Arsip Tag: Review RPJMDesa

Tiga Desa di Kabupaten Tebo Rumuskan RPJMDesa Berbasis Potensi dan Aset

“Sebenarnya kami berharap warga tidak hanya mengusulkan pembangunan fisik. Tapi lagi-lagi warga lebih banyak yang mengusulkan pembangunan fisik dari pada pelatihan-pelatihan misalnya.”

“Dalam penyusunan RPJMDesa, kami sebelumnya memang kopi paste dari desa lain dan hanya dikerjakan beberapa orang saja yang ada di desa. Tim 11 juga selama ini tidak semuanya memahami bagaimana menyusun RPJMDesa”

“Kami bingung bagaimana memasukkan data-data yang sudah ada ini dalam menyusun RPJMDesa”

Pernyataan-pernyaatan tersebut hanya beberapa dari sekian kegelisahan warga dan pemerintah desa, khususnya mereka yang masuk dalam tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Di pertengahan tahun 2016, tiga desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yaitu Desa Tegal Arum, Tirta Kencana, dan Teluk Singkawang, telah melakukan tahapan kegiatan tindak lanjut untuk penrencanaan apresiatif desa. Hasilnya, kini mereka telah menghasilkan data-data yang sangat bermanfaat bagi proses pembangunan di desanya, khususnya sebagai bahan rujukan penyusunan dokumen RPJMDesa secara partisipatif.

Dalam proses perencanaan pembangunan, saat ini desa pada umumnya masih menggunakan dalam cara pandang lama selalu menitikberatkan pada  analisa masalah sebagai cara awal merumuskan  program/kegiatan desa. Ada yang menyebut  analisa masalah dengan metode teknikalisasi  masalah. Teknikalisasi masalah kurang lebih  diartikan sebagai cara mencari dan merumuskan  masalah-masalah yang muncul di desa sebagai dasar pengambilan keputusan atas perencanaan  program/kegiatan prioritas pembangunan desa  untuk satu periode tertentu. Teknik ini sering  diterapkan dalam kegiatan-kegiatan seperti  musyawarah pembangunan desa  (Musrenbangdes) penyusunan Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah  Desa (RKP Desa).

Analisa masalah juga yang selama ini digunakan oleh desa-desa di Kabupaten Tebo. Namun tahun ini Infest Yogyakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana, mulai merumuskan perencanaan pembangunan berbasis aset dan potensi. Proses perumusan tersebut pada dasarnya telah dimulai di pertengahan tahun 2016 melalui tahapan kegiatan perencanaan apresiatif desa sekitar Mei-Desember 2016. Dalam tahapan kegiatan tersebut, warga, Pemdes, dan semua perwakilan stakeholder di desa terlibat dalam pemetaan aset dan potensi desa, kewenangan desa, kesejahteraan desa, survei layanan publik, dan penggalian usulan atau gagasan kelompok marginal.

Jpeg

Peserta Workshop Penyusunan RPJMDesa sedang memetakan tantangan-tantangn mereka dalam proses penyusunan RPJMDesa

Data-data yang dihasilkan warga secara partisipatif selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan rujukan perumusan RPJMDesa berbasis aset dan potensi. Proses pembelajaran ini dilakukan oleh tiga desa dalam Workshop Penyusunan RPJMDesa Berbasis Aset dan Potensi yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta, pada Sabtu-Minggu (11-12/02/2017) . Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tegal Arum tersebut diikuti oleh perwakilan dari 3 Desa baik Tegal Arum, Tirta Kencana, maupun Teluk Singkawang. Peserta di antaranya adalah tim penyusun RPJMDesa (Tim 11), perwakilan Pemdes, dan Pemkab dari Dispermasdes Kabupaten Tebo.

Dalam workshop penyusunan RPJMDesa berbasis aset dan potensi, peserta lebih banyak melakukan simulasi penyusunan RPJMDesa. Kendati demikian tidak lagi mulai menyusun dari awal, namun hanya melakukan perbaikan sehingga menghasilkan RPJMDesa Perubahan yang berbasis aset. Dalam prosesnya memang tidak mudah mengubah pemahaman peserta yang terbiasa dengan proses penyusunan RPJMDesa. Termasuk pengalaman tim penyusun RPJMDesa dari Desa Teluk Singkawang, Habibi Kamil, proses perbaikan RPJMDesa ini tidak bisa diselesaikan secara singkat. Apalagi selama ini di desa terbiasa merumuskan RPJMDesa oleh beberapa orang saja. Sementara untuk menggali usulan biasanya hanya berbasis usulan hasil Musdus. Sehingga butuh waktu lama menganalisa data-data yang telah dihasilkan warga secara partisipatif.

Dari proses workshop penyusunan RPJMDesa, masing-masing desa merumuskan rencana kegiatan tindak lanjut untuk menyelesaikan penyusunan RPJMDesa, Musdes perumusan prioritas program, sampai Penetapan RPJMDesa. Selanjutnya, jika RPJMDesa telah ditetapkan, maka tim penyusun akan mulai menyusun RKPDesa dan APBDesa.

Perbedaan RPJMDesa Berbasis Masalah dan Berbasis Aset?

Jpeg

Peserta workshop mendiskusikan rencana penyusunan RPJMDesa

Di awal proses pembelajaran, warga dan Pemdes memang belum sepenuhnya memahami apa itu perbedaan RPJMDesa berbasis masalah yang selama ini mereka terapkan dengan berbasis aset. RPJMDesa berbasis aset dan potensi desa merupakan sebuah pendekatan yang ditawarkan Infest Yogyakarta. Pendekatan ini juga yang telah diterapkan di sejumlah desa dampingan Infest Yogyakarta baik di Jawa maupun luar Jawa. Pendekatan berbasis aset ini juga yang digunakan dalam modul panduan perencanaan apresiatif desa yang disusun dan diterbitkan oleh Infest Yogyakarta.

Latar belakang munculnya pendekatan apresitif salah satunya karena pendekatan masalah yang selama ini diterapkan di desa, hanya sekadar menampung banyak keluhan permasalahan desa. Tapi di sisi  lain melupakan bahwa di balik permasalahan ada  kekuatan, bahkan ada peluang kemudahan.  Kita lebih sering melihat sisi kelemahan tapi lupa  bahwa di sisi yang lain kita memiliki kekuatan,  mempunyai aset berharga yang apabila  dioptimalkan maka aset terbut akan berubah jadi  energi perubahan. Di sinilah arti penting  mengimbangi analisa masalah dalam  perencanaan pembangunan desa dengan  pendekatan aset. Dengan pendekatan aset kita  dilatih untuk lebih menghargai kondisi dan  prestasi desa secara positif.

Borni Kuriniawan, dalam Modul Perencanaan Apresiatif Desa, Infest Yogyakarta.

Borni Kuriniawan, dalam Modul Perencanaan Apresiatif Desa, Infest Yogyakarta.

Jadi, pendekatan berbasis aset ini mengapresiasi bahwasananya di tengah sejumlah masalah, sejatinya masih ada aset baik dalam  bentuk fisik maupun non fisik yang perlu  diapresiasi, hingga baik untuk dijadikan motivasi  untuk mendorong perubahan desa menjadi lebih  baik. Maka, Infest Yogyakarta menawarkan pendekatan apresiatif ini sebagai model perencanaan pembangunan desa yang tidak hanya mengumpulkan  masalah tapi juga menghimpun aset dan potensi yang desa miliki. Dengan kata lain pendekatan  pesimistis harus diimbangi dengan pendekatan optimistik. Jadi, prioritas program  pembangunan desa yang direncanakan dalam RPJMDesa dan RKPDesa tidak hanya  mencerminkan permasalahan desa semata, tapi proyeksi rencana pembangunan yang  didasarkan pada perhitungan dan analisa kekuatan yang ada di desa (strength based approach).  Kekuatan-kekuatan tersebut bisa berasal dari aset tangible seperti sumber daya alam dan  sumber daya fisik dan berasal dari aset intangible seperti aset sosial, budaya, dan ekonomi  desa.[]

Perencanaan Apresiatif Desa Mendorong Kepekaan Sosial Pemdes dan Warganya

“Saya mendapat informasi dari tim pembaharu desa (TPD) yang khusus menggali usulan kelompok marginal dan survei layanan publik, bahwa saat mereka melakukan wawancara kepada warga yang berkebutuhan khusus maupun kepada kluarganya, di antara mereka masih ada yang bisa disembuhkan jika ditangani secara intensif oleh ahli di bidangnya. Namun mereka dari kalangan keluarga miskin, akhirnya saya minta pendapat dari pihak Puskesmas. Esok harinya, kami pun mulai mengantar warga tersebut ke Dinas Sosial di Jambi.” (Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, 5/11/16)

Oleh Alimah Fauzan*

Pernyataan Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sekilas terkesan biasa saja. Biasa dalam arti bahwa memang demikianlah seharusnya sikap seorang Kepala Desa (Kades), apalagi ketika ada warganya yang membutuhkan pertolongan pemerintahnya. Namun kenyataannya, dari ribuan pemerintah desa (Pemdes) berapa banyak yang pemikirannya benar-benar terbuka dan peka pada persoalan sosial di desanya sendiri. Berapa banyak desa dengan warga yang benar-benar peduli dan berpartisipasi pada pembangunan di desanya? ini baru persoalan pembangunan yang adil bagi kebutuhan semua golongan di desa. Belum lagi persoalan sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dan persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan pengalaman Infest Yogyakarta, salah satu lembaga yang turut mengawal implementasi UU Desa, mendampingi sejumlah desa di beberapa daerah Jawa maupun luar Jawa, belum banyak menemukan Pemdes yang benar-benar peka pada kebutuhan warganya. Apalagi dalam kondisi tertentu harus mengambil keputusan cepat ketika warganya benar-benar membutuhkan pertolongan. Kendati demikian, pengalaman yang terjadi pada Pemdes Tegal Arum juga bukan berarti terjadi secara tiba-tiba. Ada proses tertentu yang kemudian mengantarkan Pemdes semakin peka pada persoalan sosial di desanya. Desa Tegal Arum adalah salah satu desa yang tengah bergerak mewujudkan perencanaan apresiatif desa bersama Infest Yogyakarta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Jambi.

Perbaikan Layanan Melalui Jasa Publik “Polisi Sekolah Tegal Arum”

Perencanaan apresiatif desa tidak hanya mendorong kepekaan sosial Pemdes, namun juga kesadaran Pemdes bersama warga untuk secara partisipatif memperbaiki layanan publik. Menurut Kades Tegal Arum, berdasarkan data hasil survei partisipatif yang dilakukan tim pembaharu desa (TPD), salah satu prioritas perbaikan layanannya adalah perlindungan di jalan raya khususnya bagi anak-anak sekolah. Hasil survei tersebut kemudian menginspirasi Pemdes mengambil langkah perbaikan layanan secara langsung. Salah satunya dengan menyediakan jasa layanan “Polisi Sekolah Tegal Arum”, dimana tidak hanya melibatkan petuugas dari kepolisian, namun juga melibatkan peran warga khususnya pemuda di desa.

Jalann raya yang mulus dan tidak terlalu ramai, membuat pengguna jalan bisa seenaknya berkendara tanpa memperhatikan posisi pejalan kaki maupun pengendara lainnya. Bahkan menurut warga sekitar Tegal Arum, kecelakaan akibat pengguna yang ngebut di jalan raya seakan menjadi hal biasa. Di sini, kesadaran dalam berkendara yang baik sangat kurang. Salah satunya jalan lintas depan kantor desa dan beberapa gedung sekolah. Berdasarkan fakta tersebut, maka warga melakukan survei layanan publik secara partisipatif, dan salah satu prioritas layananya adalah terkait perlindungan di jalan raya khususnya anak-anak sekolah.

Salah satu tahapan perencanaan apresiatif desa adalah perbaikan layanan publik secara partisipatif melalui survei layanan publik. Survei dilakukan secara partisipatif oleh warga bersama Pemdes yang tergabung dalam tim pembaharu desa (TPD). Hasil survei tersebut salah satunya adalah terkait jasa layanan yang diselenggarakan Pemdes untuk melindungi warganya khususnya anak sekolah di jalan raya melalui program “Polisi Sekolah Tegal Arum”. Ya, ini hanyalah salah satu prioritas layanan publik berdasar survei. Survei layanan publik partisipatif telah mendorong Pemdes memperbaiki pelayanannya baik dalam layanan administratif, barang publik, maupun jasa publik. Warga merumuskan sendiri prioritasnya, instrumennya, serta pelaksanaan surveinya, hingga menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan publik dan janji layanan atau maklumat layanan.

Lalu, Apa Itu Perencanaan Apresiatif Desa?

Perencanaan apresiatif desa merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desanya, sehingga tidak semata bertujuan untuk meninjau ulang (review) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Karena hal yang paling mendasar dari proses perencanaan apresiativ desa adalah mengenal desanya, terlibat dalam pembangunan desa, menggerakkan masyarakat mengenal desa, serta mengkaji kondisi desanya dari sisi kewenangan, aset dan potensi desa, kesejahteraan desa, penggalian gagasan kelompok marginal, dan perbaikan pelayanan publik.

Di kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, selain Tegal Arum ada desa Tirta Kencana yang tengah mewujudkan perencanaan apresiatif desanya. Selain itu di kecamatan Sumay, ada desa Teluk Singkawang. Di tiga desa tersebut telah terbentuk Tim Pembaharu Desa (TPD). TPD juga telah mendapatkan penguatan perencanaan apresiatif desa melalui “Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD)” yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

TPD di setiap desa terbagi dalam 5 kelompok, yaitu (1) kelompok kewenangan desa; (2) kelompok pemetaan aset dan potensi desa; (3) kelompok pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal; (4) kelompok penggalian usulan kelompok marginal; (5) kelompok survei perbaikan layanan publik. Kelima tim tersebut masing-masing menghasilkan data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif, hingga menjadi rujukan dalam proses review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) perubahan. Sehingga RPJMDesa mereka berbasis data partisipatif dan usulan kelompok marginal.

Dalam proses perencanaan apresiatif desa, Tegal Arum melibatkan lebih dari 80 warganya untuk terlibat dalam proses pemetaan kewenangan, aset dan potensi desa, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, penggalian usulan maupun gagasan kelompok marginal khususnya perempuan, hingga survei layanan publik. Setiap tahapan perencanaan apresiatif desa telah mendorong pemerintah desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu saja sesuai dengan semangat UU Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014.

====

*Alimah Fauzan adalah gender specialist di Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest Yogyakarta)

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Refleksi Tim Pembaharu Desa Kabupaten Wonosobo Menuju Review RPJMDesa

Wonosobo – Sabtu (5/12/2015) kemarin, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang, Wulungsari dan Tracap berkumpul di gedung pendopo Wakil Bupati Wonosobo sejak pukul 09.00 WIB . Tim Pembaharu dari tiga desa bersepakat untuk melakukan refleksi implementasi pendekatan Pemetaan Apresiatif Desa (PAD) yang sudah mereka praktikkan selama 8 (delapan) bulan di masing-masing desa.

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Pertemuan refleksi ini dihadiri oleh 58 orang anggota Tim Pembaharu Desa yang berasal dari Gondang, Wulungsari dan Tracap. Sofia, salah satu anggota Pembaharu Desa Wulungsari, menceritakan bahwa dengan praktik Pemetaan Apresiatif di desanya telah membawa beberapa perubahan yang baik, diantaranya meningkatnya peran perempuan dan lahirnya kesadaran kritis warga terhadap aset yang dimiliki oleh desa.

“Praktik Apresiatif Desa juga telah membawa perubahan berupa: kalau dulu masyarakat susah berkumpul, namun sekarang lebih gampang,” terang Sofia.

Pendekatan Apresiatif Desa bertujuan untuk mendorong desa menumbuhkembangkan praktik berdesa dengan nilai-nilai apresiatif dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, kelas sosial marjinal, seperti kelompok miskin, perempuan, dan difabel -yang selama ini kerap tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa- menjadi memiliki ruang. Sehingga ruang tersebut nantinya dapat mendorong kelas sosial marjinal dapat terlibat lebih mendalam dalam memberikan ide dan gagasannya dalam perencanaan. Praktik ini harapannya mampu menjadikan setiap warga desa menjadi subjek dalam berdesa.

Terhitung sejak April 2015, praktik Pemetaan Apresiatif Desa telah menghantarkan Desa Gondang, Wulungsari dan Tracap memiliki Tim Pembaharu Desa dan dokumen Apresiatif Desa. Tim Pembaharu merupakan kelompok baru di desa yang anggotanya terdiri dari perwakilan warga dan pemerintah desa. Sementara dokumen Apresiatif Desa, terdiri dari dokumen kesejahteraan lokal, aset-potensi dan kewenangan.

Lahirnya dokumen Apresiatif Desa merupakan proses dari tumbuhnya nilai-nilai apresiatif dan partisipatif yang dikawal oleh Tim Pembaharu Desa. Menariknya, dokumen Apresiatif Desa ini akan dijadikan basis data perencanaan pembangunan desa untuk enam tahun ke depan. Walaupun belum dapat dikatakan sepenuhnya dokumen Apresiatif Desa sempurna, tetapi menurut beberapa anggota Pembaharu Desa, dokumen Apresiatif Desa telah mengakomodasi kepentingan kelas sosial marjinal. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya rancangan usulan kelas sosial miskin dan kelompok marjinal. Dokumen itu akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas utama perencanaan pembangunan desa ke depan.

Pertemuan refleksi Pembaharu Desa menjadi salah satu ruang alternatif antar Tim Pembaharu Desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan praktik Apresiatif Desa di desa masing-masing. Selain itu juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju Musyawarah Desa review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam penutup kegiatan, Tim Pembaharu Desa dan Pemerintah Desa Gondang menyatakan akan menyelenggarakan Musdes review RPJMDesa pada tanggal 10 Desember 2015. Disusul Desa Tracap pada 11 Desember 2015.

Dalam Musdes tersebut, selain akan membahas dan mengawal rancangan usulan kelas sosial marjinal, panitia Musdes yang terdiri dari anggota TPD, BPD dan Pemdes juga akan memaksimalkan kelas sosial marjinal untuk hadir dan terlibat secara aktif. Pemetaan Apresiatif Desa ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kewenangan dan kemandirian desa yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.