Arsip Tag: Takalar

Pembaharu Desa Takalar belajar SMS Gateway

Meretas Sengkarut Masalah Pedesaan

TAKALAR, FAJAR–Langit tampak gelap oleh awan yang menebal sejak siang. Memasuki sore, hujan tumpah. Di dalam Kantor Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, warga berkumpul. Mereka terlihat aktif berdiskusi menghadap ke whiteboard. Duduk berjejer di atas kursi plastik, mereka antusias. Bertanya, menyanggah, menjelaskan, menggambarkan, hingga menulis langsung di whiteboard. Tak ada kesan lelah dari wajah mereka.

Raut muka menujukkan keseriusan. Sesekali suara tawa mereka berhamburan. Pekat langit di luar sana, tak lagi dipedulikan. Belajar lebih penting. Menyusun anggaran secara bersama-sama, jauh lebih berarti. Ini demi kepentingan bersama. Demikian mereka berkeyakinan.

Di antara peserta diskusi, banyak kaum perempuan yang ikut. Bahkan mereka lebih antusias dibandingkan kaum laki-laki. Mereka bertanya, memberi saran, menceritakan pengalaman selama ini. Penjelasannya teknis. Hambatan yang dihadapi selama ini, hingga besaran anggaran yang dibutuhkan untuk suatu program. Diskusi hidup.

Salah seorang peserta lainnya adalah Kepala Dusun Soreang, Bidollah Daeng Nai’. Ia pensiunan PNS. Ia pensiun sejak 2010 lalu. Sebelum pensiun, dia bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemerintah Kabupaten Takalar. Jabatan yang disandangnya sekarang, relevan dengan tugasnya dahulu di BPMD. Intinya mengelola dan memberdayakan pemerintahan dan masyarakat desa. Namun kondisi tak idealnya dihadapinya saat awal menjadi kepala dusun. Angggaran disusun dan dipakai berdasarkan keinginan dari atas. Soal teknis penyusunan anggaran, termasuk jenis-jenis program yang relevan di dusun, selama ini sangat jarang melibatkan partisipasi masyarakat.

Kini, ia merasa benar-benar menjadi masyarakat yang sesungguhnya. Ia dilibatkan dalam menyusun program dan mengalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan di kampungnya. Perubahan itu benar-benar dirasakannya sejak Desa Soreang menerapkan sistem keterbukaan dan partisipasi dalam hal anggaran.

“Ini bagus sekali. Kita diajari menyusun program dan anggaran. Kita juga, kepala dusun, menilai ini sangat cocok,” ujar Bidollah saat FAJAR mengunjunginya, Sabtu, 5 Desember 2015.

Duduk bersama membahas kepentingan pembangunan desa, bersama-sama menyiapkan alokasi anggaran, dinilainya lebih demokratis. Bukan cuma pembangunan desa secara keseluruhan yang dipikirkan, namun juga hingga dusun. Dusun pun merasa diberi ruang partisipasif yang sangat diapresiasi. Dusun menjadi penyangga program desa. “Kita programkan yang tidak ada di dusun,” imbuhnya.

Anggaran Diumumkan

Safrina, salah seorang perempuan yang menjadi peserta, terlihat berargumen. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Soreang ini dinilai lebih kritis dalam mengawasi keuangan desa. Bahkan kerap ia menyampaikan langsung kepada kepala desa jika ada sesuatu yang dinilainya janggal.

Desa Soreang memiliki penduduk sebanyak 1.432 jiwa. Ini terdiri atas 410 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 693 jiwa dan perempuan 739 jiwa. Desa ini terdiri atas‎ empat dusun yang meliputi Dusun Taipa, Soreang, Lempong, dan Lampang. Pola penganggaran desa sudah lebih maju. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dibuat setransparan mungkin. Mereka bahkan membuat spanduk khusus untuk mengumumkan APBDesa beserta nominal anggarannya. Spanduk itu dipasang di kantor desa. Tujuannya agar semua warga bisa melihat langsung besaran anggaran yang masuk ke kampung mereka.

SMS Gateway

Di Desa Soreang, penerapan short message service (SMS) gateway juga mulai diperkenalkan. Perangkat untuk memasukkan data penduduk sehingga ada pengklasifikasian sesuai kesamaan warga yang satu dengan yang lainnya ini dibuat untuk mempermudah identifikasi. Misalnya ketika ada undangan rapat khusus untuk para kepala dusun, maka dengan sekali kirim SMS, semua kepala dusun akan menerima pesan pendek.

Demikian halnya jika ada undangan khusus untuk anggota PKK, karang taruna, petani, pedagang, dan sebagainya, bisa diklasifikasi oleh sistem. Bahkan ketika ada seorang warga yang urgen membutuhkan golongan darah tertentu, maka cukup dengan SMS gateway, semua warga yang memiliki kesamaan golongan darah dengan yang membutuhkan itu, akan menerima SMS sejenis.

Pentingnya Data

Lain lagi pengakuan Nursalam Said, Kades Pa’rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara. Sebelum proses penyusunan program dan pembahasan anggaran desa, pendataan dilakukan oleh KPM. Mereka turun melakukan pendataan, mendekati masyarakat, menanyakan banyak hal terkait dengan kondisi dan kehidupan mereka. Termasuk kebutuhan dan potensi ekonomi mereka.

Pa’rapunganta terdiri atas enam dusun, meliputi Dusun Bontosunggu, Batunipa, Lerekang, Massalongko, Massalongko Tinggi, dan Pa’bulaengang. Terdapat 784 KK dengan jumlah penduduk 2.665, terdiri atas 1.321 penduduk laki-laki dan 1.344 penduduk perempuan. Luas wilayahnya mencapai 4,9 kilometer. Dari ibukota Takalar, jaraknya kira-kira 10 kilometer.

Desa ini juga sudah menerapkan prinsip transparansi anggaran. Di Kantor Desa Pa’rapunganta, ada spanduk yang dipasang, tepat di tembok kantor. Di samping kiri aula pertemuan. Statistik anggaran desa terlihat di situ. Bahkan sebelum disahkan, RAPBDes sudah diumumkan. “Begitu ada ada pagu, kita langsung umumkan. Kita masukkan kegiatan, walaupun besaran nilai belum ada,” kata mantan Ketua LPM Desa Pa’rapunganta ini.

Dahulu, sistem penganggaran belum seterbuka sekarang. Setelah bekerja sama dengan Infest, barulah kesadaran pentingnya menyampaikan informasi anggaran kepada publik, dilakukan. Makanya, Nursalam sangat mengapresiasi perubahan yang terjadi di desanya. “Jika tidak didampingi, susah berbuat,” akunya.

Jadi Contoh

Nursalam berharap, desa lainnya juga bisa mencontoh. Sebab, dengan cara seperti itu, kecurigaan masyarakat bisa berkurang. Jumlah, sasaran, dan pelaksana program jelas. Selama ini, ada kesan kepala desa tertutup dalam mengelola anggaran desa. Paradigma ini yang mesti dibenahi.

Mereka akan berpikir panjang ketika masyarakat mengetahui anggarannya. Padahal bisa saja, ada potensi pendapatan asli desa yang justru akan dikembangkan karena melibatkan masyarakat. Cara pandang bahwa kades memiliki kewenangan untuk menujuk siapa yang layak dilibatkan dan mengelola program yang cenderung nepotis, sudah saat diubah.

“Saya pribadi juga semakin terbuka wawasan untuk memulai membangun. Jika tanpa melibatkan masyarakat dan kader pemderdayaan masyarakat, saya tidak bisa mengukur untuk memulai pembangunan,” papar Nursalam.

Saat turun melakukan pendataan, selain memvalidasi jumlah penduduk, juga untuk mengetahui kemampuan ekonomi warga. Juga untuk mengidentifikasi jumlah masyarakat miskin, warga yang tidak punya kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, serta mengetahui masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Akhirnya masalah bisa dipetakan. Bersama-sama kita bisa membuat skala prioritas. Pertanian kendalanya apa. Kebutuhan mereka diketahui,” urainya.

Pendataan juga sangat signifikan untuk mengetahui jumlah kelahiran dan yang meninggal. Jika tidak di-update maka jumlahnya tidak akan diketahui. Sebab kelahiran dan kematian merupakan dua hal yang bersifat dinamis. Artinya, jumlahnya tidak pernah benar-benar statis.

Tanpa pendataan, akan sulit mendapatkan informasi aktual mengenai itu. Secara periodik, kader pemberdayaan masyarakat turun melakukan pendataan. Mereka merupakan orang-orang lokal yang sudah saling kenal denan masyarakat. “Yang tahu adalah mereka sendiri. Jika orang dari luar, akan kesulitan. Terlalu lama mengidentifikasi. Kalau kader sendiri, setidaknya mereka sudah ada data awal,” sambungnya.

Pendekatan Kultural

Bahkan Nursalam mencontohkan, jika dalam pendataan ada warga yang pintu rumahnya tertutup, maka KPM sudah tahu benarkah tidak ada orang di dalam atau ada. Jika pendatanya dari luar, begitu melihat pintu terutup, maka selanjutnya akan beralih ke rumah berikutnya.

Untuk KPM ini, jumlahnya memang masih terbatas di Desa Pa’rapunganta. Setiap dusun baru ada satu KPM. Namun dengan melibatkan mereka, pendataan akan lebih akurat. Secara sosial dan kultural, mereka lebih memahami status sosial dan ekonomi warga.

Biasanya, poin pendataan menyangkut kependudukan, pekerjaan, keadaan ekonomi, tingkat kesehatan, kelengkapan sanitasi, punya jamban atau belum, bahkan riwayat penyakit dalam keluarga. Juga mendata jumlah anggota keluarga yang meninggal, kelahiran baru, hingga tingkat pendidikan semua anggota keluarga dalam satu rumah tangga.

“Misalnya jika putus sekolah, akan diketahui tidak sekolah pada saat usia sekolah, karena apa. Selanjutnya, itu yang akan diintervensi,” imbuh Nursalam.

Intervensi Program

Untuk sektor pertanian, setiap kelompok tani harus menunjukkan lahannya sebelum mendapatkan program bantuan. Jika ada kelompok yang tidak punya lahan, maka mereka dilebur. Sebab selama ini, kelompok tani yang betul-betul bertani, seringkali tidak dapat bagian lantaran aparat hanya memprioritaskan siapa yang dekat.

Saat ini di Pa’rapuganta, awalnya hanya ada 30 kelompok tani. Setelah dilebur menjadi 16 kelompok. Mereka betul-betul petani yang digabung. Sementara untuk usaha kecil menengah, KPM juga akan melakukan identifikasi untuk mengetahui hambatan yang mereka hadapi. Kajian dan pembahasan bersama dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan efektif.

UKM yang dibantu, hanya mereka yang punya usaha awal. Sebab, kerap ada warga yang dibantu permodalan UKM, namun justru tak tahu mengelolanya lantaran memang tak memiliki usaha rintisan.

Kemiskinan

Hanya saja, masih ada kendala yang dihadapi oleh Desa Pa’rapunganta. Belum semua warga bisa diberikan jalan keluar terhadap persoalan yang mereka hadapi. Daeng Lalla, 60 tahun, misalnya. Kini rumah panggung miliknya sudah reyot, namun belum mendapatkan bantuan berupa bahan atau program bedah rumah.

Pun demikian terjadi dengan Daeng Te’ne, 38 tahun, juga warga Desa Pa’rapunganta. Perempuan kelahiran 1978 dan kini memiliki satu anak ini, juga masih tinggal di rumah yang mirip gubuk. Atapnya masih terbuat dari anyaman rumbia.

Kanopi depan rumah menggunakan terpal usang yang sebagian besar telah bolong. Rumahnya bukan tipe panggung. Lantainya dari tembok kasar dan di bagian belakang masih beralaskan tanah. Pilar penyanggah, menggunakan kayu yang dipotong seadanya. Masih bulat tak teratur, beda dengan kayu lazimnya yang berbentuk balok.

“Belum pernah ada bantuan, Pak,” ujar istri Jafar Daeng Tompo ini. Namun kini, untuk membantu perekonomian keluarganya, Daeng Te’ne memelihara itik petelur. Suaminya, Daeng Tompo, 40 tahun, dengan pekerjaan hanya sebagai buruh distributor pupuk, sangat tidak cukup untuk merenovasi rumah.

Usaha itik petelurnya diharapkan bisa membantu. Namun sayang, sejauh ini, itik-itiknya belum pernah menghasilkan telur. Selain faktor pengetahuan yang minim tentang beternak itik, ia juga tak punya cukup modal untuk membeli pakan. Daeng Te’ne berharap ada bantuan dari pemerintah.

“Pernah ada pendataan. Ditanyakan usahaku. Jadi kujawab itik,” katanya. Memelihara itik petelur baru dijalaninya satu tahun belakangan ini. Jumlahnya 13 ekor. Ia sudah membangun kandang sederhan di belakang rumahnya. Namun belum tertutup sehingga tidak maksimal untuk melindungi itik-itiknya dari terik dan hujan.

Beda lagi yang dialami Daeng Baji, 41 tahun. Ia relatif lebih beruntung dibandingkan Daeng Te’ne. Dahulu, rumahnya sangat reyot. Namun tahun lalu ia mendapatkan program bedah rumah. Awalnya rumah yang ditinggali hanya berlantai tanah, sekarang sudah ubin tembok.

“Dulu sering bocor karena masih atap rumbia,” ujar wanita tiga anak kelahiran 1974 ini. Namun beruntung, ada program bedah rumah dan rumahnya yang terpilih untuk mendapatkannya. Kini rumahnya sudah beratap seng. Hanya saja, untuk kehidupan sehari-hari, Daeng Baji masih kesulitan.

Suaminya, Daeng Liwang, 60 tahun, hanya bekerja sebagai buruh tani. Ia tak punya lahan sendiri untuk digarap. Makanya, untuk membantu ekonomi keluarga, kerap Daeng Baji kerja serabutan, salah satunya membantu warga menjemur padi. Ia berharap ada program yang bisa dikerjakan di rumah untuk mengangkat taraf ekonomi sekaligus membantu suaminya.

Perempuan Terlibat

Program Officer Infest, Syahribulan‎ Palemmai, sedang mereso di halaman Kantor Desa Soreang saat FAJAR menyambanginya. Kebetulan, ia sedang bertugas memberikan Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Materi yang diberikan kepada warga, di luar ekpektasi. Mereka jauh lebih antusias ingin tahu. Semangat mereka sangat tinggi untuk belajar. Ia mengapresiasi dan bersyukur, di tiga desa yang jadi pilot project, perempuan sudah mulai dilibatkan, mulai pendataan, perencanaan, hingga implementasi program.

Termasuk dilibatkan dalam membahas anggaran yang akan dipakai selama setahun. Infest datang untuk mendorong penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU Desa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi tentang desa, yang di dalamnya termasuk anggaran desa. “Di antara tiga desa, Pa’rapunganta yang paling banyak kelompok perempuan terlibat,” puji Syahribulan.

Kaum hawa ini diibatkan dalam perencanaan desa, pembahasan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), revisi program, rencana kerja pembangunan desa (RKPDes), hingga penyusunan APBDes‎. “Warga dilibatkan sehingga pemerintahan desa terbuka terhadap dokumen dan anggaran desa. Ini memberikan ruang bagi warga berbicara,” katanya.

Website Desa

Bahkan bentuk transparansi desa itu salah satunya terlihat dengan adanya website desa yang dibuat. Sejauh ini Desa Soreang dan Kalukubodo, sudah yang sudah memiliki website. Bisa diakses di www.kalukubodo.desa.id‎ dan www.soreang.desa.id. Untuk Desa Pa’rapunganta sementara dalam proses dan segera akan diaktifkan juga website-nya.

Jika ada proyek yang dikerjakan, maka warga juga akan memasang papan informasi proyek. Demikian halnya tentang anggaran desa, dibuatkan spanduk yang bisa diakses oleh semua warga. Hanya saja, masih ada kendala terkait kebijakan teknis yang berhubungan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Tanggung jawab pemda membuat 7 perbup dan 1 perda,” katanya. (Ridwan Marzuki)


Sumber: fajaronline.com

 

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Baru Tiga Tahun, Sudah Berani Pasang Papan Pengumuman APBDesa

Abd Rahman Bunga, Kepala Dusun Pa’battoang, Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, punya andil dalam pemekaran Desa Kalukubodo dari Desa Bonto Marannu. Rahman masih ingat saat dirinya didatangi warganya yang mengadu atau minta mengurus sesuatu di kantor Desa Bonto Marannu. Dia harus menampung dulu segala urusan warga lalu mendatangi Kepala Desa (Kades). Lalu harus menumpuh perjalanan sekitar 1 kilometer.

“Jauh kasihan, 1 kilometer dari sini untuk ketemu Kepala Desa. Hampir semua kebutuhan masyarakat dititip ke saya sebagai kepala dusun. Nanti saya sampaikan ke Kedes. Persoalan KTP (Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu Keluarga) atau apa saja, ” cerita Rahman di rumahnya di Dusun Pa’battoang, Rabu, 2 Desember 2015.

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Dari persoalan akses dan pelayanan ini lah, Rahman bersama beberapa tokoh masyarakat Desa Kalukubodo berinisiatif memekarkan Desa Bonto Marunnu agar pusat pelayanan berada di desanya. Salah satu pemrakarsa pemekaran desa, yang kini menjadi Kades Kalukubodo, Gaffar Rate, mengatakan tujuan pemekaran itu adalah bagaimana pembangunan desa bisa merata, yang tidak melulu berada di desa Bonto Marannu.

“Pembangunan saat Kades dulu bukannya tidak ada pemerataan. Mungkin inilah persoalannya, dana ADD (Anggaran Dana Desa) tidak seberapa. Pada saat proses pembangunan otomatis di desa induk menjadi prioritas. Jadi kurang tersentuh disini, walau tersentuh kurang memenuhi, ” kata Gaffar.

Keinginan itu rupanya sejalan dengan program pemekaran desa Bupati Takalar saat itu, Ibrahim Rewa yang menargetkan 100 desa di kabupaten ini. Klop sudah. Pemekaran pun terwujudkan. Desa Kalukubodo tercatat sebagai desa yang ke 100 dan terbuntut untuk saat ini. Sementara Desa Bonto Marannu sudah terpecah menjadi lima desa. Pada Juni 2012, Gaffar Rate terpilih menjadi Kades Kalukubodo. Selain baru berdiri, desa yang memiliki tiga dusun, yakni Dusun Pa’battoang, Dusun Bilayya dan Dusun Kalukubodo, menjadi salah satu dari 15 Desa Mandiri di Takalar.

“Saya tidak tahu, mengapa desa kami langsung mendapat predikat Desa Mandiri, padahal baru saja berdiri, ” kata Rahman, walau diakuinya bila salah satu indikatornya karena di desa itu punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Daya Guna yang bergerak dibidang pelayanan air bersih. Mirip Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Transparansi Anggaran

Dua tahun berdirinya desa yang berada di pinggir laut ini, seperti terjadi lompatan yang luar biasa dilakukan oleh Kades dan perangkatnya, yang mungkin melampaui desa-desa lama, utamanya desa tetangga dan desa induk. Yakni pengelolaan keuangan desa secara transparan dan keterbukaan informasi kepada warga.

Papan APBDes Kalukubodo

Papan APBDesa Kalukubodo

Bentuk transparansinya pun sangat sederhana. Gaffar beserta pegawainya hanya memajang item-item Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di dinding kantor desa, tak ubahnya papan informasi di perkantoran. Item-item itu terjabarkan dalam anggaran Pendapatan, anggaran Belanja, dan anggaran Pembiayaan Desa.

“Kami menyusun sesuai format dalam UU Nomor 4 Tahun 2014, ” Gaffar mengatakan sudah sepantasnya desa transparan, mulai dari anggaran hingga informasi penting untuk warga. Apa lagi, kata dia, amanah dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, punya kewenanan seperti itu. “Sejak berdiri saya memang sudah punya keinginan untuk seperti itu. Saya terinspirasi setelah ikut kegiatan-kegiatan organisasi Karang Taruna dulu, ” kata Gaffar di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015, lalu.

Dia juga bercerita bila pernah mencalonkan diri menjadi calon Kades pada Pemilihan Kepala Desa Bonto Marannu, dengan visi-misi transparansi desa. Hanya saja tidak terpilih. “Tujuan saya ingin pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi, dan juga merata tentunya, ” Membangun sistem keuangan yang transparan bagi Gaffar sepertinya tidak ada kendala yang berarti, apa lagi format dan aturannya sudah ada di UU Desa Tahun 2014. Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin juga selalu mengdengung-dengungkan transparansi anggaran kepada aparat desa.

Papan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di dinding kantor desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan. Semua program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dituangkan di APBDesa itu. Dana APBDesa 2014-2015 Desa Kalukubodo totalnya Rp 411.019.000. Anggaran itu berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 289.420.000 dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebanyak Rp 121.599.000.

“Anggaran ini tidak semua cair, hingga saat ini (Desember), baru 40 persen yang cair. Mungkin awal 2016 semua sudah cair. Untuk pencairan kami harus memasukan pertanggungjawaban keuangan yang sudah diterima sebelumnya, ” kata dia.

Item-item APBDesa itu terjabarkan tiga bagian besar, yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pada bagian Pendapatan disebutkan Pendapatan Asli Desa (PAD), namun PAD yang meliputi hasil usaha, swadaya partisipasi dan gotong royong serta pendapatan lain, belum ada. Namun, BUMDes yang mengelola instalasi air sumur bor berpotensi untuk dijadikan pendapatan. “Tahun depan kami akan masukan sebagai PAD kita, ” kata Gaffar, sambil menjelaskan bila BUMDes Daya Guna ini punya pelanggan sekitar 200 kepala rumah tangga.

Ada enam sumber pendapatan yang dirumuskan dalam Pendapatan Transfer, yakni DD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), ADD yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Takalar. Empat lainnya, yakni hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan keuangan, bantuan provinsi dan bantuan kabupaten. Hanya saja, pos anggaran ini masih kosong.

Gaffar menjelaskan secara garis besar alokasi dana DD diperuntukan untuk pembangunan fisik sementara dana dari ADD dialokasikan untuk dana rutin, seperti gaji Kades, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Juga operasional kantor.

Untuk tahun ini, APBDesa difokuskan pada pembangunan fisik di beberapa titik di tiga dusun desa Kalukubodo.”Tahun ini kita fokuskan untuk pembangunan fisik, pendidikan, dan keagamaan, ” kata Gaffar.

Pembangunan itu meliputi pembangunan drainase, penanggulangan abrasi pantai, pembangunan dekker, pembangunan Talaud, pengadaan jamban keluarga, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) dan pembangunan lantai masjid.

Pembangunan dianggap paling penting di desa ini adalah pembangunan bronjong untuk mengatasi abrasi pantai, maklum di desa terletak di pinggir laut yang 70 persen warga berprofesi sebagai nelayan dan bermukim di pinggir pantai. Bila musim hujan kadang air pasang hingga ke rumah-rumah warga.

Di desa ini juga hanya dusun Pa’battoang dan dusun Bilayya yang dilintasi pantai. Namun pembangunan brojong itu tahun ini tidak serempak dua dusun. “Tahun ini kita fokus di Pa’battoang. Tahun depan di dusun Pa’bilaya. Agar pembangunan merata dan tidak ada kecemburuan sosial antar warga dusun, ” kata Gaffar.

Menurut Gaffar semua pembangunan fisik itu pada dasarnya mendesak dan penting dilakukan. Seperti pembangunan drainase, tahun ini difokuskan di muara air dan drainase sepanjang 140 meter di dusun Pa’battoang. Kemudian pembangunan tahap II dilanjutkan tahun depan yang arah ke dusun-dusun. Untuk pembangunan PUAD, perencanaan bagunan semi permanen awalnya berada di dekat rumah Gaffar. Namun setelah konsultasi, pembangunan dialihkan ke samping kantor desa.

“Proyek ini dipindahkan ke samping kantor. Kebetulan tanah aset desa cukup lapang. Tahun depan akan dibangun secara permanen. Jadi, anggaran untuk PUAD tahun ini dialihkan ke pembangunan drainase, ” Gaffar bercerita dengan disahkan UU Desa, apa yang ingin dikerja sudah bisa tanpa menunggu waktu yang cukup lama.

Dia membandingkan dengan pengelolaan desa kebanyakan saat ini yang diajukan ke pemerintah Kabupaten dan Provinsi dan menuggu lama dan faktor kedekatan dengan aparat diatasnya ikut mempengaruhi. “Dulu lama, kalau pun ada (program disetujui) biasa lama. Perlu dijemput, diikuti. Dibagi-bagi dan orang berlomba-lomba, siapa yang dekat dia yang dapat, ” bebernya.

Peserta berdiskusi menentukan jenis-jenis informasi

Kepala Desa Kalukubodo bersama warga saat pelatihan Keterbukaan Informasi bersama Infest Yogyakarta, (Agustus 2015).

Dengan transparan, pengelola desa juga bisa menjawab isu-isu yang beredar selama ini, bahwa tiap desa akan mendapatkan anggaran Rp1,4 miliar lebih. Padahal tidak ada. “Jangan sampai masyarakat beranggapan ada anggaran bermiliaran sementara pembangunan sedikit. Karena itulah yang selalu kita inginkan tranparan ke masyarakat, ” kata Gaffar.

Dengan adanya papan APBDesa ini, tidak hanya warga, tamu luar yang bertandang ke kantor desa ini pun bisa melihat pajangan proyek dan anggarannya itu. “Warga yang lewat biasa singgah disini atau ada urusannya bisa melihat papan. Sebarkan ke tetangga, ” kata Gaffar. Dengan begitu, tak ada kecemburuan sosial masing-masing dusun, lanjutnya Rahman Bunga yang memangku jabatan Kepala Dusun Pa’battoang sejak 10 tahun lalu menyadari betapa bedanya pengelolaan keuangan desa. Hingga pembangunan bisa dikendali sesuai keinginan warga. “Semua kebutuhan diusulkan di Musrembang lalu masuk RPJMDes dan ter-cover di APBDesa. Transparansinya beda. Pembangunan cukup baik. Alhamdulillah, ” ucapnya.

Sementara Imam Desa Kalukubodo, Haruna Daeng Ngerang juga menyadari dengan adanya papan APBDesa itu memudahkan warga mengetahui jumlah dan laju pembangunan desa. “Disini, tidak ada pembangunan tak diketahui oleh warga, semuanya sudah diketahui, ” kata Haruna di rumahnya. Gaffar mengaku sejumlah Kades pernah singgah melihat langsung papan APBDesanya, sekedar bertanya-tanya atau tergerak ingin melakukannya juga. Namun, kata dia, sepertinya mereka masih gengsi untuk belajar. “Sepertinya mereka masih malu-malu belajar kepada kami, mungkin mereka anggap kami desa baru, ” ujar Gaffar. (Azis Kuba/rakyatulsel.com)


Sumber: rakyatsulsel.com

 

Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa Kalukubodo

Mengaji Pengelolaan Keuangan Desa Kalukubodo

Takalar Pelatihan pengelolaan keuangan di Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong, (27-30/9/2015). Pelatihan yang difasilitasi oleh Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) ini diikuti oleh 16 orang yang terdiri dari perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kepala urusan (Kaur), kepala dusun, BPD, LPM, posyandu, PKK, dan warga. Menurut Syahribulan, dari pelatihan pengelolaan keuangan untuk membantu perangkat desa dan masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan desa yang meliputi peran tim pengelola, asas dan nilai, serta filosofi keuangan desa.

Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa Kalukubodo

Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa Kalukubodo.

Secara umum, tim pengelola keuangan desa terdiri dari dua unsur yakni Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Posisi PKPKD dijabat oleh kepala desa. Sementara PTPKD diisi oleh sekretaris desa selaku koordinator, kepala urusan atau kepala seksi sebagai pelaksana teknis, serta bendahara.

Diskusi tentang tim pengelolan keuangan berjalan cukup lama. Sebab, masih banyak yang belum memahami peran dan tugas masing-masing tim. Bahkan, beberapa diantaranya yang belum pernah mendengar atau tahu dengan tim pengelola keuangan di desa.

Selain mengetahui tugas dan fungsi masing-masing peserta juga belajar mengenai pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Pada tahapan ini, peserta dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan alur pengelolaan keuangan. Disusul dengan mendiskusikan tahapan, waktu pelaksanaan, penanggungjawab serta dokumen yang dihasilkan untuk masing-masing alur. Disiplin dan tertib administrasi menjadi salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga, menjadi penting bagi peserta untuk memahami dan menguji akuntabilitas tata kelola keuangan desa.

Simulasi penyusunan APBDesa oleh warga dan aparat Desa Kalukubodo.

Simulasi penyusunan APBDesa oleh warga dan aparat Desa Kalukubodo.

Termasuk dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peserta melihat secara rinci tahapan waktu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga proses pelaporan pertanggungjawaban. Siapa yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan ABPDesa seperti sosialisasi, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB), pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, alur atau mekanisme permintaan pendanaan dan pencairan, serta mekanisme perancangan APBDesa perubahan apabila ada peristiwa khusus.

Pelatihan pengelolaan keuangan menjadi penting bagi pemerintah desa. Hal ini diungkapkan oleh Abd Gaffar Rate. Ia berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat dan kader desa dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, proses perencanaan desa hingga pertanggungjawaban bisa dilakukan bersama dan baik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bendahara Desa Kalukubodo, Indra Wardaningsih, “Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya karena materinya merupakan pokok tugas saya sebagai bendahara desa.”

Dari pelatihan ini, Pemerintah Desa Kalukubodo mulai merencanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa 2016 pada minggu kedua Oktober serta menyelesaikan rancangan APBDesa dan RAB pada minggu keempat Oktober. Sebelum masuk pada penyusunan RKPDesa, tim akan mulai mengumpulkan data dan mengadakan musyawarah desa dengan semua aparat pemerintah desa, kader, dan masyarakat. []

Diskusi Kelompok menulis hasil wawancara

Belajar Jurnalisme Warga Bersama Warga Desa Kalukubodo

Jurnalisme warga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif warga dalam pengelolaan informasi di desa. Jumat (14/8/2015) lalu, kader Pembaharu Desa Kalukubodo, Kabupaten Takalar belajar mengenai Jurnalisme Warga. Kegiatan ini menjadi rangkaian pembelajaran tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa Kalukubodo. Pelatihan Jurnalisme Warga difasilitasi oleh Yudi Setiyadi, Koordinator Pena Desa, sebuah komunitas jurnalis warga di kabupaten Banyumas.
Video oleh: Yudi Setiadi (Pena Desa)

Aktivitas di Kabupaten Takalar: Sosialisasi UU Desa hingga Advokasi Kebijakan

Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi salah satu mitra kerja Infest Yogyakarta dalam menyambut implementasi Undang-undang nomor 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Kerjasama dengan pemerintah kabupaten pun dijalin. Tiga desa yakni Soreang, Kalukubodo, dan Parapunganta bersepakat menjadi desa percontohan dalam implementasi UU Desa. Aktivitas Infest Yogyakarta di Kabupaten Takalar bekerja dalam dua level, kabupaten melalui advokasi pembuatan kebijakan berupa peraturan bupati sebagai amanat UU Desa dan di desa melalui sosialisasi UU Desa, perencanaan apresiatif desa, dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik. Berikut potret beberapa aktivitas yang dilakukan Infest Yogyakarta di Kabupaten Takalar, awal April lalu:

Kab. Takalar Petakan Regulasi untuk Implementasi UU Desa

Takalar– Rabu, (8/4/2015), bertempat di Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar digelar diskusi penyusunan regulasi kabupaten untuk implementasi Undang-undang (UU) Desa. Diskusi kali ini digelar untuk memetakan regulasi yang perlu dipersiapkan di tingkat Kabupaten untuk implementasi UU Desa.

Diskusi persiapan regulasi Kabupaten Takalar untuk Implementasi UU Desa di Desa Kalukubodo. Foto: Syahribulan

Diskusi persiapan regulasi Kabupaten Takalar untuk Implementasi UU Desa di Desa Kalukubodo. Foto: Syahribulan

Menurut Farid Hadi, selaku penasihat senior Infest Yogyakarta untuk program desa, diskusi kali ini untuk menjaring masukan dari desa tentang apa saja yang perlu diatur oleh kabupaten. Mengingat, mulai April ini, dana desa sudah mulai dicairkan, maka perlu dipersiapkan secara matang. Di Kabupaten Takalar, tim Infest-Mampu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk impementasi UU Desa.

Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini, turut dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), relawan dari empat desa lain yakni Desa Kadatong, Desa Parapunganta, Desa Bentang, dan Desa Soreang. Selain itu hadir pula perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Takalar.

Menurut Hasbullah perwakilan dari BPMPD mengatakan, forum ini menjadi ruang untuk menjaring masukan dari desa tentang kebutuhan apa saja yang perlu dimasukkan dalam aturan di tingkat kabupaten. Menurutnya, masukan dari desa akan menjadi bahan dalam pembahasan dalam pertemuan beberapa instansi di Kabupaten Takalar.

“Kami sepakat pertemuan ini sangat penting, mengingat 40 persen dana desa akan turun April ini. Sementara kabupaten sendiri belum tahu banyak aturan apa yang akan dibuat oleh desa,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Kadatong, Abdul Muis. Selama ini, menurut Muis, pemerintah desanya belum mengetahui secara detil aturan-aturan turunan UU Desa dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan. “Tolong bantu dan jangan lupakan kami,” ujar Muis.

Dalam diskusi kali ini muncul beberapa kebutuhan regulasi di tingkat kabupaten yang dibutuhkan oleh desa. Regulasi-regulasi tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum implementasi UU Desa, antara lain Perbup tentang Kewenangan Desa, Perbup tentang Perencanaan Desa Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, besaran alokasi dan mekanisme penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa.

“Desa seharusnya bisa membangun sesuai kewenangannya. Kalau tidak ada dasar hukum tentang kewenangan desa bagaimana. Di dalam UU Desa kewenangan desa didasarkan pada kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa,” terang Farid Hadi.

Menurut Syahribulan, selaku penanggujawab tim Infest-Mampu di Kabupaten Takalar, hasil diskusi akan menjadi bahan dalam diskusi di tingkat kabupaten. Diskusi yang rencananya digelar Kamis esok akan melibatkan beberapa instansi seperti BPMPD, Badan Perencanaan Daerah bagian tata pemerintahan, Sekretaris Daerah bidang Hukum dan HAM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Takalar. []

UU Desa, Takalar, Infest, Desa Mampu

Sosialisasi UU Desa di Kab. Takalar

Sosialisasi UU Desa “Menempatkan Desa sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik” kerjasama Mampu-Infest dengan Pemerintah Kabupaten Takalar. (foto: Frisca, farid, dan Sari)

Sosialisasi UU Desa di Kabupaten Takalar

Senin (2/3/2015), Institute for Education Development, Social, Religious & Cultural Studies (Infest) Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Undang-undang Desa (UU Desa) bertajuk “Menempatkan Desa sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik”. Acara yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Takalar ini dibuka langsung oleh Bupati Takalar, DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE, M.Si.

UU Desa, Mampu, Infest, Takalar

Bupati Takalar, DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE, M.Si membuka acara Sosialisasi UU Desa.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menekankan pentingnya keselarasan perencanaan antara desa dengan daerah. “Perencanaan kabupaten tidak boleh bertentangan dengan perencanaan desa,” tegasnya di hadapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), para Kepala Desa, dan Kader Kabupaten Takalar.

Dalam pemaparannya tentang UU Desa, Farid Hadi selaku Penasihat Senior Infest untuk Program Desa mengatakan, latar sosio-historis desa sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk. Akan tetapi, menurutnya, desa lambat berkembang karena tidak mempunyai hak berupa kewenangan dalam mengelola aset serta anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan 63 persen kemiskinan di desa.

UU Desa, Takalar, Infest, Desa Mampu

Farid Hadi menyampaikan pemaparannya tentang UU Desa.

Berangkat dari kondisi itulah, UU Desa memperjelas kewenangan desa serta kejelasan dalam pengelolaan anggaran. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengelola kewenangan dan aset bagi kesejahteraan warga.

“Tugas desa ada empat, mengenali aset dan kewenangan, merencanakan, mengurus, serta mempertanggungjawabkan,” terang Farid.

Dalam hal perencanaan desa, Frisca Arina Nilawati selaku Penanggunjawab Perencanaan Pembangunan Desa Infest memandang perlunya pendekatan berbasis aset desa. Menurut Frisca, melalui pendekatan tersebut, desa harus berfikir, memetakan, serta memaksimalkan kekuatan dari dalam.

Terkait dengan dana desa, Farid mengatakan bahwa mulai April, 40 persen dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah cair. Ketentuannya, 10 persen Anggaran Dana Desa (ADD) dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah hak desa. Untuk itu, apabila ada potongan atau pengurangan, daerah akan mendapatkan sanksi.

Ketua Asosiasi Persatuan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Takalar, Nurdin Tula berharap pemerintah daerah segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang bagi hasil pajak, ADD dan kewenangan desa. Ia juga mengatakan bahwa Apdesi Takalar ingin aktif mencari ilmu untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan UU Desa. (Sofwan)