Arsip Tag: Regulasi Desa

review raperda desa

Raperda Desa Kabupaten Malang Belum Memuat Kekhasan Daerah

Untuk menindaklanjuti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Malang sedang menyusun Raperda tentang desa. Sayangnya, Raperda ini belum memuat aturan yang spesifik sesuai dengan karakteristik desa-desa di Kabupaten Malang.

review raperda desa

review raperda desa

Edi Purwanto, Project Officer Infest untuk wilayah Malang, berpendapat bahwa naskah akademik maupun Raperda Desa, kurang fokus dalam meninjau kebutuhan dan kondisi desa-desa di Kabupaten Malang.

“Asas lex specialis kurang terpenuhi. Maka kemungkinan ditolak oleh provinsi sangat tinggi. Dengan demikian, perlu kajian yang lebih mendalam terhadap sejarah dan kekhasan desa-desa di Kabupaten Malang,” Katanya dalam Forum Review Raperda Desa bersama dengan Pansus Raperda Desa pada Rabu (18/11).

Soal partisipasi masyarakat misalnya, rincian unsur masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah desa, sama persis dengan konten Permendesa No. 2 Tahun 2015. Padahal daerah berhak untuk memperluas cakupan unsur masyarakat untuk menjamin partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.

Asas rekognisi bisa menjadi peluang bagi daerah untuk mempertahankan tradisi masyarakat desa. Sebagai contoh, mengenai sebutan Kepala Desa, desa-desa di Kabupaten Malang memiliki tradisi untuk menyebut Kepala Desa sebagai Petinggi atau Lurah. Pun demikian dengan penyebutan perangkat desa, Sekdes disebut Carik, Pelaksana Kewilayahan disebut sebagai Kamituwo dan sebagainya. Sayangnya dalam Raperda ini, pengaturan mengenai kepala desa dan perangkat desa masih sama persis dengan aturan di tingkat nasional.

Dalam forum tersebut, Edi juga menyampaikan bahwa menjamin akuntabilitas dan transparansi tidak hanya cukup dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten saja. Pemerintah daerah harus mendorong agar pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

“Harus jelas juga mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik di desa. Perda ini semestinya bisa menjamin agar masyarakat mudah mengakses berbagai informasi mengenai desanya. Bisa ditambahkan poin-poin mengenai media penyampaian informasi publik, kapan penyampaiannya dan apa saja yang disampaikan, ” Lanjut Edi.

Alih-alih melakukan efisiensi melalui penyatuan semua regulasi tentang desa, Raperda ini justru menjadi tidak fokus. Terlalu banyak ruang lingkup yang hendak dijangkau oleh Raperda Desa ini.

“UU Desa sebenarnya hanya mengamanahkan pengaturan dalam bentuk Perda pada 6 hal saja. Mengenai penataan desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, BPD, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan serta Penataan Desa Adat. Selain itu, cukup diatur dengan Perbup saja,” Ujar Edi.

Selain memberikan banyak masukan kepada Pansus Raperda Desa, Edi juga mengajak DPRD untuk segera mendorong ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa.

“Agar tidak terjebak pada kesalahan penafsiran terhadap UU Desa. Kewenangan desa harus segera diperjelas. Untuk menjalankan program di desa harus ada APB Desa, agar bisa membuat APB Desa perlu adanya RKP Desa, RKP Desa ada karena diturunkan dari RPJM Desa. Bagaimana bisa membuat RPJM Desa kalau kewenangan desa belum teridentifikasi,” Tukas Edi mengakhiri diskusi.

Sementara itu, Didik Gatot Subroto, Ketua Pansus Raperda Desa menyatakan komitmen DPRD untuk mengawal semua regulasi tentang desa hingga tuntas.

“Raperda tentang Desa ini termasuk aturan yang sangat penting. Objek yang dikenai regulasi ini sangat banyak, Kami bersama teman-teman DPRD akan terus koordinasi agar regulasi tentang desa di Kabupaten Malang menjadi regulasi yang ideal,” paparnya saat menutup acara yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut.

Regulasi Baru Desa Baru

Regulasi Baru, Desa Baru

Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia, termasuk salah satu guru dan pelaku sejarah yang ikut memperjuangkan otonomi desa di Indonesia. Pada tahun 1946, Selo Soemardjan muda menyiapkan rancangan otonomi dan demokrasi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain menelurkan kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang melakukan penggabungan (blengketan) sejumlah desa menjadi satu desa yang lebih besar, sekaligus mendistribusikan tanah Sultan ground menjadi tanah milik desa (titi soro untuk orang miskin, paguron untuk gaji para guru, pangonan untuk gembala ternak, sengkeran untuk pelestarian tanaman langka, segahan untuk jamuan tamu dari luar yang datang ke desa, dan palungguh atau bengkok untuk penghasilan kepala desa dan pamong desa).

Desa mempunyai otonomi memilih pemimpinnya sendiri, melakukan pungutan seperti polosoro (semacam pajak penjualan tanah dan ternak), serta mengatur dan mengurus tanah untuk kepentingan desa dan kesejahteraan rakyat. Desa juga memperoleh mandat mendata jumlah penduduk, mendirikan sekolah rakyat, menjaga keamanan wilayah, bahkan membantu perjuangan revolusi fisik yang dipimpin oleh Sri Sultan HB IX dan Jenderal Soedirman.

Penggabungan desa, redistribusi aset dan mandat merupakan tiga isu penting yang pernah ditorehkan oleh oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memuliakan dan memperkuat desa. Dalam teori dan praktik, penggabungan (amalgamasi) desa ini merupakan prasyarat penting bagi otonomi desa, sebab penggabungan akan memperbesar skala ekonomi dan skala otonomi. Sejumlah tokoh seperti Soetardjo Kartohadikoesoemo, maupun para pakar seperti Prof. Nasikun dan Prof. Wasistiono selalu merekomendasikan penggabungan desa, sebagaimana pernah terjadi di DIY. Di Jepang maupun Cina, penggabungan sejumlah desa menjadi satu desa dilakukan secara paksa untuk memperbesar skala ekonomi dan skala otonomi. Desa Huaxi di Cina (sebuah desa kaya raya yang mengklaim sebagai desa terbaik di kolong bumi) juga merupakan hasil penggabungan sejumlah desa, yang semula hanya tiga kilometer persegi menjadi 32 kilometer persegi (seluas wilayah Kota Yogyakarta).

Namun kisah sukses DIY tidak terjadi secara nasional. Cita rasa desa DIY itu sangat mempengaruhi substansi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Nomor 19 Tahun 1965, terutama untuk membangun desa menjadi daerah otonom tingkat III. Kedua UU itu sama sekali tidak berjalan karena situasi politik yang tidak kondusif. Selo Soemardjan begitu risau dan kritis terhadap pemerintah yang tidak pernah memikirkan desa secara serius. Pada tahun 1956, Selo berujar bahwa sikap politik pemerintah terhadap desa tidak jelas. Pada tahun 1979, ketika lahir UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Selo juga menyampaikan kekecewaannya karena substansi UU itu jauh dari spirit otonomi desa dan demokrasi desa. Undang-undang yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar jawa, tetapi juga merusak bangunan sosial dan otonomi desa di Jawa.

Pada tahun 1992, Selo mengulang kembali pernyataannya, bahwa sikap pemerintah terhadap desa tidak jelas. Tahun 1999, Selo sempat gembira menyambut kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 karena di dalamnya membuka ruang dan mengandung spirit otonomi desa dan demokrasi desa.

Namun, Prof. Selo yang berpulang pada 2003 tidak sempat menyaksikan hiruk pikuk perjuangan melahirkan UU Desa sepanjang tahun 2005-2013. Jika sekarang, beliau masih hidup maka beliau akan gembira dan bangga menyambut kehadiran UU Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang tidak sama dengan cita rasa desa DIY yang dirancang oleh beliau, tetapi UU itu memastikan perubahan paradigma dan sikap politik yang meninggalkan “desa lama” dan memulai “desa baru”. Dalam konstruksi “desa baru” terdapat pengakuan dan penghormatan negara kepada desa. Negara memberikan mandat kewenangan dan pembangunan kepada desa serta redistribusi sumberdaya negara kepada desa.

Meskipun sejumlah akademisi begitu sinis terhadap UU Desa, yang mereka nilai ambisius, tetapi para pemimpin desa dan masyarakat desa menyambutnya dengan penuh antusias. Satu hal yang mengejutkan, sejumlah organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, maupun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, maupun perguruan tinggi, perusahaan, perbankan, ikatan akuntan, lembaga donor, LSM dan lain-lain menyambut kehadiran UU Desa dengan penuh antusias. Mereka mempelajari UU Desa sekaligus menyiapkan diri untuk melakukan pendampingan desa.

Arah dan jalan perubahan menuju desa baru sudah digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa yang menjadi hak desa, merupakan isu yang hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun UU Desa bukan sekadar uang. Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan oleh UU Desa. Namun, perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun melahirkan UU Desa ini membutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang. Kita percaya pada sebuah diktum: “Peraturan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya membutuhkan peraturan. Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan cepat menghasilkan keburukan”.

*Penggalan Prawacana  “REGULASI BARU DESA BARU Ide Misi dan Semangat UU Desa” (Sutoro Eko, Maret 2015)