Arsip Tag: sekolah desa

Menjadi Anggota BPD Perempuan di Tengah Budaya Patriarki

“Sebagai satu-satunya BPD Perempuan, bagaimana ibu membuat keputusan ketika musyawarah desa?”

Seorang anak perempuan dengan seragam dan atribut Generasi Berencana (Genre) mengajukan sebuah pertanyaan untuk seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan. Pertanyaannya sederhana, namun sangat mendasar. Berawal dari sebuah pertanyaan, kita juga bisa menguak sejumlah tantangan yang dihadapi anggota BPD perempuan di tengah kuatnya budaya patriarki. Seperti pengalaman Raminah, aggota BPD Perempuan pertama dan satu-satunya di Desa Larangan Kulon, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

Bagi Raminah, menjadi anggota BPD merupakan pengalaman yang menyenangkan. “Lebih banyak sukanya, daripada dukanya,” ungkap Raminah dalam sebuah forum extratalkshow “Perempuan Membangun Desa” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pada Jumat (27/07/18). Selain Raminah, pembicara lain sebagai teman diskusi adalah perwakilan dari TP PKK Kabupaten, Retno, serta Drs. Tono Prihatono, dari Kabag Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo, sementara saya sendiri sebagai teman diskusi mewakili Infest Yogyakarta.

Acara ExtraTalkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang digelar oleh Pemkab Wonosobo, pada Jumat (27/7/18)

Acara yang dimoderasi oleh Aldhiana Kusumawati, ini memberikan semangat tersendiri bagi perempuan desa yang hadir. Apalagi pengalaman Raminah sebagai BPD Perempuan, pernyataannya yang mengatakan bahwa menjadi anggota BPD lebih banyak sukanya memberikan optimisme tersendiri. Kendati demikian, bukan berarti sebagai anggota BPD Perempuan tanpa tantangan. Salah satunya ketika dia harus memutuskan sesuatu di tengah pertentangan anggota lainnya yang semuanya laki-laki. Sehingga, salah satu cara memperkuat keputusannya adalah dengan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan.

Perkuat Program Strategis

Suatu hari, Raminah berusaha menghentikan proses pemandian jenazah perempuan di desanya. Pasalnya, sosok yang memandikan jenazah perempuan tersebut adalah seorang laki-laki. Begitu banyaknya perempuan dari keluarga jenazah, tak ada satu pun yang berani memandikan jenazah perempuan. Pada umumnya mereka tidak berani karena merasa takut terbayang-bayang jenazah yang dimandikan. Akhirnya Raminah pun turun tangan dan memandikan jenazah tersebut. Selain persoalan jenazah, Raminah juga berusaha mendobrak kuasa lelaki yang pada umumnya mendominasi keputusan terkait kebijakan, program dan kegiatan di desa. Mulai dari persoalan sosial, budaya hingga pendidikan.

Posisi Raminah sebagai anggota BPD di desanya bukan sekadar karena dia berani. Lebih dari itu, ia juga memiliki kapasitas baik pengetahuan maupun ketrampilan. Menjadi BPD perempuan bukan hanya bertarung gagasan di tengah BPD laki-laki, namun juga budaya patriarki. Budaya yang masih kuat mengakar di masyarakat, bukan hanya pada laki-laki namun juga perempuan. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Salah satu upaya mengikis budaya patriarki di masyarakat adalah dengan memperkuat program-program yang menjawab kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan strategis dimaksudkan untuk memperbaharui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan secara khusus bagi perempuan oleh karena posisi mereka yang subordinat. Posisi subordinat merupakan cara pandang yang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua atau inferior. Pandangan bahwa perempuan merupakan manusia inferior, mendorong perempuan ke posisi subordinat dan mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan.

Program-program yang mampu menjawab kebutuhan strategis ini berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan gender, kuasa dan kontrol. Kebutuhan strategis gender bagi perempuan antara lain mencakup persoalan-persoalan seperti hak atas hukum, kekerasan dalam rumah tangga, persamaan gaji, dan kontrol perempuan atas dirinya. Kebutuhan strategis gender bagi laki-laki antara lain seperti tranformasi peran mereka, misalnya dalam rangka dapat berpartisipasi mengambil bagian dalam pengasuhan anak atau menolak untuk wajib militer, tranformasi dari tanggungjawab membayar ‘mas kawin’ yang mahal pada yang terjadi pada budaya tertentu, dan sejumlah kasus lainnya.

Menggerakkan Perempuan di Desa

Mengapa penting memperkuat program yang mampu memenuhi kebutuhan strategis gender? Karena selama ini salah satu tantangan program pembangunan di desa adalah menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Sampai saat ini, baik kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di desa lebih banyak bersifat praktis. Begitupun program maupun kegiatan yang biasanya diusulkan kelompok perempuan di desa.

Ini adalah salah satu upaya Pemkab Wonosobo untuk menggerakkan perempuan berpartisipasi menjadi anggota BPD.

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD, Musdes, maupun Musrenbangdes merupakan salah satu upaya memunculkan kebijakan, program maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Upaya menggerakkan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan desa di antaranya dapat dimulai melalui Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk mewajibkan adanya perempuan dalam keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Di Wonosobo, upaya tersebut telah dimulai dengan memberikan kesempatan keterwakilan BPD perempuan minimal 10%.

Selain dimulai melalui kebijakan Pemda adalah kapasitas kritis yang harus dikuasai oleh pemerintah Desa, perangkat Desa, insitusi lokal, dan masyarakat Desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang besar dan otonom. Dengan memiliki kapasitas kritis, diharapkan aparatur pemerintahan dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. Upaya tersebut juga telah dilakukan sejumlah daerah di desa-desa dampingan Infest Yogyakarta melalui pembelajaran “sekolah desa” dan “sekolah perempuan” baik untuk pemerintah desa maupun warganya (laki-laki maupun perempuan). Di luar semua upaya tersebut, perlu juga adanya pelembagaan partisipasi perempuan, ini yang akan secara relatif mampu meningkatkan partisipasi perempuan secara nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimaknai sebagai peluang sekaligus tantangan, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Salah satu bagian yang mendapatkan penekanan dalam Undang-Undang Desa yang baru ini adalah perlunya partisipasi, termasuk perempuan. Meskipun tidak mendapatkan pengaturan dalam norma-norma yang bersifat teknis dan jelas, namun perempuan mendapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Lalu bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?

Pertama, tentu perempuan harus tahu dasar hukum yang menaungi pengaturan partisipasi perempuan dalam pembaruan desa. Perempuan harus mengetahui di mana lingkup partisipasi yang dapat dimainkan. Secara umum, ruang-ruang partisipasi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kedua, apa yang harus dilakukan perempuan untuk memanfaatkan peluang partisipasi yang sudah terbuka? Langkah awal adalah bagaimana kelompok perempuan memahami dan mampu bersinergi, masuk ke dalam lembaga desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa. Kelompok perempuan harus mampu memastikan bahwa kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan kelompok perempuan masuk ke dalam agenda lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.

Ketiga, kelompok perempuan harus mampu berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pemantauan & pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu perempuan harus memahami perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan peran-peran apa yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Keempat, perempuan harus mampu memengaruhi kebijakan pembangunan desa. Oleh karenanya perempuan harus memiliki kemampuan bagaimana merumuskan isu dan menganalisis aktor. Selain itu ketrampilan melakukan lobi, dan bicara yang efektif menjadi sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan desa.[]

===

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta. Pembelajaran ini merupakan salah satu pengalamannya saat hadir dalam acara Talkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang diadakan oleh Pemkab Wonosobo.

 

 

Pemetaan Partisipatif: Perkuat Swadaya dan Pengetahuan Warga tentang Desanya

“Ternyata dari jawaban warga yang sudah saya survei, semuanya bersedia untuk swadaya dalam pembangungan di desa. Dalam proses wawancara survei, saya memang menerangkan bahwa yang dimaksud kesediaan swadaya itu tidak harus berupa uang. Bisa tenaga atau usulan untuk pembangunan di desa. Mereka juga mulai paham bahwa pembangunan di desa itu tidak hanya pembangunan fisik (infrastruktur), namun juga bisa memberi masukan untuk tata kelola pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa.”

(Painah, warga Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara).

Di Desa Pringamba, melakukan survei partisipatif untuk perbaikan layanan publik merupakan pengalaman kali pertama dilakukan di desa. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa ternyata warga desa bisa terlibat dalam proses survei layanan publik. Bahkan bukan sekadar petugas survei, karena dalam setiap tahapannya mereka terlibat. Mulai dari persiapan survei seperti mengidentifikasi seluruh jenis layanan publik di desanya, mulai dari jasa publik, barang publik, sampai yang bersifat administratif. Selanjutnya, mereka juga tidak menyangka bahwa mereka bisa membuat instrumen survei sendiri, sampai melakukan tahap survei lainnya yang sangat penting untuk dilakukan.

Apa yang diungkapkan ibu Painah, hanya salah satu pengalaman dari sekian pengalaman warga lainnya yang tergabung dalam Tim Pembaharu Desa (TPD). Selainnya, ada pengalaman pemuda desa yang dengan semangatnya melakukan survei layanan publik sampai tengah malam. Cuaca dingin di Desa Pringamba serta jalanan yang tertutupi kabut, tak membuat mereka menyerah. Menurut mereka, banyak warga yang hanya bisa ditemui pada malam hari. Bagi mereka, ini merupakan tantangan demi perbaikan layanan publik di desanya.

Apa yang disampaikan ibu Painah, juga diakui oleh Kepala Desa (Kades) Pringamba, Adipati Karno. Dia mengungkapkan, warga di desanya merupakan warga yang masih memegang teguh proses gotong royong. Gotong royong dalam proses pembangunan desa merupakan tradisi yang masih dilakukan warga di desanya. Kendati demikian, dalam proses penggalian gagasan pembangunan khususnya bagi warga miskin, pada umumnya warga hanya mengetahui pembangunan fisik (insfrastruktur). Namun, dari proses penguatan kapasitas Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), ia mengakui bahwa proses ini telah membuka pengetahuan warga tentang pembangunan di desanya. Tantangannya saat ini bagaimana mampu menggali usulan warga yang tidak semata usulan untuk pembangunan fisik, namun juga untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Awalnya Warga Kurang Terbuka

Acara pembukaan pelatihan PAD, sebelum warga terbagi dalam lima kelas pemetaan.

Pada tahap awal mengidentifikasi jenis layanan publik di desanya, pada umumnya warga tidak begitu detail. Hal ini tidak terlepas dari ketidaktahuan mereka terkait layanan publik di desanya. Bukan hanya identifikasi layanan publik yang sudah tersedia di desanya, namun juga terkait layanan publik yang belum tersedia, serta sudah tersedia namun membutuhkan perbaikan dalam pelayanan dan pemeliharaannya. Pada tahap awal, hal ini biasa terjadi di setiap desa, dimana warga kurang mau berbagi informasi atau bisa jadi mereka memang tidak begitu mengetahui layanan publik di desanya. Namun dari proses penguatan kapasitas survei perbaikan layanan publik, mereka akhirnya mulai paham dan semakin terbuka membagi informasi yang terjadi di desanya.

Desa Pringamba merupakan salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang baru mempraktikan perencanaan apresiatif desa (PAD) di tahun 2017. Selain Pringamba, ada juga Desa Karangkemiri di Kecamatan Wanadadi. Proses penguatan kapasitas PAD dimulai pada 6-7 September 2017. Proses penguatan hanya salah satu tahap kegiatan sebelum warga melakukan rangkaian kegiatan tindak lanjut. Dalam proses perumusan prioritas perbaikan layanan publik, salah satu tahapan yang dilakukan adalah menentukan peringkat prioritas perbaikan. Namun dalam penentuannya dilakukan secara partisipatif antara warga dan seluruh unsur masyarakat di desa. Sehingga, meskipun TPD telah merumuskan jenis layanan publik yang akan disurvei, namun mereka tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui proses musyawarah desa (Musdes). Dari proses Musdes kemudian terjadi masukan-masukan dari warga maupun kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa.

Tahap simulasi penentuan prioritas layanan publik di desa

Apa yang sudah dirumuskan TPD merupakan layanan publik yang akan diprioritaskan dalam perbaikan layanan. Baik yang bersifat administratif, barang publik maupun layanan publik. Prioritas perbaikan layanan publik yang telah dirumuskan bersama TPD, menjadi dasar dalam penyusunan instrumennya mulai dari kuesioner hingga penyusunan format survei. Tahapan tersebut dilakukan selama dua hari. Selain tim survei layanan publik, TPD juga terbagi dalam lima tim, yaitu tim pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, serta survei perbaikan layanan publik secara partisipatif. Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) atau Apreciative Village Planning (APV) di dua Desa ini merupakan program kerjasama Infest Yogyakarta bersama Pemkab Banjarnegara, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kab. Banjarnegara. Tahapan proses program ini telah dimulai sejak awal tahun 2017.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan,  gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Kolaborasi Pengelolaan Kebun Toga Antara Kelompok Perempuan & Pemuda Desa Tegal Arum

“Ketika pohon terakhir ditebang, Ketika sungai terakhir dikosongkan, Ketika ikan terakhir ditangkap, Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.”

― Eric Weiner, The Geography of Bliss: One Grump’s Search for the Happiest Places in the World

Kalimat inspiratif yang popular dikutip sejumlah aktivis peduli lingkungan hidup ini, terus terngiang di ruang pikir. Di setiap perjalanan menuju sebuah desa, saya tak henti memerhatikan suasana di kanan kiri jalan dusun. Hadir di sebuah desa berarti tidak sekadar mengenal sumber daya manusia (SDM) penghuni desa, lebih dari itu, ada kekuatan sumber daya alam (SDA) desanya yang juga memiliki peran sentral terhadap keberlangsungan hidup mereka. Belum lagi kekuatan lainnya seperti kekuatan social, kelembagaan, keuangan, infrastruktur, juga spiritual-budaya yang terkadang luput dari perhatian kita.

Ketika datang di sebuah desa yang baru saya kunjungi, hal pertama yang selalu membuat saya penasaran adalah bagaimana aktifitas perempuannya. Saya selalu berkeyakinan, ketika saya mampu menguak kondisi perempuan di sebuah wilayah, maka semua hal penting lainnya akan terkuak dengan mudah. Karena para perempuan biasanya akan bicara tentang banyak hal. Mereka tidak sekadar memikirkan persoalan pribadinya, kebutuhan dasarnya, namun juga anak-anaknya serta lingkungan sosial di sekitarnya. Ia akan bicara mengenai anak-anaknya, usahanya, lingkungannya, dan banyak hal lagi. Namun ini hanya cara saya saja yang paling memungkinkan sesuai kapasitas saya saat berada di desa. Sekilas memang terkesan agak bias sebenarnya, seakan hanya melulu bicara perempuan. Karena sebenarnya, “perempuan” di sini bukan sekadar jenis kelamin, namun juga bisa sebagai “perspektif” dan kunci menguak kehidupan di sebuah tempat atau wilayah.

Nah kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya bersama para perempuan di desa-desa yang pernah saya kunjungi. Dari sejumlah desa tersebut, yang cukup menarik perhatian saya adalah Desa Transmigran Jawa di Propinsi Jambi, tepatnya di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Tapi di cerita saya kali ini saya akan focus bercerita tentang kebun Toga yang dikelola para perempuan dan pemudanya.

Tegal Arum: Sebuah Nama dan Pengharapan

Desa Tegal Arum adalah salah satu desa transmigran Jawa di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi. Sebelum cerita tentang kebun tanaman obat keluarga (Toga) di Desa Tegal Arum, sayang sekali jika kita luput mengenal Desa Tegal Arum sendiri. Jadi di bagian ini, mari saya hantarkan untuk sekilas mengenal desanya dulu. Apa yang saya ceritakan di sini berdasarkan pengamatan dan cerita yang digali oleh para pemuda, perempuan, dan perangkat desanya tentang sejarah desa mereka.

Munculnya desa-desa transmigran termasuk Desa Tegal Arum, ini tidak terlepas dari program pemerintah Indonesia yang menginisiasi program transmigrasi di masa Orde Baru (Orba). Program ini dicanangkan oleh Persiden Suharto pada tahun 1977. Animo masyarakat yang ingin mengadu nasib di tanah seberang saat itu begitu banyak untuk ikut dalam program transmigrasi. Menurut hasil penggalian data sejarah Desa Tegal Arum, para warga yang akhirnya tiba di Desa Tegal Arum yang saat itu masih bernama “Unit 5”, mulai berangkat pada Kamis Pon 24 Maret 1977. Rombongan ini berangkat dari berbagai daerah rata-rata naik bus menuju kota Semarang, setelah menginap semalam, esok harinya mereka naik kereta api bertolak menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta. Dari Tanjung Priuk, rombongan transmigrasi kemudian diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Vande Bori menuju pelabuhan Teluk Bayur (Padang) dan singgah di Pelabuhan Panjang, Teluk Keceng, Tanjung Karang. Setelah menginap di Padang selama satu malam, kemudian rombongan transmigrasi diberangkatkan kembali menggunakan bus menuju Rimbo Bujang. Setibanya di Rimbo Bujang, rombongan transmigrasi ditampung beberapa waktu untuk menunggu jemputan yang menuju ke arah unit lima dan proses penjemputan menggunakan mobil truk dan setibanya di unit lima pada Selasa Kliwon 5 April 1977 jam 3 sore.

Di antara transmigran yang datang dari Jawa, mereka tersebar di beberapa desa, salah satunya adalah “Unit Lima”, atau yang kini bernama Desa Tegal Arum. Nama Tegal Arum sendiri dihasilkan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa (Musdes), sebuah forum tertinggi di tingkat Desa. Proses menyepakati nama pun tak hanya sekali dua kali pertemuan kemudian muncullah sebuah nama desa. Tidak, tidak demikian, karena ternyata haru melalui musyawarah panjang dan berkali-kali, belum lagi perdebatan-perdebatan yang cukup kencang tentang nama yang cocok untuk desa mereka. Hingga akhirnya, disepakatilah nama desa yang di “unit lima” ini dengan nama “Tegal Arum”. Makna “Tegal” berarti hutan yang mana pada saat itu masih hutan belantara, sementara “Arum” berarti wangi. Ada banyak beragam mimpi warganya dalam sebuah nama yang tak sekadar nama, namun juga inspirasi dan harapan bagi penghuni desa dan anak cucunya kelak.

Siapa Warga Tegal Arum?

Dalam sejarah munculnya Desa Tegal Arum, saya hanya membahas munculnya nama dan maknanya. Namun sebelum ada kesadaran menyepakati sebuah nama, ada sejarah panjang munculnya desa ini. Menurut para tokoh sejarah maupun tokoh adat yang saat ini masih hidup dan mampu digali informasinya, warga Desa Tegal Arum awalnya adalah sebuah rombongan transmigran. Mereka, para transmigran ini datang ke unit lima (5) yang berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa seperti daerah Pati, Jepara, Tegal, Kebumen, Klaten, Wonogiri, Solo, Yogja, Magelang, Salatiga, dan Purwodadi.

Para transmigran dari sejumlah daerah di Jawa itu terus bekerja keras. Di antara mereka ada yang kembali lagi ke daerah asalnya, namun banyak juga yang tetap bekerja keras dan bertahan hingga sukses sampai sekarang. Kepala Desa sementara yang ditetapkan saat itu adalah bapak Soehadi. Dia adalah pejabat sementara Kepala Desa yang ditunjuk oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Para tokoh masyarakat itu kemudian berkumpul lagi dan bermusyawarah untuk membahas pemberian nama desa di unit lima, yaitu Desa Tegal Arum seperti yang sudah saya bahas di paragraph sebelumnya.

Mata pencarian warga Desa Tegal Arum pada umumnya adalah petani, tapi itu dulu sebelum PTP masuk dan mengajak masyarakat  untuk menanam karet. Saat ini masih ada beberapa petani di Desa ini, meskipun tidak banyak petani di desa ini, namun pembinaan pertanian di desa ini cukup baik. Artinya tidak mustahil jika jika kelak mereka memproduksi sayuran dan bahan pangan yang baik dan berkualitas.

Dari sekian peristiwa penting lainnya, kini tahun 2017, Desa Tegal Arum yang kini dipimpin oleh Bapak Rohmad Annas sebagai Kepala Desa (Kades), telah mendapatkan penghargaan sebagai Desa Terbaik dalam Lomba Desa mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi Jambi. Banyak factor yang membuat Desa ini menjadi Juara dalam Lomba tersebut, namun factor yang cukup penting dari semua factor itu adalah partisipasi wargannya, atau kekompakan warganya dalam membangun desa, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah desanya.

Kolaborasi Pemuda Penggerak Desa dan Kelompok Perempuan.

Di desa Tegal Arum, 80% warganya berkebun, biasanya warga mengelola perkebunan karet dan kelapa sawit. Perkebunan karet ada atau ditaman sejak zaman masuknya transmigrasi kedesa Tegal Arum yang pembibitanya bekerja sama dengan PTP dengan sistem pinjam dengan sertifikat tanah, dan dekaran utang itu udah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan. Hampir semua perkebunan karet yang ditanam sudah dalam kondisi rusak, dan sebagian perkebunan sudah ditanami ulang oleh pemiliknya. Ada beberapa hal yang membuat perkebunan rusak, di antaranya terkena jamur akar putih yang terus menyebar tanpa ada pengendalian. Selain itu dikarenakan ketidaktahuan cara pembasmian dan pencegahanya. Sebenarnya hal ini bisa di siasati dengan sosialisasi atau penyuluhan dari PPL melalui kelompok tani, baik itu pemilihan bibit unggul, cara penanaman, cara perawatan dan cara pengendalian hama atau pun jamur yang merusak pohon karet. Sedangkan untuk kelapa sawit permasalahanya pada pemupukan, karena mahalnya pupuk dan kelangkaan pupuk. Untuk mengatasi ini, desa biasanya meminta bantuan pupuk kepada dinas pertanian maupun itansi terkait. Selain itu permasalahanya adalah rendahnya harga jual getah karet, seharusnya hal ini bisa di kendalikan dengan cara membentuk kelompok lelang untuk penjualanya. Karena Perkebunan adalah penghasilan pokok warga Desa Tegal Arum, hasil perkebunan sangat mempengaruhi kebutuhan warga Tegal Arum. Jadi jika perkebunan di desa Tegal Arum ini baik, maka akan meningkat pula penghasilan warganya.

Selain berkebun karet, warga Tegal Arum juga beternak, berkebun singkong, buah naga, dan sejumlah tanaman obat keluarga (Toga). Toga pada umumnya dikerjakan secara berkelompok. Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Taman obat keluarga pada hakekatnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Kebun tanaman obat atau bahan obat dan selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat, khususnya obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Budidaya tanaman obat untuk keluarga (Toga) dapat memacu usaha kecil dan menengah di bidang obat-obatan herbal sekalipun dilakukan secara individual. Setiap keluarga dapat membudidayakan tanaman obat secara mandiri dan memanfaatkannya, sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga.

Di sejumlah desa pada umumnya, kebun Toga biasanya dikelola oleh kelompok perempuan di desa. Namun kebun di desa ini dikelola secara kolaboratif oleh Pemdes dan warga, khususnya para Pemuda Pemudi Penggerak Desa dan Kelompok Perempuan di Desa ini. Tentang Pemuda Desa Tegal Arum, saya sudah pernah menuliskan kiprah mereka dalam pembangunan desa di laman ini yang berjudul Pemuda Penggerak Desa, Bertani dan Mengabdi . Sementara para perempuan di desa ini, pada umumnya aktif di kegiatan social di desa, di antaranya melalui kegiatan rutin di PKK. Mereka juga sudah menyadari tentang pentingnya kesehatan, serta tentang persalinan yang harus dilakukan di Puskesmas. Selebihnya, mereka aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan serta mengembangkan ketrampilan mereka membuat barang-barang yang dimanfaatkan dari bahan-bahan yang ada di desa. Profesi mereka beragam, ada yang sebagai buruh tani, pegawai negeri, pedagang, dan ada juga yang mempunyai keteampilan sebagai penjahit dan makanan ringan. Home Industries  di Desa ini juga sangat membantu pendapatan para perempuan yang bekerja secara penuh di rumahnya, hal ini juga sangat membantu untuk mengurangi angka pengangguran di desa.

Di luar aktifitas rutin mereka terlibat aktif dalam kegiatan yang diinisiasi Pemdes, para perempuan di setiap dusun maupun di tingkat RT pada umumnya mengelola kebun tanaman obat keluarga (Toga). Tahun 2017, kebun Toga di desa ini tidak hanya terdapat di lingkungan RT maupun Dusun, namun kini sudah ada di tingkat Desa. Pengelolaannya Toga pun dilakukan secara partisipatif antara Pemdes dan warganya, terutama kolaborasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan dan para pemuda pemudinya. Mereka membentuk kepengurusan, termasuk mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk menyiram tanaman tiap pagi dan sore dan seterusnya. Tidak heran, meskipun usia Kebun Toga ini masih tergolong muda, namun tanaman obat di kebun ini cepat sekali tumbuh dan menghijau.

Toga di kebun ini juga sudah mulai dimanfaatkan masyarakat di desa. Kebun yang dibangun di atas Tanah Kas Desa (TKD) ini tidak sekadar kebun Toga, namun juga tempat yang asyik untuk bersantai, selain luas juga ada fasilitas yang asyik, misalnya untuk berdiskusi merencanakan kegiatan dan sejumlah rencana pemanfaatan kebun Toga untuk beragam momen. Kebun Desa Tegal Arum ini terletak tepat di samping Kantor Desa Tegal Arum dan beberapa fasilitas umum lainnya. Kekompakan warga dan pemerintah desa ini cukup mendapat banyak perhatian dan inspirasi dari desa-desa lainnya. Termasuk perhatian dari pemerintah daerah. Tidak heran, Desa Tegal Arum tahun ini menjadi Juara I dalam Lomba Desa mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga se-Provinsi Jambi. Desa yang kompak antara Pemdes dan warganya, desa dengan semangat belajar untuk perubahan yang lebih baik lagi, desa yang tidak sekadar kaya data, namun juga partisipatif dan transparan. Saat main ke desa-desa adalah saatnya belajar dari para warganya, termasuk belajar dari Desa Tegal Arum dengan segala kreativitas warganya, produk-produk kreasi warganya, serta beragam aset sosial dan spiritual budayanya.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman Alimah Fauzan,  gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di 3 Desa di Kabupaten Tebo, yaitu Desa Tegal Arum, Desa Tirta Kencana, dan Desa Teluk SIngkawang. PAD ini merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS. Keterangan dalam tulisan ini juga berdasarkan informasi dari penuturan dan data sejarah desa yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) Tegal Arum. 

Wonosobo Jadi Daerah Model Percontohan “Open Data Keuangan Desa”

Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.(M. Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta)

Yogyakarta-Kabupaten Wonosobo menjadi daerah model percontohan data terbuka (open data) keuangan desa. Peluncuran Wonosobo sebagai daerah percontohan, secara resmi akan ditetapkan melalui acara “Peluncuran Kabupaten Wonosobo Sebagai Model Percontohan Open Data Keuangan Desa” sekaligus “Seminar Nasional Data Terbuka dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa”. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Infest Yogyakarta dan Pemkab Wonosobo ini dilaksanakan di Pendopo Wonosobo, pada Selasa (18/7/17).

Proses Panjang Mewujudkan Impian “Open Data Keuangan Desa”

Inisiatif pengembangan open data keuangan desa ini bukanlah sesuatu yang instan. Namun telah dimulai sejak tahun 2014 bersama Infest Yogyakarta. Inisiatif bersama ini telah dirintis sejak 2014, mulai dengan penyehatan perencanaan desa melalui perencanaan apresiatif desa, penguatan kapasitas pelayanan informasi publik dan penguatan tata kelola keuangan desa.

“Open Data” bukan semata pengenalan sistem informasi, tetapi harus melalui sejumlah ragam kegiatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta bersama dengan Pemkab Wonosobo. Mulai dari rangkaian kegiatan “Perencanaan Apresiatif Desa”, “Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Informasi Desa”, “Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa”, hingga “Open Data Keuangan Desa”.

Menurut Direktur Infest Yogyakarta, M. Irsyadul Ibad, cita-cita bersama dalam rangkaian pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya pemerintahan desa yang terbuka. Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

“Harapannya, pengalaman dan pembelajaran praktik open data keuangan desa di Wonosobo mampu mempengaruhi kebijakan daerah-daerah selain Wonosobo, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga di tingkat Nasional,” ungkapnya.

Dalam acara ini juga akan ada rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan desa, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga nasional merespon perkembangan implementasi UU Desa saat ini. Selain itu, tersusunnya rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan desa dengan semangat data terbuka untuk memperluas akses masyarakat pada pembangunan desa.

Data Terbuka dan Dapat Diakses Siapapun

Saat ini, program ini telah menjangkau seluruh desa (236 desa) di Kabupaten Wonosobo. Program ini turut didukung oleh beberapa Lembaga Donor, seperti MAMPU-AUSAID (2014); Hivos-MAVC (2016-2017) dan Yayasan Tifa (2016-207). Inisiatif ini turut didukung pula oleh beberapa organisasi masyarakat sipil dan komunitas, seperti Medialink Jakarta, dan Yayasan Air Putih. Rangkaian aktivitas penguatan kapasitas yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pada acara peluncuran dan seminar nasional ini juga turut mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati, BAPPEDA, dan Bapermasdes/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) dari beberapa kabupaten di Indonesia, desa-desa di Lingkup Jawa Tengah (terutama Wonosobo); serta jaringan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu desa, keterbukaan informasi dan open data.

“Yang terpenting, data-data keuangan desa tersebut kemudian dibuka ke publik sebagai informasi yang dapat diakses siapa pun. Teknologi informasi yang disiapkan juga mengakomodir pertukaran dan pemanfaatan data yang tersedia pada platform lainnya,” tegasnya.[] (Alimah)

Sungaiku Sayang, Sungaiku Malang

Penambangan emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir di mana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang. Namun setelah pemetaan aset dan potensi desa, kami mulai berbenah, salah satunya dengan pelibatan dan penguatan lembaga adat di desa kami.

Ditulis oleh Agus Hariyanto*

Sungai adalah sumber kehudipan bagi berbagai jenis biota air tawar yang ada di dalamnya, kelestarian ekosistem air akan sangat berpengaruh bagi kehidupan hewan air dan masyarakat pemanfaat hasil dari air. Desa kami dilintasi sungai terbesar dan terpanjang di Kecamatan Rimbo Bujang, yang menurut para pendahulu kami diberi Nama “Sungai Alai”. Sungai ini berhulu diperbatasan Provinsi Sumatera Barat membelah kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir dan berhilir di Kecamatan Tebo Tengah (yang merupakan Ibu Kota kabupaten Tebo).

17362678_1386549034700731_574373894546531228_n

Kondisi sungai Alai (foto oleh David)

Dahulunya sungai ini dijadikan sebagai sarana transportasi bagi PT. ALAS, perusahan HPH yang memanfaatkan hasil hutan sebelum dijadikan sebagai tempat transmigrasi bagi orang tua kami. Sungai ini dijadikan oleh perusahan tersebut untuk mengangkut kayu alam dari hulu sungai alai kehilir dengan cara menyatukan kayu LOG menjadi sebuah perahu. Selain itu juga sebagai rumah bagi para pekerja sebelum sampai kesungai besar (Batang Tebo) kemudian ke Sungai Batang Hari hingga sampai ke Soumel pengolah kayu.

“Jangan ditanya soal ikan sungai ini, dahulunya sangat berlimpah,” ungkap Sriyanto, salah seorang eks pekerja PT. ALAS.

“Ketika membawa kayu melalui sungai alai, ikan sering melompat keatas kayu rakitan yang mereka kendarai, tinggal ambil dan dijadikan santapan sehari-hari selama berada diatas kayu rakitan tersebut,” paparnya pelahan.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat adat setempat (Suku Anak Dalam) jika mencari ikan tidak menggunakan kail, tetapi hanya menggunakan sebuah rotan yang diberi umpan dengan seekor katak, tinggal tunggu sebentar saat ikan kelihatan akan memakan umpan kemudian mereka menggunakan sebuah tumbak sebagai penangkapnya. “Mudah sekali bukan?”.

Pelibatan dan Pengatan Lembaga Adat

20170214gdfgfg

Kondisi sungai alai

Kini, apa daya, akibat Peti dan ilegal Fishing membuat semuanya hanya menjadi cerita menjelang tidur bagi anak cucu nanti. Penambangan Emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir dimana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang.

Tahun 2016, semenjak ada Tim Pembaharu Desa (TPD) yang memetakan aset dan potensi desa, kami mulai bergerak menyusun strategi pelestarian sungai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pelibatan dan penguatan Lembaga Adat. Kami mulai pelajari potensi dan tantangan-tantangannya, berbagai pihak kami ajak musyawarah demi penyelamatan sungai. Maka, kami bentuk lembaga adat yang mengurusi khusus tentang sungai, yang anggotanya adalah para penambang emas tanpa ijin (PETI) dan para Pelaku Ilegal Fishing. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi adat dan sanksi pidana. Mulai dari sungai-sungai kecil di desa Tirta Kencana untuk tahun 2017, yang diharapkan kedepannya dapat berkembang sampai kepada pelestaraian sungai Alai yang kondisinya sudah cukup parah.

Strateginya adalah pembuatan keramba apung di sepanjang sungai desa Tirta Kencana. Pengawasan dilakukan oleh Pemdes dan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Adat yang membidangi sungai. Berhasilkah program ini, kami sangat optimis jika program ini dilaksanakan dan diawasi secara benar, maka bukan tidak mungkin pasti tercapai.

==========

Keterangan Penulis:

*Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Agus Hariyanto, salah satu warga sekaligus Koordinator Tim Pembaharu Desa (TPD) Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Agus juga menjadi pendamping lokal Desa Tirta Kencana dalam proses perencanaan apresiatif desa, salah satu kegiatan dari program kerjasama antara Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest), Pemdes dan Pemda Tebo. Selain Desa Tirta Kencana juga ada Desa Tegal Arum dan Teluk Singkawang yang didampingi Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD). Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

Sumber gambar: sungai alai,

 

“Betino Lah Beguno dalam Pemerintahan Desa Ko”

Perempuan Desa Teluk Singkawang Mengungkapkan Usulannya dalam Musrenbangdes

Kalimat berbahasa Melayu itu diungkapkan oleh ibu Toyibah, salah satu perempuan di desa Teluk Singkawang, kecamatan Sumay, kabupaten Tebo, Jambi. Pernyataan tersebut, meskipun singkat, namun secara tidak langsung melukiskan bagaimana kondisi dan posisi perempuan dalam proses pembangunan di desa Teluk Singkawang.

Menurut Yuni Wati, salah satu perempuan pembaharu desa Teluk Singkawang, perempuan di desa sekarang benar-benar merasakan adanya perubahan pemerintah desa sejak adanya pelaksanaan sekolah pembaharuan desa.

“Sekarang kami mempunyai bekal dan dibentuk dalam sebuah tim yaitu Tim Pembaharuan Desa (TPD). Sejak adanya TPD di desa kami, apa dibutuhkan masyarakat dari kelompok marginal sampai kalangan elit, kini mulai diperhatikan dalam proses pembangunan desa,” jelas Yuni.

Meningkatnya Partisipasi dan Menguatnya Daya Tawar Perempuan

Yuni juga menambahkan bahwa selama ini masyarakat biasa sangat awam dengan tahapan pembangunan di desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawalan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Masyarakat selama ini hanya mengetahui persoalan terkait administrasi di desa, serta sebagai penerima program di desa. Sementara untuk akses, partisipasi, dan kontrol pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya diketahui perempuan. Hal ini berdampak pada penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Betino lah beguno dalam pemerintahan desa ko, itulah kata-kata dari kaum perempuan yang ikut dalam Sekolah Desa. Khususnya kami kaum perempuan sangat merasakan perubahan itu, yang awalnya kami hanya seorang ibu rumah tangga biasa kini mempunyai peran keikutsertaan kami dalam pembangunan di desa tercinta kami ini,” ungkap Yuni.

O..macam tu ruponyo” tambah Yuni, karena sejak adanya Sekolah Desa, kaum perempuan sudah mulai berani bicara, mempunyai motivasi untuk maju, dan mulai mengetahui betapa pentingnya kaum perempuan dalam pembangunan di desa ini. Kini, lanjut Yuni, mereka mulai memahami bagaimana cara melaksanakan pembangunan di desa, apa saja aset da potensi desa yang dimiliki desanya, dan siapa saja masyarakat yang termarginalkan dan sangat penting diperhatikan.

“Intinya sejak ada Sekolah Desa, kami merasakan pemerintahan yang TRANSPARAN, ADIL DAN BIJAKSANA!” tandasnya.

Keterlibatan perempuan serta kelompok marginal lainnya di desa, berawal dari program “Penguatan Partispasi Kelompok Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan di Tingkat Desa Melalui Pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa” melalui Sekolah Pembaharuan Desa. Program ini diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemda) Tebo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Tebo.

“Kami, khususnya dari kelompok perempuan juga mengungkapkan rasa terimakasih kami kepada Infest Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPMPD, serta Pemerintah Desa (Pemdes) yang telah memberi kesempatan, dan membuka wawasan warga di desanya tentang betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di desa kami tercinta ini.” [Alimah]

Pelatihan Kesejahteraan lokal di Gentansari

“Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak akan Valid”

Kalimat tersebut terlontar dari seorang peserta Sekolah Perempuan saat belajar bersama Infest Yogyakarta membahas pemetaan kesejahteraan di desa Gentansari, (16/9/2015). Dia adalah Habib Hasmi, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gentansari. Sekilas, pernyataannya terkesan pesimistis dan kecewa dengan pendataan kemiskinan yang selama ini dilakukan di desanya. Namun bukan tanpa alasan, dia menyatakan hal tersebut setelah bersama-sama tim Infest melakukan identifikasi terkait pendataan yang pernah dilakukan di desanya, baik pendataan yang dilakukan oleh desa maupun lembaga dari luar desa.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, peserta yang terdiri dari perwakilan peserta Sekolah Perempuan, perangkat pemerintahan desa, maupun kelembagaan yang ada di desa, baru menyadari bahwa selama ini pendataan yang dilakukan di desa ternyata belum valid. Baik pendataan ekonomi, kemiskinan, dan pendataan-pendataan rutin yang dilakukan desa setiap tahunnya.

Mereka juga menyadari bahwa selama ini desa tidak pernah memiliki data hasil pendataan yang telah mereka kerjakan. Selama ini, jika ada pendataan di desa yang diselenggarakan lembaga lain, maka desa hanya sebagai petugas sensus, tetapi pengolahan data dilakukan di luar desa. Desa juga tidak memanfaatkan data tersebut, karena desa memang tidak memiliki arsip data tersebut. Selain itu, kekurangan dari sensus yang pernah dilakukan di desa, pendataan dilakukan bukan untuk semua penduduk namun hanya sampling saja, atau maksimal separuh dari seluruh jumlah warga bahkan rumah tangga. Sehingga hasilnya belum bisa dinilai valid.

Identifikasi Pendataan di desa

Identifikasi pendataan yang dilakukan lembaga luar desa di desa

Sementara, jika pendataan dilakukan oleh desa, hasil datanya masih umum. Data diperbaharui setahun sekali untuk kepentingan laporan. Sehingga, setelah bersama-sama melakukan identifikasi, peserta baru menyadari bahwa data yang dihasilkan dari pendataan di desa baik yang dilakukan oleh desa maupun lembaga lain, ternyata belum valid.

Pendataan yang dilakukan Desa

Pendataan yang dilakukan desa

Habib Hasmi juga menambahkan rasa kecewanya, tentang data nasional atau daerah yang sering menyebutkan bahwa kemiskinan menurun. Padahal faktanya, data rumah tangga miskin di desa bertambah.

Sementara menurut Sri Utami, salah satu peserta Sekolah Perempuan, warga yang bekerja sebagai buruh migran selama ini tidak pernah terdata sebagai pekerjaan dalam proses pendataan nasional. Padahal warga di Gentansari ada yang menjadi buruh migran.
Proses pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal 12011230_10204971015978738_5508996526724508601_n

Dalam proses pelatihan pemetaan kesejahteraan yang difasilitasi oleh Frisca Arita Nilawati, di hari pertama peserta mulai memahami betapa pentingnya melakukan pendataan berdasarkan indikator lokal. Dari proses pembelajaran tersebut, peserta pun mulai menyadari betapa pentingnya pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal yang telah disepakati bersama di desa. Sehingga rasa kecewa dan pesimistis seperti yang diungkapkan Habib Hasmi, tidak akan terjadi lagi jika indikator kesejahteraan di desa Gentansari tidak disamaratakan dengan desa-desa lain di Indonesia.

Dalam pemetaan kesejahteraan lokal, desa merumuskan atau mendefinisikan sendiri tentang kesejahteraan beserta dengan indikatornya untuk melihat kondisi desanya.  Selain itu juga untuk memahami suara masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang masalah yang dihadapi dan mengakomodasikan dalam perumusan kebijakan di desa. Pemetaan kesejahteraan di desa juga sebagai salah satu media diagnosis kesejahteraan dan strategi penanggulangannya. Warga juga tidak perlu meragukannya atau khawatir jika data yang telah mereka lakukan tidak diterima. Karena sudah jelas proses pemetaan kesejahteraan lokal ini ada ada dasar hukumnya, yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta Pasal 6 ayat 2, Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Juga Pasal 8, Permendesa No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa. [Alimah]