Arsip Tag: tim pembaharu desa

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

 

“Sebelumnya kami itu tidak pernah dilibatkan dalam hal apa pun terkait pembangunan desa”.

Ungkapan ini diucapkan oleh Toyyibah, perempuan Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Toyyibah menceritakan tentang perencanaan pembangunan di desanya yang tidak pernah mengakomodir usulan-usulan dari perempuan.

Menurut Toyyibah, perencanaan pembangunan desa sebelumnya selalu didominasi oleh laki-laki dan hanya dibahas oleh pemerintah desa dan BPD. Perempuan baru mulai dilibatkan setelah desanya melakukan perencanaan apresiatif desa.

“Sekarang, aspirasi dari kami sebagai perempuan sudah diterima, kegiatan kami untuk melakukan daur ulang sampah juga sudah didanai oleh desa,”

kata Toyyibah, saat kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Rabu (14/6).

Cerita lain tentang Desa Teluk Singkawang juga diungkapkan oleh Sari Yudillah, pemudi Desa Teluk Singkawang. Sari yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang desa, kini dengan mudah bisa mengakses informasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh desanya.

“Saya jadi tahu kalau pembangunan desa itu meliputi empat bidang, sekarang ini jadi lebih banyak masyarakat yang terlibat aktif,” ungkapnya.

Kemudahan dalam akses informasi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ari Rudiyanto, pemuda Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, bahkan kini lebih memilih mendedikasikan hidupnya untuk desa dan meminggirkan keinginannya untuk bekerja di luar daerah, setelah tahu desanya memiliki potensi yang besar.

“Awalnya itu saya tidak tahu apa-apa tentang desa, saya tidak mengenali dan bahkan saya tidak tertarik dengan desa saya sendiri. Tapi setelah ikut dalam perencanaan apresiatif desa, saya menjadi tahu kalau desa ini memiliki potensi yang sangat besar. Ini menjadikan saya cinta dengan desa saya sendiri dan saya merasa peduli untuk terlibat dalam pembangunan desa,” ungkap pemuda yang baru setahun lulus kuliah ini, Kamis (15/6).

Desa Tegal Arum bahkan dikagetkan dengan satu fakta yang mereka temukan dalam kegiatan pemetaan aset dan potensi desa. Mereka tidak pernah menyangka kalau ternyata desanya memiliki aset tanah desa seluas 40 Hektare.

“Kami itu baru tahu kalau ternyata Desa Tegal Arum punya tanah aset desa seluas 40 Hektar. Dari dulu belum pernah tercatat, padahal kan bisa dimanfaatkan untuk pendapatan asli desa,” kata Rahmat Annas, Kepala Desa Tegal Arum.

Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan pun mereka lakukan untuk memastikan pembangunan dan program yang dikerjakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sofiyanti, perempuan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang mengungkapkan, saat ini masyarakat di desanya menjadi lebih kritis pada pembangunan yang dilakukan desa. “Masyarakat, terutama perempuan di Tirta Kencana sekarang jadi lebih kritis. Waktu ada pembangunan jembatan itu mereka nanya-nanya tentang pelaksanaannya, besaran anggaran dan sumbernya dari mana,” kata Sofi, ketika melakukan kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Kamis (15/6).

Pengalaman-pengalaman dari tiga desa di Kabupaten Tebo ini juga dipaparkan di hadapan Pemerintah Kabupaten Tebo, dalam kegiatan Workshop Refleksi Pembelajaran “Sekolah Pembaharuan Desa”, pada Jumat (16/6) di Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo.

Syahlan Arpan, Wakil Bupati Tebo yang hadir dalam acara ini, mengungkapkan harapannya agar tiga desa yang telah melakukan perencanaan apresiatif desa bisa dijadikan model untuk diaplikasikan oleh desa-desa lain di Kabupaten Tebo.

“Paling tidak kita mulai dulu dari satu desa untuk setiap kecamatan menjadi desa percontohan, ke depannya jadi bisa secara keseluruhan. Kalau perlu ya kita anggarkan,” ungkapnya.

Menurut Syahlan, perencanaan apresiatif desa yang disampaikan juga menjadi hal penting bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

“Masukan-masukan seperti ini nanti dari masing-masing OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) terkait, tolong untuk bisa membahasnya, karena ini penting juga dalam penyusunan RPJMK,” pungkasnya.

 

Penulis: Yudi H

Sungaiku Sayang, Sungaiku Malang

Penambangan emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir di mana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang. Namun setelah pemetaan aset dan potensi desa, kami mulai berbenah, salah satunya dengan pelibatan dan penguatan lembaga adat di desa kami.

Ditulis oleh Agus Hariyanto*

Sungai adalah sumber kehudipan bagi berbagai jenis biota air tawar yang ada di dalamnya, kelestarian ekosistem air akan sangat berpengaruh bagi kehidupan hewan air dan masyarakat pemanfaat hasil dari air. Desa kami dilintasi sungai terbesar dan terpanjang di Kecamatan Rimbo Bujang, yang menurut para pendahulu kami diberi Nama “Sungai Alai”. Sungai ini berhulu diperbatasan Provinsi Sumatera Barat membelah kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir dan berhilir di Kecamatan Tebo Tengah (yang merupakan Ibu Kota kabupaten Tebo).

17362678_1386549034700731_574373894546531228_n

Kondisi sungai Alai (foto oleh David)

Dahulunya sungai ini dijadikan sebagai sarana transportasi bagi PT. ALAS, perusahan HPH yang memanfaatkan hasil hutan sebelum dijadikan sebagai tempat transmigrasi bagi orang tua kami. Sungai ini dijadikan oleh perusahan tersebut untuk mengangkut kayu alam dari hulu sungai alai kehilir dengan cara menyatukan kayu LOG menjadi sebuah perahu. Selain itu juga sebagai rumah bagi para pekerja sebelum sampai kesungai besar (Batang Tebo) kemudian ke Sungai Batang Hari hingga sampai ke Soumel pengolah kayu.

“Jangan ditanya soal ikan sungai ini, dahulunya sangat berlimpah,” ungkap Sriyanto, salah seorang eks pekerja PT. ALAS.

“Ketika membawa kayu melalui sungai alai, ikan sering melompat keatas kayu rakitan yang mereka kendarai, tinggal ambil dan dijadikan santapan sehari-hari selama berada diatas kayu rakitan tersebut,” paparnya pelahan.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat adat setempat (Suku Anak Dalam) jika mencari ikan tidak menggunakan kail, tetapi hanya menggunakan sebuah rotan yang diberi umpan dengan seekor katak, tinggal tunggu sebentar saat ikan kelihatan akan memakan umpan kemudian mereka menggunakan sebuah tumbak sebagai penangkapnya. “Mudah sekali bukan?”.

Pelibatan dan Pengatan Lembaga Adat

20170214gdfgfg

Kondisi sungai alai

Kini, apa daya, akibat Peti dan ilegal Fishing membuat semuanya hanya menjadi cerita menjelang tidur bagi anak cucu nanti. Penambangan Emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir dimana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang.

Tahun 2016, semenjak ada Tim Pembaharu Desa (TPD) yang memetakan aset dan potensi desa, kami mulai bergerak menyusun strategi pelestarian sungai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pelibatan dan penguatan Lembaga Adat. Kami mulai pelajari potensi dan tantangan-tantangannya, berbagai pihak kami ajak musyawarah demi penyelamatan sungai. Maka, kami bentuk lembaga adat yang mengurusi khusus tentang sungai, yang anggotanya adalah para penambang emas tanpa ijin (PETI) dan para Pelaku Ilegal Fishing. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi adat dan sanksi pidana. Mulai dari sungai-sungai kecil di desa Tirta Kencana untuk tahun 2017, yang diharapkan kedepannya dapat berkembang sampai kepada pelestaraian sungai Alai yang kondisinya sudah cukup parah.

Strateginya adalah pembuatan keramba apung di sepanjang sungai desa Tirta Kencana. Pengawasan dilakukan oleh Pemdes dan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Adat yang membidangi sungai. Berhasilkah program ini, kami sangat optimis jika program ini dilaksanakan dan diawasi secara benar, maka bukan tidak mungkin pasti tercapai.

==========

Keterangan Penulis:

*Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Agus Hariyanto, salah satu warga sekaligus Koordinator Tim Pembaharu Desa (TPD) Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Agus juga menjadi pendamping lokal Desa Tirta Kencana dalam proses perencanaan apresiatif desa, salah satu kegiatan dari program kerjasama antara Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest), Pemdes dan Pemda Tebo. Selain Desa Tirta Kencana juga ada Desa Tegal Arum dan Teluk Singkawang yang didampingi Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD). Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

Sumber gambar: sungai alai,

 

Tim Pembaharu Desa Kalialang dan Kalikuning Siap Kawal Perbaikan Layanan Publik

13680630_10210549558841911_2029307331353228674_n

“Selama ini tidak pernah ada evaluasi maupun survei layanan publik dasar di desa, apalagi kami (warga) turut merumuskan prioritas perbaikan layanan bersama pemerintah desa. Ini adalah pengalaman baru bagi kami, apalagi sampai membuat pertanyaan survei layanan, ini benar-benar pengalaman baru bagi kami”. (Bp. Teguh, Kalikuning, 30/7/16)

 

Wonosobo. Tim Pembaharu Desa (TPD) baik di desa Kalialang maupun desa Kalikuning menyatakan siap mengawal perbaikan layanan publik dasar di desanya. Layanan publik tersebut melingkupi layanan yang bersifat administratif, jasa publik, dan barang publik. Evaluasi perbaikan layanan publik ini dilakukan secara partisipatif, dengan pendekatan survei. Bagi warga maupun pemerintah desa Kalialang, Kecamatan Kalibawang dan desa Kalikuning, kecamatan Kalikajar di kabupaten Wonosobo, pengalaman memperbaiki layanan publik dengan pendekatan survei layanan publik merupakan pengalaman baru bagi mereka. Apalagi dalam tahapan penyelenggaraannya dilakukan secara partisipatif, mulai dari persiapan sampai pertanggungjawaban.

Upaya Meningkatkan Akses Layanan Publik

850620843_10769 - Copy

Salah satu perempuan pembaharu desa melakukan simulasi penentuan peringkat prioritas layanan publik dasar di desa Kalikuning.

Keterlibatan warga dalam setiap tahapan penyelenggaraan layanan publik merupakan salah satu upaya meningkatkan akses warga terhadap layanan publik. Begitupun yang dilakukan pemerintah dan warga Kalialang dan Kalikuning. Survei secara partisipatif hanya salah satu upaya pemerintah dan masyarakat desa mewujudkan perencanaan yang apresiatif. Karena selain melakukan survei, TPD juga akan secara serempak melakukan pemetaan kewenangan di desanya, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, sampai pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Pengeloalaan Sumber Mata Air Bersih Hingga Jaminan Kesehatan Warga Miskin

Dalam proses perumusan prioritas perbaikan layanan publik, salah satu tahapan yang dilakukan adalah menentukan peringkat prioritas perbaikan. Namun dalam penentuannya dilakukan secara partisipatif, sehingga meskipun TPD telah menentukan, namun akan tetap disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui proses musyawarah desa (Musdes). Seperti desa Kalilang yang telah merumuskan 20 jenis layanan publik dan desa Kalikuning yang telah merumuskan 19 jenis layanan publik. Apa yang sudah dirumuskan tersebut merupakan layanan yang diprioritaskan perbaikannya, baik yang bersifat administratif, barang publik maupun layanan publik. Beberapa di antaranya terkait pembuatan surat ijin mengemudi (SIM), pengangkatan Guru PAUD dan TPQ, pengelolaan layanan pusat kesehatan desa (PKD), pengelolaan     sumber mata air bersih, pengadaan ambulan desa, pengadaan pembuangan sampah terpadu, jaminan kesehatan bagi warga miskin, dan prioritas perbaikan layanan lainnya.

Prioritas perbaikan layanan publik yang telah dirumuskan bersama TPD, menjadi dasar dalam penyusunan instrumennya mulai dari kuesioner hingga penyusunan format survei. Tahapan tersebut dilakukan selama hari. Selama dua hari, TPD juga terbagi dalam lima kelas, yaitu kelas pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, serta survei perbaikan layanan publik secara partisipatif.  Kelas-kelas tersebut ada di dalam Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa atau Apresiative Vilage Planning (APV) yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta, pada Rabu-Sabtu (27-30/7/16). Atas kerjasama Infest Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan Pemerintah Desa Kalialang dan Kalikuning, acara tersebut disambut baik oleh warga, serta komitmen TPD dalam melaksanakan rencana kegiatan tindak lanjut setelah pelatihan. Pelatihan ini difasilitasi oleh Sinam MS, Frisca Arita Nilawati, Alimah, Borni Kurniawan, dan Edi Purwanto. [Alimah]

Untuk mengetahui informasi tentang langkah-langkah perbaikan layanan publik dapat dilihat di sini.

 

Simulasi keuangan desa di Tunjungtirto

Belajar Prinsip dan Praktik Pengelolaan Keuangan di Desa

“Saya menjadi paham apa yang harus saya lakukan dalam mengelola keuangan di desa,” ujar Winarsih, Bendahara Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang usai mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, (3-6/9/2015). Pelatihan yang dihelat oleh Infest Yogyakarta ini dilaksanakan di Balai Desa Tunjungtirto. Pelatihan yang difasilitasi oleh Darwanto dari Indonesian Budget Center (IBC) ini diikuti oleh Tim Pembaharu Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Tim Pengelola Kegiatan dari tiga desa di Kabupaten Malang yaitu Kucur, Jambearjo dan Tunjungtirto.

Simulasi keuangan desa di Tunjungtirto

Simulasi keuangan desa di Tunjungtirto

Materi pelatihan disarikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa, materi disarikan dari Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan Perbub Malang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa.

Diskusi selama empat hari itu meliputi prinsip-prinsip keuangan desa, bedah APBDesa, proses penganggaran di desa, pelaksanaan anggaran desa, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa di desa. Dalam pelatihan ini, peserta juga diajak untuk mengulas dan membaca peluang-peluang penyimpangan keuangan desa. Materi disampaikan dengan cara-cara yang sederhana dan banyak praktik langsung.

Prinsip dan Praktik Keuangan Desa

Darwanto selaku fasilitator mengungkapkan bahwa pelatihan keuangan desa memang harus disampaikan dengan memperbanyak praktik. Namun demikian, hal-hal prinsip terkait pengelolaan keuangan desa juga harus dipahami pemerintah desa. Karena tanpa mengetahui prinsip ini, pelatihan hanya sebatas mengisi format.

“Jadi substansi keuangan desa harus disampaikan, praktik pengelolaan keuangan juga wajib bisa,” tutur Darwanto.

Menurut aktivis IBC ini, tantangan dalam memberikan materi keuangan desa adalah keberagaman sumberdaya. Selain itu, cara menerjemahkan peraturan perundangan dalam bahasa yang sederhana. Fasilitator memang harus mampu membaca teori keuangan desa, menerjemahkan serta membuat simulasi dengan bahasa yang sederhana. Dengan demikian, substansinya bisa tersampaikan dengan baik.

Menurut Wasiri, pelatihan keuangan dengan model seperti ini menjadikan peserta lebih aktif dan mudah memahami. Bendahara Desa Kucur ini menjadi paham aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dan kekurangan pengelolaan keuangan yang selama ini dijalankan.

Hal senada disampaikan oleh Sangaji, Kepala BPD Kucur ini mengaku sangat mudah memahami materi. Menurutnya, simulasi-simulasi yang diberikan pada saat pelatihan bukan sekedar main-main. “Ini belajar keuangan desa sambil bermain,” lanjutnya sambil terkekeh. Hal ini berbeda dengan bimbingan teknis (bimtek) yang pernah dikuti Sangaji di Pemkab Malang yang cenderung satu arah dan materinya tidak fokus.

Mustofa, Tim Pembaharu Desa Tunjungtirto berharap pelatihan-pelatihan berikutnya memang harus banyak praktik. Karena menurutnya Tim Pembaharu Desa dan pemerintah desa memang agak kesulitan dalam membaca langsung peraturan perundang-undangan. Penyampaian dengan bahasa yang sederhana disertai dengan contoh keseharian di desa sangat membantunya dalam memahami materi.

“Saya merasa pelatihan ini sangat santai, walaupun materinya serius,” terang Zainullah, Tim Pembaharu Desa Jambearjo. Menurutnya pelatihan yang dilakukan Infest berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang pernah diikutinya sebelumnya. Pelatihan keuangan desa ini dibangung suasana keakraban dan tidak ada batas antara pemateri dengan peserta. Peserta sama sekali tidak sungkan untuk bertanya. Bahkan, menurut perangkat desa ini sesuatu yang serius bisa dibahas dengan guyonan.

Aturan terkait dengan pengelolaan keuangan yang berdasar pada UU Desa dan regulasi turunannya merupakan hal baru bagi Kader Pembaharu Desa maupun perangkat desa. Sehingga sangat wajar jika pemerintah di tingkat desa belum banyak mengetahuinya. Setelah dilakukan pembahasan dan praktik alur keuangan desa secara bersama-sama, ketiga desa di Malang ini menyadari betul bahwa selama ini belum menjalankan dengan benar. Namun mereka berjanji, usai pelatihan ini akan memperbaiki alur keuangan desa dan pencatatan keuangan sesuai aturan yang ada. Sehingga prinsip-prinsip keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif bisa terwujud di desa mereka masing-masing. [Edi]

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

Malang – Kantor Desa Tunjungtirto tidak seperti biasanya. Pagi itu, Rabu (05/08/2015), suasana kantor desa tampak ramai. Beberapa perangkat desa tampak mondar mandir mempersiapkan makanan dan jamuan lainnya. Hari itu, digelar pertemuan Kader Pembaharu dari tiga desa yaitu Desa Jambearjo, Kucur dan Tunjungtirto. Desa Tunjungtirto didapuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan itu.

Monggo mas pinarak (silakan mas),” sapa Mustofa Perangkat Desa Tunjungtirto menyambut hangat setiap tamu yang berdatangan di balai desa.

Para tamu dipersilahkan melihat kondisi ruang dan fasilitas yang ada di Kantor Desa Tunjungtirto. “Ya begini ini Pak kondisi kantor kami, memang masih belum sempurna dan butuh tambal sulam di sana-sini,” tuturnya kepada tim Pembaharu Desa Jambearjo.

Acara yang dikemas dalam Halal bi Halal dan Reorientasi Implementasi UU Desa di Kabupaten Malang ini dihadiri oleh Drs. Eko Suwanto selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Frisca Arita Nilawati selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta dan para kader Pembaharu Desa dari tiga desa di Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Drs. Eko Suwanto menyampaikan pentingnya berbagi pengalaman dalam mengelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, dengan diskusi dan berbagi pengalaman akan berdampak pada perbaikan pelayanan di masing-masing desa. Kepala BPM ini berpesan agar ketiga desa yang menjadi desa percontohan dalam Implementasi UU Desa di Kabupaten Malang ini bisa sering melakukan pertemuan.

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

“Pemerintah Kabupaten Malang memang belum bisa memfasilitasi secara intensif terkait dengan implementasi UU Desa. Namun, saya mengapresiasi yang telah dilakukan oleh Infest,” lanjut Eko. Menurutnya, Infest telah memulai lebih awal dalam memantik desa-desa dalam mempelajari dan mengaplikasikan UU Desa.

Mantan Kepala Dinas Pertanian ini berharap agar ketiga desa mampu menginspirasi dan menjadi tempat belajar desa lainnya. Metode Infest dalam menemukenali potensi dan aset desa sebagai modal perencanaan bisa direplikasi oleh desa lainnya.

Sementara, Frisca Arita Nilawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Infest akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Di Kabupaten Malang, Infest memiliki dua prototipe yaitu perencanaan apresiatif dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan keuangan desa serta sistem informasi desa. Kedua prototipe ini telah dijalankan Infest bersama dengan Tim Pembaharu dari 3 desa sejak Januari 2015.

“Pertemuan ini sebenarnya adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang sudah terjadi di masing-masing desa. Selain itu, juga merancang strategi yang sesuai dalam merealisasikan mimpi pada akhir tahun nanti,” terang Program Manajer Program Desa Infest ini.

Hanik Martya, Kepala Desa Tunjungtirto selaku tuan rumah berharap bahwa pertemuan ini adalah pemantik awal dalam melakukan perbaikan pemerintahan desa. Forum-forum seperti ini menjadi ruang bersama dalam bertukar pengalaman dan saling mengisi kekurangan satu dan lainnya. Kepala Desa Tunjungtirto ini berharap pertemuan semacam ini bisa dilakukan sesering mungkin. Tempatnya bisa bergiliran di masing-masing desa.

Pada akhir sambutannya Hanik berharap Pemerintah Kabupaten Malang bisa terlibat dalam proses-proses yang dilakukan Infest di desa. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Malang bisa mereplikasi proses ini di desa lainnya. (EP)

Tim Pembaharu Desa Kucur mencatat aset dan potensi desa

Desa Kucur Bentuk Tim untuk Mengawal Perdes Aset Desa

Malang — Pelaksanaan “In house traning” aset dan potensi Desa Kucur diawali dengan membuat Tim Penyusunan Dokumen Aset dan Potensi Desa. Tim perumus ini bertugas untuk menyempurnakan data-data aset desa menjadi dokumen desa. Selain itu, tim ini juga bertugas untuk mengawal data aset menjadi dokumen desa sampai Peraturan Desa (Perdes).

Pembentukan tim ini dilaksanakan pada (05/06/2015) di Balai Desa Kucur. Tim yang diketuai oleh sangaji ini langsung bekerja. Tim dibagi menjadi tujuh kelompok untuk mendiskusikan ulang terkait seluruh aset dan potensi yang ada di Desa Kucur. Tim Pembaharu Desa yang hadir pada sore hari itu berjumlah 20 orang. Maka, masing-masing kelompok terdiri atas dua hingga tiga orang.

“Masing-masing kelompok harus ada yang pegang laptop ya, agar semua data bisa langsung kita tuliskan di sana,” Sangaji memberikan arahan kepada Tim Pembaharu Desa yang hadir sore itu.

Tim Pembaharu Desa Kucur mencatat aset dan potensi desa

Tim Pembaharu Desa Kucur mencatat aset dan potensi desa. (Foto: Edi Purwanto)

Kepala BPD Kucur ini menyarankan agar masing-masing kelompok membuka notulensi hasil pelatihan apresiatif desa yang telah dibagikan. Pada pelatihan perencanaan apresiatif desa, Tim Pembaharu Desa telah mengidentifikasi aset desa, namun belum tersistematisasi. “Selain itu, aset yang ada di notulensi itu masih belum dibahas secara mendalam,” lanjut Sangaji.

Diskusi kelompok tentang aset dan potensi desa ini berlangsung hingga pukul 16.30 WIB. Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi. “Saya baru menyadari bahwa ternyata Desa Kucur memiliki aset yang luar biasa untuk dikembangkan,” terang Nasariyanto mengawali presentasinya.

Salah satu kelompok mendiskusikan hasil pendataan aset dan potensi Desa Kucur

Salah satu kelompok mendiskusikan hasil pendataan aset dan potensi Desa Kucur. (Foto: Edi Purwanto)

Menurutnya, Kucur memiliki tiga titik mata air yang bisa dimanfaatkan untuk mengaliri semua keluarga. Selama ini, pipanisasi sudah masuk ke rumah-rumah namun pengelolaannya belum maksimal. Sehingga, menurut anggota BPD Kucur ini, sumber air belum menjadi sumber pendapatan penting bagi desa. Sebenarnya, apabila dikelola dengan manajemen yang baik, sumber air yang ada di desa bisa menjadi aset yang besar untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Hal senada juga disampaikan Sulikah. Kader Pembaharu Desa yang juga guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini beranggapan positif terkait dengan banyaknya sumber daya desa yang bisa dimanfaatkan secara positif. “Kita memiliki 41 guru SD, SMP dan SMA, memiliki guru TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) yang jumlahnya 46 orang, serta tenaga-tenaga terampil lainnya. Mereka-mereka ini adalah aset desa yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sanggar belajar di desa sebenarnya. Tinggal kita mau mendayagunakan seperti apa. Bisa tidak kita mengorganisir mereka untuk berembug tentang pendidikan di desa? Jadi tugas desa untuk mengurusi pendidikan bisa terbantu,” perempuan berjilbab ini memantik wacana peserta yang hadir pada sore hari itu.

Menurut Kepala Desa Kucur Abdul Karim, Desa Kucur sebenarnya memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan desa. Selama ini, PADesa masih berkutat pada pembayaran listrik dan air minum desa. “Namun nanti ke depan, pemerintah desa dan BPD telah merencanakan untuk menata ulang pengelolaan air dan aset lainnya untuk peningkatan PADesa,” pungkas Karim. (EP)