Arsip Tag: Sekolah perempuan

Perempuan Desa Gumelem Kulon Advokasi Jaminan Kesehatan Petani Penderes Berbasis Data Kesejahteraan Lokal

Dari sekitar 2.800 Petani Penderes di Gumelem Kulon, 74 di antaranya telah terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Nasib para petani penderes masih menjadi perhatian khusus para perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan Sidaluhur Sejati di desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegera. Advokasi jaminan kesehatan bagi para penderes merupakan salah satu upaya mereka untuk mengurangi angka kemiskinan di desanya. Advokasi yang mereka lakukan ini berbasis data kesejahteraan lokal, yaitu data yang telah dihasilkan para perempuan di desa selama mengikuti Sekolah Perempuan yang diinisiasi oleh Infest Yogyakarta. Data-data tersebut di antaranya data aset dan potensi, prioritas layanan publik, usulan kelompok marginal, dan data kesejahteraan berdasarkan indikator lokal.

Data-data yang dihasilkan para perempuan Gumelem Kulon tidak hanya dimanfaatkan pemerintah desa (Pemdes) Gumelem Kulon sebagai rujukan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Namun juga digunakan sebagai data penerima bantuan, seperti data kesejahteraan lokal sebagai data utama untuk program bantuan jaminan kesehatan bagi para Petani Penderes. Munculnya 74 nama petani penderes yang terdaftar sebagai penerima bantuan Jamkesda, tidak berarti perjuangan para perempuan ini selesai. Pentingnya terus mengawal proses jaminan kesehatan bagi para penderes ini juga menjadi pembahasan dalam pertemuan rutin organisasi perempuan Sidaluhur Sejati, pada Rabu (25/052016) lalu.

Mengapa Penderes?

307160GulaPara penderes di desa Gumelem Kulon sebagian besar adalah buruh penderes, sebutan penyadap nira dan petani gula kelapa. Dalam menjalankan profesinya, mereka bukan saja harus berhadapan dengan ulah para tengkulak, namun juga bertaruh nyawa, khususnya saat musim hujan. Sebagian Pekerjaan ini tidak mengenal hari libur karena terlambat beberapa jam saja, nira tidak lagi bisa diolah menjadi gula. Kalaupun dipaksakan dimasak, nira masam ini hanya akan menjadi gula gemblung (gila). Gula gemblung adalah sebutan larutan kental nira yang tidak bisa kering dan dicetak menjadi gula. Gula gemblung adalah musibah bagi para penderes karena harganya sangat rendah.

Untuk mendapatkan gula berkualitas bagus, seorang penderes harus segera memasak nira yang disadapnya. Dulu mereka melakukannya dengan tungku besar dan kayu bakar. Sekarang mereka melakukannya diatas tungku khusus dengan serbuk kayu (gergajian) atau merang (kulit padi) yang dipadatkan. Gergajian dan merang sangat mudah didapatkan dari pabrik pemotongan kayu atau “rice mill” yang ada di kampungku atau kampung sebelah.

Pon atau legi adalah saat yang ditunggu semua penderes. Inilah saat ketika mereka mendapatkan uang tunai dari penjualan gulanya. Bisa dipastikan pada hari pasaran ini, warung, pasar, dan kios di kampung kecilku ramai oleh para penderes dan keluarganya yang sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari

Menurut Tursiyem, salah satu pengurus organisasi perempuan Sidaluhur Sejati, petani penderes kelapa merupakan salah satu aset desa sekaligus tantangan bagi desa. Berdasarkan hasil survei para ibu ini, ada sekitar 2.800 petani penderes di desanya yang memanfaatkan nira dari 60.077 pohon kelapa. Sehingga sangat penting bagi desa memperhatikan nasib mereka untuk mendapat jaminan sosial kesehatan.

Pentingnya Verifikasi Data Penerima Bantuan

10405505_10204288981648306_1717391380318259393_n-Copy1

Advokasi berbasis data kesejahteraan yang dilakukan para perempuan ini, mendapatkan dukungan baik dari Pemdes maupun Pemda dalam hal ini dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banjarnegara.

“Ternyata perempuan lebih teliti. Dari wilayah kami, 812 Hektar, ada 62 RT dan 11 RW, para ibu ini jalan kaki dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan. Kami cukup bangga dengan adanya Sekolah Perempuan di tahun 2015, saya yakin dan percaya, nantinya bisa membantu pendataan. Karena selama ini data dari BPS tahun 2011 (Badan Pusat Statistik) jauh dari kefalidan. Sehingga harapannya data hasil ibu-ibu ini bisa dijadikan data baku (ditetapkan Perdes) untuk program-program desa,” ungkap Arief Machbub, Kades Gumelem Kulon.

Kades Gumelem Kulon juga menambahkan bahwa masih banyak para petani penderes yang masih bekerja di usia 50 tahun ke atas. Para penderes ini beresiko jatuh hingga menyebabkan cacat bahkan meninggal dunia. Di tahun 2016 awal, bahkan sudah ada tiga orang meninggal dunia karena jatuh dari pohon kelapa. 1 kasus di RW 4, RW 6, di RW 9, sehingga terkait jaminan kesehatan. Namun dari sekitar 2.800-an penderes, yang baru terdaftar hanya 74 penderes. Hal ini menurut Kades Gumelem Kulon, karena terbatasnya kuota penerima bantuan.

Upaya advokasi yang dilakukan organisasi perempuan Sidaluhur Sejati akan terus dilakukan. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi data penerima bantuan iuran (PBI) yang dimiliki oleh desa maupun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegera. Dalam proses verifikasi tersebut akan diketahui apakah data PBI yang sudah ada sesuai dengan data kesejahteraan lokal. Jika tidak sesuai, maka Pemdes perlu melakukan perbaikan dan menetapan data penerima PBI yang sesuai dengan data kesejahteraan lokal desa melalui kesepakatan Musyawarah Desa (Musdes). [Alimah]

Gunakan Cara Berpikir Kritis, Perempuan Desa Mulai Mengorganisir Diri

Orang miskin ada karena ada orang yang kaya
Orang miskin ada karena dia malas
Orang miskin ada karena sudah keturunan
Orang miskin ada karena tidak ada lapangan kerja
…..dst

Kita akan menemukan beragam jawaban dalam menjawab “mengapa ada orang miskin?”. Kendati demikian, jawaban dengan menyalahkan manusianya masih merupakan jawaban paling banyak dibanding menyalahkan pemerintah atau kebijakan sebagai akar permasalahan di masyarakat. Begitu pun yang terjadi ketika para perempuan di desa Gentansari, Gumelem Kulon, dan Jatilawang secara bersama-sama menganalisa penyebab terjadinya kemiskinan di desanya. Para perempuan di Kabupaten Banjarnegara ini adalah mereka yang baru tergabung dalam organisasi perempuan di desanya. Seperti “Nirasari” di desa Gumelem Kulon, “Giri Tampomas” di desa Gentansari, serta “Raga Jambangan” di desa Jatilawang, tengah belajar bersama dengan Infest Yogyakarta tentang pengorganisasian komunitas, pada Jumat-Sabtu (13-14/5/16) lalu.

Perempuan Pembaharu Desa

Mulai Mengenal Kesadaran Kritis

Awalnya, jarang yang melihat kemiskinan sebagai kesalahan kebijakan atau sistemnya. Hingga mereka mulai diperkenalkan dengan cara pandang kritis. Para perempuan ini pun secara pelahan mulai diajak berpikir dan berkesadaran kritis. Singkatnya, berawal dari cara pandang mereka dalam menjawab “mengapa ada orang miskin?” telah mengantarkannya pada teori 3 bentuk kesadaran, yaitu naif, kritis, dan magis yang merupakan hasil pemikiran Paulo Freire.

Bagi akademisi, Paulo Freire tentunya bukan sosok yang asing. Namun bagi para perempuan ini, Paulo Freire merupakan sosok asing dan baru saat itu mereka kenal. Proses bagaimana secara pelahan para perempuan ini memahami suatu persoalan secara kritis menjadi sesuatu yang penting. Pengalaman mereka sebagai anak perempuan, isteri, serta sebagai ibu dan perempuan dalam komunitasnya, membuat cara pandang mereka tidak terlepas dari refleksi tentang siapa diri mereka. Termasuk pertanyaan mereka mana yang harus didahulukan, apakah naif dulu, kritis dulu atau mungkin magis?.

Kesadaran magis adalah kesadaran yang melihat terjadinya suatu persoalan karena sesuatu di luar kekuatan manusia. Langkah yang diambil biasanya hanya mendoakan dan memberikan bantuan kebaikan. Sementara kesadaran naif yakni kesadaran yang lebih melihat “aspek manusia” sebagai akar permasalahan di masyarakat. Langkah yang diambil biasanya dengan menyalahkan orang yang punya masalah atau menyalahkan korbannya. Mengapa ada jurang pemisah yang lebar antara yang miskin dan kaya? Dalam kerangka kesadaran naif, hal ini karena kesalahan orang miskin itu sendiri yang bodoh dan malas bekerja. Orang dengan tipe kesadaran naif, bisa jadi juga tidak memahami kerangka sistem, tapi bedanya dengan kesadaran magis, dia selalu menimpakan setiap permasalahan ke persoalan pribadi.

Sedangkan kesadaran kritis, justru melihat kalau sistem dan strukturlah yang menjadi sumber masalah. Maka dalam pandangan ini, masyarakat harus dididik untuk menemukan keterkaitan antar setiap sistem, menemukan celanya, lalu berusaha membangun ruang baru yang lebih mengembangkan potensi masyarakat. Kesadaran ini, akan berusaha menghapuskan ketidakadilan dalam sistem. Sementara kesadaran magis, yakni suatu teori perubahan sosial yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dan faktor lainnya. Misalnya, seseorang yang memandang kemiskinan tanpa tahu menghubungkannya dengan faktor budaya ataupun politik. Kalau orang tersebut mencoba memecahkan masalah kemiskinan maka dia tidak akan melihatnya dalam kerangka system. Bahkan pemecahan masalahanya sering kali tidak memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi ; akibat ketidakmampuannya menghubungkan satu factor dengan factor yang lain dalam kerangka sistem. Tanpa ada upaya untuk memahami benang merah dari setiap permasalahan, orang dengan tipe seperti ini cenderung dogmatik terhadap yang akan dikatakan kepadanya.

Peta paradigma yang dijelaskan oleh Freire, akan membentuk cara berpikir, cara menanggapi dan menyelesaikan masalah. Termasuk kebiasaan dalam penentuan visi dan misi sebuah organisasi, lahir dari salah satu model berpikir yang telah dijelaskan Paulo Freire ini.

Jangkau, Dampingi, dan Libatkan

Proses memahami cara pandang magis, naif, dan kritis akhirnya mengantarkan para perempuan ini tentang apa yang ingin mereka perjuangkan di organisasinya. Termasuk bagaimana melakukan pengorganisasian komunitasnya. Dalam proses ini, para perempuan ini juga kembali diajak memahami tentang pengorganisasian komunitas berdasarkan pengalamannya masing-masing. Sampai akhirnya sang fasilitator, Maesur Zaki, mulai memaparkan pengertian pengorganisasian komunitas secara lengkap. Yaitu, suatu proses yang dikerjakan secara sengaja, terukur dan terus menerus untuk memperjuangkan kepentingan bersama komunitas tertentu dalam masyarakat berbasis kekuatan bersama dengan mendorong terjadinya perubahan di tingkat komunitas, masyarakat maupun kebijakan.

Para perempuan yang baru tergabung dalam sebuah organisasi ini tidak puas hanya dengan memahami pengertian pengorganisasian masyarakat. Hingga tak sabar ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Melalui proses analisa menyelesaikan persoalan, akhirnya membawa mereka pada tahap cara mengorganisir komunitas. Dimulai dari proses “menyatukan” dengan cara mengajak masyarakat, lalu “menggerakkan” dengan mengadakan pertemuan atau kegiatan di desa, lalu “memusyawarahkan” atau menyepakati secara bersama-sama, hingga terjadi perubahan dalam bentuk kebijakan atau aturan yang kemudian membentuk sistem. Adapun teknik pengorganisasiannya di antaranya dimulai dengan menjangkau, mendampingi dan mengajak masyarakat, serta melibatkan masyarakat itu sendiri hingga terjadi perubahan yang diinginkan bersama. Karena inti dari pengorganisasian adalah perubahan itu sendiri.

Mengawal Isu Penting

Dari proses tersebut, para perempuan ini kemudian sudah mulai berpikir dan merencanakan tentang apa yang sebenarnya ingin mereka perjuangkan. Atau setidaknya, dalam satu tahun ini isu apa yang ingin mereka kawal. Setiap desa memiliki isu pentingnya sendiri. Meskipun ada beberapa isu yang sama pentingnya untuk segera dikawal. Yaitu isu tentang rendahnya pendidikan dan maraknya pernikahan dini.

“Kami ingin memperjuangkan nasib para Penderes dan keluarganya agar mendapatkan perhatian dari pemerintah, salah satunya untuk jaminan kesehatan mereka,” demikian ibu Tursiyem, Ketua Organisasi Perempuan Nirasari, desa Gumelem Kulon pernah mengungkapkan kegelisahannya tentang nasib para Penderes di desanya.

Beberapa kali melakukan pemetaan sosial telah memberikan pengalaman tersendiri bagi para perempuan di desa. Salah satunya di Gumelem Kulon seperti yang dilakukan oleh ibu Tursiyem dan perempuan Gumelem Kulon lainnya. Dimulai dari pemetaan aset dan potensi, kesejahteraan berdasarkan indikator lokal, survei perbaikan layanan publik, hingga penggalian usulan kelompok marginal.

Pengalaman melakukan pemetaan tidak sekadar mengetahui berapa banyak aset dan potensi yang dimiliki desanya. Namun lebih dari itu adalah pengalamannya sebagai ibu rumah tangga yang selama ini lebih banyak diam di rumah dan di dusunnya, kini benar-benar mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di semua dusun yang ada di desa Gumelem Kulon. Termasuk kondisi para penderes dan keluarganya yang masih sangat memprihatinkan.

Penderes adalah profesi yang banyak digeluti warga di desa Gumelem Kulon. Profesi yang retan kecelakaan ini bahkan sering memakan korban hingga meninggal dunia maupun cacat fisik. Berdasarkan pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal yang dilakukan kelompok perempuan di Gumelem Kulon, kini pemerintah desa (Pemdes) telah mengetahui berapa jumah para penderes di desanya serta bagaimana kondisi mereka.

Dengan memanfaatkan hasil pendataan kelompok perempuan, pemerintah desa (Pemdes) Gumelem Kulon bersama kelompok perempuan mulai memperjuangkan agar para Penders dan keluarganya menerima jaminan sosial di bidang kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan pendataan kesejahteraan yang dilakukan kelompok perempuan pada tahun 2015, kini Pemdes menginisiasi terbentuknya Asosiasi Penderes di desanya dan sedang dalam proses memperjuangkan nasib mereka agar menjadi penerima manfaat dari program JKN. Begitu pun dengan para perempuan di desa Gentansari dan Jatilawang, sudah mulai menentukan isu penting di desanya yang akan dikawal oleh organisasi peremmpuan di desanya.

Kendati demikian proses penyadaran dengan memperkenalkan cara pandang kritis ini, hanya langkah awal bagi para perempuan di desa sebelum mengorganisir komunitasnya melalui organisasi perempuan di desanya. Sehingga masih memerlukan rangkaian proses belajar lainnya dalam mengelola organisasi. [Alimah]

Urun Daya Perempuan Desa Mendorong Pemdes Responsif Kebutuhan Warga

Andri Mukti Sasongko, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Banjarnegara mengatakan bahwa penting kader Sekolah Perempuan untuk berkolaborasi dengan pihak kabupaten untuk penanggulangan kemiskinan pada kegiatan Refleksi Sekolah Perempuan Banjarnegara (16 April 2016) di Aula KPMD Banjarnegara.

Andri Mukti Sasongko, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Banjarnegara mengatakan bahwa penting kader Sekolah Perempuan untuk berkolaborasi dengan pihak kabupaten untuk penanggulangan kemiskinan pada kegiatan Refleksi Sekolah Perempuan Banjarnegara (16 April 2016) di Aula KPMD Banjarnegara. (Foto: Yudi/Infest)

“Dulunya ketika musyawarah desa, perempuan selalu berada di belakang. Tapi sekarang, perempuan selalu duduk paling depan dan sudah siap dengan data dan gagasan yang akan mereka usulkan untuk desa,” ungkap Arif Machbub, Kepala Desa Gumelem Kulon, Banjarnegara, pada kegiatan Refleksi Sekolah Perempuan di Banjarnegara, Sabtu (16/04).

Kegiatan yang diselenggarakan di aula kantor KPMD (Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa) Banjarnegara ini mempertemukan kader perempuan dari Desa Gumelem Kulon, Desa Gentansari, dan Desa Jatilawang bersama kepala desa dan perangkatnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh KPMD dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Banjarnegara. Suasana haru terlihat ketika perwakilan kader perempuan dari masing-masing desa mempresentasikan pengalaman yang mereka dapatkan melalui Sekolah Perempuan.

“Kami yang semula tidak tahu apa-apa tentang desa, yang biasanya hanya disibukkan dengan urusan dapur. Sekarang ini bisa membuktikan bahwa kami juga bisa mengambil peran untuk kemajuan desa kami,” tutur Sri Utami, kader perempuan dari Desa Gumelem Kulon.

Bukan hanya sekadar peran, kader-kader perempuan dari tiga desa di Banjarnegara ini bahkan telah melakukan pendataan aset dan potensi desanya. Memetakan tantangan dan peluang, melakukan survei kesejahteraan dengan indikator lokal yang dibuat oleh desa, dan memiliki mimpi besar untuk memajukan desanya.

Kader perempuan di Desa Jatilawang misalnya, data yang mereka buat bisa menjadi acuan pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan di desanya.

“Data dan gagasan yang dibuat oleh kader perempuan di desa kami telah masuk dalam RPJM Desa. Melalui data ini, pemerintah desa jadi bisa menentukan program yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat. Prioritas bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jamkesda kami berikan pada masyarakat yang memang benar-benar miskin sesuai dengan indikator lokal desa,” ungkap Supriyanto, Kepala Desa Jatilawang, menceritakan peran kader perempuan di desanya.

"Sekarang ini bisa membuktikan bahwa kami juga bisa mengambil peran untuk kemajuan desa kami," Tursiyem, kader Sekolah Perempuan

“Sekarang ini bisa membuktikan bahwa kami juga bisa mengambil peran untuk kemajuan desa kami,” Tursiyem, kader Sekolah Perempuan (Foto: Yudi/Infest)

Ungkapan-ungkapan ini hanyalah potret kecil dari sekian banyak pengalaman kader perempuan yang telah mengambil peran di desanya. Kader perempuan tidak hanya mempesona dari penampilannya saja, prestasi yang mereka tunjukan pun telah mempesona Andri Mukti Sasongko, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bappeda Kabupaten Banjarnegara.

“Kami sangat mengapresiasi peran para kader perempuan di tiga desa ini. Desa jadi bisa menentukan arah kebijakan yang tepat, dan bisa berkolaborasi dengan kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di desa,” kata Andri Mukti Sasongko.

Sebelumnya, Andri Mukti Sasongko juga menyampaikan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi. Tahun 2015, angka kemiskinan di Banjarnegara hanya turun sekitar 0,96 persen. Karena itu butuh strategi yang lebih baik dan peran berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Apalagi wilayah Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah rawan bencana alam.

Imam Purwadi, Kepala KPMD Kabupaten Banjarnegara, berharap kegiatan sekolah perempuan bisa berlanjut di Banjarnegara. Sehingga kader perempuan di Desa Gumelem Kulon, Desa Gentansari dan Desa Jatilawang, bisa menjadi contoh positif bagi desa-desa lainnya.

“Kami berharap kegiatan sekolah perempuan di Banjarnegara bisa terus berlanjut, agar bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Jika desa merasakan kontribusi positif yang diberikan melalui kegiatan ini, desa pun bisa menganggarkannya sendiri untuk kegiatan pendataan dan penggalian gagasan di tingkat desa,” ungkap Imam Purwadi. [Yudi Setiyadi]

Kader Pembaharu Desa Gumelem Kulon

Perempuan Dilibatkan Susun Anggaran di Banjarnegara

Banjarnegara – Keberadaan Sekolah Perempuan di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, mampu meyakinkan Arif Machbub, lurah desa tersebut untuk lebih memfokuskan anggaran pada perbaikan fasilitas umum di kawasan perbukitan. “Menurut saya itu kunci suksesnya pembangunan desa ini,” kata dia kepada Tempo awal Desember lalu.

Bagi peminat wisata budaya, Gumelem Kulon sudah tak asing lagi. Desa ini terkenal memiliki kelompok perajin batik tulis khas Banjarnegara. Gumelem juga punya agenda tahunan, pergelaran Seni Tradisional Bareng Jazz bertajuk “Gumelem Etnic Carnival.” Meskipun bertabur potensi wisata, Arif mengaku sulit mengelola perekonomian desanya yang berpenduduk 10.414 orang. “Sekitar 2/3 wilayah Gumelem Kulon ada di perbukitan. Di sana ada ribuan warga miskin dengan fasilitas umum sangat minim.”

Namun berkat survei dari Sekolah Perempuan, Arif kini punya panduan yang jelas dalam membangun desa. Ia tak lagi berpedoman pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, dari 2.845 keluarga di Gumelem Kulon, sekitar 1.008 berstatus miskin.

Survei Sekolah Perempuan justru menemukan ada 1.500-an keluarga miskin di Gumelem Kulon. Survei itu juga mencatat ada 40 persen warga Desa Gumelem Kulon berstatus miskin dan sangat miskin. Mayoritas mereka bermukim di kawasan lereng dan puncak bukit yang terisolasi oleh jalan dan jembatan rusak.

Dari survei itu juga, Arif memperoleh data baru: ada 60 difabel da 103 janda miskin yang memerlukan bantuan khusus di Desa Gumelem Kulon. Selama ini, kata dia tak adadata itu dalam arsip-arsip milik pemerintah. “Pantas, banyak yang protes soal pembagian raskin,” kata Arif.

Survei yang digelar sejak Oktober hingga awal Desember 2015 tersebut merupakan salah satu program Sekolah Perempuan di Gumelem Kulon. Ada 17 ibu rumah tangga yang mengikuti sekolah ini sejak Februari lalu inisiator pembentukan sekolah itu adalah para aktivis Infest, lembaga pendamping desa asal Yogyakarta.

Survei itu menanggalkan indikator kemiskinan milik BPS yang berjumlah 14 item. Para ibu Sekolah Perempuan Gumelem Kulon menggantinya dengan 28 indikator. “Survei BPS mengukur kondisi ekonomi d setiap rumah, tapi faktanya satu rumah bisa dihuni dua hingga empat keluarga,” kata Tursiyem, salah satu peserta sekolah.

Tursiyem mengimbuhkan, kini hasil survei itu sedang dalam tahap finalisasi untuk diolah menjadi data situasi penduduk terbaru di desanya. Mereka hanya dibayar Rp 1.000 untuk setiap data satu keluarga. “Total biaya survei Rp 10 jutaan, baru bisa ditutupi dengan anggaran desa pada 2016,” kata ibu rumah tangga 32 tahun itu.

Peserta Sekolah Perempuan, Lilis Yuniarti, menemukan mayoritas anak perempuan di sana hanya bersekolah sampai SMP. Kasus ini memicu bsarnya angka pernikahan dini. “Sebab kalau mau sekolah SMA harus turun bukit pakai ojek. Biayanya Rp 25 ribu sekali jalan,” kata dia.

Manajer Program Desa Infest Yogyakarta, Frisca Arita Nilawati berpendapat kunci keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa ada pada penguatan partisipasi warga dan kalangan marginal. “Selama ini masalah pembangunan hanya milik elit lokal,” ucap dia.


Koran Tempo, 26 Desember 2015

 

Mengidentifikasi jenis data dan pendataan dari luar desa

Perempuan yang Menemukan Potensi Desa

Desa merupakan entitas pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar bagi pembangunan desa yang diharapkan langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat.

Sayangnya, belum semua warga desa sadar, bahwa undang-undang tersebut memberikan ruang bagi setiap warga untuk berperan dalam pembangunan di desanya. Seperti halnya warga Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan.

Bagi mereka, sebagai pembangunan dianggap sebagai sesuatu yang terberi, bukan berangkat dari kebutuhan mereka sendiri. Namun, kenyataan itu sudah berlalu. Kehadiran Sekolah Perempuan Tampomas di desa tersebut setahun silam yang membuka cara pandang warga terhadap pembangunan. Namun, jangan samakan metode di sekolah perempuan ini dengan sekolah konvensional.

Bersama-sama memvisualkan data potensi desa

Para Kader Perempuan Pembaharu Desa bersama-sama menempelkan pemetaan desa.

Di sekolah perempuan, tidak ada guru yang mengendalikan proses belajar. Semua yang hadir memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Penggiat Sekolah Perempuan Tampomas, Sri Utami menuturkan, selama ini akses perempuan sangat terbatas dalam perencanaan pembangunan desa. Hanya beberapa saja yang terlibat, itu pun karena kapasitasnya sebagai perangkat desa.

‘’Kalau ibu rumah tangga seperti saya, jarang sekali terlibat rapat-rapat di desa,’’ujarnya. Menurutnya, keberadaan Sekolah Perempuan Tampomas seolah-olah membuka tabir suram itu. Perempuan desa biasa seperti dirinya juga bisa berperan dalam pembangunan desa.

Setelah mengikuti beberapa pertemuan secara klasikal membedah tentang kesetaraan gender, UU tentang Desa dan berbagai permasalahan desa, mereka bersepakat untuk melakukan aksi nyata. ‘’Tahap awal, kami melakukan pendataan untuk memetakan potensi, aset serta permasalahan yang ada di desa kami,’’terang wanita yang bekerja sebagai buruh migran itu. 20 orang anggota Sekolah Perempuan Tampomas langsung terjun ke lingkungan dan melakukan survei pemetaan aset dan potensi desanya.

Data yang terkumpul kemudian dituangkan dalam peta desa dengan cara menempelkan kertas berwarna yang dibentuk menyerupai aset dan potensi desa, antara lain bangunan, rumah ibadah, rumah, sawah, hutan desa, sungai, mata air, dan sebagainya. Mereka menarasikan hasil survei dalam sebuah dokumen. ‘’Rekapitulasi data dan narasinya cukup lama, karena sebagian besar tidak bisa mengoperasikan komputer,’’ujar Sri Utami.

Merangkul Warga

Semua rangkaian kegiatan tersebut mereka lakukan dengan merangkul perangkat pemerintahan desa serta warga yang selama ini tidak menjadi peserta Sekolah Perempuan. Data tersebut lalu disandingkan dengan data milik pemerintah desa. Hasilnya, sangat jauh berbeda karena data yang dimiliki desa jarang diperbarui.

‘’Sedangkan data kami merupakan data terbaru dan hasil wawancara langsung dengan warga,’’paparnya. Peta potensi desa tersebut, lanjut Sri Utami, telah membuka matanya bahwa ternyata masih banyak yang perlu dibenahi. Seperti halnya fasilitas pendidikan anak usia dini yang masih menumpang di kantor desa, potensi desa yang terabaikan, serta permasalahan kelompok masyarakat marjinal.

Kepala Desa Gentansari, Supriyono mengaku, keberadaan Sekolah Perempuan Tampomas memberikan warna baru dalam pembangunan desa. Kaum perempuan yang selama ini terabaikan dan dipandang sebelah mata, rupanya mampu berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Ada semangat baru warganya khususnya dari kelompok perempuan yang selaras dengan semangat partisipasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa. ‘’Selama ini hanya yang ada di PKK saja, selebihnya jarang yang aktif,’’terang dia. Menurutnya, peta potensi dan aset desa serta peta kesejahteraan yang disampaikan Sekolah Perempuan Tampomas sangat membantu pihaknya dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa.

Pendamping Sekolah Perempuan dari Infest Yogyakarta, Alimah mengungkapkan, Sekolah Perempuan merupakan salah satu program untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan desa. Di Banjarnegara, program ini dilaksanakan di tiga desa, yakni Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa, Desa Gumelem Kulom Kecamatan Susukan dan Desa Gentansari Kecamatan Pagedongan.

Alimah menambahkan, hasil pemetaan ini menjadi data rujukan sekaligus masukan dalam penyusunan RJMDes dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Harapannya, perencanaan desa tidak melulu bicara tentang pembangunan fisik, melainkan perencanaan yang responsif gender dan inklusi sosial serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar.


Suara Merdeka, 7 Desember 2015

Kader Pembaharu Desa Gumelem Kulon

Mengawal Perbaikan Layanan Publik dari Desa hingga Kabupaten

“Orang-orang biasa seperti kita, jika ada masalah tidak bisa menyelesaikannya sendirian, termasuk masalah layanan publik. Tapi jika penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka perubahan perbaikan layanan akan berhasil.” (Mujtaba Hamdi, 13 Oktober 2015).

Banjarnegara. Suasana balai Desa Gumelem Kulon tiba-tiba hening sejenak setelah Mujtaba Hamdi atau yang akrab disapa Taba, menjelaskan langkah perbaikan layanan. Taba adalah fasilitator Pelatihan Perbaikan Layanan Publik di desa Gumelem Kulon yang diselenggarakan Infest Yogyakarta pada Selasa-Rabu (13-14/10/2015). Semua keluhan dari peserta terkait buruknya layanan publik dasar yang mereka rasakan, secara pelahan mendapatkan gambaran solusinya. Terutama layanan administrasi seperti kepengurusan KTP, KK, Akta Tanah, Surat Kelahiran, dan SIM.

Dalam proses menentukan prioritas perbaikan layanan publik, persoalan administrasi merupakan layanan yang paling banyak dikeluhkan warga Gumelem Kulon. Selain administrasi, menyusul persoalan layanan jasa publik seperti persoalan kesehatan dan pendidikan, lalu menyusul barang publik seperti jembatan, talud pengaman tebing, sarana air bersih, balai desa, dan wc umum.

Menurut Rumiati, perwakilan kelompok perempuan desa Gumelem Kulon, saat ini belum ada gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PKD) sehingga masih menumpang di rumah warga.

“Pengadaan apotik desa juga belum ada di desa Gumelem Kulon. Selain kesehatan dan pendidikan, terkadang dalam pembuatan akta kelahiran memakai jasa orang akan lebih memakan biaya lebih banyak tetapi itu adalah prosedurnya,” ungkap Rumi.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pelatihan ini, peserta juga secara partisipatif memetakan perubahan perbaikan layanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Diawali dengan mengidentifikasi penyelenggara layanan. Seperti layanan administrasi ada Pemdes, Kecamatan, KUA, Dinas Dukcapil, dan Badan Pertanahan. Lalu beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya dengan melakukan publikasi informasi, akses informasi resmi, meminta informasi yang resmi, melakukan survei layanan publik, hingga melakukan advokasi atau pengawalan oleh warga dengan membawa bahan advokasi rekomendasi hasil survei.

“Dalam hal perbaikan layanan administrasi, warga bisa mengawal langsung perbaikan layanan publik ke tingkat kecamatan. Jika di tingkat kecamatan sulit didorong, maka bisa langsung ke tingkat kabupaten dengan membawa bahan advokasi dari data hasil perbaikan layanan publik dasar di desa Gumelem Kulon,” jelas Taba.

Kelompok Perempuan Sebagai Penggerak

Pelatihan perbaikan layanan publik dasar di desa oleh Infest Yogyakarta, sebelumnya telah dilaksanakan di desa Jatilawang pada 29-30 Oktober 2015. Saat ini kelompok perempuan di Jatilawang tengah bergerak mendorong perbaikan layanan publik di desanya. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan survei perbaikan layanan publik, hingga menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar usulan atau masukan untuk rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Data hasil survei tidak hanya dimanfaatkan untuk masukan RPJMDesa, bisa juga untuk RKPDesa dan APBDesa.

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Pelayanan publik merupakan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di desa. Baik persoalan layanan kesehatan, pendidikan, distribusi air bersih, dan persoalan layanan dasar lainnya. Sejumlah persoalan terkait layanan dasar di desa juga dirasakan Gumelem Kulon, yang juga menjadi sasaran program “women lead village reform”. Persoalan layanan dasar tersebut terungkap saat acara musyawarah desa (Musdes) yang membahas perkembangan pembangunan di desa dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pada Jumat-Minggu, 28-30 Agustus 2015. Fakta terkait persoalan layanan dasar di desa juga terungkap dalam dokumen peta aset dan potensi desa yang dimiliki kelompok perempuan.

Desa Gumelem Kulon adalah desa kedua setelah Jatilawang yang juga akan segera bergerak melakukan survei perbaikan layanan publik di desanya. Setiap desa memang memiliki permasalahnya sendiri, di mana tidak semuanya sama. Gumelem Kulon termasuk desa dengan padat penduduk dan beragam profesi. Gumelem Kulon saat ini memiliki jumlah pendudukan mencapai 10.414 orang.

Desa Gumelem Kulon terbagi menjadi dua yaitu wilayah atas dan bawah. Hampir 3/2 jumlah penduduk tinggal di bagian atas dengan bukit-bukit yang curam sedangkan bagian bawah terletak di kaki bukit. Untuk dapat sampai ke bagian atas, perlu melewati jalan berbatu yang cukup terjal selama kurang lebih 60 menit jika mengendarai sepeda motor. Bagian atas unggul dengan lingkungannya yang masih sangat hijau dan asri. Sedangkan di bagian bawah terdapat sentra batik tulis dan juga pemandian air panas.

Berdasarkan pemetaan aset sumber daya manusia (SDM) yang telah dimiliki kelompok perempuan di desa Gumelem Kulon, selain bertani, pengajar Pos PAUD, juga banyak para perajin di desa ini mulai dari perajin batik, kerang, kayu, pande besi, bambu, serta yang juga tak kalah banyak jumlahnya adalah para penderes.

12

Kelompok perempuan mencatat sejumlah persoalan layanan di desa

Namun di balik kekayaan aset SDM dan industri rumahan yang menampung mereka, ternyata tidak menjamin kesejahteraan warganya serta terpenuhinya pelayanan dasar misalnya dalam pelayanan kesehatan. Seperti pelayanan dasar di desa, fasilitas kesehatan dapat dikatakan masih kurang. Pusat kesehatan hanya terdapat di bagian bawah sehingga jika ada penduduk atas yang sakit atau akan melahirkan warga harus turun terlebih dahulu. Apotek juga belum tersedia pada wilayah bagian atas, hanya terdapat obat-obat warung yang kualitasnya kurang baik sehingga mengharuskan mereka turun ke bawah dengan medan yang cukup ekstrem.

Selain itu bagi keluarga miskin, terutama para perajin seperti perajin kerang dan batik, dan Penderes. Selain berpotensi mendapatkan resiko pekerjaan yang cukup besar, para Penderes ini belum mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Para penderes juga mengaku sangat membutuhkan jaminan kesehatan terutama ketika terjadi sesuatu yang menimpa mereka saat bekerja. Begitu pun para perajin batik, sebagian besar mengeluh karena penghasilan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Kondisi yang juga memprihatinkan dari desa Gumelem Kulon adalah banyaknya kaum difabel (orang berkebutuhan khusus) yang saat ini mencapai sekitar 60 warga yang belum semuanya mendapatkan manfaat dari program pembangunan yang ada di desanya.

Kini warga Gumelem Kulon tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan perbaikan layanan publik dasar di desanya. Dimulai dari membangun kapasitas mereka melalui pelatihan, persiapan survei, survei layanan publik dasar, review hasil survei, verifikasi, perbaikan, hingga menghasilkan dokumen hasil survei beserta rekomendasi perbaikan sebagai dasar RPJMDesa. [Alimah]

Musdes Jatilawang

Dirikan Organisasi, Persatuan Perempuan Desa Optimistis Wujudkan Pembaharuan di Desa

Harapan itu seperti jalan di dalam hutan. Di sana tak pernah ada jalan. Tapi jika banyak orang yang menjalaninya, jalan itu menjadi ada. (Lin Yutang)

12096504_961399880594182_5869830794441144522_n

Proses Musdes Perempuan “Raga Jambangan” Jatilawang

Ungkapan salah satu esais asal China yang berusaha menjembatani kesenjangan budaya antara Timur dan Barat, ini seakan menggambarkan semangat perempuan-perempuan di desa Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari. Kelompok perempuan di masing-masing desa itu kini telah bersatu dalam sebuah wadah organisasi persatuan perempuan desa. Setelah hampir delapan bulan mengikuti rangkaian kegiatan Sekolah Perempuan, perempuan-perempuan dari tiga desa di kabupaten Banjarnegara ini telah mantap menyatukan diri mereka.

Munculnya wadah perjuangan perempuan desa ini diinisiasi para perempuan peserta Sekolah Perempuan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta. Di desa Jatilawang, ada persatuan perempuan “Raga Jambangan”; Gumelem Kulon ada persatuan perempuan “Nirasari”; dan Gentansari ada persatuan perempuan “Tampomas”. Nama-nama itu mempunyai makna tidak hanya bagi kelompok perempuan namun juga warga di desa. Nama-nama itu terinspirasi dari istilah lokal maupun kekuatan di desanya seperti nama danau dan gunung.

Awalnya Hanya Wacana

Inisiatif mendirikan organisasi pemersatu perjuangan perempuan di desa, awalnya hanya sebuah wacana. Namun seiring berjalannya waktu dan pengetahuan yang memperkuat kapasitas kepemimpinan kelompok perempuan selama mengikuti Sekolah Perempuan, kini organisasi itu mulai nyata. Para perempuan telah menetapkan struktur organisasinya. Seperti di Desa Jatilawang, yang telah menetapkan nama-nama yang masuk dalam susunan pengurus dalam sebuah Musyawarah Desa (Musdes) pada Selasa (6/10/15).

Musdes yang diselenggarakan oleh kelompok perempuan di Jatilawang telah menetapkan susunan pengurus persatuan perempuan “Raga Jambangan”. Dalam penetapan tersebut, Tri Haryani dipercaya menjadi ketua. Di Desa Gumelem Kulon, Tursiyem dipercaya sebagai ketua. Sementara di Desa Gentansari, Sariyah yang dipercaya mengemban amanah sebagai ketua organisasi.

Jpeg

Musdes Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa yang diselenggarakan perempuan “Tampomas” di Gentansari

Jpeg

Pertemuan Koordinasi Persiapan Pemetaan Kesejahteraan dan survei layanan publik dari perwakilan tiga desa Gentansari, Gumelem Kulon, dan Jatilawang

Kini, mereka bersepakat dan siap mewujudkan pembaharuan di desanya masing-masing. Di ketiga desa ini, kelompok perempuan memulai langkah untuk aktif terlibat dan menjadi motor penggerak dalam proses-proses pembangunan dan pengambilan kebijakan di desa. Seperti yang telah mereka lakukan saat melakukan pemetaan aset dan potensi desanya hingga menjadi sebuah dokumen dasar perencanaan pembangunan di desanya. Juga proses yang kini tengah mereka jalani, yaitu pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal serta survei untuk perbaikan pelayanan publik dasar di desanya. Semua rangkaian kegiatan tersebut mereka lakukan dengan merangkul perangkat pemerintahan desa serta warga yang selama ini tidak menjadi peserta Sekolah Perempuan.

Dalam kesepakatan salah satu Musdes yang dilakukan di desa, para perempuan ini telah menyepakati bahwa mereka siap menjadi penggerak dan penyelenggara pembangunan di desanya. Hal tersebut diungkapkan salah seorang peserta Sekolah Perempuan di desa Jatilawang, Siti Fadhillah.

“Kami (peserta Sekolah Perempuan Jatilawang) sepakat menjadi tim pendata. Ke depannya jika ada program dan pendataan apapun, kami siap melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Sehingga kami tidak sekadar menjadi objek survei atau program apapun yang harus datang ke balai desa untuk disurvei,” ungkap ibu dari satu puteri ini.

Menurutnya, kesiapan itu tumbuh setelah mengikuti rangkaian Sekolah Perempuan. Termasuk saat belajar tentang perbaikan layanan publik. Harapannya, mereka yang masuk sebagai pengurus organisasi persatuan perempuan desa mampu menjadi motor penggerak dengan merangkul warga di desa menjadi lebih peduli pada pembangunan di desanya. Sehingga bukan untuk membentuk elit baru di desanya. [Alimah]

12092643_180344205634801_919463020_n

Ibu Tursiyem, Ketua Persatuan Perempuan Nirasari Gumelem Kulon sedang memimpin Musdes.

12092227_182773278725227_2089660901_n

Perempuan “Nirasari” Gumelem Kulon tengah mempersiapkan diri untuk melakukan sensus kesejahteraan lokal di desanya.

11250154_10204208180988340_2161877586350299377_n - Copy

Kelompok Perempuan dari Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari bersama Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kab. Banjarnegara serta perangkat pemerintahan desa.

 

Jatilawang

Ketika Air Bersih hanya Dinikmati Kelompok Tertentu

Gemah ripah loh jinawi, demikian ketika warga Desa Jatilawang dengan bangga menggambarkan desanya. Desa yang kaya akan sumber daya alamnya (SDA). Desa Jatilawang adalah salah satu desa di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Desa Jatilawang diberkahi sumber mata air yang cukup banyak.  Ironisnya, masih banyak warga terutama warga miskin yang tidak bisa menikmati air bersih. Apalagi ketika musim kemarau panjang, banyak warga yang masih kekurangan air bersih.

Jatilawang

Salah satu sudut Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara.

Kondisi ini juga ramai dikeluhkan warga saat musyawarah menentukan jenis layanan publik dasar di desa serta sejumlah kasus yang ada di desa. Tidak hanya warga yang mengeluhkan langkanya air bersih di Jatilawang. Hal yang sama juga diakui perangkat pemerintahan desa, Rini Lusiana. Menurutnya, ketidaktahuan warga yang masih kurang adil membagi air bersih masih berebutan siapa cepat siapa dapat.

Sumber mata air bersih selama ini dikuasai kelompok masyarakat yang mampu membayar. Sementara biaya mendapatkan air bersih memang mahal. Tidak heran jika banyak warga kurang mampu belum bisa mengakses air bersih tersebut. Di Dusun Jatilawang RT 01 RW 01 misalnya, masih banyak warga yang belum mempunyai air bersih secara pribadi. Warga masih banyak yang numpang di salah satu warga yang punya air bersih. Pada saat musim kemarau masih ada saja yang memakai air bersih untuk menyirami tanaman mereka (tanaman kentang) tanpa memperhatikan betapa pentingnya air bersih.

Jpeg

Proses menentukan prioritas perbaikan layanan publik di desa Jatilawang

Sebagai catatan bahwa kebanyakan mata air di Desa Jatilawang terletak di pegunungan atau bukit di daerah perladangan petani. Analisa Rini, terkadang ada pohon yang diambil sebagai kayu bakar sehingga terjadi kekeringan di dekat mata air tersebut. Selain itu, sumber air bersih selama ini dikelola oleh kelompok masyarakat dan sudah ada struktur kepengurusannya sendiri. Perangkat pemerintahan desa yang seharusnya menjadi penyelenggara layanan publik untuk pengadaan air bersih, mengaku sempat kecolongan alias tidak tahu menahu terkait pengelolaan secara kelompok tersebut. Sehingga saat ini penting bagi perangkat pemerintahan desa untuk duduk bersama warga dalam musyawarah terkait pengelolaan sumber mata air di desa Jatilawang.

Selain persoalan air bersih, warga juga banyak mengeluhkan persoalan maraknya pernikahan dini serta rendahnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya. Kendati demikian, dalam proses penentuan peringkat prioritas layanan publik di Jatilawang berdasarkan kategori layanan administrasi, jasa publik, maupun barang publik, pengadaan sarana air bersih tetap menjadi urutan pertama dalam peringkat prioritas perbaikan layanan dasar di desa.

Lalu menyusul prioritas layanan dasar untuk saluran pembuangan sampah desa, pendidikan dan pengadaan gedung PAUD, pendataan jaminan kesehatan tepat sasaran, pengadaan drainase (saluran irigasi), perbaikan jalan kampung, layanan dokumen pernikahan, di bidang pendidikan dalam hal sosialisasi dana BOS dan BSM, Informasi atau media informasi, layanan kesehatan, pembuatan akta lahir & KTP, dan pengadaan gedung posyandu.

Proses menentukan peringkat prioritas layanan publik dasar di desa hingga menyusun instrumen survei layanan publik dasar di desa ini dilakukan secara partisipatif dalam pelatihan perbaikan layanan publik dasar di desa Jatilawang. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta difasilitasi oleh Mujtaba Hamdi dari perkumpulan media lintas komunitas (Media Link) Jakarta. Peserta terdiri dari ibu-ibu peserta Sekolah Perempuan, perwakilan perangkat pemerintahan desa, serta kelembagaan yang ada di desa, di balai desa Jatilawang pada Rabu-Kamis (29-30/09/15). Rencana tindak lanjut dari pelatihan ini, kelompok perempuan dan perangkat pemerintahan desa akan melakukan serangkaian kegiatan survei layanan publik dasar di desa Jatilawang.

Di antaranya seperti musyawarah menentukan tim survei dan menetapkan format survei secara partisipatif sekaligus pembekalan persiapan survei, lalu melakukan survei layanan publik, musyawarah verifikasi hasil survei, perbaikan berdasarkan hasil verifikasi, menyusun dokumen rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi prioritas perbaikan layanan publik, pengawalan dari kelompok perempuan dan pemerintahan desa hingga dokumen rekomendasi tersebut dijadikan dasar kebijakan pembangunan pemerintahan desa baik untuk RPJMDesa, RPKDesa, maupun APBDesa. [Alimah]

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem KulonPeserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan lokal

Data Kesejahteraan Milik Desa

Banjarnegara – Kader Perempuan Pembaharu Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawartan Desa (BPD) Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan mengikuti Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan Lokal, (27-28/9/2015). Pelatihan yang digelar di Balai Desa Gumelem Kulon ini merupakan hasil tindak lanjut dari kegiatan Sekolah Perempuan dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal menjadi tahap lanjutan dari proses pemetaan aset dan potensi desa.

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem Kulon

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem Kulon

Di hari pertama, peserta mendiskusikan pentingnya data bagi desa. Selama ini, proses pendataan di desa lebih banyak diinisiasi oleh pihak dari luar desa. Meski pendataan melibatkan warga ataupun perangkat desa tetapi desa tidak bisa memanfaatkan data. Hal ini disebabkan hasil desa tidak mempunyai arsip dan mengakses data. Hal tersebut tentu tidak baik bagi desa. Sebab, idealnya desa memanfaatkan data sebagai rujukan perencanaan pembangunan.

Hasil diskusi di Desa Gumelem Kulon hampir mirip dengan kondisi yang ditemukan di Desa Gentansari. Desa tidak memiliki data dan arsip hasil pendataan yang dilakukan lembaga dari luar desa. Masyarakat dan pemerintah desa hanya dilibatkan sebagai petugas pendataan tetapi tidak dilibatkan dalam proses pengolahan data. Bahkan, tidak ada informasi lebih lanjut tentang tujuan dan pemanfaatan data yang dilakukan.

Pendataan Gumelem Kulon

Jenis data dan pendataan yang dilakukan lembaga luar desa di Gumelem Kulon

[Baca juga: “Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak Akan Valid“]

Namun demikian, bukan tidak mungkin data dapat diperbaiki dan diperbaharui. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin kewenangan desa dalam melakukan pendataan. Secara spesifik, pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan pasal 8 Peraturan Menteri Desa Nomo 1 Tahun 2015 menyebutkan kewenangan desa untuk melakukan pendataan.

“Ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang menjamin bahwa pendataan yang dilakukan oleh Nasional dapat diperbaiki. Caranya dengan pendataan ulang oleh orang-orang yang mengetahui apa yang jadi kebutuhan masyarakat desa sendiri. Desa diberi ruang untuk menyampaikan data yang baru,” terang Frisca Arita Nilawati selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta yang menjadi pemateri dalam proses dua hari pelatihan.

Menggali indikator kesejahteraan lokal

Untuk itulah, pemetaan kesejahteraan lokal menjadi satu bagian dari pendataan yang dilakukan oleh desa. Sebelumnya, Kader Pembaharu Desa yang juga peserta Sekolah Perempuan bersama pemerintah desa dan BPD menggali indikator kesejahteraan sesuai dengan kondisi Gumelem Kulon. Penggalian indikator lebih kurang untuk menjawab pertanyaan, “Dalam kondisi seperti apa keluarga di Gumelem Kulon dikatakan sejahtera?”

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem KulonPeserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan lokal

Peserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan loka versi Gumelem Kulon.l

Data hasil pemetaan kesejahteraan bisa dimanfaatkan desa sebagai rujukan perencanaan pembangunan desa dan program perlindungan sosial. Selain itu, data yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa bisa menjadi pembanding dan pelengkap data di tingkat lebih tinggi.

“Indikator berjumlah 14 poin yang diberikan BPS kadang tidak cocok dengan kondisi yang ada di desa. Indikator yang digunakan, (dalam beberapa kasus) menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau konflik,” terang Frisca.

Dalam proses diksusi, ada empat kondisi pembeda yang disepakati yakni kaya, sedang, miskin, sangat miskin. Secara berurutan indikator sementara kesejahteraan lokal Desa Gumelem Kulon meliputi Penghasilan, pekerjaan, rumah, usaha, pendidikan, lahan, kendaraan, ternak, kesehatan, tanggungan. Masing-masing indikator mempunyai bobot dan poin yang berbeda. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibahas dalam forum warga untuk menyepakati sekaligus menyempurnakan indikator kesejahteraan lokal Gentansari. []

pertempuan KPMD dan Infest

Validitas Data untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

Validitas data menjadi kunci dalam program pengentasan kemiskinan. Sayangnya, usaha untuk mewujudkan data yang valid, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, dana, hingga ego sektoral antar lembaga. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Kesejahteraan Lokal sebagai Basis Pelayanan Dasar, (12/9/2015). Diskusi yang digelar di Aula Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara ini dihadiri oleh KPMD, Bappeda, PMD Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Kelompok Perempuan dari Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Menurut Andri selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Banjarnegara, angka kemiskinan di Banjanegara mencapai 18,71 persen. Angka tersebut menempatkan Banjarnegara pada posisi tujuh terbawah di Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara sendiri telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengentasan kemiskinan. Program-programnya mencakup pengembangan potensi diri, pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, keterampilan, kesempatan kerja, sosial, rasa aman, dan kewirausahaan

Sayangnya, menurut Andri selama ini belum dilakukan perbaikan data secara rutin. Padahal data menjadi hal yang krusial. Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan pendanaan di kabupaten. Selain itu, ego sektoral lembaga-lembaga di kabuten juga menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan. Masing-masing lembaga mempunyai data dan indikator sendiri dalam menerjemahkan kemiskinan. Dengan demikian, belum ada kepaduan data sebagai rujukan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.

Selain merujuk kondisi kemiskinan yang tepat, data kemiskinan penting dalam program penanggulangan kemiskinan hingga tingkatan desa. Hal tersebut disampaikan Imam Purwadi, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan yang tidak didukung data desa yang valid akan menimbulkan masalah. APBDesa perlu memuat program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada data.

Keterlibatan kelompok perempuan

Diskusi kali ini juga menjadi pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pemetaan kesejahteraan lokal sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sekolah Perempuan di tiga desa yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang. Desa mempunyai kewenangan dalam melakukan pendataan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Sehingga, desa mampu merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Di ketiga desa tersebut, kelompok perempuan akan menjadi motor penggerak pemetaan kesejahteraan di tingkat desa. Sebelumnya, kelompok perempuan yang aktif dalam Sekolah Perempuan telah melakukan pemetaan aset dan potensi desa.

Menurut frisca Arita Nilawati, selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta, pendataan kesejahteraan di desa bisa dilakukan secara mandiri, mulai dari penganggaran, penentuan indikator, pelaksanaan pendataan, entri data, hingga verifikasi data. Sebelum melakukan pendataan, desa akan merumuskan indikator kesejahteraannya sendiri. Penentuan indikator kesejahteraan ditentukan melalui Musyawarah Desa. Dengan demikian, desa mampu menjadi pionir pendataan yang partisipatif.