Arsip Tag: Perencanaan Apersiatif Desa

Dinsos Banjarnegara: Data Partisipatif Sangat Membantu Proses Validasi Data Kemiskinan

“Data-data yang dihasilkan Tim Pembaharu Desa (TPD) semoga dapat membantu tugas-tugas kami (Dinsos) dalam proses validasi data untuk program-program Dinsos”

(Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjarnegara)  

Data-data partisipatif yang dimaksud adalah data-data yang dihasilkan oleh pemerintah desa (Pemdes) bersama warganya. Pendataan partisipatif tersebut digerakkan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) dengan merangkul warga yang lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses pendataan partisipatif.

Haryati, perwakilan TPD Karangkemiri, memaparkan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di desanya.

Cerita perubahan, pembelajaran dan data hasil kerja keras TPD dipaparkan dalam acara “Workshop Refleksi Pembelajaran Perencanaan Apresiatif Desa” di Aula Dispermades pada Rabu (13/12/17). Acara ini merupakan salah satu momen penting dimana warga dan Pemdes membagi cerita dan melakukan refleksi dari sekian pembelajaran yang telah dilakukan sejak Mei-Desember 2017. Melalui Sekolah Pembaharuan Desa, program kerjasama Dispermades dan Infest Yogyakarta ini menjadi inspirasi desa-desa lain untuk menerapkan perencanaan apresiatif desa.

Menurut Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinsos Banjarnegara, data-data tersebut akan sangat membantu dalam proses validasi data yang digunakan oleh Dinsos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Soleh, perwakilan TPD Pringamba, memaparkan perubahan di desanya.

“Apalagi tadi TPD dari Karangkemiri juga menyebutkan tentang data difabel di desa, ini bisa diajukan kepada Dinsos untuk ditindaklanjuti sebagai penerima bantuan. Jadi programnya sudah ada yang menyasar difabel, dan dengan adanya data partisipatif dari warga, ini akan sangat membantu validasi data untuk program Dinsos,” ungkap Hayati. Begitu pun, lanjut Hariyanti, untuk program-program Dinsos lainnya seperti pelatihan-pelatihan untuk kelompok perempuan dan marjinal dapat diajukan sesuai dengan prioritas hasil pendataan warga tersebut.

Selain dari Dinsos, sambutan baik juga diungkapkan oleh Dwi Yudianti dari Seksi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Sigaluh, Pemerintah Kecamatan Sigaluh, Tim Ahli (TA), Tim Pendamping Desa (PD), serta Tim Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Banjarnegara. Menurut mereka, pembelajaran-pembelajaran dan praktik baik melalui pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) sangat penting direplikasi di desa-desa lainnya.

Proses pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta atas kerjasama Dispermades, ini juga memberikan inspirasi tersendiri bagi tim pendamping desa di Kabupaten Banjarnegara. Seperti diungkapkan oleh Suyatno, Tim Ahli (TA), praktik pengorganisasian masyarakat ini juga mulai diterapkan di desa lain oleh tim pendamping desa dan lokal desa. Strategi ini dilakukan agar pendamping desa tidak hanya fokus pada persoalan administrasi semata.

TPD Siap Berbagi Pengetahuan dan Pembelajaran ke Desa Lain

Sementara itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) dari Karangkemiri dan Pringamba mengaku siap berbagi pengetahuan dan pembelajarannya ke desa-desa lainnya. Kendati demikian, TPD juga sadar bahwa yang terpenting pasca program adalah bagaimana agar mereka tetap aktif dan kritis mengawal semua tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif menjadi rujukan dalam proses mengawal pembangunan di desanya. Data-data tersebut di antaranya adalah data kewenangan desa, data kesejahteraan desa, data aset dan potensi desa, data survei layanan publik, serta data usulan kelompok marjinal. Selain itu juga data-data tersebut dimanfaatkan guna memperbaiki layanan publik di desa.

Kini data-data tersebut telah dimanfaatkan untuk proses review RPJMDesa dan RKPDesa Perubahan. Sehingga, saat ini dalam dokumen perencanaan yang baru telah muncul program atau kegiatan berdasarkan prioritas hasil data-data tersebut. Seperti di Desa Karangkemiri, saat ini telah ada program dan kegiatan yang menyasar kelompok marjinal khususnya anak putus sekolah, difabel, dan perempuan kepala keluarga miskin.

Pentingnya berbagi pengetahuan dan pembelajaran ke desa lain, juga diungkapkan oleh Wigati Sutopo, Tim Ahli (TA). Menurutnya, sayang sekali jika pembelajaran baik dari perencanaan apresiatif desa (PAD) ini hanya diterapkan di beberapa desa saja. Sehingga penting untuk disebar luaskan ke desa-desa lain, salah satunya dengan memberdayakan pendamping desa dan lokal desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

====

*Penulis adalah gender specialist Infest Yogyakarta.

Desa Transmigran dan Masa Depan Kaum Marjinal

Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa (Pemdes) saat mengetahui bahwa ada warganya yang berkebutuhan khusus (difabel) dan sejumlah kelompok marjinal lain yang ada di desanya? Apalagi jika dalam perencanaan pembangunan desanya, belum ada program yang menyasar pada kelompok difabel, selain bantuan langsung tunai dan serangkaian kegiatan seremonial belaka.

Seorang Kepala Desa (Kades) di Desa transmigran pernah mengalami kondisi dimana dia harus bertindak cepat mengatasi persoalan yang menimpa warganya. Desa tersebut bernama Desa Tegal Arum, salah satu Desa transmigran Jawa di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Tahun 2016, Pemdes Tegal Arum bersama warganya berupaya menggali usulan kelompok kelompok marjinal di desanya. Mendatangi warga dan melakukan wawancara langsung merupakan salah satu tahap dalam menggali usulan kelompok marjinal. Saat itulah, dia bersama timnya menemukan bahwa selama ini ada warganya yang berkebutuhan khusus.

Kondisi mereka beragam, termasuk mereka yang kondisinya masih bisa disembuhkan jika ditangani secara cepat dan intensif oleh dokter spesialis. Karena berasal dari keluarga miskin, maka Pemdes pun segera konsultasi ke dokter Puskesmas. Esok harinya, warga difabel tersebut segera diantar ke Dinas Sosial di Kota Jambi. Satu bulan kemudian, warga tersebut dijemput karena dinyatakan sudah sehat secara fisik dan psikis. Langkah selanjutnya, warga tersebut mempekerjakan dan memberdayakan warga tersebut sebagai upaya memastikan masa depannya cerah.

Pengalaman tersebut membuat Pemdes semakin peka memahami kondisi warganya. Bahkan bukan sekadar paham, namun juga tanggap menghadapi situasi semacam ini, serta bagaimana membangun kerjasama dengan dinas sosial dan beberapa lembaga. Termasuk saat menghadapi seorang remaja difabel dari keluarga miskin yang kembali pulih.
Perencanaan apresiatif desa

Perencanaan Apresiatif Desa

Di sejumlah desa, keberadaan warga berkebutuhan khusus mungkin tidak benar-benar diperhatikan. Kalau pun diberikan bantuan, pada umumnya hanya bantuan tunai dan pemberian alat bantu. Termasuk ketika ada warga dari keluarga miskin yang mengalami gangguan jiwa, mereka biasanya dibiarkan mengatasi persoalannya sendiri dengan cara-cara yang tak wajar.

Jarang sekali Pemdes yang benar-benar peka pada kondisi kaum difabel, memastikan kesembuhannya jika dia bisa disembuhkan, serta memberdayakan difabel untuk memastikan masa depannya. Kalaupun ada komunitas difabel di desa, biasanya mereka didukung lembaga masyarakat sipil yang peduli pada persoalan difabel. Seperti salah satu Desa Inklusi di Yogyakarta yang dijadikan percontohan desa inklusi.

Desa inklusi ini digagas oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab). Desa inklusi merupakan layanan berbasis masyarakat yang ramah bagi penyandang disabilitas. Melalui desa inklusi, masyarakat desa diharapkan mulai ramah dengan penyandang disabilitas. Di Desa ini, semua disabilitas terdata.

Konsep tersebut dibin bukan hanya untuk beberapa orang, melainkan karena setiap orang kebutuhannya berbeda. Sayangnya, jarang sekali program-program semacam ini kemudian dipahami dan didukung Pemdes. Mendukung pun bukan sekadar mendukung, namun menganggarkan untuk proses pemberdayaan mereka.

Tidak banyak Pemdes yang benar-benar terbuka dan peka pada persoalan sosial di desanya sendiri. Bahkan merangkul warganya untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya, pun masih menjadi tantangan. Ini baru persoalan pembangunan yang adil bagi semua golongan. Belum lagi persoalan sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dan persoalan sosial lainnya.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa), Tegal Arum bukan hanya menganggarkan sejumlah program inovasi, namun juga program-program yang menyasar kelompok marjinal, perempuan dan pemuda, kelompok adat, serta menganggarkan biaya hidup seluruh kaum Lansia miskin di desanya. Pertengahan tahun 2017, Desa Tegal Arum mendapat juara pada “Lomba Desa” se-Provinsi Jambi.

Banyak hal penting dan inspiratif dari pembelajaran dari sejumlah desa yang tidak sekadar sejahtera, namun juga peka pada persoalan sosial-kemanusiaan di desanya. Apa yang dilakukan Pemdes Tegal Arum juga tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada serangkaian proses penguatan perspektif keberpihakan dan penguatan kapasitas pada Pemdes dan warganya.

Perencanaan apresiatif desa (PAD) merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desanya. Hal paling mendasar dari proses perencanaan apresiatif desa ini adalah bagaimana warga dan Pemdes mengenal desanya sendiri, terlibat dalam pembangunan desa, menggerakkan dan merangkul masyarakat, serta mengkaji kondisi desanya dari sisi kewenangan, aset dan potensi desa, kesejahteraan desa, penggalian gagasan kelompok marginal, dan perbaikan pelayanan publik.

Semua proses tersebut dilakukan secara partisipatif. Data-data partisipatif yang dihasilkan warga benar-benar dimanfaatkan oleh desa dalam proses perumusan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa berbasis aset dan data usulan kelompok marjinal. Setiap tahapan perencanaan apresiatif desa telah mendorong pemerintah desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.

=========

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah staf gender Infest Yogyakarta . Artikel ini telah dipublikasikan di GeoTime.

Pemetaan Partisipatif: Perkuat Swadaya dan Pengetahuan Warga tentang Desanya

“Ternyata dari jawaban warga yang sudah saya survei, semuanya bersedia untuk swadaya dalam pembangungan di desa. Dalam proses wawancara survei, saya memang menerangkan bahwa yang dimaksud kesediaan swadaya itu tidak harus berupa uang. Bisa tenaga atau usulan untuk pembangunan di desa. Mereka juga mulai paham bahwa pembangunan di desa itu tidak hanya pembangunan fisik (infrastruktur), namun juga bisa memberi masukan untuk tata kelola pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa.”

(Painah, warga Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara).

Di Desa Pringamba, melakukan survei partisipatif untuk perbaikan layanan publik merupakan pengalaman kali pertama dilakukan di desa. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa ternyata warga desa bisa terlibat dalam proses survei layanan publik. Bahkan bukan sekadar petugas survei, karena dalam setiap tahapannya mereka terlibat. Mulai dari persiapan survei seperti mengidentifikasi seluruh jenis layanan publik di desanya, mulai dari jasa publik, barang publik, sampai yang bersifat administratif. Selanjutnya, mereka juga tidak menyangka bahwa mereka bisa membuat instrumen survei sendiri, sampai melakukan tahap survei lainnya yang sangat penting untuk dilakukan.

Apa yang diungkapkan ibu Painah, hanya salah satu pengalaman dari sekian pengalaman warga lainnya yang tergabung dalam Tim Pembaharu Desa (TPD). Selainnya, ada pengalaman pemuda desa yang dengan semangatnya melakukan survei layanan publik sampai tengah malam. Cuaca dingin di Desa Pringamba serta jalanan yang tertutupi kabut, tak membuat mereka menyerah. Menurut mereka, banyak warga yang hanya bisa ditemui pada malam hari. Bagi mereka, ini merupakan tantangan demi perbaikan layanan publik di desanya.

Apa yang disampaikan ibu Painah, juga diakui oleh Kepala Desa (Kades) Pringamba, Adipati Karno. Dia mengungkapkan, warga di desanya merupakan warga yang masih memegang teguh proses gotong royong. Gotong royong dalam proses pembangunan desa merupakan tradisi yang masih dilakukan warga di desanya. Kendati demikian, dalam proses penggalian gagasan pembangunan khususnya bagi warga miskin, pada umumnya warga hanya mengetahui pembangunan fisik (insfrastruktur). Namun, dari proses penguatan kapasitas Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), ia mengakui bahwa proses ini telah membuka pengetahuan warga tentang pembangunan di desanya. Tantangannya saat ini bagaimana mampu menggali usulan warga yang tidak semata usulan untuk pembangunan fisik, namun juga untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Awalnya Warga Kurang Terbuka

Acara pembukaan pelatihan PAD, sebelum warga terbagi dalam lima kelas pemetaan.

Pada tahap awal mengidentifikasi jenis layanan publik di desanya, pada umumnya warga tidak begitu detail. Hal ini tidak terlepas dari ketidaktahuan mereka terkait layanan publik di desanya. Bukan hanya identifikasi layanan publik yang sudah tersedia di desanya, namun juga terkait layanan publik yang belum tersedia, serta sudah tersedia namun membutuhkan perbaikan dalam pelayanan dan pemeliharaannya. Pada tahap awal, hal ini biasa terjadi di setiap desa, dimana warga kurang mau berbagi informasi atau bisa jadi mereka memang tidak begitu mengetahui layanan publik di desanya. Namun dari proses penguatan kapasitas survei perbaikan layanan publik, mereka akhirnya mulai paham dan semakin terbuka membagi informasi yang terjadi di desanya.

Desa Pringamba merupakan salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang baru mempraktikan perencanaan apresiatif desa (PAD) di tahun 2017. Selain Pringamba, ada juga Desa Karangkemiri di Kecamatan Wanadadi. Proses penguatan kapasitas PAD dimulai pada 6-7 September 2017. Proses penguatan hanya salah satu tahap kegiatan sebelum warga melakukan rangkaian kegiatan tindak lanjut. Dalam proses perumusan prioritas perbaikan layanan publik, salah satu tahapan yang dilakukan adalah menentukan peringkat prioritas perbaikan. Namun dalam penentuannya dilakukan secara partisipatif antara warga dan seluruh unsur masyarakat di desa. Sehingga, meskipun TPD telah merumuskan jenis layanan publik yang akan disurvei, namun mereka tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui proses musyawarah desa (Musdes). Dari proses Musdes kemudian terjadi masukan-masukan dari warga maupun kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa.

Tahap simulasi penentuan prioritas layanan publik di desa

Apa yang sudah dirumuskan TPD merupakan layanan publik yang akan diprioritaskan dalam perbaikan layanan. Baik yang bersifat administratif, barang publik maupun layanan publik. Prioritas perbaikan layanan publik yang telah dirumuskan bersama TPD, menjadi dasar dalam penyusunan instrumennya mulai dari kuesioner hingga penyusunan format survei. Tahapan tersebut dilakukan selama dua hari. Selain tim survei layanan publik, TPD juga terbagi dalam lima tim, yaitu tim pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, serta survei perbaikan layanan publik secara partisipatif. Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) atau Apreciative Village Planning (APV) di dua Desa ini merupakan program kerjasama Infest Yogyakarta bersama Pemkab Banjarnegara, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kab. Banjarnegara. Tahapan proses program ini telah dimulai sejak awal tahun 2017.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan,  gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Pemdes Kalialang Berkomitmen Susun RPJMDesa Berbasis Data

“Kerja keras TPD dalam menghasilkan data-data untuk perencanaan apresiatif desa, selanjutnya akan kami gunakan sebagai referensi kami (Pemdes) dalam penyusunan dokumen RPJMDesa”
(Kades Kalialang)

Pernyataan komitmen tersebut diungkapkan oleh Sarwono, Kepala Desa (Kades) Kalialang, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Desa Kalialang baru saja menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk memilih pemimpin yang baru pada Rabu (28/12/16), dan Kepala Desa (Kades) terpilih itu adalah Sarwono. Sebelumnya, Desa Kalialang dipimpin oleh Ngatemin, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalibawang dan sebagai Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Kalialang. Ngatemin juga memiliki peran penting dalam mengawal rangkaian kegiatan Tim Pembaharu Desa (TPD) dalam mewujudkan perencanaan apresiatif desa.

850616577_13610 - Copy

Pelibatan perempuan sebagai salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan desa.

Meskipun kerja keras Tim Pembaharu Desa (TPD) mendapat apresiasi dan dukungan dari Pemdes yang baru, namun bukan berarti tugas mereka telah selesai dalam mewujdukan perencanaan apresiatif desa, hingga data-data yang sudah dihasilka benar-benar menjadi bahan rujukan perubahan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

Seperti diungkapkan oleh Parwono, Koordinator TPD Kalialang, bahwa TPD berkomitmen untuk mengawal proses perubahan RPJMDesa lama sehingga berbasis data dan usulan kelompok marginal.

“Kami sangat bangga hasil kerja keras kami akan dimanfaatkan untuk perubahan RPJMDesa, dan kami bangga menajadi bagian dari proses pembangunan desa kami,” ungkap Parwono dalam sebuah diskusi internal antara TPD dan Pemdes yang baru.

Rangkaian kegiatan untuk mewujudkan perencanaan apresiatif desa, telah menumbuhkan semangat partisipatif bukan hanya bagi warga namun juga seluruh unsur yang ada di desa. Setidaknya, kini mereka memiliki harapan bahwa desa mereka akan lebih sejahtera dan mandiri. Karena kesejahteran desa dapat terwujud apabila dalam proses pembanguannya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehingga, masyarakat desa bukan sekadar menjadi objek pembangunan, namun juga subjek pembangunan di desanya. [Rudi]