai inovasi. Salah satu yang sudah berjalan adalah pasar pagi yang digelar di halaman gerbang Kampus 2 ITN (Institut Teknologi Nasional), setiap hari Minggu. “Pasar pagi dikelola oleh paguyuban pedagang. Kami dari pemdes hanya menganggarkan pengadaan 50 payung untuk pedagang. Tidak ada retribusi. Tapi akan kami lihat setelah setahun berjalan,” kata dia.

Keberhasilan pasar minggu yang berada di bagian selatan Desa Tunjungtirto, rupanya membuat warga yang tinggal di wilayah utara merasa ‘iri’. “Karena itu, kami juga berencana membuka pasar pagi di lapangan desa untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di kawasan utara,” ujar dia.

Tak berhenti sampai di situ, pemdes juga tengah membangun pusat ekonomi rakyat atau yang disingkat Sareko. “Akhir Desember ini kami launching,” kata dia. Sareko berada di jalur utama yang menghubungkan Karangploso dengan Singosari. “Konsepnya seperti bank desa. Saya satukan kelompok kecil non koperasi. Nanti juga menjadi tempat untuk menjual pupuk, kafe,” kata dia.

Pasar pagi, hingga Sareko menjadi upaya pemdes untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Tunjungtirto. “Rencana kami, setahun ke depan ini memang fokus di perkonomian. Desa kami itu daerah industri, tapi PHK (pemutusan hubungan kerja) juga banyak,” kata dia. Dia ingin, warga bisa hidup dengan berwirausaha.

Kemudian, desa juga berencana untuk membenahi rumah-rumah warga yang tidak layak. Tahun ini, ada empat rumah yang dibenahi. Sementara tahun depan, jumlahnya bakal meningkat menjadi enam unit. “Sebenarnya, untuk bedah rumah, desa hanya memberikan Rp 7 juta per unit. Sifatnya hanya stimulan saja. Yang lebih banyak berperan itu masyarakat,” jelasnya.

Dia bersyukur, meski Desa Tunjungtirto sudah masuk kategori suburban, tapi masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi desa. “Swadaya masyarakat masih terjaga di sini. Tapi kami masih perlu terus mengasahnya,” kata dia.

Berkat keberhasilannya menerapkan transparansi keuangan plus inovasi dalam hal layanan publik yang sudah dilakukan, Desa Tunjungtirto menjadi jujugan pemdes dari luar jawa. “Yang sudah pernah ke sini di antaranya pemdes dari daerah Konawe, hingga Mongondow,” ujar ibu dari Dian Shella dan Afrizal Fahrul ini.

Terkait transparansi keuangan, Desa Tunjungtirto banyak terbantu oleh pendampingan yang dilakukan oleh Infest. Desa ini pada mulanya masuk nominasi untuk mendapatkan pendampingan. “Awalnya ada enam desa. Tapi kemudian, hanya dua yang siap untuk menerapkan transparansi keuangan. Yakni Desa Tunjungtirto dan Desa Kucur (Kecamatan Dau),” kata pendamping Infest, Edy Purwanto.

Harus diakui, tidak mudah mencari desa yang mau diajak untuk menerapkan transparansi dalam anggaran keuangannya. Bagi sebagian besar pemdes, masalah keuangan masih dianggap tabu. Transparansi dianggap akan menimbulkan masalah baru.

Di awal, butuh kerja keras untuk meyakinkan Pemdes Tunjungtirto agar mau membuka anggarannya untuk publik. “Pada mulanya mereka khawatir kalau anggaran itu dibuka, bakal ada yang komplain. Saya katakan, komplain itu paling hanya satu bulan. Setelah itu, warga akan terbiasa,” ujar dia. Akhirnya, Desa Tunjungtirto mulai mendapatkan pendampingan sejak April 2015.

Selama pendampingan dilakukan, pemdes memang menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar. Setiap minggunya ada kelas khusus yang membahas Undang-Undang (UU) Desa. “Pelatihan yang kami lakukan, tujuannya agar pemdes paham logika anggaran, bagaimana pertanggungjawabannya,” kata dia.

Selain itu, Infest juga ikut membantu membuat Desa Tunjungtirto membuat website. Saat ini, website yang beralamat di tunjungtirto.desa.id masih dalam proses pembuatan. “Nantinya website akan menampilkan informasi apapun tentang desa. Termasuk yang berhubungan dengan anggaran,” kata Edy.

Masih belum dipastikan sampai kapan pendampingan itu akan dilakukan. Tapi yang jelas, harapannya, Desa Tunjungtirto, setelah berhasil menerapkan transparansi keuangan, bisa menularkannya pada desa yang lain. “Target kami, Desa Tunjungtirto nantinya akan presentasi di depan SKPD, dan perangkat desa dari daerah lainnya. Harapannya, praktek baik yang dilakukan Desa Tunjungtirto bisa direplikasi di 376 desa lain di Kabupaten Malang,” kata di. (Indra Mufarendra)

Sumber: radarmalang.co.id