Arsip Tag: Perempuan

Lembaga-lembaga Peduli Perempuan Bentuk “Jaringan Perempuan Pembaharu Desa”

12769468_10205795515310706_343518449_n

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini peduli pada pemberdayaan perempuan bersepakat melakukan kerja kolaborasi memperkuat kapasitas perempuan di desa. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta, The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Women Rescue Center “Mitra Wacana” Yogyakarta, dan Gita Pertiwi Solo.

Empat lembaga tersebut sama-sama memiliki kepedulian dan pengalaman pemberdayaan perempuan di sejumlah wilayah, namun isu perempuan yang dikawal sangat beragam. Seperti Infest Yogyakarta pada isu perempuan dan pembaharuan desa, AMAN Indonesia pada isu perempuan dan perdamaian, WRC Mitra Wacana pada isu Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Anti Kekerasan Perempuan dan Anak, sementara Gita Pertiwi Solo pada isu pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Melalui pertemuan jaringan yang diinisiasi oleh Infest Yogyakarta, keempat lembaga ini sepakat melakukan kerja kolaborasi untuk memperkuat kapasitas perempuan di desa. Inisiatif untuk saling melengkapi dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan ini tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa tidak hanya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi desa itu sendiri, namun juga bagi kaum perempuan. Perempuan bukan hanya penerima manfaat langsung dari pelaksanaan UU Desa, namun juga bagian dari kekuatan sumber daya manusia (SDM) di desa.

Desa yang saat ini mendapatkan kepercayaan membangun potensinya, perlu membuka ruang lebih lebar bagi partisipasi warganya termasuk bagi kelompok marginal. Namun dalam struktur masyarakat desa masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses dan manfaat dalam pembangunan. Dengan alasan minimnya alokasi yang dimiliki desa, seringkali masyarakat miskin dan kelompok perempuan, penyandang difabel dan anak-anak menjadi korbannya.

Kini melalui UU Desa, alokasi anggaran dana yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat di desa, khususnya kaum perempuan dan marginal. Spirit ini juga disebutkan dalam dalam pasal 3 UU Desa tentang asas partisipasi dan kesetaraan dalam pembangunan desa. Pada tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk terlibat. Sehingga kebijakan pembangunan desa mempunyai visi keadilan gender dan inklusi sosial.

Inisiasi Kerja Kolaborasi Penguatan Kapasitas hingga Advokasi

Keterlibatan perempuan dalam rangkaian pembangunan desa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Sementara kondisi perempuan desa saat ini masih identik dengan kemiskinan, kurang mengakses pengetahuan dan pendidikan, serta pasif dalam proses pengambilan kebijakan politik desa. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas perempuan di desa. Bukan hanya penguatan kapasitas pada isu pembangunan, namun juga penguatan kapasitas pada isu-isu penting lain yang pada umumnya berdampak pada perempuan, anak, dan kaum marginal sebagai pihak yang dirugikan. Baik yang muncul dari sektor pendidikan, sosial-budaya, agama, kesehatan, ekonomi, dan pertanian.

Dalam pertemuan jaringan yang dihadiri oleh Irsyadul Ibad, Frisca Arita Nilawati, Alimah (Infest Yogyakarta), Maskur Hasan (AMAN Indonesia), Enik Maslahah (WRC Mitra Wacana Yogyakarta), serta Asti (Gita Pertiwi Solo) sepakat berkolaborasi memperkuat kapasitas perempuan di desa baik pada isu pembangunan, perdamaian, Kespro, Kekerasan pada Perempuan dan Anak, serta isu-isu pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dari pertemuan yang diadakan di kantor Infest Yogyakarta pada Senin (29/2/2016) ini, keempat lembaga bersepakat memperkuat kerja-kerja pemberdayaan perempuan dalam jaringan perempuan pembaharu desa. Beberapa di antaranya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masing-masing internal lembaga maupun komunitas perempuan di desa. Selain itu juga melakukan advokasi kebijakan maupun kasus terkait perempuan dan anak baik di tingkat kabupaten maupun desa, serta saling berbagi informasi pembelajaran. (Alimah)

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem KulonPeserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan lokal

Bila Perempuan Belajar Melawan Kemiskinan

Oktober hingga Desember tahun ini adalah masa suram bagi para penderes nira di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara. Getah nira seolah malas menetes, manggar kelapa mengering. “Sore sampai malam hujan lebat, nira menetes sedikit pada pagi hari,” kata Mukhtiono, 44 tahun, kepada Tempo, 5 Desember lalu. Warga Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon, ini adalah perajin gula kelapa sejak 25 tahun lalu. Setiap hari, dia rutin memanjat 20 pohon warisan ayahnya.

“Hasilnya, 2,5 kilogram gula kelapa setiap hari. Saya jual ke tengkulak Rp 11 ribu per kilogram. Kalau di pasar, bisa Rp 14 ribu per kilogram,” kata dia. Anaknya tiga, sekolah di SMK, SMP, dan SD.

“Saya rutin ke Jakarta jadi kuli bangunan kalau musim kemarau. Biasanya dua bulan di sana,” kata dia.

Nasib penderes menjadi perhatian peserta Sekolah Perempuan di Desa Gumelem Kulon. Sejak Oktober lalu, mereka mendata warga miskin di desa tersebut. Sekolah itu melibatkan 20 peserta yang diinisiasi LSM Infest Yogyakarta sejak Februari lalu. Tursiyem, salah satu peserta, mengatakan penderes dan kelapa merupakan aset sekaligus masalah. Hasil survei peserta Sekolah Perempuan mencatat, sekitar 2.800 penderes di desanya memanfaatkan nira dari 60.077 pohon kelapa.

“Sebanyak 70 persen Gumelem Kulon perbukitan,” katanya. Migrasi menjadi kuli di Jakarta menjadi alternatif yang dipilih.

Hasil diskusi mereka menyimpulkan kemiskinan para penderes berpangkal pada sistem penjulan yang tidak adil. Mayoritas penderes menjual gula kelapa ke tengkulak karena sulit mengakses pasar. Semakin tinggi rumah penderes di perbukitan, harga gula semakin murah. Peserta lain, Lilis Yu- niarti, mencatat hanya ada lima tengkulak di Desa Gumelem Kulon yang rutin menjual gula kelapa ke berbagai kota di Jawa Tengah. Lilis mengamati tengkulak sengaja membuat para penderes ketergantungan dengan memberikan pinjaman uang tanpa agunan.

“Bisa pinjaman untuk pesta pernikahan, beli tanah, beli sepeda motor, dan lainnya,” kata dia. Karena itu, ada usul membentuk badan usaha milik desa. Lurah Gumelem Kulon, Arif Machbub, setuju dengan usul itu. Tapi perbaikan kerusakan jalan, jembatan, sarana pipa air, dan penahan tebing dari tanah longsor di desanya masih menyerap banyak biaya.

Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun depan, yang diperkirakan Rp 1,3 miliar, masih menempatkan perbaikan sarana umum sebagai prioritas. Arif berharap para penderes segera menikmati kemudahan mengakses jalan menuju pasar. Apalagi survei peserta Sekolah Perempuan menyatakan penduduk miskin di perbukitan Gumelem Kulon lebih berharap ada perbaikan jalan ketimbang bantuan tunai.

“Semua jalan dan jembatan di perbukitan harus segera diperbaiki. Kalau masih ada anggaran, kami ingin beli mobil angkutan desa,” kata dia.


Koran Tempo, Kamis 17 Desember 2015, hal 24

 

Temu Warga Gumelem Kulon Menyepakati Indikator Kesejahteraan

Banjarnegara – Setelah merumuskan indikator kesejahteraan lokal, tim Pembaharu Desa dan pemerintah Desa Gumelem Kulon telah menggelar musyawarah desa, (2/10). Musyawarah ini dihadiri oleh Perempuan Pembaharu Desa, perangkat desa, BPD, ketua RW, RT, bidan, kader posyandu dan warga. Musyawarah atau temu warga ini menjadi bagian untuk sosialisasi dan menerima masukan dari warga terkait indikator kesejahteraan lokal Desa Gumelem Kulon yang telah disusun.

Menurut Tursiyem, kader Perempuan Pembaharu Desa Gumelem Kulon, dalam Temu Warga ini ada beberapa perubahan dalam indikator kesejahteraan. Ada empat perubahan yang lebih banyak mengoreksi dan menambahi ukuran indikator dan sub indikator.

Pertama, perubahan besaran pendapatan. Pada proses penyusunan awal, ukurang pendapatan untuk kategori kaya sebesar 6 juta. Besaran ini dikoreksi dan kemudian menyepakati ukuran baru sebagai berikut:

Kriteria Pendapatan
Kaya > 3 juta
Sedang 1,5 – 3 juta
Miskin 500 ribu- 1,5 juta
Sangat miskin < 500 ribu

Kedua, menariknya dalam indikator pekerjaan, warga menambahkan kriteria kyai, bengkel/montir, dan pensiunan.  Bengkel/montir dimasukkan ke kategori kaya dan pensiunan dilihat dari nominal gaji. Sementara, kategori K

Ketiga, kepemilikan lahan. Ternyata setelah musyawarah, untuk sub indikator nilai jual lahan dinyatakan terlalu tinggi. Karena untuk harga 3 juta/ubin masih tergolong langka atau jarang. Sehingga, warga menyepakati bahwa nilai jual tertinggi di Gumelem Kulon menyepakati 1,5 juta ke atas/ubin (kaya); kurang dari 1,5 juta-1juta/ubin (sedang); 1 juta-500 ribu/ ubin (miskin); kurang dari 500 ribu/ubin (sangat miskin).

Keempat indikator kepemilikan ternak. Perubahan untuk membedakan antara kepemilikan ternak kecil dan sedang. Jumlah kepemilikan 50 ekor untuk ternak kecil dan 20 ekor untuk ternak besar masih dinilai terlalu banyak oleh warga. Untuk itu, terjadi perubahan jumlah kepemilikan hewan ternak kecil dan sedang.

Kriteria Kepemilikan Ternak Kecil Kepemilikan Ternak Sedang
Kaya > 20 ekor > 5 ekor
Sedang 20-10 ekor 4-3 ekor
Miskin 10-5 ekor 1-2 ekor
Sangat miskin Tidak punya/ < 5 ekor Tidak punya

Kemudian untuk indikator kesehatan, warga menyepakati bobot yang sama antara praktik dokter dengan rumah sakit dan pelayanan bidan dan puskesmas. Ukuran pelayanan kesehatan di bidan menjadi masukan dalam temu warga ini. Menurut salah satu bidan desa, penyamaan ukuran indikator dilihat dari kesamaan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pelayanan kesehatan.

Hasil temu warga ini pun kemudian dibahas dan disepakati oleh Kelompok perempuan, perangkat desa, BPD dan Ketua RW. Format sensus disusun dan disepakati bersama para kelompok perempuan, kader Posyandu RW dan BPD. Total pendata berjumlah 65 orang dan masing-masing akan mendata 1 rukun tangga (RT).

Perumusan indikator kesejahteraan lokal desa Jatilawang

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Lokal Desa Jatilawang

Kader Sekolah Perempuan dan Pemerintah Desa Jatilawang belajar tentang pemetaan kesejahteraan lokal, 12-13 Oktober 2015. Indikator kesejahteraan disusun berdasarkan kriteria lokal. Sehingga, data kesejahteraan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Penentuan Indikator Kesejahteraan Lokal Desa Jatilawang

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank
Tim Pembaharu Desa Wulungsari

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wulungsari

Selama dua bulan, terhitung sejak Agustus hingga Oktober, Tim Pembaharu Desa (TPD) Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah bekerja keras melakukan sensus kesejahteraan warga berdasarkan indikator lokal di seluruh dusun. Indikator lokal yang digunakan saat sensus ialah indikator kesejahteraan yang ditentukan lewat musyawarah desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

[Baca juga: Sepuluh Indikator Kesejahteraan Lokal Desa Wulungsari ]

Menurut Agus Martono, Kepala Desa Wulungsari, keterlibatan masyarakat dalam menentukan indikator lokal tersebut merupakan salah satu sejarah penting bagi desa. Dalam pertemuan itu, kelompok-kelompok warga marjinal menjadi prioritas untuk diundang dan paling penting untuk didengarkan suaranya. Dengan demikian, menurut Agus, data sensus kesejahteraan yang dihasilkan bukan hanya sekedar menjadi valid, namun juga telah mencerminkan kepentingan kelompok warga miskin. Total warga desa Wulungsari 516 Kepala Keluarga (KK).

[Baca juga: Data Keseahteraan Milik Desa ]

Tim Pembaharu Desa Wulungsari

Tim Pembaharu Desa Wulungsari saat proses verifikasi data hasil sensus, (8/10/2015).

Kamis lalu (8/10/2015), TPD Wulungsari kembali berkumpul untuk melakukan musyawarah di gedung balai desa. Musyawarah kali ini untuk membahas dan memverfikasi hasil data sensus yang sudah dikerjakan. Dari proses sensus dan entri data yang sudah dikerjakan oleh anggota TPD, terdapat beberapa temuan dan catatan menarik, diantaranya:
1. Masih banyaknya warga yang tidak mengisi formulir sensus dengan lengkap.
2. Ada anggapan bahwa sensus yang dilakukan oleh TPD merupakan sensus untuk menyalurkan bantuan.
3. Terdapat beberapa kelompok warga yang tak acuh terhadap kedatangan anggota tim TPD.

Dari temuan tersebut, TPD menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya menjadi milik warga desa. Hal inilah yang menyebabkan munculnya beberapa respon yang tidak positif dari sebagian kelompok warga. Selain itu, TPD juga menyadari bahwa dalam kegiatan sensus yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan seharusnya menggunakan pendekatan kultural agar terjadi dialog yang lebih cair antara TPD dan warga saat sensus. Terkait temuan ini, TPD rencananya akan merombak beberapa pendekatan untuk kegiatan sensus di tahun mendatang.

Perempuan dan TPD Wulungsari

Catatan menarik proses sensus yang dilakukan oleh anggota TPD perempuan cenderung lebih lancar. Menurut Sofia, anggota TPD Wulungsari, hal itu dipengaruhi oleh pendekatan yang dilakukan oleh kaum perempuan biasanya lebih cair dan lebih diterima oleh warga. Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa peran anggota perempuan TPD Wulungsari lebih signifikan dan lebih aktif daripada anggota TPD kaum laki-laki. Sehingga dalam proses sensus di lapangan anggota TPD perempuan lebih memiliki peran penting.

[Baca juga: Perempuan dan Pembangunan Desa]

Pasca verifikasi data oleh anggota TPD ini, rencananya TPD akan melanjutkannnya dengan kegiatan verfikasi yang lebih luas yaitu melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Proses ini, menurut Sofia akan mengundang kelompok perempuan dari beberapa kelas sosial, khususnya kelompok miskin. Ia menyatakan bahwa verifikasi yang akan mengikutsertakan warga nanti bertujuan agar rencana pembangunan Desa Wulungsari ke depan benar-benar dapat menyerap beberapa kepentingan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Untuk itu, ia dan beberapa anggota TPD perempuan lainnya akan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Sofia menambahkan bahwa sensus kejahteraan dengan indikator lokal ini sudah sangat baik sebagai langkah awal untuk menekan beberapa konflik sosial yang sering muncul di desa. Karena dalam prosesnya warga desa benar-benar mulai diajak untuk berdialog dalam melihat kondisi sosial desanya sendiri.

Anggota TPD perempuan lainnya, Ning, juga berpendapat tak kalah penting. Ia mengatakan bahwa tanpa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, maka pembangunan yang akan dilakukan tidak akan mendalam. Baginya, kaum perempuan memiliki penalaran yang lebih mendalam karena peran gandanya selama ini yaitu mengurusi wilayah domestik dan perekonomian rumah tangga.

Di sela-sela kegiatan verifikasi ini, anggota TPD juga mulai memeriksa kembali dokumen aset dan kewenangan yang telah mereka susun. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan dalam persiapan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Mereka menjadwalkan akhir bulan Oktober review RPJMDesa sudah bisa dilakukan dengan pra-kegiatan berupa menyebarkan beberapa formulir usulan program pembangunan dan beberapa pertemuan langsung dengan warga lewat musyawarah desa. [Fandi]

Jatilawang

Ketika Air Bersih hanya Dinikmati Kelompok Tertentu

Gemah ripah loh jinawi, demikian ketika warga Desa Jatilawang dengan bangga menggambarkan desanya. Desa yang kaya akan sumber daya alamnya (SDA). Desa Jatilawang adalah salah satu desa di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Desa Jatilawang diberkahi sumber mata air yang cukup banyak.  Ironisnya, masih banyak warga terutama warga miskin yang tidak bisa menikmati air bersih. Apalagi ketika musim kemarau panjang, banyak warga yang masih kekurangan air bersih.

Jatilawang

Salah satu sudut Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara.

Kondisi ini juga ramai dikeluhkan warga saat musyawarah menentukan jenis layanan publik dasar di desa serta sejumlah kasus yang ada di desa. Tidak hanya warga yang mengeluhkan langkanya air bersih di Jatilawang. Hal yang sama juga diakui perangkat pemerintahan desa, Rini Lusiana. Menurutnya, ketidaktahuan warga yang masih kurang adil membagi air bersih masih berebutan siapa cepat siapa dapat.

Sumber mata air bersih selama ini dikuasai kelompok masyarakat yang mampu membayar. Sementara biaya mendapatkan air bersih memang mahal. Tidak heran jika banyak warga kurang mampu belum bisa mengakses air bersih tersebut. Di Dusun Jatilawang RT 01 RW 01 misalnya, masih banyak warga yang belum mempunyai air bersih secara pribadi. Warga masih banyak yang numpang di salah satu warga yang punya air bersih. Pada saat musim kemarau masih ada saja yang memakai air bersih untuk menyirami tanaman mereka (tanaman kentang) tanpa memperhatikan betapa pentingnya air bersih.

Jpeg

Proses menentukan prioritas perbaikan layanan publik di desa Jatilawang

Sebagai catatan bahwa kebanyakan mata air di Desa Jatilawang terletak di pegunungan atau bukit di daerah perladangan petani. Analisa Rini, terkadang ada pohon yang diambil sebagai kayu bakar sehingga terjadi kekeringan di dekat mata air tersebut. Selain itu, sumber air bersih selama ini dikelola oleh kelompok masyarakat dan sudah ada struktur kepengurusannya sendiri. Perangkat pemerintahan desa yang seharusnya menjadi penyelenggara layanan publik untuk pengadaan air bersih, mengaku sempat kecolongan alias tidak tahu menahu terkait pengelolaan secara kelompok tersebut. Sehingga saat ini penting bagi perangkat pemerintahan desa untuk duduk bersama warga dalam musyawarah terkait pengelolaan sumber mata air di desa Jatilawang.

Selain persoalan air bersih, warga juga banyak mengeluhkan persoalan maraknya pernikahan dini serta rendahnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya. Kendati demikian, dalam proses penentuan peringkat prioritas layanan publik di Jatilawang berdasarkan kategori layanan administrasi, jasa publik, maupun barang publik, pengadaan sarana air bersih tetap menjadi urutan pertama dalam peringkat prioritas perbaikan layanan dasar di desa.

Lalu menyusul prioritas layanan dasar untuk saluran pembuangan sampah desa, pendidikan dan pengadaan gedung PAUD, pendataan jaminan kesehatan tepat sasaran, pengadaan drainase (saluran irigasi), perbaikan jalan kampung, layanan dokumen pernikahan, di bidang pendidikan dalam hal sosialisasi dana BOS dan BSM, Informasi atau media informasi, layanan kesehatan, pembuatan akta lahir & KTP, dan pengadaan gedung posyandu.

Proses menentukan peringkat prioritas layanan publik dasar di desa hingga menyusun instrumen survei layanan publik dasar di desa ini dilakukan secara partisipatif dalam pelatihan perbaikan layanan publik dasar di desa Jatilawang. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta difasilitasi oleh Mujtaba Hamdi dari perkumpulan media lintas komunitas (Media Link) Jakarta. Peserta terdiri dari ibu-ibu peserta Sekolah Perempuan, perwakilan perangkat pemerintahan desa, serta kelembagaan yang ada di desa, di balai desa Jatilawang pada Rabu-Kamis (29-30/09/15). Rencana tindak lanjut dari pelatihan ini, kelompok perempuan dan perangkat pemerintahan desa akan melakukan serangkaian kegiatan survei layanan publik dasar di desa Jatilawang.

Di antaranya seperti musyawarah menentukan tim survei dan menetapkan format survei secara partisipatif sekaligus pembekalan persiapan survei, lalu melakukan survei layanan publik, musyawarah verifikasi hasil survei, perbaikan berdasarkan hasil verifikasi, menyusun dokumen rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi prioritas perbaikan layanan publik, pengawalan dari kelompok perempuan dan pemerintahan desa hingga dokumen rekomendasi tersebut dijadikan dasar kebijakan pembangunan pemerintahan desa baik untuk RPJMDesa, RPKDesa, maupun APBDesa. [Alimah]

Peta Aset Desa Gentansari

Proses Pembuatan Peta Aset dan Potensi Desa

Peserta Sekolah Perempuan di Banjarnegara mulai membuat peta aset dan potensi desa. Sebelumnya, mereka melakukan pendataan aset dan potensi di desanya. Data-data yang terdiri dari tujuh jenis aset desa divisualkan dalam peta desa. Posisi dan jenis aset desa dibedakan berdasarkan warga dan bentuk sehingga penyajiannya menarik. Berikut dokumentasi proses pembuatan peta desa:
Foto: Alimah Fauzan

lokakarya perempuan dan pembaharuan desa di Banjarnegara

Lokakarya Perempuan dan Pembaharuan Desa di Banjarnegara

Semangat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri dan demokratis. Mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan warga dengan memndayagunakan segala aset dan potensi yang ada di desa. Demokratis dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, hingga peran-peran pengawasan oleh warga, tak terkecuali oleh perempuan.

Sebagai bagian dari proses “Sekolah Perempuan” dengan tema “Kepemimpinan Perempuan dan Reformasi Pemerintah Desa” di Banjarnegara, pada Jumat-Sabtu (8-9/5/2015) diselenggarakan lokakarya Perempuan dan Pembaharuan Desa. Lokakarya ini merupakan kerjasama antara Infest Yogyakarta melalui program Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pertemuan ini diikuti oleh 60 perempuan peserta “Sekolah Perempuan” dari Desa Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang. Selain itu, hadir juga perwakilan dari pemerintah desa, kecamatan, dan Kabupaten Banjarnegara yang diwakili oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Menurut Alimah Fauzan selaku penanggungjawab “Sekolah Perempuan”, pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa yang responsif jender dan inklusi sosial. Sehingga, diharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan desa untuk memberikan ruang kepada kelompok perempuan untuk terlibat dalam proses-proses pembangunan desa.

Beberapa materi yang didiskusikan dalam lokakarya ini antara lain, sinergitas kelembagaan dalam pembangunan dan kemandirian desa, jender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa, Pelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan memahami filosofi dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam pemaparannya, Kepala Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa akan menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Senin 11 Mei nanti. Di sinilah keterlibatan strategis kelompok perempuan, khususnya peserta “Sekolah Perempuan”. Pemerintah desa akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kader perempuan pembangunan desa sebagai bagian dari tim perumus RPJMDes.

Perempuan dan Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa. Proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk terlibat. Sehingga kebijakan pembangunan desa mempunyai visi keadilan gender dan inklusif.

Hal tersebut muncul saat diskusi pembahasan modul Sekolah Perempuan, Sabtu (2/5) di Yogyakarta. Arrum Widyatasari dari Lingkar Pembaharuan Desa dan Agraria (KARSA) mengungkapkan pentingnya pengetahuan tentang pasal-pasal dalam UU Desa yang membuka partisipasi. Pun, penting bagi perempuan untuk membacai UU Desa sebagai dasar pengetahuan.

Arrum Widyatsari dari KARSA menjelaskan tentang Perempuan dalam Pembangunan Desa, (Sabtu, 2/5).

Arrum Widyatsari dari KARSA menjelaskan tentang Perempuan dalam Pembangunan Desa, (Sabtu, 2/5).

“Pada pasal 3 UU Desa menyebutkan asas partisipasi dan kesetaraan,” ujar Arrum

Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kehadiran fisik tetapi sebagai usaha-usaha untuk memengaruhi perencanaan, kebijakan dan penganggaran. Sehingga, selain pengetahuan tentang UU Desa, keterampilan berbicara dan lobi penting untuk dikuasai. Supaya suara atau usulannya bisa didengar dan diterima.

Sekolah Perempuan dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi perempuan untuk implementasi UU Desa, berjudul “Kepemimpinan Perempuan dan Reformasi Pemerintahan Desa”. Materi pembelajaran dalam Sekolah Perempuan meliputi pengetahuan tentang gender, perempuan dan pembangunan desa, pemetaan sosial, potensi dan aset desa, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Untuk pemetaan sosial tantangannya adalah merancang perangkat dan metode pengumpulan data yang berperspektif gender. Sehingga, data yang diperoleh dapat sesuai dengan kondisi warga. Selain itu, data yang diperoleh mempunyai pengaruh pada perencanaan, pelaksanaan, dan alokasi pendanaan pembangunan desa yang inklusif.

Belajar dari pengalaman

Lian Gogali dari Institut Mosintuwu Poso mengisahkan bagaimana cara sekolah perempuan di Poso belajar dari pengalaman. Misalnya, dalam memahami UU Desa, para perempuan menuliskan sendiri bagaimana pengalaman mereka dalam musyawarah desa.

“Misalnya, apakah dalam musyawarah desa, apakah perempuan turut diundang? Kalau tidak siapa saja yang diundang? Kalau diundang apakah mereka turut berbicara dan usulannya diterima? Setelah itu baru melihat apakah kondisi mereka sesuai dengan UU Desa atau tidak,” terang Lian.

Teknik pembelajaran berbasis pengalaman juga membantu para perempuan untuk memahami materi. Bukan menggunakan istilah-istilah teoritik yang susah dimengerti, melainkan dengan  berbagai media seperti cerita dan bermain. Dengan demikian, pengetahuan lebih cepat dipahami karena sesuai dengan kondisi yang dihadapi sehari-hari.

Hal senada juga disampaikan oleh Mukhtib MD. Menurutnya metode pembelajaran dapat dimulai dengan contoh pengalaman sehari-hari. Pilihan ini layaknya metode berpikir induktif, dari contoh-contoh kecil kemudian beralih ke konsep yang lebih besar. Cara yang dilakukan bisa beragam, seperti studi kasus, permainan, sandiwara, dan pengalaman individu.

“Belajar dari pengalaman menjadi basis pendidikan kritis,” tegas Mukhotib.

AKONPARMA: Ketika Perempuan Harus Kritis Terhadap Pembangunan Desa

Di desa kami ada satu program air bersih, tapi pendampingannya dari kabupaten. Karena tempat mata air jauh, kita kasih dekat, yang penting air sampai di pemukiman warga. […] tapi visi misi Kades tentang air bersih dan sampai sekarang yang nikmati ini hanya pak Kades. Karena punya usaha depot galon. Jadi kalau kami bilang kami tidak ada air.”

Pernyataan tersebut diungkapkan salah seorang perempuan desa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, sejumlah perempuan lain juga turut mengungkapkan beberapa kebijakan, program, maupun kegiatan yang pernah dilaksanakan di desanya. Tidak hanya persoalan air bersih, tapi juga program ketahanan pangan, jalan tani, simpan pinjam perempuan (SPP), dan sejumlah program lain.

Berangkat dari setiap kebijakan, program, maupun kegiatan yang ada, para perempuan ini mulai menganalisis dengan beberapa pertanyaan, siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan. Fokus analisis mereka pada empat faktor isu gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Supaya mudah diingat, mereka sepakat untuk menyingkatnya menjadi AKONPARMA alias Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat.

Suasana serius tapi santai berlangsung saat pembahasan Gender dan Sosial Inklusi dalam Pembangunan Desa (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi). Materi tersebut disampaikan Alimah Fauzan, Staf Gender Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan (Infest) Yogyakarta dalam “Pelatihan Perempuan dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa yang Inklusi Gender dan Sosial” di Dodoha Institut Mosintuwu, Tentena, Poso.

Sebelumnya, peserta telah belajar tentang sinergitas kelembagaan dalam pembangunan dan kemandirian desa. Diikuti pembahasan tentang Perencanaan Desa sesuai UU Desa dan Regulasi yang disampaikan Farid Hadi dari Forum Desa Nusantara (FDN). Pelatihan yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis (3-4/3/2015) ini diselenggarakan oleh Lingkar Pembaharuan Desa dan Agraria (KARSA) bekerjasama dengan Institut Mosintuwu (IM) Poso. Fasilitator dan narasumber selama proses ini adalah Farid Hadi dari Forum Desa Nusantara (FDN), Alimah dari Infest Yogyakarta, Arrum Widyatsari dari KARSA, serta tuan rumah Sekolah Perempuan IM Poso, Lian Gogali.

Kritis terhadap dampak pembangunan desa

AKONPARMA merupakan empat faktor dalam Gender Analysis Pathway (GAP), sebuah alat analisis yang dirancang untuk melakukan analisis gender dalam rangka mengarusutamakan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan. Penggunaan GAP direkomendasikan dalam kebijakan berupa Inpres 9/2000 tentang Pengarusutaamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan juga Permendagri 15/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

Dari empat faktor isu gender ini, peserta pelatihan yang sebagian besar ibu-ibu petani belajar menganalisis program pembangunan yang masuk ke desanya. Mereka mempertanyakan apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki, perempuan dan kelompok marjinal, seperti difabel, lansia, dan lainnya untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut? Kemudian, apakah laki-laki, perempuan dan kaum marjinal lainnya terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi? Apakah laki-laki, perempuan, kaum marjinal lainnya sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan? Terakhir, apakah intervensi itu benar-benar memberikan keuntungan atau manfaat? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan laki-laki dan mana yang akan menguntungkan perempuan? Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan.

Menurut Lian Gogali, Direktur Institut Mosintuwu, kendati proses identifikasi dan analisis program yang dilakukan peserta masih belum lengkap, setidaknya mereka sudah mulai memahami bagaimana cara melihat program yang masuk ke desa. Seperti, siapa saja yang bisa mengakses, berpartisipasi, mengontrol, menentukan, dan menerima manfaat dari program tersebut.

“Kalau dalam konteks perencanaan pembangunan dalam desa cukup menilai apakah program ini bermanfaat, dan siapa yang bisa mengakses, apakah perempuan bisa mengakses? jadi program yang masuk di desa bisa dinilai dengan cara empat faktor ini (Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat),” ujarnya. (Alimah)