Arsip Tag: Sumber Daya Air

Proses pelatihan pemetaan sosial di Desa Tracap

“Ternyata Desa Saya Kaya”

Selama ini, pembangunan di desa hanya dilakukan dalam bentuk fisik. Sehingga aset dan potensi desa belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan warga.

Sofingah, anggota Tim Pembaharu Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo kaget saat mengetahui hasil identifikasi aset dan potensi desa. Ia baru menyadari bahwa di desanya mempunyai banyak sumber mata air bersih atau belik yang belum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih oleh warga Tracap.

Sofingah dan para kader Pembaharu Desa Tracap telah melakukan identifikasi aset desa, salah satunya aset sumber daya alam. Dari hasil tersebut, Desa Tracap mempunyai potensi air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Kali Wadas misalnya, tidak pernah kering sekalipun di musim kemarau. Namun, pengelolaan dan pembangunan akses mata air masih minim. Pembangunan hanya terbatas pada akses jalan di beberapa sumber mata

Selama ini, menurut Sofingah, warga menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mandi. Menurut Muhammad Tauhid, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tracap, pengguna air dari saluran PDAM mencapai 90 persen penduduk. Biaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih antara Rp 100.000 sampai Rp 150.000 per bulannya. Pengeluaran tersebut besar bagi warga yang sebagian besar adalah petani. Menurut Sofingah, memanfaatkan air dari sumber-sumber air yang ada di desa, rasanya lebih enak dibandingkan dengan air dari PDAM.

“Ternyata desa saya kaya,” ujarnya.

Mengenal desa sendiri

Pengetahuan tentang sumber air bersih di Desa Tracap merupakan salah satu hasil pemetaan aset dan potensi desa oleh Tim Pembaharu Desa. Mereka paham bahwa air bersih merupakan kebutuhan pokok warga Tracap. Pemetaan aset dan potensi desa membuka gagasan warga bahwa desa dapat merencanakan program pembangunan dengan memanfaatkan potensi di desa untuk kesejahteraan warga.

Tim Pembaharu Desa Tracap pun mengharapkan pemerintah desa bisa menggunakan hasil pemetaa aset dan potensi sebagai basis perencanaan desa. Wujud konkritnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Saatnya Desa Kelola Sumber Daya Air Melalui BUMDes

Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan sumber daya air pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Terkait hal itu, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi  Marwan Jafar mengatakan, sumber daya air merupakan potensi yang bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Desa memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti sumber daya air, yang dapat didayagunakan secara maksimal untuk menggerakkan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat,” ujar Menteri Marwan di Jakarta, Rabu 3 Maret 2015.

Menurut dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Namun, dalam praktiknya selama ini, pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa seringkali dilakukan tanpa memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat setempat.

“Akibatnya, timbul berbagai kerusakan lingkungan, kearifan lokal terabaikan dan kepentingan masyarakat desa terpinggirkan. Dampaknya adalah pembangunan desa tidak berjalan baik dan masyarakat desa tetap berada dalam lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Menurut dia, pemanfaatan sumber daya air oleh desa paling tepat adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa.

“Melalui BUMDes dapat dikelola sumber daya air yang ada di desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat terhadap air bersih untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan sebagainya, semuanya diatur dan didistribusikan secara murah, adil dan merata” kata Marwan.

Setelah mencukupi kebutuhan pokok warga desa, BUMDes dapat memanfaatkan stok air bersih yang ada untuk dijadikan komoditas bisnis bagi keperluan industri yang ada di desa maupun di desa-desa lainnya. Bahkan juga bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan warga desa lainnya yang kekurangan air bersih.

Seperti diketahui, MK membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air pada 18 Februari lalu. MK berpandangan UU itu tidak memenuhi enam prinsip pengelolaan sumber daya air. (art)

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/