Arsip Tag: Perencanaan Apresiatif Desa

Menjadi Anggota BPD Perempuan di Tengah Budaya Patriarki

“Sebagai satu-satunya BPD Perempuan, bagaimana ibu membuat keputusan ketika musyawarah desa?”

Seorang anak perempuan dengan seragam dan atribut Generasi Berencana (Genre) mengajukan sebuah pertanyaan untuk seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan. Pertanyaannya sederhana, namun sangat mendasar. Berawal dari sebuah pertanyaan, kita juga bisa menguak sejumlah tantangan yang dihadapi anggota BPD perempuan di tengah kuatnya budaya patriarki. Seperti pengalaman Raminah, aggota BPD Perempuan pertama dan satu-satunya di Desa Larangan Kulon, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

Bagi Raminah, menjadi anggota BPD merupakan pengalaman yang menyenangkan. “Lebih banyak sukanya, daripada dukanya,” ungkap Raminah dalam sebuah forum extratalkshow “Perempuan Membangun Desa” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pada Jumat (27/07/18). Selain Raminah, pembicara lain sebagai teman diskusi adalah perwakilan dari TP PKK Kabupaten, Retno, serta Drs. Tono Prihatono, dari Kabag Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo, sementara saya sendiri sebagai teman diskusi mewakili Infest Yogyakarta.

Acara ExtraTalkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang digelar oleh Pemkab Wonosobo, pada Jumat (27/7/18)

Acara yang dimoderasi oleh Aldhiana Kusumawati, ini memberikan semangat tersendiri bagi perempuan desa yang hadir. Apalagi pengalaman Raminah sebagai BPD Perempuan, pernyataannya yang mengatakan bahwa menjadi anggota BPD lebih banyak sukanya memberikan optimisme tersendiri. Kendati demikian, bukan berarti sebagai anggota BPD Perempuan tanpa tantangan. Salah satunya ketika dia harus memutuskan sesuatu di tengah pertentangan anggota lainnya yang semuanya laki-laki. Sehingga, salah satu cara memperkuat keputusannya adalah dengan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan.

Perkuat Program Strategis

Suatu hari, Raminah berusaha menghentikan proses pemandian jenazah perempuan di desanya. Pasalnya, sosok yang memandikan jenazah perempuan tersebut adalah seorang laki-laki. Begitu banyaknya perempuan dari keluarga jenazah, tak ada satu pun yang berani memandikan jenazah perempuan. Pada umumnya mereka tidak berani karena merasa takut terbayang-bayang jenazah yang dimandikan. Akhirnya Raminah pun turun tangan dan memandikan jenazah tersebut. Selain persoalan jenazah, Raminah juga berusaha mendobrak kuasa lelaki yang pada umumnya mendominasi keputusan terkait kebijakan, program dan kegiatan di desa. Mulai dari persoalan sosial, budaya hingga pendidikan.

Posisi Raminah sebagai anggota BPD di desanya bukan sekadar karena dia berani. Lebih dari itu, ia juga memiliki kapasitas baik pengetahuan maupun ketrampilan. Menjadi BPD perempuan bukan hanya bertarung gagasan di tengah BPD laki-laki, namun juga budaya patriarki. Budaya yang masih kuat mengakar di masyarakat, bukan hanya pada laki-laki namun juga perempuan. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Salah satu upaya mengikis budaya patriarki di masyarakat adalah dengan memperkuat program-program yang menjawab kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan strategis dimaksudkan untuk memperbaharui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan secara khusus bagi perempuan oleh karena posisi mereka yang subordinat. Posisi subordinat merupakan cara pandang yang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua atau inferior. Pandangan bahwa perempuan merupakan manusia inferior, mendorong perempuan ke posisi subordinat dan mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan.

Program-program yang mampu menjawab kebutuhan strategis ini berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan gender, kuasa dan kontrol. Kebutuhan strategis gender bagi perempuan antara lain mencakup persoalan-persoalan seperti hak atas hukum, kekerasan dalam rumah tangga, persamaan gaji, dan kontrol perempuan atas dirinya. Kebutuhan strategis gender bagi laki-laki antara lain seperti tranformasi peran mereka, misalnya dalam rangka dapat berpartisipasi mengambil bagian dalam pengasuhan anak atau menolak untuk wajib militer, tranformasi dari tanggungjawab membayar ‘mas kawin’ yang mahal pada yang terjadi pada budaya tertentu, dan sejumlah kasus lainnya.

Menggerakkan Perempuan di Desa

Mengapa penting memperkuat program yang mampu memenuhi kebutuhan strategis gender? Karena selama ini salah satu tantangan program pembangunan di desa adalah menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Sampai saat ini, baik kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di desa lebih banyak bersifat praktis. Begitupun program maupun kegiatan yang biasanya diusulkan kelompok perempuan di desa.

Ini adalah salah satu upaya Pemkab Wonosobo untuk menggerakkan perempuan berpartisipasi menjadi anggota BPD.

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD, Musdes, maupun Musrenbangdes merupakan salah satu upaya memunculkan kebijakan, program maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Upaya menggerakkan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan desa di antaranya dapat dimulai melalui Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk mewajibkan adanya perempuan dalam keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Di Wonosobo, upaya tersebut telah dimulai dengan memberikan kesempatan keterwakilan BPD perempuan minimal 10%.

Selain dimulai melalui kebijakan Pemda adalah kapasitas kritis yang harus dikuasai oleh pemerintah Desa, perangkat Desa, insitusi lokal, dan masyarakat Desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang besar dan otonom. Dengan memiliki kapasitas kritis, diharapkan aparatur pemerintahan dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. Upaya tersebut juga telah dilakukan sejumlah daerah di desa-desa dampingan Infest Yogyakarta melalui pembelajaran “sekolah desa” dan “sekolah perempuan” baik untuk pemerintah desa maupun warganya (laki-laki maupun perempuan). Di luar semua upaya tersebut, perlu juga adanya pelembagaan partisipasi perempuan, ini yang akan secara relatif mampu meningkatkan partisipasi perempuan secara nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimaknai sebagai peluang sekaligus tantangan, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Salah satu bagian yang mendapatkan penekanan dalam Undang-Undang Desa yang baru ini adalah perlunya partisipasi, termasuk perempuan. Meskipun tidak mendapatkan pengaturan dalam norma-norma yang bersifat teknis dan jelas, namun perempuan mendapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Lalu bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?

Pertama, tentu perempuan harus tahu dasar hukum yang menaungi pengaturan partisipasi perempuan dalam pembaruan desa. Perempuan harus mengetahui di mana lingkup partisipasi yang dapat dimainkan. Secara umum, ruang-ruang partisipasi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kedua, apa yang harus dilakukan perempuan untuk memanfaatkan peluang partisipasi yang sudah terbuka? Langkah awal adalah bagaimana kelompok perempuan memahami dan mampu bersinergi, masuk ke dalam lembaga desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa. Kelompok perempuan harus mampu memastikan bahwa kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan kelompok perempuan masuk ke dalam agenda lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.

Ketiga, kelompok perempuan harus mampu berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pemantauan & pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu perempuan harus memahami perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan peran-peran apa yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Keempat, perempuan harus mampu memengaruhi kebijakan pembangunan desa. Oleh karenanya perempuan harus memiliki kemampuan bagaimana merumuskan isu dan menganalisis aktor. Selain itu ketrampilan melakukan lobi, dan bicara yang efektif menjadi sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan desa.[]

===

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta. Pembelajaran ini merupakan salah satu pengalamannya saat hadir dalam acara Talkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang diadakan oleh Pemkab Wonosobo.

 

 

Desa Peduli Pendidikan Anak Miskin, Mungkinkah?

Selain layanan kesehatan, layanan publik dasar yang sering menjadi persoalan di desa adalah pendidikan. Dalam proses pembelajaran Sekolah Desa di sejumlah desa baik Jawa maupun Luar Jawa, telah menguak kesadaran orang tua di desa masih rendah untuk menyekolahkan anaknya.

Dalam proses pendampingan yang dilakukan tim Infest Yogyakarta melalui Sekolah Desa, persoalan pendidikan masih menjadi tantangan bagi pemerintah desa (Pemdes). Anak-anak miskin di desa yang putus sekolah para umumnya bekerja serabutan atau membantu orang tuanya. Pengalaman Pemdes yang melakukan pemetaan kelompok marjinal juga masih kesulitan menggali informasi kebutuhan anak-anak.

Dalam sejumlah kasus, anak-anak putus sekolah bukan hanya disebabkan karena faktor ekonomi keluarga. Keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi juga belum tentu mau menyekolahkan anaknya. Karena alasan mereka beragam, di satu pihak karena orang tua mereka tidak mampu membiayai, di sisi lain ada juga orang tua yang mampu namun menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Padahal anak-anak siapapun dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Atau setidaknya, mereka juga punya hak untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan itu harus dilakukan di dalam sebuah ruangan kelas. Mengenai ini kita semua tahu bahwa sudah banyak model pendidikan alternatif. Salah satunya sekolah alam, sebuah model pendidikan holistik yang memanfaatkan alam semesta sebagai media belajar. Mulai dari yang paling mahal sampai yang digratiskan.

Pengetahuan Berbasis Kearifan Lokal

Di sejumlah kota yang saya ketahui, Sekolah Alam masih menjadi barang mahal. Faktor biaya bagi kalangan menengah ke atas mungkin tidak akan menjadi masalah untuk menyekolahkan anak mereka, namun tidak demikian halnya bagi kalangan menengah ke bawah yang boleh dikata penghasilannya serba paspasan.

Jadi sekali lagi, bagaimana nasib anak-anak miskin di desa yang putus sekolah? Walaupun secara teori sekolah alam bisa dilakukan dimana saja, dengan fasilitas yang paling sederhana sekalipun. Namun berdasarkan sumber-sumber yang kami jadikan rujukan, sekolah alam membutuhkan tempat yang luas.

Saya juga sangat tertarik dengan inisiasi sebuah komunitas di Kabupaten Cirebon. Komunitas tersebut kini sudah berubah menjadi yayasan bernama Yayasan Wangsakerta. Wangsakerta merupakan sekelompok orang pembelajar dan peduli masalah sosial. Dengan keterbatasan sumber daya manusia maupun pendanaan, Wangsakerta berhasil merangkul anak miskin di Desa dampingan mereka untuk belajar dan berkarya di Sekolah Alam yang mereka dirikan.

Menurut salah satu fasilitor Sekolah Alam, Farida Mahri, anak-anak putus sekolah itu sebagian besar ditinggal ibunya menjadi buruh migran. Ada juga yang sehari-hari membantu bapaknya menjual cobek. Di Desa Karangdawa memang masih banyak perajin cobek. Anak-anak mereka biasanya memilih untuk membantu orang tuanya. Kabar terkini, anak-anak tersebut sudah mulai menghasilkan karya berupa produk yang dihasilkan dari kerja keras mereka menanam beragam sayuran. Seperti produk “sambal kering”, lalu sari buah pace, dan lain-lain.

Inisiasi Desa Peduli Pendidikan

Di desa-desa, pada umumnya belum banyak pemerintah desa (Pemdes) yang benar-benar memiliki program peduli pendidikan di desanya. Bukan hanya mendapatkan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan bagi anak-anak miskin putus sekolah juga menjadi persoalan yang terabaikan. Padahal bidang pendidikan juga menjadi salah satu perhatian penting dalam pelayanan dasar. Kebutuhan dan tantangan pendidikan di level desa masih tampak lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan.

Semua orang desa membutuhkan kesehatan, sementara pendidikan hanya terbatas dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah. Untuk pendidikan SD yang berada di desa, misalnya, kebutuhan kurikulum, guru, fasilitas dan gaji sudah ditanggung oleh pemerintah kurikulum, guru, fasilitas dan gaji sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten/Kota. Desa tidak mempunyai kewenangan terbatas pada pengelolaan PAUD, pemberian beasiswa anak-anak tidak mampu, pemberantasan buta huruf, dan lebih khusus lagi adalah gerakan membangun sadar pendidikan.

Salah satu desa yang pernah saya ketahui memiliki inisiasi untuk pendidikan anak-anak miskin di desanya adalah Tana Modu. Menurut hasil penelitian Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) (Sutoro Eko, 2014), ada beberapa gerakan penting di bidang pendidikan yang diinisiasi Pemdes Tana Modu bersama warga masyarakat yaitu gerakan menabung untuk pendidikan. Gerakan ini dinisiasi desa bersama warga masyarakat yaitu gerakan menabung untuk pendidikan anak dan gerakan wajib belajar. Desa bekerja sama dengan Bank NTT dalam mengelola tabungan pendidikan. Orang tua wajib menabung untuk anak-anak mereka yang duduk di bangku TK hingga SMA.

Tabungan hanya untuk kebutuhan sekolah anak, jika orang tua akan mengambil uang di bank, maka harus melalui rekomendasi Desa. Desa menerima uang tabungan, pihak bak akan datang untuk mengambil uang tabungan, pihak bank akan datang untuk mengambil uang tabungan tersebut. Kepala Desa sangat prihatin dengan kurang bermintanya warga masyarakat menyekolahkan anak hingga Perguruan Tinggi, sedangkan mereka tidak keberatan jika mengeluarkan uang untuk pesta adat. Hal inilah yang mendorong Desa membuat program menabung untuk pendidikan anak.

Inisiasi ini muncul karena banyak di dalam desa setelah tamat SMA anak-anak tinggal di rumah. Banyak yang tidak mau melanjutkan karena kendala uang sekolah. Perubahannya, orang tua yang memanfaatkan uangnya untuk mengadakan pesta pernikahan anaknya, kini sudah mengikuti kebijakan desa. Tahun 2013 ada program gerakan menabung untuk anak-anak sekolah. Tahun 2014, desa telah mendapat bukti perubahan perilaku warga masyarakat. Mereka yang sebelumnya tidak berpikir pentingnya pendidikan anak, berubah menjadi orang tua yang sadar pentingnya pendidikan anak. Gerakan peduli pendidikan anak sekolah juga memberlakukan sanksi lokal bagi orang tua yang tidak melaksanakan. Desa kemudian menyusun Perdes No. 06/2013. tentang Wajib Belajar 9 Tahun di mana semua pihak ikut bertanggung jawab dalam mendorong semua warga mengenyam pendidikan dasar. Perdes juga mengatur sanksi lokal bagi orang tua yang abai mendidik anaknya setelah desa melalui RW dan RT memberi teguran pada orang tua tersebut. Ihwal anak sekolah kadang-kadang lekat dengan persoalan perkawinan dini yang memaksa anak tidak melanjutkan sekolah.

Dari pembelajaran tersebut, sebenarnya Pemdes mampu menggerakkan kesadaran warga untuk peduli pada pendidikan anaknya. Lebih dari itu, Pemdes juga seharusnya mampu merangkul stakeholder untuk bergerak bersama mengupayakan anggaran bagi warga miskin di desanya.

***

Penulis telah mengulas isu yang sama dengan judul berbeda di link berikut ini: Inisiasi Gerakan Peduli Pendidikan Bagi Anak Miskin setelah dilakukan editing. Sumber gambar klik di sini.

Pemuda Desa Tegal Arum Kelola Kebun Hingga BUMDesa

“Satu tahun lalu, tanah ini ditemukan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) yang memetakan aset dan potensi desanya. Saat itu tanah seluas 1 Ha ini hanya berupa semak belukar. Kemudian terbentuklah sekelompok pemuda yang ingin mewujudkan “go green” di desa dengan mengelola aset ini. Sekarang tanaman cabenya sudah berbunga, dan tinggal menunggu panen.”

(Rohmad Annas, Kades Tegal Arum)

Masih ingat tim pembaharu desa (TPD) Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi? Di laman ini saya beberapa kali menuliskan kisah mereka serta kolaborasi mereka bersama kelompok perempuan dalam mengelola kebun tanaman obat keluarga (Toga) di desanya. Pemuda penggerak desa (PPD) ini sangat kreatif, kritis dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya. TPD sendiri merupakan tim yang dibentuk secara partisipatif dalam mewujudkan perencanaan apresiatif desa (PAD).

Tahun 2016-2017, TPD dibentuk dan menghasilkan data-data partisipatif yang sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan desanya. Mereka terdiri dari berbagai kelompok di desa, termasuk kelompok pemuda dan perempuan di desanya. TPD terbagi dalam 5 tim, yaitu tim aset dan potensi desa yang telah menghasilkan data aset dan potensi desanya. Lalu, ada tim kewenangan desa yang menghasilkan data dan Perdes Kewenangan Desa. Selain itu ada tim kesejahteraan lokal yang telah menghasilkan data kesejahteraan lokal desanya, serta tim penggali usulan kelompok marjinal dan tim survei perbaikan layanan publik. Kedua tim tersebut telah menghasilkan data usulan kelompok marjinal dan data prioritas layanan publik.

Memasuki tahun 2018, mereka pun tetap aktif dan produktif menginisiasi beragam kegiatan di desa. Kabar terbaru, mereka telah menginisiasi sebuah kebun sayur mayur yang awalnya hanya lahan yang dipenuhi semak belukar.

Lahan yang kini dimanfaatkan pemuda desa untuk menanam cabe dan tanaman sayur mayur lainnya (foto: Kades Tegal Arum)

Menurut Kepala Desa (Kades) Tegal Arum, Rohmad Annas, lahan yang dipenuhi semak belukar itu ditemukan oleh TPD yang memetakan aset dan potensi desanya pada tahun 2016. Saat itu tanah seluas 1 Ha ini hanya berupa semak belukar. Kemudian terbentuklah sekelompok pemuda yang yang memiliki misi untuk mewujudkan “go green” di desanya. Hingga lahan tersebut kini dikelola oleh pemuda desa sebagai salah satu aset desa yang sangat berpotensi.

Di awal pengelolaannya, para pemuda itu menanam cabai, yang kini sudah mulai berbunga dan tinggal menunggu panen. Menurut Rohmad Annas, apa yang dilakukan para pemuda ini tidak hanya menanam, namun juga mengelola, bagaimana mendapatkan bibit, pupuk dan sekian kebutuhan lainnya.

Wujudkan BUMDesa di Bidang Konveksi, Jasa Transfer Uang, dan Bidang Lainnya

Selain inisiasi pemuda desa dalam mengelola kebun. Tim Pembaharu Desa yang tergabung dalam tim Survei Pelayanan Publik juga memiliki data warga yang kurang mampu. Dari data hasil survei partisipatif tersebut, di antaranya telah mendorong perbaikan layanan publik di desa. Kabar terbaru, warga miskin khususnya dari kelompok perempuan, kini telah mendapatkan pelatihan menjahit.

Setelah kurang lebih 5 bulan mereka telah dibekali ketrampilan, salah satunya melalui pelatihan menjahit. Pemdes dalam hal ini bekerjasama dengan semua lembaga pendidikan di Desa Tegal Arum, serta merangkul semua kelompok di desa. Kekompakan warga ini rencananya akan mendirikan sebuah usaha bersama dalam bidang konveksi. Sehingga kebutuhan warga di desa dalam pembuatan baju, kaos, dan lain-lain dapat dipenuhi oleh desanya sendiri di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Meskipun banyak warga yang tidak mengenyam pendidikan menengah atas maupun bangku kuliah, namun mereka semakin semangat dan percaya diri mampu mendapatkan penghsilan dengan keringat mereka sendiri.

BUMDesa di Desa Tegal Arum berdiri tahun 2017. Kini telah mengelola beberapa cabang, termasuk mengelola jasa bagi orang tua di desa yang mau mengirimkan uang ke anaknya di luar kota. Mereka kini tidak perlu lagi berjalan puluhan kilometer, karena BUMDesa kini telah membantu kebutuhan mereka.

Rohmad Annas juga menceritakan aset desanya bukan hanya dari lahan, BUMDesa, namun juga pasar yang telah lama berdiri. Menurutnya, aset yang terdata sudah ratusan juta lebih, dan belum lagi aset-aset lainnya. Tentu itu menjadi sabuah peluang ke depan dan mudah-mudahan kami bisa mengelola dengan baik.

BUMDesa berperan dalam mendukung 60 usaha kecil. Pengelolaannya melalui pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan kemudian pelaku usaha dibantu dalam pemasaran produk. Satu di antara produk unggulannya adalah beras ubi yang merupakan hasil dari pertanian masyarakat kemudian dipasarkan dalam lingkup desa setempat.

Dengan mengadopsi kreasi dari Jawa ubi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi beras yang layak konsumsi. Dari alokasi Rp 161 juta ini pun mampu memenuhi kebutuhan tupoksi BUMDesa. Kepala desa Desa Tegal Arum, Rahmat menjelaskan jika pemerintah desa turut serta memantau dan membimbing agar pengelolaannya tepat sasaran. Pengelolaan BUMDesa yang baik akan memberikan banyak faedah dan manfaat bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Sejumlah manfaat ini diperoleh melalui berbagai kreatifitas azas manfaat yang dirumuskan dalam pengelolaan BUMDesa. [Alimah]

 

 

Sungaiku Sayang, Sungaiku Malang

Penambangan emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir di mana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang. Namun setelah pemetaan aset dan potensi desa, kami mulai berbenah, salah satunya dengan pelibatan dan penguatan lembaga adat di desa kami.

Ditulis oleh Agus Hariyanto*

Sungai adalah sumber kehudipan bagi berbagai jenis biota air tawar yang ada di dalamnya, kelestarian ekosistem air akan sangat berpengaruh bagi kehidupan hewan air dan masyarakat pemanfaat hasil dari air. Desa kami dilintasi sungai terbesar dan terpanjang di Kecamatan Rimbo Bujang, yang menurut para pendahulu kami diberi Nama “Sungai Alai”. Sungai ini berhulu diperbatasan Provinsi Sumatera Barat membelah kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir dan berhilir di Kecamatan Tebo Tengah (yang merupakan Ibu Kota kabupaten Tebo).

17362678_1386549034700731_574373894546531228_n

Kondisi sungai Alai (foto oleh David)

Dahulunya sungai ini dijadikan sebagai sarana transportasi bagi PT. ALAS, perusahan HPH yang memanfaatkan hasil hutan sebelum dijadikan sebagai tempat transmigrasi bagi orang tua kami. Sungai ini dijadikan oleh perusahan tersebut untuk mengangkut kayu alam dari hulu sungai alai kehilir dengan cara menyatukan kayu LOG menjadi sebuah perahu. Selain itu juga sebagai rumah bagi para pekerja sebelum sampai kesungai besar (Batang Tebo) kemudian ke Sungai Batang Hari hingga sampai ke Soumel pengolah kayu.

“Jangan ditanya soal ikan sungai ini, dahulunya sangat berlimpah,” ungkap Sriyanto, salah seorang eks pekerja PT. ALAS.

“Ketika membawa kayu melalui sungai alai, ikan sering melompat keatas kayu rakitan yang mereka kendarai, tinggal ambil dan dijadikan santapan sehari-hari selama berada diatas kayu rakitan tersebut,” paparnya pelahan.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat adat setempat (Suku Anak Dalam) jika mencari ikan tidak menggunakan kail, tetapi hanya menggunakan sebuah rotan yang diberi umpan dengan seekor katak, tinggal tunggu sebentar saat ikan kelihatan akan memakan umpan kemudian mereka menggunakan sebuah tumbak sebagai penangkapnya. “Mudah sekali bukan?”.

Pelibatan dan Pengatan Lembaga Adat

20170214gdfgfg

Kondisi sungai alai

Kini, apa daya, akibat Peti dan ilegal Fishing membuat semuanya hanya menjadi cerita menjelang tidur bagi anak cucu nanti. Penambangan Emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir dimana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang.

Tahun 2016, semenjak ada Tim Pembaharu Desa (TPD) yang memetakan aset dan potensi desa, kami mulai bergerak menyusun strategi pelestarian sungai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pelibatan dan penguatan Lembaga Adat. Kami mulai pelajari potensi dan tantangan-tantangannya, berbagai pihak kami ajak musyawarah demi penyelamatan sungai. Maka, kami bentuk lembaga adat yang mengurusi khusus tentang sungai, yang anggotanya adalah para penambang emas tanpa ijin (PETI) dan para Pelaku Ilegal Fishing. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi adat dan sanksi pidana. Mulai dari sungai-sungai kecil di desa Tirta Kencana untuk tahun 2017, yang diharapkan kedepannya dapat berkembang sampai kepada pelestaraian sungai Alai yang kondisinya sudah cukup parah.

Strateginya adalah pembuatan keramba apung di sepanjang sungai desa Tirta Kencana. Pengawasan dilakukan oleh Pemdes dan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Adat yang membidangi sungai. Berhasilkah program ini, kami sangat optimis jika program ini dilaksanakan dan diawasi secara benar, maka bukan tidak mungkin pasti tercapai.

==========

Keterangan Penulis:

*Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Agus Hariyanto, salah satu warga sekaligus Koordinator Tim Pembaharu Desa (TPD) Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Agus juga menjadi pendamping lokal Desa Tirta Kencana dalam proses perencanaan apresiatif desa, salah satu kegiatan dari program kerjasama antara Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest), Pemdes dan Pemda Tebo. Selain Desa Tirta Kencana juga ada Desa Tegal Arum dan Teluk Singkawang yang didampingi Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD). Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

Sumber gambar: sungai alai,

 

Ketika Warga Transmigran Mulai Menggali dan Menulis Sejarah Desanya

Sekarang kami mulai paham bahwa dulunya kami (warga transmigran) ini hanya ada 496 kepala keluarga (KK) dari semua pelosok penjuru Jawa. Kami juga kini mengetahui jika dulu para orang tua kami sangat prihatin selama dua tahun. Mereka hanya makan beras dan teri jatah dari pemerintah. Kami juga tahu, dulu ada masalah kelapran pada tahun 1979 karena jatah sudah habis dan tanaman padi puso. Kami juga kini mengetahuai jika dulu para orang tua kami dulu hanya berjalan kaki berpuluh-puluh kilo meter hanya untuk mencari bibit singkong. Kami juga tahu bahwa tidak sedikit para leluhur yang meninggal karena tertimpa pohon, ada juga yang dimakan harimau, dan digigit ular. Dan kini, kami sangat sadar bahwa kami harus lebih menghormati mereka, karena semua yang terbangun saat ini adalah buat kerja keras mereka, para pendahulu kami.

(Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, 24/02/17)

Kalimat terahir Kades Tegal Arum, Rohmad Annas secara jelas mengingatkan dirinya, warganya, bahkan semua orang untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalimat yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, karena pernah didengungkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Kini, kalimat tersebut terus menerus dikutip di banyak pernyataan seseorang untuk mengingatkan betapa pentingnya sejarah. Termasuk bagi warga transmigran yang kini bisa dikatakan telah sukses atau berhasil menaklukan tempat yang awalnya sangat asing bagi mereka. Lalu mengapa masyarakat di desa perlu menelusuri, menggali, hingga menulis sejarah desanya? Karena sejarah adalah aset yang berharga bagi desa dan masyarakatnya. Lebih dari itu, menulis sejarah tidak sekadar mengingat kembali detail waktu kejadian di masa lalu, namun berusaha mencoba menulis sejarah baru.

Apa yang sudah diungkapkan Kades Tegal Arum hanyalah cerita singkat dari sekian banyaknya fakta tentang desanya. Saat saya menyebut mereka telah sukses, bagi saya memang benar mereka telah sukses. Kekuatan memelihara ketekunan mereka tidak hanya berhenti pada satu dua generasi, namun secara terus menerus diwariskan pada anak-anaknya. Mereka adalah para pemuda desa yang tidak mengenal rasa malu atau sungkan untuk berperan di ranah publik maupun domestik. Bahkan peran-peran sosial dapat secara bersamaan mereka lakukan dengan peran-peran lainnya. Seperti yang pernah saya tulis di laman ini tentang Pemuda Penggerak Desa Tegal Arum.

Desa Tegal Arum adalah salah satu desa dampingan Infest Yogyakarta di Kabupaten Tebo yang tengah berupaya mewujudkan perencanaan apresiatif desa dalam proses pembangunan di desanya. Selain Desa Tegal Arum, ada juga Tirta Kencana, dan Desa Teluk Singkawang yang juga tengah menelusuri dan terus menggali potensi desanya. Salah satunya dengan menulis tentang sejarah desanya. Ketiga desa ini sama-sama memiliki aset dan potensi yang bisa jadi baru mereka sadari betapa kayanya mereka. Di Teluk Singkawang misalnya, di sana ada sebuah candi dan sejumlah warisan nenek moyangnya.

Menggali Informasi Langsung dari Pelaku Sejarah

Dalam suatu wawancara yang bertujuan memetakan aset dan potensi desa, salah seorang tim pembaharu desa (TPD) Tegal Arum pernah merasakan kesulitan menjawab pertanyaan warga. Saat itu pertanyaannya adalah tentang batas wilayah. Ini hanya salah satu hal yang kemudian membuat TPD bersama pemerintah desa merasa penting untuk lebih mengenal tentang desanya dengan menelusuri sejarah desanya. Selain kisah dari TPD ini, cerita lain juga muncul dari Kades Tegal Arum, tentang kali pertama dia menyadari tentang pentingnya menggali sejarah desa dan menuliskannya.

“Awalnya, pada suatu sore saat saya silaturrahmi ke tempat mbah Makmur. Di sana saya lihat ada papan berukuran 30 cm persegi dengan tulisan huruf Jawa Aseli. Karena pensaran, akhirnya saya bertanya apa arti dan tujuannya. Beliau menjawab, ini adalah prasati bukti pertma kali kami serombongan setelah 2 minggu di perjalanan akhirnya sampai di sini (di Tebo, Jambi). Dan sore itu, ibarat petunjuk bagi saya sendiri. Malam harinya, seperti biasa kami berkumpul bersama pemuda dan menyampaikan kepada mereka bahwa kita perlu mencari tahu sejarah desa kita, sebelum para pelaku sejarah semuanya tiada,” papar Rohmad Annas pada Kamis (24/02/17).

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Gayung bersambut, para pemuda desa pun sepakat dengan gagasan Kadesnya. Sejak itu, mereka pun berbagi peran dan segera menyebar menelusuri, menggali, dan mulai menghimpun data-data tentang desanya. Setelah data terkumpul, Pemdes mulai mengumpulkan para pelaku sejarah dengan mengundang mereka untuk menggali lebih jelas lagi kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Semacam melakukan verifikasi data-data dari yang telah mereka dapatkan kepada pelaku sejarahnya langsung.

“Hal ini penting kami lakukan agar informasi yang kami terima tidak hanya dari individu-individu tertentu dengan kebenaran sepihak saja. Ini penting bagi kami untuk diwariskan pada generasi berikutnya,” tandasnya.

Hal serupa juga diungkapkan tim pembaharu desa (TPD) Tirta Kencana, Agus Putra Mandala. Pada waktu yang hampir bersamaan, Desa Tirta Kencana juga tengah menggali sejarah desanya. Mengetahui sejarah desa juga menjadi sangat penting karena dalam dokumen RPJMDesa mereka harus memberikan informasi tentang profil desanya.

“Kami undang salah satu tokoh pendiri desa yang waktu itu sebagai pegawai UPT (Transmigrasi) Kemudian kami minta beliau bercerita tentang Desa Tirta Kencana. Dari mulai berdiri sampai luasan tanah “R”, serta rencana apa dari para pendiri yang bisa kami lakukan terhadap mimpi mereka. Dan ternyata, tanah “R” kami sangat luas yg menurut mimpinya pendiri desa akan dijadikan sebagai kantor Kabupaten pemekaran atau setidaknya Bandara,” demikian Agus yang secara pribadi mengaku kaget dengan informasi yang baru diketahuinya.

Tantangan dan Manfaat Menggali Sejarah Desa

Kendati warga baru menyadari tentang betapa pentingnya sejarah desa mereka, namun selama proses penggalian informasi, mereka mengaku tidak mengalami banyak kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Ari Rudiyanto, salah satu TPD Tegal Arum.

“Tidak begitu banyak kendala, hanya saja dalam menggali sejarah desa, hanya saja dari mereka (pelaku sejarah) bercerita berdasarkan dari ingatan mereka. Karena faktor usia, maka terkadang ada beberapa peristiwa yang mereka lupa. Sehingga kita kemarin juga harus membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memancing daya ingat mereka tentang peristiwa-peristiwa penting yang mereka alami dan saksikan,” ungkap Ari.

Kendala lainnya kemudian adalah bagaimana mereka melalui tahap penulisan dan analisa hasil penggalian data tentang sejarah desanya. Dalam hal ini, bisa jadi mereka membutuhkan penguatan kapasitas tersendisi khusus penulisan sejarah desa. Sehingga data sejarah desa juga akan sangat bermanfaat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan  dokumen perencanaan pembangunan yang  berfungsi acuan utama pelaksanaan  pembangunan desa untuk kurun waktu 6 (enam)  tahun. Di mana salah satu langkah dari penyusunan RPJMDesa adalah penggalian databese desa meliputi profile desa, penelusuran sejarah desa, memetakan aset  desa, membangun mimpi desa, strategi  pengembangan aset dan menganalisa,  menyusun program dan kegiatan RPJMDesa.  Selebihnya, sejarah desa akan lebih baik jika ditulis dan dibukukan dan menjadi dokumen penting bagi desa.

=========

Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Alimah, Gender Specialist Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest).  Desa Tegal Arum, Tirta Kencana dan Teluk Singkawang adalah desa dampingan Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

 

 

“Betino Lah Beguno dalam Pemerintahan Desa Ko”

Perempuan Desa Teluk Singkawang Mengungkapkan Usulannya dalam Musrenbangdes

Kalimat berbahasa Melayu itu diungkapkan oleh ibu Toyibah, salah satu perempuan di desa Teluk Singkawang, kecamatan Sumay, kabupaten Tebo, Jambi. Pernyataan tersebut, meskipun singkat, namun secara tidak langsung melukiskan bagaimana kondisi dan posisi perempuan dalam proses pembangunan di desa Teluk Singkawang.

Menurut Yuni Wati, salah satu perempuan pembaharu desa Teluk Singkawang, perempuan di desa sekarang benar-benar merasakan adanya perubahan pemerintah desa sejak adanya pelaksanaan sekolah pembaharuan desa.

“Sekarang kami mempunyai bekal dan dibentuk dalam sebuah tim yaitu Tim Pembaharuan Desa (TPD). Sejak adanya TPD di desa kami, apa dibutuhkan masyarakat dari kelompok marginal sampai kalangan elit, kini mulai diperhatikan dalam proses pembangunan desa,” jelas Yuni.

Meningkatnya Partisipasi dan Menguatnya Daya Tawar Perempuan

Yuni juga menambahkan bahwa selama ini masyarakat biasa sangat awam dengan tahapan pembangunan di desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawalan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Masyarakat selama ini hanya mengetahui persoalan terkait administrasi di desa, serta sebagai penerima program di desa. Sementara untuk akses, partisipasi, dan kontrol pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya diketahui perempuan. Hal ini berdampak pada penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Betino lah beguno dalam pemerintahan desa ko, itulah kata-kata dari kaum perempuan yang ikut dalam Sekolah Desa. Khususnya kami kaum perempuan sangat merasakan perubahan itu, yang awalnya kami hanya seorang ibu rumah tangga biasa kini mempunyai peran keikutsertaan kami dalam pembangunan di desa tercinta kami ini,” ungkap Yuni.

O..macam tu ruponyo” tambah Yuni, karena sejak adanya Sekolah Desa, kaum perempuan sudah mulai berani bicara, mempunyai motivasi untuk maju, dan mulai mengetahui betapa pentingnya kaum perempuan dalam pembangunan di desa ini. Kini, lanjut Yuni, mereka mulai memahami bagaimana cara melaksanakan pembangunan di desa, apa saja aset da potensi desa yang dimiliki desanya, dan siapa saja masyarakat yang termarginalkan dan sangat penting diperhatikan.

“Intinya sejak ada Sekolah Desa, kami merasakan pemerintahan yang TRANSPARAN, ADIL DAN BIJAKSANA!” tandasnya.

Keterlibatan perempuan serta kelompok marginal lainnya di desa, berawal dari program “Penguatan Partispasi Kelompok Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan di Tingkat Desa Melalui Pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa” melalui Sekolah Pembaharuan Desa. Program ini diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemda) Tebo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Tebo.

“Kami, khususnya dari kelompok perempuan juga mengungkapkan rasa terimakasih kami kepada Infest Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPMPD, serta Pemerintah Desa (Pemdes) yang telah memberi kesempatan, dan membuka wawasan warga di desanya tentang betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di desa kami tercinta ini.” [Alimah]

Perencanaan Apresiatif Desa Mendorong Kepekaan Sosial Pemdes dan Warganya

“Saya mendapat informasi dari tim pembaharu desa (TPD) yang khusus menggali usulan kelompok marginal dan survei layanan publik, bahwa saat mereka melakukan wawancara kepada warga yang berkebutuhan khusus maupun kepada kluarganya, di antara mereka masih ada yang bisa disembuhkan jika ditangani secara intensif oleh ahli di bidangnya. Namun mereka dari kalangan keluarga miskin, akhirnya saya minta pendapat dari pihak Puskesmas. Esok harinya, kami pun mulai mengantar warga tersebut ke Dinas Sosial di Jambi.” (Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, 5/11/16)

Oleh Alimah Fauzan*

Pernyataan Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sekilas terkesan biasa saja. Biasa dalam arti bahwa memang demikianlah seharusnya sikap seorang Kepala Desa (Kades), apalagi ketika ada warganya yang membutuhkan pertolongan pemerintahnya. Namun kenyataannya, dari ribuan pemerintah desa (Pemdes) berapa banyak yang pemikirannya benar-benar terbuka dan peka pada persoalan sosial di desanya sendiri. Berapa banyak desa dengan warga yang benar-benar peduli dan berpartisipasi pada pembangunan di desanya? ini baru persoalan pembangunan yang adil bagi kebutuhan semua golongan di desa. Belum lagi persoalan sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dan persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan pengalaman Infest Yogyakarta, salah satu lembaga yang turut mengawal implementasi UU Desa, mendampingi sejumlah desa di beberapa daerah Jawa maupun luar Jawa, belum banyak menemukan Pemdes yang benar-benar peka pada kebutuhan warganya. Apalagi dalam kondisi tertentu harus mengambil keputusan cepat ketika warganya benar-benar membutuhkan pertolongan. Kendati demikian, pengalaman yang terjadi pada Pemdes Tegal Arum juga bukan berarti terjadi secara tiba-tiba. Ada proses tertentu yang kemudian mengantarkan Pemdes semakin peka pada persoalan sosial di desanya. Desa Tegal Arum adalah salah satu desa yang tengah bergerak mewujudkan perencanaan apresiatif desa bersama Infest Yogyakarta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Jambi.

Perbaikan Layanan Melalui Jasa Publik “Polisi Sekolah Tegal Arum”

Perencanaan apresiatif desa tidak hanya mendorong kepekaan sosial Pemdes, namun juga kesadaran Pemdes bersama warga untuk secara partisipatif memperbaiki layanan publik. Menurut Kades Tegal Arum, berdasarkan data hasil survei partisipatif yang dilakukan tim pembaharu desa (TPD), salah satu prioritas perbaikan layanannya adalah perlindungan di jalan raya khususnya bagi anak-anak sekolah. Hasil survei tersebut kemudian menginspirasi Pemdes mengambil langkah perbaikan layanan secara langsung. Salah satunya dengan menyediakan jasa layanan “Polisi Sekolah Tegal Arum”, dimana tidak hanya melibatkan petuugas dari kepolisian, namun juga melibatkan peran warga khususnya pemuda di desa.

Jalann raya yang mulus dan tidak terlalu ramai, membuat pengguna jalan bisa seenaknya berkendara tanpa memperhatikan posisi pejalan kaki maupun pengendara lainnya. Bahkan menurut warga sekitar Tegal Arum, kecelakaan akibat pengguna yang ngebut di jalan raya seakan menjadi hal biasa. Di sini, kesadaran dalam berkendara yang baik sangat kurang. Salah satunya jalan lintas depan kantor desa dan beberapa gedung sekolah. Berdasarkan fakta tersebut, maka warga melakukan survei layanan publik secara partisipatif, dan salah satu prioritas layananya adalah terkait perlindungan di jalan raya khususnya anak-anak sekolah.

Salah satu tahapan perencanaan apresiatif desa adalah perbaikan layanan publik secara partisipatif melalui survei layanan publik. Survei dilakukan secara partisipatif oleh warga bersama Pemdes yang tergabung dalam tim pembaharu desa (TPD). Hasil survei tersebut salah satunya adalah terkait jasa layanan yang diselenggarakan Pemdes untuk melindungi warganya khususnya anak sekolah di jalan raya melalui program “Polisi Sekolah Tegal Arum”. Ya, ini hanyalah salah satu prioritas layanan publik berdasar survei. Survei layanan publik partisipatif telah mendorong Pemdes memperbaiki pelayanannya baik dalam layanan administratif, barang publik, maupun jasa publik. Warga merumuskan sendiri prioritasnya, instrumennya, serta pelaksanaan surveinya, hingga menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan publik dan janji layanan atau maklumat layanan.

Lalu, Apa Itu Perencanaan Apresiatif Desa?

Perencanaan apresiatif desa merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desanya, sehingga tidak semata bertujuan untuk meninjau ulang (review) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Karena hal yang paling mendasar dari proses perencanaan apresiativ desa adalah mengenal desanya, terlibat dalam pembangunan desa, menggerakkan masyarakat mengenal desa, serta mengkaji kondisi desanya dari sisi kewenangan, aset dan potensi desa, kesejahteraan desa, penggalian gagasan kelompok marginal, dan perbaikan pelayanan publik.

Di kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, selain Tegal Arum ada desa Tirta Kencana yang tengah mewujudkan perencanaan apresiatif desanya. Selain itu di kecamatan Sumay, ada desa Teluk Singkawang. Di tiga desa tersebut telah terbentuk Tim Pembaharu Desa (TPD). TPD juga telah mendapatkan penguatan perencanaan apresiatif desa melalui “Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD)” yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

TPD di setiap desa terbagi dalam 5 kelompok, yaitu (1) kelompok kewenangan desa; (2) kelompok pemetaan aset dan potensi desa; (3) kelompok pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal; (4) kelompok penggalian usulan kelompok marginal; (5) kelompok survei perbaikan layanan publik. Kelima tim tersebut masing-masing menghasilkan data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif, hingga menjadi rujukan dalam proses review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) perubahan. Sehingga RPJMDesa mereka berbasis data partisipatif dan usulan kelompok marginal.

Dalam proses perencanaan apresiatif desa, Tegal Arum melibatkan lebih dari 80 warganya untuk terlibat dalam proses pemetaan kewenangan, aset dan potensi desa, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, penggalian usulan maupun gagasan kelompok marginal khususnya perempuan, hingga survei layanan publik. Setiap tahapan perencanaan apresiatif desa telah mendorong pemerintah desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu saja sesuai dengan semangat UU Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014.

====

*Alimah Fauzan adalah gender specialist di Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest Yogyakarta)

Obsesi Macang Sakti untuk Perbaikan Data Kesejahteraan dan Layanan Publik

Tatanan regulasi tentang desa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa memang memaksa desa untuk menjadi objek pembangunan. Karenanya, kemandirian desa menjadi suatu mimpi yang mustahil untuk tercapai.

Demikian pula yang terjadi pada ranah kemandirian data. Desa yang hanya berposisi sebagai kepanjangan pemerintah kabupaten selalu bermasalah dalam manajemen datanya. Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat tak pernah memiliki data yang valid sebagai landasan perencanaan program pembangunan. Desa hanya dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang kemudian masuk ke kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat.

Yarmadi, Kepala Dusun 4 Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin juga mengeluhkan mengenai masalah pendataan kesejahteraan. Ia menyatakan bahwa beberapa saat yang lalu, desa melaksanakan pendataan dari BKKBN. Pendataan tersebut dilakukan oleh desa tapi desa tak memiliki rekap atau arsipnya.

“Pendataan itu prosesnya lama dan susah. Memang ada honornya tapi maksud kami waktu itu, tak usah lah kami ini digaji. Uang honor gunakan saja sebagai biaya fotokopi untuk arsip kami di desa. Ternyata sampai sekarang arsip atau fotokopi buat kami tak dapat, honor pun tak dapat,” Ungkap Yar, sapaan akrabnya.

Indikator kesejahteraan yang ditetapkan dalam skala nasional menjadi acuan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh desa. Data dengan atribut indikator skala nasional tersebut akhirnya menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merumuskan program pembangunan dan berbagai bantuan kepada masyarakat desa. Hasilnya, tentu bisa dipastikan menimbulkan banyak masalah. Pemerintah desa -yang hanya sebatas melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan yang dimandatkan pemerintah supra desa- menjadi buah bibir masyarakat.

“Si kaya mendapatkan bantuan sedangkan si miskin tak mendapat apa-apa,” itulah yang sering terlontar dari masyarakat.

1 Obsesi Macang Sakti

3 Obsesi Macang Sakti

Warga Macang Sakti belajar bersama memetakan obsesi dan mimpi desanya

Indikator kesejahteraan nasional tentu tak dapat memotret kondisi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Inilah salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Desa. Spirit untuk mengembalikan kemandirian desa juga tertuang dalam berbagai aturan turunan Undang-Undang ini. Permendesa Nomor 1 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa misalnya. Pada pasal 14 huruf g menyebutkan bahwa “desa berwenang untuk melakukan analisis kemiskinan secara partisipatif”. Hal ini tentu bisa menjadi peluang bagi desa untuk mulai menata basis data termasuk data kesejahteraan masyarakat.

Desa Macang Sakti optimis bisa memperbaiki basis data yang mereka miliki. Keberadaan Undang-Undang Desa dan Sekolah Pembaharuan Desa menjadi kekuatan yang diyakini mampu menguatkan kemandirian desa.

“Kami berharap program Sekolah Pembaharuan Desa ini dapat mendorong kami untuk merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat yang khas, yang sesuai kondisi desa kami. Kami yakin kami bisa,” lanjutnya.

Di sisi lain, pelayanan publik di desa Macang Sakti juga dirasa masih perlu banyak perbaikan. Kantor desa yang semestinya menjadi pusat pelayanan nampak kosong tak terawat. Sejauh ini, kantor desa Macang Sakti hanya dipakai untuk menyimpan kursi. Setiap harinya, kantor terkunci dan tak ada perangkat desa yang bertugas di sana. Jika mengurus sesuatu, masyarakat harus pergi ke rumah perangkat desa.

Perlunya perbaikan layanan publik desa juga diakui oleh oleh Yarmadi. Tidak adanya perangkat desa yang siap sedia di kantor pada jam kerja menyebabkan ketidakpastian pelayanan. Di sisi lain, juga tidak ada informasi pelayanan yang disosialisasikan kepada masyarakat.

“Kalau soal pelayanan publik istilahnya masih minim (kurang baik) lah. Baik di tingkat desa , kecamatan, maupun di kabupaten. Masyarakat tidak tahu kepastian syarat maupun waktu pelayanan. Pengurusan dokumen kependudukan bisa sampai 3 bulan belum jadi. Ndak tahu entah karena tidak dikerjakan atau karena syarat yang kami bawa kurang lengkap. Pokoknya setiap kami tanya kenapa belum jadi, jawabannya selalu ada saja kurang syarat ini kurang syarat itu” tukasnya.

Ia berharap bahwa survei pelayanan publik sebagai salah satu bagian dari proses belajar pada program Sekolah Pembaharuan desa nantinya tidak hanya memperbaiki layanan di tingkat desa saja. Pelayanan dari pemerintah kabupaten juga perlu dijangkau dan dikritisi. [nasrun]

Lubuk Bintialo Mulai Memikirkan Pengembangan Aset

Baru satu bulan program sekolah pembaharuan desa dilaksanakan di desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, mampu membangkitkan semangat Sunarto, kepala desa tersebut untuk berpikir positif dalam memanfaatkan aset desa. Ia hendak membawa desanya menuju desa swasembada sayur dan lauk pauk.

“Masyarakat akan kami ajak mengurus perkebunan sayur,” ungkapnya saat ditemui di rumahnya pada kamis petang (7/4/2016).

Sejauh ini, masyarakat Desa Lubuk Bintialo memang kurang mengkonsumsi sayuran. Jarak dengan pusat kota yang terlalu jauh menyebabkan masyarakat di desa ini tak bisa mendapatkan sayuran. Pasar desa yang buka pada hari kamis saja dirasa masih belum mencukupi kebutuhan sayuran bagi masyarakat desa ini.

“Ada sayuran di kalangan (pasar), tapi jenisnya tidak banyak. Harganya juga mahal,” ungkap salah seorang warga yang sedang di rumah Kades Lubuk Bintialo saat itu.

Rencana kepala desa untuk mengembangkan skill masyarakat di bidang perkebunan sayur itu akan diterapkan baik di pekarangan warga maupun di lahan perkebunan secara khusus.
“Lahan ada, bisa di pekarangan atau di lahan khusus. Nanti ada masyarakat yang menanam sayur mayur, beternak ikan, kambing, bebek, ayam dan sebagainya,” lanjut Sunarto. Kondisi geografis di desa Lubuk Bintialo yang berdekatan dengan Sungai juga menyimpan potensi air yang begitu besar. Masyarakat yang memiliki lubuk atau genangan-genangan air bisa memanfaatkannya untuk memelihara ikan. Genangan air yang ada di lahan masyarakat bisa digali lebih dalam kemudian dimanfaatkan untuk kolam ikan.

“Bisa juga potensi sungai kita ini dimanfaatkan untuk budidaya ikan keramba. Tidak seperti di Jawa, sungai kita ini relatif masih alami, belum tercemar. Saya sempat melihat di daerah lain ada budidaya ikan keramba. Nampaknya itu cocok juga untuk di sini,” Papar Sunarto.
Tak hanya kesadaran mengenai aset sumberdaya alam saja, Sunarto juga menyatakan bahwa banyak potensi bantuan dari perusahaan yang masuk ke desanya. Jika selama ini bantuan CSR dari perusahaan hanya berupa bangunan atau berbentuk pemberian uang, ke depan, ia berharap perusahaan dapat memberikan CSR yang mampu meningkatkan skill masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan sumbangsih pada kemandirian masyarakat desa.

“Selain program yang sudah berjalan selama ini (bantuan pembangunan infrastruktur), nantinya perusahaan di desa ini akan kami minta untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang cocok dengan potensi yang dimiliki desa,” lanjutnya.

Mengenai aset sumber daya manusia, kepala desa yang yang baru menjabat selama satu tahun ini mengeluhkan mengenai tingkat pengangguran. Banyak anak muda desa Lubuk Bintialo yang tak diterima oleh perusahaan di desanya sendiri.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk merekrut pemuda lokal tapi banyak sekali alasannnya. Katanya tak punya skill lah, tak punya pendidikan lah,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Menanggapi hal tersebut, Widodo, Program Officer Sekolah Pembaharuan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin mencoba mengajak desa untuk melakukan introspeksi. Dengan alasan hutang budi terhadap desa yang ditempatinya, desa sering kali menuntut perusahaan untuk menuruti permintaannya, termasuk menerima orang lokal sebagai tenaga kerja. Bisa jadi penolakan perusahaan atas tenaga kerja lokal terjadi karena spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak cocok dengan apa yang dimiliki oleh SDM lokal.

Melalui pemetaan aset desa, nantinya akan dilakukan pendataan dan analisa seluruh aset dan potensi desa. Dilakukan analisa tantangan pengembangan aset tersebut, kemudian dilakukan perencanakan langkah-langkah strategis pengembangan aset-aset tersebut.
“Misalnya soal kekayaan aset SDM pemuda desa tadi, ada tantangan bahwa pemuda desa tidak bisa bekerja di perusahaan. Alasan atau sebabnya adalah tidak memiliki skill. Maka akan kita diskusikan bagaimana strategi atau cara agar pemuda desa bisa diterima perusahaan. Salah satu contoh hasil perumusan strateginya adalah desa merencanakan program pelatihan skill pemuda desa, memfasilitasi kursus atau memberikan beasiswa pendidikan bagi pemuda desa yang potensial. Desa berwenang dalam hal itu,” ungkap Widodo.4. Lubuk Bintialo Memikirkan aset

Salah satu strategi pengembangan aset Desa Lubuk Bintialo adalah dengan membangun BUMDesa

Salah satu strategi pengembangan aset Desa Lubuk Bintialo adalah dengan membangun BUMDesa

Dengan cara semacam ini, rencana pembangunan desa tentu akan lebih sistematis dan benar-benar berbasis pada kebutuhan bukan sekadar keinginan. Widodo juga menambahkan bahwa program program pembangunan desa yang baik adalah program yang dibutuhkan, bukan sekadar yang diinginkan. Sebuah program, jika dibutuhkan sudah tentu menjadi keinginan. Sebaliknya, jika sekadar diinginkan, seringkali tidak dibutuhkan.

“Ilustrasinya mudah, ada di sekitar kita. Misalnya keberadaan lapangan futsal yang nampak tak terawat. Menandakan bahwa lapangan itu tak terpakai. Kenapa tak terpakai? Karena dulu masyarakat usul dengan bermotif keinginan. Saya juga menemukan di forum sebelumnya, bahwa masyarakat menginginkan adanya Mall di desa ini. Lantas kalau ada Mall di sini, siapa yang mau jualan dan siapa yang mau beli. Ini pola pikir berbasi keinginan. Pelan-pelan nanti akan kita rubah cara berpikir masyarakat kita,” pungkas Widodo. [nasrun]

Rapat Infest bersama bupati dan bagian pemerintahan Kab. Wonosobo di Kantor Sekda Wonosobo (30/07/2015)

Roadmap Perluasan Penerapan Peta Kesejahteraan Lokal Desa di Kabupaten Wonosobo

Perencanaan apresiatif desa (Appreciative rural planning) adalah pendekatan yang mengedepankan aset dan potensi desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Perencanaan model ini berbeda dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Perencanaan apresiatif bertujuan untuk menggerakkan warga desa untuk mengembangkan diri berbasis pada potensi.

Berbeda dengan pendekatan penyelesaian masalah (deficit based planning), pendekatan apresiatif mencoba menemukenali jenis-jenis kekuatan dan aspek-aspek kunci yang dapat menggerakkan masyarakat di tingkat desa dan pada akhirnya turut menyelesaikan masalah yang timbul di tingkat desa.

Pendekatan ini mengedepankan beberapa prinsip, yaitu:

  1. Apresiasi atas kewenangan desa.  Dengan kelahiran UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa yang tidak bersifat residu atau sisa dari kewenangan supra desa. Pendekatan ini memandang bahwa kewenangan desa merupakan aset dan potensi yang dapat menggerakkan perkembangan desa. Desa perlu menemukenali kewenangannya sebagai dasar dari pengembangan masyarakat.
  2. Apresiasi aktor desa. Salah satu kekuatan terbesar dari desa adalah sumber daya manusia. Apresiasi aktor mengedepankan upaya menemukenali aktor-aktor penting (baik yang sudah dikenal atau masih tersembunyi) untuk diajak bersama melakukan serangkaian upaya pengembangan desa. Dengan demikian, pembangunan desa tidak semata menjadi tugas pokok pemerintahan desa, melainkan tugas masyarakat. Pada bentuk ini, Infest di beberapa desa dampingan mengembangkan Tim Pembaharu Desa yang berisi masyarakat dan pemerintahan desa. Prinsip partisipasi dan keterbukaan menjadi prinsip dasar operasionalisasi dari konsep apresiasi aktor desa.
  3. Pemahaman atas Aset Desa. Pembangunan yang baik berorientasi pada perkembangan dan bukan pada penyelesaian masalah semata. Konsep ini dapat terjadi apabila desa mengenal aset-aset yang dimiliki oleh desa. Perencanaan apresiatif salah satunya dilakukan dengan menemukenali aset di tingkat desa. Pemetaan aset dilengkapi dengan menemukenali aspek yang dapat menggerakkan atau mengembangkan aset di tingkat desa.
  4. Pemahaman atas kesejahteraan masyarakat. Setelah peta aset, status dan kesejahteraan menjadi penting untuk ditemukenali oleh desa. Peta kesejahteraan menjadi rujukan dalam proses pembangunan. Orientasinya adalah peningkatan kesejahteraan. Mempertimbangkan keberagaman, desa harus memiliki standar sendiri untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi tersebut diperinci dengan sensus kesejahteraan dan verifikasi di tingkat desa.
  5. Perencanaan berbasis data dan partisipatif. Data menjadi kata kunci dalam perencanaan apresiatif. Data yang diperoleh melalui proses pemetaan menjadi kunci dalam penyusunan perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa. Perencanaan pembangunan apresiatif mengacu pada data dan dilakukan secara partisipatif. Partisipasi menjadi elemen dasar yang sudah dilakukan sejak pada tahapan penyiapan data yang dirujuk dalam penyusunan kebijakan.

[Baca: Dokumen Lengkap UU Desa]

Roadmap Perluasan Implementasi Perencanaan Apresiatif Desa di Wonosobo

Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu mitra strategis Infest Yogyakarta dalam upaya menciptakan model implementasi UU Desa. Perencanaan apresiatif menjadi salah satu piranti lunak yang dibangun bersama dengan pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Mengacu pada pembelajaran yang didapatkan pada 3 desa percontohan di Kabupaten Wonosobo (Desa Gondang, Desa Wulungsari dan Desa Tracap), pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Infest Yogyakarta mencoba memperluas cakupan pelaksana perencanaan apresiatif.

Melalui rapat koordinasi terbatas antara pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Infest Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2015, Kabupaten dan Infest menyepakati perluasan implementasi perencanaan apresiatif di Wonosobo. Guna Kepentingan tersebut, pemerintah Wonosobo menyiapkan 147 anggota task force tim pendamping desa yang akan mendapatkan mandat pendampingan perencanaan apreasiatif di tingkat desa.  Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari refleksi atas adanya dampak positif beberapa bagian dari perencanaan apresiatif di desa percontohan. Perluasan ini akan dilakukan di 15 kecamatan dengan 1 desa sebagai percontohan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri dari Kabupaten Wonosobo.

Fokus pada perluasan ini adalah peningkatan kapasitas desa dalam partisipasi masyarakat dan identifikasi kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan desa-desa di Wonosobo pada akhirnya dapat menerapkan dua aspek dalam pemerintahan, yaitu perencanaan apresiatif desa dan open data keuangan desa. Kedua elemen tersebut akan tercermin dalam kebijakan di tingkat Kabupaten yang saat ini sedang disusun.

[Baca Juga: Wonosobo Siap Menjadi Pelopor Open Data Keuangan Desa]

Secara umum, roadmap perluasan perencanaan apresiatif pada aspek pemetaan kesejahteraan lokal terpapar sebagai berikut:

Roadmap Peta Kesejahteraan Wonosobo

Roadmap Peta Kesejahteraan Wonosobo