Arsip Tag: RPJMDesa

Dinsos Banjarnegara: Data Partisipatif Sangat Membantu Proses Validasi Data Kemiskinan

“Data-data yang dihasilkan Tim Pembaharu Desa (TPD) semoga dapat membantu tugas-tugas kami (Dinsos) dalam proses validasi data untuk program-program Dinsos”

(Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjarnegara)  

Data-data partisipatif yang dimaksud adalah data-data yang dihasilkan oleh pemerintah desa (Pemdes) bersama warganya. Pendataan partisipatif tersebut digerakkan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) dengan merangkul warga yang lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses pendataan partisipatif.

Haryati, perwakilan TPD Karangkemiri, memaparkan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di desanya.

Cerita perubahan, pembelajaran dan data hasil kerja keras TPD dipaparkan dalam acara “Workshop Refleksi Pembelajaran Perencanaan Apresiatif Desa” di Aula Dispermades pada Rabu (13/12/17). Acara ini merupakan salah satu momen penting dimana warga dan Pemdes membagi cerita dan melakukan refleksi dari sekian pembelajaran yang telah dilakukan sejak Mei-Desember 2017. Melalui Sekolah Pembaharuan Desa, program kerjasama Dispermades dan Infest Yogyakarta ini menjadi inspirasi desa-desa lain untuk menerapkan perencanaan apresiatif desa.

Menurut Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinsos Banjarnegara, data-data tersebut akan sangat membantu dalam proses validasi data yang digunakan oleh Dinsos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Soleh, perwakilan TPD Pringamba, memaparkan perubahan di desanya.

“Apalagi tadi TPD dari Karangkemiri juga menyebutkan tentang data difabel di desa, ini bisa diajukan kepada Dinsos untuk ditindaklanjuti sebagai penerima bantuan. Jadi programnya sudah ada yang menyasar difabel, dan dengan adanya data partisipatif dari warga, ini akan sangat membantu validasi data untuk program Dinsos,” ungkap Hayati. Begitu pun, lanjut Hariyanti, untuk program-program Dinsos lainnya seperti pelatihan-pelatihan untuk kelompok perempuan dan marjinal dapat diajukan sesuai dengan prioritas hasil pendataan warga tersebut.

Selain dari Dinsos, sambutan baik juga diungkapkan oleh Dwi Yudianti dari Seksi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Sigaluh, Pemerintah Kecamatan Sigaluh, Tim Ahli (TA), Tim Pendamping Desa (PD), serta Tim Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Banjarnegara. Menurut mereka, pembelajaran-pembelajaran dan praktik baik melalui pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) sangat penting direplikasi di desa-desa lainnya.

Proses pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta atas kerjasama Dispermades, ini juga memberikan inspirasi tersendiri bagi tim pendamping desa di Kabupaten Banjarnegara. Seperti diungkapkan oleh Suyatno, Tim Ahli (TA), praktik pengorganisasian masyarakat ini juga mulai diterapkan di desa lain oleh tim pendamping desa dan lokal desa. Strategi ini dilakukan agar pendamping desa tidak hanya fokus pada persoalan administrasi semata.

TPD Siap Berbagi Pengetahuan dan Pembelajaran ke Desa Lain

Sementara itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) dari Karangkemiri dan Pringamba mengaku siap berbagi pengetahuan dan pembelajarannya ke desa-desa lainnya. Kendati demikian, TPD juga sadar bahwa yang terpenting pasca program adalah bagaimana agar mereka tetap aktif dan kritis mengawal semua tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif menjadi rujukan dalam proses mengawal pembangunan di desanya. Data-data tersebut di antaranya adalah data kewenangan desa, data kesejahteraan desa, data aset dan potensi desa, data survei layanan publik, serta data usulan kelompok marjinal. Selain itu juga data-data tersebut dimanfaatkan guna memperbaiki layanan publik di desa.

Kini data-data tersebut telah dimanfaatkan untuk proses review RPJMDesa dan RKPDesa Perubahan. Sehingga, saat ini dalam dokumen perencanaan yang baru telah muncul program atau kegiatan berdasarkan prioritas hasil data-data tersebut. Seperti di Desa Karangkemiri, saat ini telah ada program dan kegiatan yang menyasar kelompok marjinal khususnya anak putus sekolah, difabel, dan perempuan kepala keluarga miskin.

Pentingnya berbagi pengetahuan dan pembelajaran ke desa lain, juga diungkapkan oleh Wigati Sutopo, Tim Ahli (TA). Menurutnya, sayang sekali jika pembelajaran baik dari perencanaan apresiatif desa (PAD) ini hanya diterapkan di beberapa desa saja. Sehingga penting untuk disebar luaskan ke desa-desa lain, salah satunya dengan memberdayakan pendamping desa dan lokal desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

====

*Penulis adalah gender specialist Infest Yogyakarta.

Kades Pringamba: “Kami yakin data yang kami hasilkan sendiri”

“Kami yakin dengan data yang kami hasilkan sendiri, karena kami terlibat melakukan semua prosesnya bersama warga”

(Karno, Kades Pringamba, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara)

Dengan tegas dan percaya diri, Kades Pringamba mengungkapkan pengalamannya selama melakukan pendataan kesejahteraan dari rumah ke rumah. Pendataan kesejahteraan yang dilakukan di tiap kepala keluarga (KK), tentu saja berbeda dengan pendataan yang dilakukan berbasis RT atau sampel dari keseluruhan jumlah penduduk. Karena dalam satu rumah, bisa jadi ada dua atau lebih jumlah KK. Sehingga, dalam proses pendataan ini dibutuhkan tim yang tidak sedikit. Karena proses pendataan partisipasi yang dilakukan bersama warga, maka membuat prosesnya lebih ringan. Pemdes dan warga juga memiliki rasa percaya diri, rasa memiliki terhadap data yang begitu kuat. Karena dalam setiap tahapan prosesnya, mereka telah dilibatkan dan data yang dihasilkan pun menjadi milik mereka yang kapanpun dapat diperbaiki jika terjadi kekeliruan.

Desa Pringamba merupakan salah satu Desa di Kabupaten Banjarnegara, yang tahun ini tengah mengupayakan perencanaan yang apresiatif di desanya. Selain Pringamba, tahun ini juga ada Desa Karangkemiri di Kecamatan Wanadadi. Tentu saja, setiap perubahan membutuhkan tahapan kegiatan yang tidak singkat. Apalagi dalam prosesnya dibutuhkan partisipasi warga di desa. Sejak pertengahan tahun 2017, Pemerintah Desa (Pemdes) bersama warga Pringamba pun mulai bekerja keras untuk melakukan perubahan di desanya. Perubahan tersebut dimulai dengan melakukan perubahan perencanaan pembangunan di desanya. Perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya berbasis masalah, kini mulai diubah menjadi perencanaan pembangunan yang berbasis aset dan data-data usulan kelompok marginal. Beberapa bulan sebelum melakukan perubahan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPDesa), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pemdes bersama warganya telah bekerja keras menghasilkan data-data partisipatif sebagai bahan review RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Perubahan: Sulit di Awal, Gaduh di Pertengahan, dan Hebat di akhir

Salah satu warga yang sedang melakukan rekap data survei perbaikan layanan publik.

Apa yang diungkapkan Kades Pringamba, merupakan pengalamannya yang secara langsung terlibat dalam proses pendataan kesejahteraan yang dilakukan di desanya bersama warga. Keterlibatan Pemdes dan warga dalam proses pendataan juga dilakukan di Desa Karangkemiri. Selain data kesejahteraan, Pemdes dan warga juga secara partisipatif telah menghasilkan data kewenangan desa, data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, data prioritas perbaikan layanan publik dasar di desa, serta data usulan kelompok marginal. Berdasarkan data-data partisipatif yang mereka hasilkan sendiri, akhirnya mampu memunculkan usulan program maupun kegiatan yang dikompilasi dalam 4 bidang, yaitu pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Masing-masing desa memiliki pengalamannya sendiri terkait tantangan saat melakukan pendataan. Termasuk pada tahap awal proses fasilitasi survei layanan publik partisipatif, serta pemetaan sosial lainnya, tidak jarang Pemdes dan warga di hampir semua desa dampingan merasa tidak memiliki kapasitas menghasilkan data sendiri. Mana mungkin kami menghasilkan data sendiri? Apalagi merumuskan semua prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan survei sampai laporan pertanggungjawaban bersama warga? Merumuskan instrumen sendiri? Bagaimana caranya? Sedangkan selama ini warga jarang dilibatkan, bahkan data pun selama ini hanya milik supradesa, data kemiskinan milik BPS, apalagi data survei perbaikan layanan publik dasar seperti prioritas untuk kesehatan, pendidikan, dan sejumlah prioritas usulan lainnya? Begitulah, namun keinginan untuk berubah dan mau belajar tanpa sadar telah mengubah cara pandang mereka, mereka pun kian optimistis, bukan hanya Pemdes, warga yang telibat dalam setiap tahapannya, pun mulai merasa “diwongke”, dimanusiakan.

Memperkuat kapasitas warga dan pemdes untuk menghasilkan perencanaan apresiatif desa (PAD) bukan sekadar seremonial satu dua hari jadi lalu pulang. Lebih dari itu, perlu hadir di tengah mereka, di tengah lingkungannya, mendengarkan dan menjadi teman belajar, intens komunikasi bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan, selain itu juga terus memastikan bagaimana mereka mengatasi tantangan, capaian, serta strategi yang mereka terapkan sendiri, dan sejumlah hal-hal lain yang terkesan sepele namun penting. Jangan sampai pengetahuan dan pembelajaran hanya berhenti di satu dua orang, lalu usai menjadi sekadar pengetahuan yang entah benar-benar dipahami atau tidak.

Data hasil analisa prioritas perbaikan layanan publik ini pun hasil kerja keras warga dan Pemdes. Ini hanya secuil dari sekian data yang yang telah warga dan Pemdes hasilkan, mulai dari data kesejahteraan lokal, data dan Perdes Kewenangan, data aset dan potensi desa, dan data usulan kelompok marginal. Tapi menghasilkan data bukanlah tahap akhir, karena setelah melalui tahap pemetaan sosial, kini saatnya mereka memanfaatkan data-datanya sebagai bahan rujukan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Setelah masuk dalam dokumen-dokumen penting tersebut, pun masih ada proses lain yaitu mengawal proses pelaksanaan pembangunannya secara aktif dan kritis. Perubahan di sejumlah desa dampingan Infest Yogyakarta yang paling terlihat adalah bagaimana pembangunan di semua bidang mulai menyasar kelompok-kelompok marginal. Di antaranya, desa mulai menganggarkan tunjangan hari tua untuk semua Lansia miskin di desanya, mengaggarkan program untuk kaum difabel, tidak sekadar memberikan bantuan instan, namun memastikan penyembuhannya hingga memberdayakannya di desa.

=============

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan, gender specialist Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Ketika Warga Transmigran Mulai Menggali dan Menulis Sejarah Desanya

Sekarang kami mulai paham bahwa dulunya kami (warga transmigran) ini hanya ada 496 kepala keluarga (KK) dari semua pelosok penjuru Jawa. Kami juga kini mengetahui jika dulu para orang tua kami sangat prihatin selama dua tahun. Mereka hanya makan beras dan teri jatah dari pemerintah. Kami juga tahu, dulu ada masalah kelapran pada tahun 1979 karena jatah sudah habis dan tanaman padi puso. Kami juga kini mengetahuai jika dulu para orang tua kami dulu hanya berjalan kaki berpuluh-puluh kilo meter hanya untuk mencari bibit singkong. Kami juga tahu bahwa tidak sedikit para leluhur yang meninggal karena tertimpa pohon, ada juga yang dimakan harimau, dan digigit ular. Dan kini, kami sangat sadar bahwa kami harus lebih menghormati mereka, karena semua yang terbangun saat ini adalah buat kerja keras mereka, para pendahulu kami.

(Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, 24/02/17)

Kalimat terahir Kades Tegal Arum, Rohmad Annas secara jelas mengingatkan dirinya, warganya, bahkan semua orang untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalimat yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, karena pernah didengungkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Kini, kalimat tersebut terus menerus dikutip di banyak pernyataan seseorang untuk mengingatkan betapa pentingnya sejarah. Termasuk bagi warga transmigran yang kini bisa dikatakan telah sukses atau berhasil menaklukan tempat yang awalnya sangat asing bagi mereka. Lalu mengapa masyarakat di desa perlu menelusuri, menggali, hingga menulis sejarah desanya? Karena sejarah adalah aset yang berharga bagi desa dan masyarakatnya. Lebih dari itu, menulis sejarah tidak sekadar mengingat kembali detail waktu kejadian di masa lalu, namun berusaha mencoba menulis sejarah baru.

Apa yang sudah diungkapkan Kades Tegal Arum hanyalah cerita singkat dari sekian banyaknya fakta tentang desanya. Saat saya menyebut mereka telah sukses, bagi saya memang benar mereka telah sukses. Kekuatan memelihara ketekunan mereka tidak hanya berhenti pada satu dua generasi, namun secara terus menerus diwariskan pada anak-anaknya. Mereka adalah para pemuda desa yang tidak mengenal rasa malu atau sungkan untuk berperan di ranah publik maupun domestik. Bahkan peran-peran sosial dapat secara bersamaan mereka lakukan dengan peran-peran lainnya. Seperti yang pernah saya tulis di laman ini tentang Pemuda Penggerak Desa Tegal Arum.

Desa Tegal Arum adalah salah satu desa dampingan Infest Yogyakarta di Kabupaten Tebo yang tengah berupaya mewujudkan perencanaan apresiatif desa dalam proses pembangunan di desanya. Selain Desa Tegal Arum, ada juga Tirta Kencana, dan Desa Teluk Singkawang yang juga tengah menelusuri dan terus menggali potensi desanya. Salah satunya dengan menulis tentang sejarah desanya. Ketiga desa ini sama-sama memiliki aset dan potensi yang bisa jadi baru mereka sadari betapa kayanya mereka. Di Teluk Singkawang misalnya, di sana ada sebuah candi dan sejumlah warisan nenek moyangnya.

Menggali Informasi Langsung dari Pelaku Sejarah

Dalam suatu wawancara yang bertujuan memetakan aset dan potensi desa, salah seorang tim pembaharu desa (TPD) Tegal Arum pernah merasakan kesulitan menjawab pertanyaan warga. Saat itu pertanyaannya adalah tentang batas wilayah. Ini hanya salah satu hal yang kemudian membuat TPD bersama pemerintah desa merasa penting untuk lebih mengenal tentang desanya dengan menelusuri sejarah desanya. Selain kisah dari TPD ini, cerita lain juga muncul dari Kades Tegal Arum, tentang kali pertama dia menyadari tentang pentingnya menggali sejarah desa dan menuliskannya.

“Awalnya, pada suatu sore saat saya silaturrahmi ke tempat mbah Makmur. Di sana saya lihat ada papan berukuran 30 cm persegi dengan tulisan huruf Jawa Aseli. Karena pensaran, akhirnya saya bertanya apa arti dan tujuannya. Beliau menjawab, ini adalah prasati bukti pertma kali kami serombongan setelah 2 minggu di perjalanan akhirnya sampai di sini (di Tebo, Jambi). Dan sore itu, ibarat petunjuk bagi saya sendiri. Malam harinya, seperti biasa kami berkumpul bersama pemuda dan menyampaikan kepada mereka bahwa kita perlu mencari tahu sejarah desa kita, sebelum para pelaku sejarah semuanya tiada,” papar Rohmad Annas pada Kamis (24/02/17).

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Gayung bersambut, para pemuda desa pun sepakat dengan gagasan Kadesnya. Sejak itu, mereka pun berbagi peran dan segera menyebar menelusuri, menggali, dan mulai menghimpun data-data tentang desanya. Setelah data terkumpul, Pemdes mulai mengumpulkan para pelaku sejarah dengan mengundang mereka untuk menggali lebih jelas lagi kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Semacam melakukan verifikasi data-data dari yang telah mereka dapatkan kepada pelaku sejarahnya langsung.

“Hal ini penting kami lakukan agar informasi yang kami terima tidak hanya dari individu-individu tertentu dengan kebenaran sepihak saja. Ini penting bagi kami untuk diwariskan pada generasi berikutnya,” tandasnya.

Hal serupa juga diungkapkan tim pembaharu desa (TPD) Tirta Kencana, Agus Putra Mandala. Pada waktu yang hampir bersamaan, Desa Tirta Kencana juga tengah menggali sejarah desanya. Mengetahui sejarah desa juga menjadi sangat penting karena dalam dokumen RPJMDesa mereka harus memberikan informasi tentang profil desanya.

“Kami undang salah satu tokoh pendiri desa yang waktu itu sebagai pegawai UPT (Transmigrasi) Kemudian kami minta beliau bercerita tentang Desa Tirta Kencana. Dari mulai berdiri sampai luasan tanah “R”, serta rencana apa dari para pendiri yang bisa kami lakukan terhadap mimpi mereka. Dan ternyata, tanah “R” kami sangat luas yg menurut mimpinya pendiri desa akan dijadikan sebagai kantor Kabupaten pemekaran atau setidaknya Bandara,” demikian Agus yang secara pribadi mengaku kaget dengan informasi yang baru diketahuinya.

Tantangan dan Manfaat Menggali Sejarah Desa

Kendati warga baru menyadari tentang betapa pentingnya sejarah desa mereka, namun selama proses penggalian informasi, mereka mengaku tidak mengalami banyak kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Ari Rudiyanto, salah satu TPD Tegal Arum.

“Tidak begitu banyak kendala, hanya saja dalam menggali sejarah desa, hanya saja dari mereka (pelaku sejarah) bercerita berdasarkan dari ingatan mereka. Karena faktor usia, maka terkadang ada beberapa peristiwa yang mereka lupa. Sehingga kita kemarin juga harus membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memancing daya ingat mereka tentang peristiwa-peristiwa penting yang mereka alami dan saksikan,” ungkap Ari.

Kendala lainnya kemudian adalah bagaimana mereka melalui tahap penulisan dan analisa hasil penggalian data tentang sejarah desanya. Dalam hal ini, bisa jadi mereka membutuhkan penguatan kapasitas tersendisi khusus penulisan sejarah desa. Sehingga data sejarah desa juga akan sangat bermanfaat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan  dokumen perencanaan pembangunan yang  berfungsi acuan utama pelaksanaan  pembangunan desa untuk kurun waktu 6 (enam)  tahun. Di mana salah satu langkah dari penyusunan RPJMDesa adalah penggalian databese desa meliputi profile desa, penelusuran sejarah desa, memetakan aset  desa, membangun mimpi desa, strategi  pengembangan aset dan menganalisa,  menyusun program dan kegiatan RPJMDesa.  Selebihnya, sejarah desa akan lebih baik jika ditulis dan dibukukan dan menjadi dokumen penting bagi desa.

=========

Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Alimah, Gender Specialist Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest).  Desa Tegal Arum, Tirta Kencana dan Teluk Singkawang adalah desa dampingan Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

 

 

Perencanaan Apresiatif Desa Mendorong Kepekaan Sosial Pemdes dan Warganya

“Saya mendapat informasi dari tim pembaharu desa (TPD) yang khusus menggali usulan kelompok marginal dan survei layanan publik, bahwa saat mereka melakukan wawancara kepada warga yang berkebutuhan khusus maupun kepada kluarganya, di antara mereka masih ada yang bisa disembuhkan jika ditangani secara intensif oleh ahli di bidangnya. Namun mereka dari kalangan keluarga miskin, akhirnya saya minta pendapat dari pihak Puskesmas. Esok harinya, kami pun mulai mengantar warga tersebut ke Dinas Sosial di Jambi.” (Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, 5/11/16)

Oleh Alimah Fauzan*

Pernyataan Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sekilas terkesan biasa saja. Biasa dalam arti bahwa memang demikianlah seharusnya sikap seorang Kepala Desa (Kades), apalagi ketika ada warganya yang membutuhkan pertolongan pemerintahnya. Namun kenyataannya, dari ribuan pemerintah desa (Pemdes) berapa banyak yang pemikirannya benar-benar terbuka dan peka pada persoalan sosial di desanya sendiri. Berapa banyak desa dengan warga yang benar-benar peduli dan berpartisipasi pada pembangunan di desanya? ini baru persoalan pembangunan yang adil bagi kebutuhan semua golongan di desa. Belum lagi persoalan sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dan persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan pengalaman Infest Yogyakarta, salah satu lembaga yang turut mengawal implementasi UU Desa, mendampingi sejumlah desa di beberapa daerah Jawa maupun luar Jawa, belum banyak menemukan Pemdes yang benar-benar peka pada kebutuhan warganya. Apalagi dalam kondisi tertentu harus mengambil keputusan cepat ketika warganya benar-benar membutuhkan pertolongan. Kendati demikian, pengalaman yang terjadi pada Pemdes Tegal Arum juga bukan berarti terjadi secara tiba-tiba. Ada proses tertentu yang kemudian mengantarkan Pemdes semakin peka pada persoalan sosial di desanya. Desa Tegal Arum adalah salah satu desa yang tengah bergerak mewujudkan perencanaan apresiatif desa bersama Infest Yogyakarta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Jambi.

Perbaikan Layanan Melalui Jasa Publik “Polisi Sekolah Tegal Arum”

Perencanaan apresiatif desa tidak hanya mendorong kepekaan sosial Pemdes, namun juga kesadaran Pemdes bersama warga untuk secara partisipatif memperbaiki layanan publik. Menurut Kades Tegal Arum, berdasarkan data hasil survei partisipatif yang dilakukan tim pembaharu desa (TPD), salah satu prioritas perbaikan layanannya adalah perlindungan di jalan raya khususnya bagi anak-anak sekolah. Hasil survei tersebut kemudian menginspirasi Pemdes mengambil langkah perbaikan layanan secara langsung. Salah satunya dengan menyediakan jasa layanan “Polisi Sekolah Tegal Arum”, dimana tidak hanya melibatkan petuugas dari kepolisian, namun juga melibatkan peran warga khususnya pemuda di desa.

Jalann raya yang mulus dan tidak terlalu ramai, membuat pengguna jalan bisa seenaknya berkendara tanpa memperhatikan posisi pejalan kaki maupun pengendara lainnya. Bahkan menurut warga sekitar Tegal Arum, kecelakaan akibat pengguna yang ngebut di jalan raya seakan menjadi hal biasa. Di sini, kesadaran dalam berkendara yang baik sangat kurang. Salah satunya jalan lintas depan kantor desa dan beberapa gedung sekolah. Berdasarkan fakta tersebut, maka warga melakukan survei layanan publik secara partisipatif, dan salah satu prioritas layananya adalah terkait perlindungan di jalan raya khususnya anak-anak sekolah.

Salah satu tahapan perencanaan apresiatif desa adalah perbaikan layanan publik secara partisipatif melalui survei layanan publik. Survei dilakukan secara partisipatif oleh warga bersama Pemdes yang tergabung dalam tim pembaharu desa (TPD). Hasil survei tersebut salah satunya adalah terkait jasa layanan yang diselenggarakan Pemdes untuk melindungi warganya khususnya anak sekolah di jalan raya melalui program “Polisi Sekolah Tegal Arum”. Ya, ini hanyalah salah satu prioritas layanan publik berdasar survei. Survei layanan publik partisipatif telah mendorong Pemdes memperbaiki pelayanannya baik dalam layanan administratif, barang publik, maupun jasa publik. Warga merumuskan sendiri prioritasnya, instrumennya, serta pelaksanaan surveinya, hingga menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan publik dan janji layanan atau maklumat layanan.

Lalu, Apa Itu Perencanaan Apresiatif Desa?

Perencanaan apresiatif desa merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desanya, sehingga tidak semata bertujuan untuk meninjau ulang (review) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Karena hal yang paling mendasar dari proses perencanaan apresiativ desa adalah mengenal desanya, terlibat dalam pembangunan desa, menggerakkan masyarakat mengenal desa, serta mengkaji kondisi desanya dari sisi kewenangan, aset dan potensi desa, kesejahteraan desa, penggalian gagasan kelompok marginal, dan perbaikan pelayanan publik.

Di kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, selain Tegal Arum ada desa Tirta Kencana yang tengah mewujudkan perencanaan apresiatif desanya. Selain itu di kecamatan Sumay, ada desa Teluk Singkawang. Di tiga desa tersebut telah terbentuk Tim Pembaharu Desa (TPD). TPD juga telah mendapatkan penguatan perencanaan apresiatif desa melalui “Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD)” yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

TPD di setiap desa terbagi dalam 5 kelompok, yaitu (1) kelompok kewenangan desa; (2) kelompok pemetaan aset dan potensi desa; (3) kelompok pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal; (4) kelompok penggalian usulan kelompok marginal; (5) kelompok survei perbaikan layanan publik. Kelima tim tersebut masing-masing menghasilkan data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif, hingga menjadi rujukan dalam proses review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) perubahan. Sehingga RPJMDesa mereka berbasis data partisipatif dan usulan kelompok marginal.

Dalam proses perencanaan apresiatif desa, Tegal Arum melibatkan lebih dari 80 warganya untuk terlibat dalam proses pemetaan kewenangan, aset dan potensi desa, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, penggalian usulan maupun gagasan kelompok marginal khususnya perempuan, hingga survei layanan publik. Setiap tahapan perencanaan apresiatif desa telah mendorong pemerintah desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu saja sesuai dengan semangat UU Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014.

====

*Alimah Fauzan adalah gender specialist di Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest Yogyakarta)

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Refleksi Tim Pembaharu Desa Kabupaten Wonosobo Menuju Review RPJMDesa

Wonosobo – Sabtu (5/12/2015) kemarin, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang, Wulungsari dan Tracap berkumpul di gedung pendopo Wakil Bupati Wonosobo sejak pukul 09.00 WIB . Tim Pembaharu dari tiga desa bersepakat untuk melakukan refleksi implementasi pendekatan Pemetaan Apresiatif Desa (PAD) yang sudah mereka praktikkan selama 8 (delapan) bulan di masing-masing desa.

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Pertemuan refleksi ini dihadiri oleh 58 orang anggota Tim Pembaharu Desa yang berasal dari Gondang, Wulungsari dan Tracap. Sofia, salah satu anggota Pembaharu Desa Wulungsari, menceritakan bahwa dengan praktik Pemetaan Apresiatif di desanya telah membawa beberapa perubahan yang baik, diantaranya meningkatnya peran perempuan dan lahirnya kesadaran kritis warga terhadap aset yang dimiliki oleh desa.

“Praktik Apresiatif Desa juga telah membawa perubahan berupa: kalau dulu masyarakat susah berkumpul, namun sekarang lebih gampang,” terang Sofia.

Pendekatan Apresiatif Desa bertujuan untuk mendorong desa menumbuhkembangkan praktik berdesa dengan nilai-nilai apresiatif dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, kelas sosial marjinal, seperti kelompok miskin, perempuan, dan difabel -yang selama ini kerap tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa- menjadi memiliki ruang. Sehingga ruang tersebut nantinya dapat mendorong kelas sosial marjinal dapat terlibat lebih mendalam dalam memberikan ide dan gagasannya dalam perencanaan. Praktik ini harapannya mampu menjadikan setiap warga desa menjadi subjek dalam berdesa.

Terhitung sejak April 2015, praktik Pemetaan Apresiatif Desa telah menghantarkan Desa Gondang, Wulungsari dan Tracap memiliki Tim Pembaharu Desa dan dokumen Apresiatif Desa. Tim Pembaharu merupakan kelompok baru di desa yang anggotanya terdiri dari perwakilan warga dan pemerintah desa. Sementara dokumen Apresiatif Desa, terdiri dari dokumen kesejahteraan lokal, aset-potensi dan kewenangan.

Lahirnya dokumen Apresiatif Desa merupakan proses dari tumbuhnya nilai-nilai apresiatif dan partisipatif yang dikawal oleh Tim Pembaharu Desa. Menariknya, dokumen Apresiatif Desa ini akan dijadikan basis data perencanaan pembangunan desa untuk enam tahun ke depan. Walaupun belum dapat dikatakan sepenuhnya dokumen Apresiatif Desa sempurna, tetapi menurut beberapa anggota Pembaharu Desa, dokumen Apresiatif Desa telah mengakomodasi kepentingan kelas sosial marjinal. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya rancangan usulan kelas sosial miskin dan kelompok marjinal. Dokumen itu akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas utama perencanaan pembangunan desa ke depan.

Pertemuan refleksi Pembaharu Desa menjadi salah satu ruang alternatif antar Tim Pembaharu Desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan praktik Apresiatif Desa di desa masing-masing. Selain itu juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju Musyawarah Desa review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam penutup kegiatan, Tim Pembaharu Desa dan Pemerintah Desa Gondang menyatakan akan menyelenggarakan Musdes review RPJMDesa pada tanggal 10 Desember 2015. Disusul Desa Tracap pada 11 Desember 2015.

Dalam Musdes tersebut, selain akan membahas dan mengawal rancangan usulan kelas sosial marjinal, panitia Musdes yang terdiri dari anggota TPD, BPD dan Pemdes juga akan memaksimalkan kelas sosial marjinal untuk hadir dan terlibat secara aktif. Pemetaan Apresiatif Desa ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kewenangan dan kemandirian desa yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ilustrasi Musyawarah

Dokumen RPJMDesa yang Partisipatif

Oleh: Diaz Alauddin*

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen penting dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dokumen inilah yang menuntun perkembangan pembangunan suatu desa untuk 6 (enam) tahun ke depan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintahan desa untuk menentukan segala kewenangannya dalam mengatur dan membangun desa.

Hadirnya UU Desa, membuat Desa menjadi daerah otonomi ke-3 setelah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang berhak menentukan kebijakan sendiri terhadap wilayahnya. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun bisa dianggap sebagai Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR)-nya, yang dapat menentukan akan disetujui atau tidaknya rencana pembangunan yang diajukan Pemerintah Desa, mengawasi penggunaan Dana Desa (DD), dan meminta pertanggung jawaban atas pembangunan yang ada.

Secara bersama, Pemerintah Desa dan BPD juga dapat membuat kebijakan, atau Peraturan Desa (Perdes) sendiri agar dapat mengatur jalannya pemerintahan desa. Namun tetap dengan ketentuan ‘tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum’. Ketentuan lain juga disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan.

Lantas bagaimana dengan Dokumen RPJMDesa? Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, rencana pembangunan selama enam tahun pun harus dibuat Perdesnya. Peraturan tentang RPJMDesa inilah yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun.

Oleh karena itu, dokumen RPJMDesa harus disusun secara partisipatif, sesuai dengan kronologis, dan sistematis. Sehingga mempunyai arah serta tujuan pembangunan yang jelas, bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, aman, damai, tentram dan tentunya agar dapat mengurangi angka kemiskinan di desa.

Partisipatif di sini juga menandakan bahwa masyarakat turut membantu membangun desa, mencoba mencari solusi secara bersama terhadap permasalahan yang ada di dalam desa. Melihat kronologi dari masalah tersebut, dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan melihat potensi yang ada dan dengan cara yang sistematis.

Untungnya Permendagri 114 ini jauh lebih baik daripada isi dari Permendagri sebelumnya, yaitu Permendagri No. 66 Tahun 2007. Isi Permendagri 114 menjelaskan lebih detail tentang bagaimana proses, susunan dan alur pembuatan RPJMDesa dan RKPDesa.

Alur Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan Dokumen RPJMDesa harus sudah dibuat dalam 3 bulan pertama sejak pelantikan Kepala Desa. Berawal dari surat keputusan Kepala Desa untuk membentuk tim penyusun yang berjumlah 7 atau 9 atau 11 orang agar dapat menghindari dead lock, kebuntuan dalam mengambil keputusan.

Langkah pertama yang tim lakukan adalah penggalian potensi desa. Mencari data riil tentang keadaan desa, baik dilihat dari Sumber Daya Manusia, Alam, Pembangunan dan Infrastruktur, serta Sumber Daya Sosial dan Budaya. Data yang nyata sesuai kondisi lapangan dibutuhkan agar dalam penyusunan nantinya menjadi lebih mudah dan dapat menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan potensi desa dan visi misi dari kepala desa. Tidak lupa dilakukan penggalian gagasan dari masyarakat.

Ilustrasi Musyawarah

Ilustrasi Musyawarah. Sumber

Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam menentukan rencana pembangunan enam tahun ke depan. Dalam penggalian gagasan, masyarakat perlu untuk mengeluarkan segala unek-unek yang dihadapi, lengkap dengan lokasi, waktu, penyebab, besaran dampak serta jumlah terdampaknya. Tidak lupa, warga juga perlu untuk menjelaskan hal apa yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini penting supaya dalam penggalian gagasan, seluruh masyarakat dapat secara bersama-sama menentukan harapan dan strategi yang perlu dilakukan kedepannya, menghindari kesalahan, dan tidak terulang kembali, serta melihat potensi yang ada di dalam desa. Dokumen-dokumen penelitian dan perencanaan yang sudah ada pun bisa digunakan dalam memperkuat hasil penggalian gagasan.

Sudah menjadi rahasia umum saat proses pembuatan Dokumen RPJMDesa yang difasilitasi PNPM, justru lebih banyak program PNPM yang masuk dalam perencanaan. Sehingga tidak bisa dikatakan partisipatif yang murni.

Kedua, selain penggalian gagasan, tim juga harus mengumpulkan informasi dan memilah arah kebijakan pembangunan kota/kabupaten yang berhubungan dengan desa. Penyesuaian ini dilakukan melalui pengkajian dokumen RPJM Kota/Kabupaten, Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah baik umum ataupun rinci milik Kota/Kab (RTRW), juga Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bisa juga dengan melihat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas – Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah jelas besaran dan peruntukkan pembangunannya.

Intruksi yang ada dalam Permendagri 114, ‘penyesuaian’ berfungsi untuk memercepat respon pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi, dalam membantu pembangunan desa. Namun pada kenyataannya di lapangan, untuk mendapatkan Renstra, ataupun Rencana Kerja SKPD sangat sulit. Rahasia umum kedua yang juga bisa kita ketahui, bahwa dokumen renstra dan renja SKPD adalah rencana proyek kue pembangunan yang sering digunakan untuk menjadi bahan lobi dan nego. Dengan kata lain, ‘mungkin’ para SKPD enggan untuk memberikannya karena sama-sama ingin mencicipi manisnya kue pembangunan. Padahal semua dokumen yang sudah disebutkan adalah dokumen negara yang sifatnya umum, dan pemerintah desa berhak untuk mendapatkannya, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Setelah disesuaikan ‘seadanya’, hasil tersebut dan dikelompokkan ke dalam empat bidang, yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dengan format yang sudah ada dalam lampiran permendagri 114. Kemudian hasil rekap dan berita acaranya diserahkan kepada kepala desa, lalu diteruskan pada BPD untuk segera ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah desa. Musyawarah bertujuan untuk menentukan prioritas rencana kegiatan 6 tahun, apa keperluan yang mendesak dan mana yang bisa dijalankan di tahun-tahun berikutnya.

Dengan adanya kesepakatan musyawarah yang dibuktikan dengan berita acara, tim kemudian mulai untuk menyusun rancangan RPJMDesa. Setelah rancangan itu dibuat, kemudian dikoreksi oleh Kepala Desa. Hasil koreksi dan tidak lupa berita acaranya selanjutnya diberikan pada BPD.

Tugas BPD kini mengundang seluruh perwakilan masyarakat untuk segera menghadiri Musyawarah Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa atau yang biasa disebut Musrenbang Desa. Dalam musrenbang, BPD berhak menanyakan maksud dan tujuan pembangunan 6 tahun ke depan, dan kemudian menentukan apakah disetujui atau tidak rencana tersebut. Apabila BPD tidak setuju, maka kepala desa bersama tim di wajibkan untuk merevisi ulang rancangan tersebut. Sedangkan apabila disetujui dan dibuktikan dengan adanya berita acara, maka rancangan tersebut sudah sah menjadi Dokumen RPJM Des.

Langkah terakhir adalah dengan membuat dan mengesahkan Perdes yang mengatur rencana kegatan pembangunan 6 tahun tersebut, bukan dokumen RPJM-nya. Untuk kemudian setiap tahunnya diadakan rapat penentuan Anggaran dan Rencana Kerja Pembangunan.

Tertulis dalam PP No. 43 tahun 2014 penyusunan RKP Des harus melalui musyawarah desa yang dimulai sejak bulan Juni. Pada bulan selanjutnya, Juli, draft RKP Des sudah mulai dirancang. Hingga akhir September, RKP Des ini dikatakan sah apabila sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Per Des) sebagai dasar penetapan APB Desa. Selanjutnya di bulan Oktober; Kepala Desa beserta BPD menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Paling lambat 3 hari setelah kesepakatan, rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati, untuk kemudian dilaksanakan evaluasi, apabila tidak disetujui. Setelah ada kesepakatan, bulan Desember akhir APB Des pun sudah dapat ditetapkan.

Kepala Desa kemudian dapat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Serta untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Studi Kasus : RPJM Des Bu Utara dan Masebewa 2016-2021

Dengan saling belajar bersama, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) mencoba untuk memfasilitasi pembuatan RPJMDesa di Desa Bu Utara Kec. Tanawawo, dan Desa Masebewa Kec. Paga yang ada di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dimulai sejak Mei hingga September 2015.

Setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, Tim Desa Bu Utara yang berjumlah 9 orang, dan Desa Masebewa yang berjumlah 11 orang, mulai bergerak untuk melakukan pengkajian keadaan desanya masing-masing. Pengkajian keadaan desa menjadi cepat karena sebelumnya sudah bersama-sama membangun Sistem Informasi Desa (SID) dengan menggunakan database survei, yang mencakup hingga lingkup Keluarga, sehingga data riil sudah didapatkan.

Dalam penjaringan gagasan yang dilakukan hingga tingkat Rukun Tetangga pun, antusiasme masyarakat desa dapat dirasakan dengan jelas. Karena mereka merasa terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Warga mengeluarkan segala permasalahan yang ada di desanya, seperti kendala air bersih, jalan rusak, tidak ada jamban, perbaikan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, hingga yang mencakup urusan seni, olahraga dan keagamaan. Warga juga tidak sungkan dalam memikirkan solusi dan siap berswadaya untuk menjaga dan merawat mata air.

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, untuk melakukan penyelarasan, pihak desa hanya mendapat Dokumen RTRW dan RKPD belaka. Sedangkan untuk Dokumen milik SKPD nol, tidak didapatkan. Kendala lain juga dialami karena pihak pemerintah merasa kegiatan penyusunn RPJM ini belum diinstruksikan langsung dari pusat, dengan kata lain secara birokratis belum diperintah. Dengan bermodal ‘seadanya’, akhirnya tim tetap melanjutkan kegiatan, dan langkah selanjutnya dilakukan dengan menentukan rencana prioritas dalam 6 tahun kedepan, sejak 2016 hingga 2021.

BPD yang berjumlahkan 5 orang, juga kemudian bersama-sama belajar untuk menggelar persidangan pengesahan dokumen RPJMDesa. Gabriel Mbawa, selaku ketua BPD Desa Bu Utara mengatakan bahwa dengan berjalannya proses pembuatan Dokumen RPJMDesa, baginya ini merupakan yang pertama kali dan membuat ia mengerti apa wewenang dan tugas BPD. Karena menurutnya selama ini penguatan kapasitas mengenai tugas dan fungsi lembaga yang ada di desa, masih terfokus pada urusan administrasi, seperti pelatihan penggunaan komputer, dan lainnya.

“Dengan adanya kegiatan penyusunan ini, kami selaku BPD jadi mengetahui dengan pasti apa wewenang dan fungsi BPD. Kegiatan Musrenbang untuk penyusunan RPJM Des pun ini yang kali pertama diadakan di Desa Bu Utara,” tutup orang yang biasa dipanggil pak Gabi ini.

Hingga akhirnya kemudian dilakukan pengesahan dokumen RPJMDesa Bu Utara 2016-2021 pada tanggal 27 Agustus 2015. Sedangkan untuk Desa Masebewa pembuatan dokumen ini, hanya sampai pada draft RPJM Des saja.

*Diaz Alauddin, Pegiat Desa Latung, Kec. Riung Kab. Ngata, Nusa Tenggara Timur, 2015

Sumber gambar

pentingnya data untuk RPJMDesa

Pentingnya Data untuk Penyusunan RPJMDesa

“Semua isi keterangan data aset dan potensi desa yang ditulis ibu-ibu ini benar-benar sesuai dengan isi pikiran saya dan kondisi di desa. RPJMDesa harus merujuk dari data ini (aset dan potensi desa). Saya semakin semangat mendukung kelompok perempuan di desa,” ujar Supriyanto, Kepala Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.

koordinasi kelompok perempuan dengan kepala desa Jatilawang

koordinasi kelompok perempuan dengan kepala desa Jatilawang

Rasa bangga dan pujian beberapa kali diungkapkan Supriyanto. Dia mengaku optimistis jika hasil perbaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) menjadi lebih baik. Hal itu diungkapkannya di depan kelompok perempuan “Raga Jambangan” Desa Jatilawang saat koordinasi perkembangan kegiatan kelompok perempuan, Jumat (13/11/15).

[baca juga : Perbaikan RPJMDesa Jatilawang Berbasis Data]

Di Jatilawang, selain usulan kelompok perempuan mulai masuk dalam RPJMDesa, pemerintah desa (Pemdes) juga sudah menganggarkan kegiatan untuk kelompok perempuan di tahun 2016. Bahkan menurut Supriyanto, anggaran kegiatan kelompok perempuan juga akan dinaikkan lagi. Hal tersebut diungkapkan Supriyanto setelah menyadari betapa hasil kerja keras kelompok perempuan di desanya dibutuhkan dalam proses pembangunan desa.

[baca juga: Data Kesejahteraan Desa]

RPJMDesa Responsif Gender dan Inklusi Sosial

Apresiasi atas hasil kerja keras kelompok perempuan tidak hanya muncul dari Pemdes Jatilawang, tetapi juga dari Desa Gentansari dan Gumelem Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Bagi kelompok perempuan, apresiasi dan dukungan dari Pemdes merupakan peluang sekaligus tantangan tersendiri. Khususnya, keterlibatan dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, akan menjadi pengalaman baru bagi mereka.

[baca juga: Saatnya Perempuan Bersuara]

Salah satu ibu rumah tangga yang juga pegiat kelompok perempuan “Raga Jambangan, Emi Wahidah mengungkapkan bahwa dirinya semakin percaya diri untuk terlibat dalam pembangunan di desanya. Dia juga menekankan pentingnya posisi perempuan dalam pembangunan desa.

“Dulu saya sering tidak nyambung jika diajak ngobrol sama suami. Tapi sekarang saya sudah nyambung kalau diajak ngobrol. Saya juga percaya diri bicara tentang pembangunan desa dan menjelaskannya ke masyarakat ketika bertanya. Dadi wong kanggo yo seneng (Jadi orang yang berguna itu menyenangkan). Meskipun sering pergi ke sana ke mari, tujuan saya jelas,” ungkap Emi Wahidah.

Kini, kelompok perempuan telah menghasilkan data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, serta data hasil prioritas perbaikan layanan publik dasar. Selain itu, kelompok perempuan juga sedang menggali usulan kelompok marginal di desanya. Data-data tersebut akan dipersiapkan kelompok perempuan untuk direkomendasikan sebagai bahan rujukan penyusunan RPJMDesa. Sehingga, desa dapat menghasilkan RPJMDesa responsif gender dan inklusi sosial.

[baca juga : Perempuan dan Pembangunan Desa]

Bagi Pemdes di Jatilawang, Gentansari, dan Gumelem Kulon, kini optimis akan menghasilkan RPJMDesa berbasis data dan usulan kelompok marginal. Masing-masing Pemdes juga akan membentuk kembali tim penyusun RPJMDesa, terutama dengan menambahkan keterlibatan kelompok perempuan. [Alimah]

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Perbaikan RPJMDesa Jatilawang Berbasis Data

Tidak hanya Desa Gentansari, Desa Jatilawang juga akan segera melakukan perbaikan RPJMDesa. Rabu (29/10), Kepala Desa Jatilawang, Supriyanto, juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan perbaikan RPJMDesa. Harapannya, RPJMDesa yang telah diperbaiki nanti sudah berbasis data aset-pontesi serta data hasil survei perbaikan pelayanan dasar di desa yang sudah dikerjakan kelompok perempuan. Selain itu, juga akan didukung data hasil sensus yang saat ini baru akan berjalan proses sensusnya.

“Setelah semua proses pendataan sudah selesai, saya akan mengumpulkan kelompok perempuan terutama peserta Sekolah Perempuan. Saya akan membentuk tim penyusun RPJMDesa dari kelompok perempuan. Dalam RPJMDesa juga akan dimasukkan data aset dan potensi desa Jatilawang yang dokumennya sudah dipegang kelompok perempuan,” ungkapnya.

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Dalam proses Musyawarah Desa (Musdes) Jatilawang (28/10/15), apresiasi kerja keras kelompok perempuan juga diungkapkan oleh perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilawang, Gunawan. Dalam Musdes yang menyepakati indikator kesejahteraan lokal Jatilawang, Gunawan mengungkapkan data hasil pendataan kemiskinan berdasarkan indikator lokal akan sangat bermanfaat bagi desa untuk melihat kondisi warganya serta dasar bagi pembangunan di desa.

Data-data yang sudah dihasilkan peserta Sekolah Perempuan (SP), baik data aset dan potensi, data kesejahteraan lokal, maupun data hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa, menurutnya tidak hanya untuk kepentingan pemerintah desa, namun juga untuk warga di desa.

“Data-data yang dihasilkan peserta SP ini dijadikan sebagai data based (basis data) untuk melihat kondisi desa. Jadi untuk program bantuan atau apapun itu yang ada di desa juga bisa merujuk pada data-data ini. Jatilawang butuh kader perempuan pembaharu desa,” tegas Gunawan di depan peserta Musdes Jatilawang.

Sementara itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara, Imam Purwadi, pendataan kesejaheraan lokal yang sedang dilakukan di desa Gentansari, Gumelem Kulon, maupun Jatilawang, dapat mengubah perilaku masyarakat.

“Harapannya, pendataan secara partisipatif ini akan mengubah perilaku masyarakat di desa. Sehingga tidak hanya mau bantuan saja, tetapi juga mau berkontribusi dalam gotong royong untuk perbaikan di tingkat desa,” ungkapnya ketika rapat koordinasi dengan Infest Yogyakarta, Selasa (27/10/15) di kantor KPMD Kabupaten Banjarnegara.

Imam Purwadi juga menjelaskan pentingnya Perbaikan RPJMDesa berbasis data. Baik data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, maupun data hasil survei perbaikan layanan publik dasar di desa. Sudah kali ke sekian pernyataannya tentang pentingnya perbaikan RPJMDesa. Hal ini juga tidak terlepas dari dokumen RPJMDesa yang ada masih banyak kekurangan, juga dalam proses pembuatannya terkesan terburu-buru dan asal jadi. [Alimah]

Musdes Gentansari

Data Kesejahteraan Lokal untuk Perbaikan RPJMDesa Gentansari

Sore itu (27/10), sekelompok perempuan perwakilan kelompok perempuan “Giri Tampomas” masih bercerita tentang pengalaman melakukan pendataan kesejahteraan lokal di Balai Desa Gentansari. Mereka juga masih membawa rekap hasil pendataan kesejahteraan yang telah dilakukan di desanya. Perwakilan kelomok perempuan, Sri Utami, mengaku sempat kaget karena hasil pendataannya di luar dugaan.

Musdes Gentansari

Kelompok Perempuan Gentansari, berdiskusi tentang proses dan hasil pemetaan kesejahteraan lokal.

Pendataan kesejahteraan lokal di Desa Gentansari dilakukan secara partisipatif oleh kelompok perempuan. Keterlibatan kelompok perempuan dan masyarakat dalam pemetaan kesejahteraan lokal dimulai dari persiapan pendataan hingga penyusunan dokumen rekomendasi perencanaan. Proses persiapan meliputi penentuan indikator lokal. Pembuatan format sensus hingga menyepakati indikator lokal bersama warga. Setelah itu, proses sensus dimulai. Data hasil sensus kemudian di tabulasi atau proses entri data. Hasilnya kemudian dipublikasikan dan dilakukan review hasil. Hasil dari sensus kesejahteraan lokal ialah menyusun dokumen rekomendasi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) berdasarkan data kesejahteraan lokal.

Selain dilakukan oleh warga sendiri, pendataan juga berbasis jumlah Kepala Keluarga (KK), hal ini tentunya berbeda dengan pendataan yang selama ini dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Supriyono, Kades Gentansari, hasil pendataan yang telah dilakukan kelompok perempuan telah menunjukkan kondisi kesejahteraan warga yang sebenarnya. Dia juga mengungkapkan bahwa hasil pendataan yang dilakukan kelompok perempuan akan dimanfaatkan oleh desa.

“Hasil pendataan kesejahteraan oleh kelompok perempuan jelas akan dimanfaatkan untuk data desa dan perbaikan RPJMDesa,” ujar Supriyono.

Sekarang masukan kelompok perempuan sudah mulai dilaksanakan pada program jambanisasi dan program rumah sehat. Namun Desa Gentansari juga akan segera melakukan perbaikan RPJMDesa yang sudah disusunnya. Hal ini Supriyono karena dalam proses penyusunan RPJMDesa sebelumnya masih banyak kekurangan. Termasuk mengakomodir usulan-usulan dari kelompok perempuan.

“Saya akui, ada semangat tersendiri dari kelompok perempuan terutama untuk kegiatan-kegiatan di desa. Jelas ada hasilnya, termasuk proses pendataan. Jadi akan kami libatkan kelompok perempuan lebih jauh dan usulan-usulannya akan diakomodir,” tegasnya.

Alur Penyusunan RPJMDesa

Alur Penyusunan RPJMDesa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan rencana pembangunan Desa selama enam tahun. RPJMDesa disusun dan dihasilkan melalui Musyawarah Desa. Dokumen perencanaan ini menjadi rujukan perencanaan desa tahunan yang diejawantahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Berikut infografis alur penyusunan RPJMDesa

Alur Penyusunan RPJMDesa