Arsip Tag: Peta desa

Jatilawang

Peta Desa dan Pembangunan Desa

Batas wilayah seringkali menjadi pemicu konflik wilayah di kawasan perdesaan. Kondisi tersebut bermula dari tumpang tindihnya peta kawasan. Berdasarkan data BPS 2009, dari 70.429 desa sekitar 37 persennya memiliki wilayah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Konflik terjadi karena bersinggungan dengan ruang hidup. Juga, tentang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas tanah (kawasan) serta sumber daya.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara mengakui hak rekognisi dan subsidiaritas. Kedua asas ini mendasari kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, merencanakan arah pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan warga.

Baru-baru ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan membuat Peta Desa. Rencananya, peta desa ini akan dibuat dengan skala yang lebih besar, 1:5.000. Selain itu, peta ini juga menampilkan informasi desa, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sumber daya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 2 menunjukkan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

  • penetapan dan penegasan batas desa
  • pendataan desa
  • penyusunan tata ruang desa

Untuk itu, tentang Peta Desa, kita perlu mempertimbangkan sekaligus mencatat beberapa hal:

1. Untuk siapa peta desa?

Ini pertanyaan mendasar, untuk siapa peta desa itu? Artinya, siapa yang bisa memanfaatkan peta desa? Apakah pemerintah, unsur swasta, atau desa? Bisa jadi, ketiga-tiganya bisa memanfaatkan. Tetapi, siapa yang paling penting dan berkepentingan atas pemanfaatan peta desa? Tentu saja desa! Untuk itu, peta desa harus dibuat dan disepakati bersama. Melibatkan warga dalam proses pembuatan hingga penyepakatan sangat penting. Dan, hasilnya, bisa diakses dengan mudah oleh desa dan warga. Menjadi lucu, apabila, warga desa tidak bisa mengakses peta kawasannya sendiri, apalagi memanfaatkannya.

2. Membentuk tim untuk melakukan pembacaan kondisi kawasan desa

Bentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat. Semakin banyak unsur masyarakat yang terlibat, tentu akan semakin baik. Tim inilah yang akan melakukan kajian terhadap kondisi wilayah desa, misalnya penentuan batas wilayah desa, kondisi sumber daya, kondisi aset desa, kondisi sosial, hingga melacak sejarah desa serta membaca penanda perubahan di desa. Untuk itulah, semakin banyak orang yang terlibat semakin baik. Mereka yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi desa.

Hasil dari kajian tersebut kemudian dibahas dan disepakati dalam forum musyawarah desa. Tidak berhenti disitu saja, hasil kajian tersebut juga menjadi masukan penting dalam rencana pembangunan di desa.

3. Dalam kondisi apa konsep ruang dan batas wilayah itu penting?

Penentuan batas wilayah desa dan pembuatan peta desa tidak cukup menjadi persoalan administratif. Peta desa dan batas wilayah berarti bicara tentang ruang hidup dan layanan dasar warga. Untuk itu, melakukan pembacaan bersama menjadi penting, misalnya bicara tentang sejarah batasan-batasan kampung, sumber air bersih, sumber kehidupan, pengelolaan sumber daya, mata pencaharian.

4. Menjalin kerjasama antar desa

Kondisi sosial dan wilayah perdesaan di Indonesia mempunyai karakter yang khas. Garis imajiner tentang batas wilayah ditandai melalui ruang hidup bersama, seperti sungai, gunung, dan lembah. Seiring dengan perkembangan desa, batas-batas administratif di satu sisi menjadi batasan ruang hidup bagi komunitas masyarakat. Untuk itu, penting bagi desa untuk menjalin kerjasama antar desa. Kerja sama ini untuk menyepakati soal akses terhadap sumber daya hingga pengembangan kawasan antar desa.

Peta Aset Desa Gentansari

Proses Pembuatan Peta Aset dan Potensi Desa

Peserta Sekolah Perempuan di Banjarnegara mulai membuat peta aset dan potensi desa. Sebelumnya, mereka melakukan pendataan aset dan potensi di desanya. Data-data yang terdiri dari tujuh jenis aset desa divisualkan dalam peta desa. Posisi dan jenis aset desa dibedakan berdasarkan warga dan bentuk sehingga penyajiannya menarik. Berikut dokumentasi proses pembuatan peta desa:
Foto: Alimah Fauzan

1. Menggambar Peta Desa

Kader Sekolah Perempuan Membuat Peta Aset Desa

Banjarnegara – Setelah melakukan identifikasi aset dan potensi desa Juni lalu, kini kader perempuan pembaharu Desa di Banjarnegara mulai membuat peta aset dan potensi. Kegiatan ini dilakukan di masing-masing desa yakni Gumelem Kulon (29/7), Gentansari (30/7) dan Jatilawang (31/7). Tidak hanya menggunakan peta desa yang sudah ada, mereka juga menggambar sendiri peta desanya. Kemudian, di atas peta desa, mereka menempelkan kertas berwarna yang dibentuk menyerupai aset dan potensi desa, seperti: bangunan, rumah ibadah, rumah, sawah, hutan desa, sungai, mata air, dan sebagainya.

Bersama-sama memvisualkan data potensi desa

Para Kader Perempuan Pembaharu Desa bersama-sama menempelkan pemetaan desa (30/7/2015). Foto: Alimah Fauzan

Menurut Alimah Fauzan, selaku Penanggungjawab Sekolah Perempuan, pembuatan peta aset dan potensi desa berdasarkan pada hasil identifikasi aset yang dilakukan oleh para kader Sekolah Perempuan. Kurang lebih selama dua minggu, mereka mendata tujuh jenis aset desa yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sosial, Keuangan, Kelembagaan, serta spiritual-budaya.

Alimah menambahkan, Hasil pemetaan ini akan menjadi data rujukan sekaligus masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa). Harapannya, perencanaan desa tidak melulu bicara tentang pembangunan fisik, melainkan perencanaan yang responsif gender dan inklusi sosial serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar.

“Supaya ketika memberi masukan tidak dengan tangan kosong tetapi berdasarkan data,” terang Alimah.

Peta Aset  Desa Gentansari

Peta Aset Desa Gentansari.

Pembuatan peta berlangsung dari siang hingga menjelang maghrib. Prosesnya pun berjalan menarik dan bersemangat. Diantara kader Pembaharu Desa pun terlihat saling berdebat saat menentukan posisi aset desa. Seperti posisi gedung TK, pabrik, perkebunan dengan beraneka ragam sayuran, seperti kubis, kentang, cabe, perkebunan teh, pepohonan pinus, loncang, seledri, pisang, pohon bambu, dan lain sebagainya.

Sri Subekti, kader Perempuan Pembaharu Desa dari Gentansari mengungkapkan proses pembuatan peta aset dan potensi desa berlangsung menyenangkan karena mampu menumbuhkan kreatifitas. “Dengan kertas berwarna-warni membuat proses pemetaan menjadi menyenangkan, berkarya dengan kreatif,” ujar Sri Subekti.

Proses menulis

Setelah merampungkan peta aset dan potensi desa, para kader Perempuan Pembaharu Desa akan menuliskannya dalam bentuk deskriptif. Sehingga, informasi yang sudah ada dalam peta aset desa bisa diketahui secara jelas dan detail. Misalnya, nama gunung, sejarah dan kondisinya. Atau, apakah mata air sudah terdistribusikan merata ke rumah warga? Informasi-informasi tersebut bisa dirangkai dalam bentuk narasi lengkap dengan data. Nantinya, data-data tersebut akan menjadi dokumen milik desa.

Dari proses yang berlangsung hingga sekarang, masing-masing desa memiliki keunikan, aset, potensi, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Proses pemetaan aset sebagai bagian dari pemetaan apresiatif desa menjadikan warga dan kader desa memberikan perhatian dan peduli pada proses pembangunan di desanya.

[Galeri Foto: Pembuatan Peta Aset Desa]

Kader Pembaru Desa Wulungsari menunjukkan peta potensi desa

Kader Pembaharu Desa Wulungsari Tunjukkan Peta Potensi Desa

Yogyakarta- Kader Pembaharu Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menunjukkan peta potensi aset desa pada hari kedua Temu Kader Pembaharu Desa, Selasa (26/5/2015). Menurut Sopiah kader pembaharu Desa Wulungsari, peta potensi ini didasarkan pada hasil pemetaan potensi yang dilakukan pada awal Mei lalu. Kendati masih belum sempurna, peta potensi desa tersebut cukup memberikan gambaran aset dan potensi Desa Wulungsari.

Kader Pembaru Desa Wulungsari menunjukkan peta potensi desa

Kader Pembaru Desa Wulungsari menunjukkan peta potensi desa, (26/5/2015).

Pemetaan potensi desa merupakan bagian dari perencanaan apresiatif desa. Salah satu tujuannya, untuk menemukenali potensi desa sebagai kekuatan pendorong kemandirian desa. Para kader pembaharu Desa Wulungsari melakukan pemetaan tujuh jenis potensi desa antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, kebudayaan, kelembagaan, fisik, finansial, dan religius.

Data hasil pemetaan kemudian diaplikasikan ke dalam peta desa. Para kader pembaharu Desa Wulungsari menggambarkan sendiri peta desa di atas kertas plano berukuran sekitar 2 x 2 meter. Mereka menandai jenis potensi dan aset desa ke dalam peta desa. Lokasi-lokasinya disesuaikan dengan letak empat dusun di Wulungsari yakni Kacepit, Blindeng, Depon, dan Kemranggen.

Lutfi, salah satu kader Pembaharu Desa Wulungsari mengaku kaget dengan hasil pemetaan potensi desa ini. Pasalnya, ia baru menyadari bahwa desanya mempunyai potensi yang begitu melimpah.

“Awalnya saya mengira biasa-biasa saja. Setelah melakukan pemetaan aset, ternyata Desa Wulungsari mempunyai potensi besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

Selain peta potensi desa, pada pelatihan pemetaan sosial, ada tiga peta lainnya yang berbasis pemetaan sosial, yakni peta pembangunan desa, peta sosial dengan menggunakan indikator kesejahteraan lokal, serta peta perencanaan pembangunan.

Menurut Muhammad Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta, salah satu fungsi pemetaan potensi desa adalah untuk menemukenali potensi desa. Kemudian, peta potensi desa juga memudahkan siapapun untuk membaca data. Peta potensi desa juga bisa dipadupadankan dengan tiga peta lainnya untuk melihat kondisi sosial di desa. Sehingga, pemerintah desa dan warga mempunyai basis data untuk menentukan program prioritas dan pelayanan dasar.

“Yang paling penting setelah pemetaan sosial adalah kalau sudah punya data dan peta kita mau apa?” ujar Ibad.