Arsip Tag: Perempuan Desa

Manfaatkan Teknologi Tepat Guna, Upaya Perempuan Entaskan Kemiskinan

Jangan hanya mendebatkan apa yang ada di sekeliling kita, karena pada akhirnya kita juga yang akan memberikan perubahan terbaik.

Apakah kita pernah atau bahkan sering mengeluh dan mendebatkan apa yang terjadi di lingkungan kita? Jika benar, maka sudah seharusnya kita melakukan sesuatu. Karena baik dan buruknya kondisi lingkungan di sekitar kita, pada akhirnya memang akan kembali lagi kepada kita. Upaya ini juga yang diperjuangkan para perempuan di wilayah terpencil. Seperti yang pernah dilakukan Naomi Indarsih, Ibu Inspirasi Kopernik dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengalaman Naomi Indarsih dipaparkan pada diskusi terbuka “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Perluasan Akses Energi Bersih di Wilayah Terpencil Indonesia” dan “Menemukan Solusi Terbaik Penanggulangan Sampah Plastik ”. Diskusi digelar pada Jumat (9/3/18) di Jogja National Museum dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat (JMR). Diskusi yang diselenggarakan Yayasan Kopernik ini, juga menghadirkan Sergina Loncle, dari Yayasan Kopernik. Lalu di diskusi kedua, ada Tungga Putri, Margaretha Subekti, Ibu Inspirasi Kopernik), serta Dani Pranata perwakilan dari Precious Plastic).

Kopernik adalah sebuah yayasan yang kantor pusatnya di Ubud Bali dan telah tersebar di 4 provinsi di Indonesia yakni Ubud, NTT, Jawa tengah, NTB dan akan memperluas lagi ke Jawa Tengah. Kopernik ada pada tahun 2011. Ketika Kopernik berdiri, para relawannya bukan dari orang Indonesia, tapi dari luar negeri seperti Polandia dan lain-lain. Perkembangan ekonomi di Indonesia telah meningkat. Namun beberapa kebutuhan masih susah diakses, contohnya akses terhadap listrik, yang menjadi kebutuhan mendasar. Serta akses terhadap air bersih atau air minum yang layak minum, karena menurut penelitian sekitar 200.000 juta penduduk di Indonesia masih membutuhkan air bersih.

Perluas Akses Perempuan Manfaatkan Energi Bersih

Berdasarkan pengalaman Naomi, masyarakat NTT selama ini memiliki persoalan terkait air bersih. Hal ini karena NTT masih sangat rawan dengan air yang mengandung zat kapur yang dapat menyebabkan penyakit batu ginjal. Tantangan lainnya, masyarakat NTT juga lebih percaya pada produk yang harganya lebih mahal, namun tidak memahami kualitasnya.

Jadi di NTT, yang masih diperjuangkan adalah soal air bersih, dan air minum untuk kesehatan tubuh. Namun kini kondisinya sudah mulai lebih baik,” ungkap Naomi.

Naomi merupakan salah satu ibu yang terlibat dalam “Program Ibu Inspirasi” yang diinisiasi oleh Kopernik. Program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Bagaimana caranya singkong jika dijual menjadi sangat mahal. Serta bagaimana Kopernik merekrut perempuan-perempuan untuk membantu program tersebut. Mereka direkrut dan dilatih untuk menjual berbagai macam hasil yang bisa ditawarkan. Tentunya, dari produk yang mereka hasilkan, harapannya dapat mencukupi perekonomian Ibu-Ibu inspirasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Menurut Sergina Loncle, dari Yayasan Kopernik, selama ini kemiskinan energi memang banyak berdampak pada perempuan. Karena perempuan yang menghabiskan waktunya untuk keluarga. Perempuan juga yang banyak mengurusi keperluan lainnya, seperti memasak atau bahkan mencari kayu dan mengasuh anak. Berdasarkan tantangan ini, Kopernik berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti saringan minuman air putih, bisa dipakai ketika airnya sudah di isi dan langsung diminum. Air apa saja yang dapat digunakan dan disaring oleh alat ini, kecuali air laut dan air payau,” papar Sergina.

Sergina juga menambahkan, untuk teknologi lampu tenaga surya, ibu-ibu tidak perlu membayar listrik atau menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Serta kompor biomasa, seperti kayu atau semua bahan bakar dan bahan kering yang bisa digunakan untuk memasak.Teknologi tepat guna ada diluar sana, namun tidak terjangkau di daerah terpencil.[]

informasi lengkap hasil diskusi dapat dibaca di JMR2018

Sumber gambar: Kopernik

Gerakan Agar Orang Miskin Tidak Mudah Sakit

Pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas

Awal tahun ini kembali muncul kabar duka meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan seberat 2,6 kg, di RSU Aceh Singkil, Aceh. Meninggalnya dikabarkan karena perawat di RSU Aceh Singkil tidak menangani secara profesional. Salah satunya dikarenakan tidak adanya petugas medis (perawat) yang bisa pasang infus bayi. Sebelumnya, kabar kematian seorang anak balita di Kabupaten Brebes Jawa Tengah (Jateng). Balita Icha Selfia diduga meninggal dunia lantaran ditolak pengobatannya di Puskesmas.

Hati siapa yang tidak perih menyaksikan kematian seorang balita, apalagi diduga karena kelalaian dari pelayanan kesehatan terdekat, atau mungkin karena orang tua yang teledor, pemerintah yang kurang responsif, atau bisa jadi karena tidak adanya kesadaran masyarakat sekitar membantu keluarga bayi. Terlepas bahwa itu sudah takdir Tuhan, seharusnya ada gerakan dari warga sekitar, sebagai upaya dini untuk menolong keluarga si bayi atau siapapun yang tengah menghadapi kondisi kritis.

Berdasarkan pengalaman pendampingan di beberapa desa baik di Jawa maupun luar Jawa, pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya masih gagap menghadapi situasi darurat ketika ada warganya yang sakit. Masyarakat juga pada umumnya masih berpikir bahwa pelayanan itu selalu berada di rumah sakit maupun dalam Puskesmas. Padahal, sebenarnya pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas. Tidak banyak yang berpikir bahwa pelayanan kesehatan secara tradisional misalnya, bisa diupayakan oleh masyarakat itu sendiri.

Lalu bagaimana caranya warga mampu melindungi dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya? Begitu banyak pembelajaran positif yang telah dilakukan sejumlah komunitas di desa-desa baik Jawa maupun luar Jawa. Pembelajaran ini juga bisa diterapkan di desa-desa lain.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa

Saat ini belum semua desa mengenal praktik pengelolaan kesehatan berbasis masyarakat. Pengelolaan kesehatan ini salah satu tujuannya adalah mencoba menemukenali kebutuhan dasar masyarakat tentang kesehatan. Selain itu, membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, yang setiap saat dibutuhkan. Yang juga sangat penting adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam berpartisipasi dan mengontrol kualitas pelayanan yang diberikan. Baik oleh dokter maupun bidan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap terjamin. Artinya di sini ada upaya untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.

Meskipun kini sejumlah desa sudah mulai memiliki Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu menjadi otoritas desa, tetapi tidak sepenuhnya menjadi milik desa. Tetap ada pola “urusan bersama” antara desa dengan supra desa untuk mengelola tiga jenis institusi pelayanan kesehatan tersebut. Perencanaan, pengelolaan dan pendanaan atas Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu merupakan kewenangan desa, sedangkan pembinaan teknis merupakan kewenangan dinas kesehatan.

Peningkatan kesehatan warga tentu tidak cukup hanya dilihat dari sisi kelembagaan itu. Kesehatan berbasis desa mengandung kewenangan, kebijakan, gerakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan pelayanan yang melibatkan aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Kebijakan desa merupakan pintu masuk dan pengikat bersama pelayanan kesehatan. Praktik pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis desa contohnya seperti praktik pembelajaran di desa-desa Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kupang (Sutoro Eko, 2014).

Desa-desa di Sumba Timur telah memiliki Perdes tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Perdes ini mengatur dan mewajibkan semua ibu hamil melahirkan di sarana kesehatan dan anak balita dibawa ke posyandu. Jadwal pemeriksaan rutin juga disepakati bersama masyarakat. Selain itu Perdes ini juga mengatur dan mendorong gerakan warga tentang penyediaan dana sehat ibu melahirkan (Dasolin) yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika ada ibu yang melahirkan maupun dalam bentuk tabungan untuk ibu melahirkan (Tabulin).

Di Desa Tana Modu, Sumba Tengah, ada dua kegiatan yang digerakkan desa yaitu gerakan WC sehat, gerakan gizi anak balita, dan pengelolaan air bersih. Sejak tahun 2012 desa membuat seruan pentingnya membangun WC Sehat secara swadaya. Semua lembaga desa termasuk Karang Taruna, LPM, dan PKK, dilibatkan untuk fasilitasi dan memantau jalannya kegiatan. Peran Posandu juga bukan hanya dalam penimbagan bayi, imunisasi dan pemberian makanan tambahan, tetapi mengalani penguatan yang mengarah pada: Pelayanan kesehtan ibu dan anak (KIA), pelayanan keluarga berencana (KB), pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, pelayanan penanggulangan diare, gerakan PHBS, pengembangan obat tradisional.

Di Desa Oleominana, Kupang, para kader perempuan melakukan gerakan membentuk jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan kualitas keehatan desa, menghimpung dasoli (Dana solidaritas ibu bersalin) dan tabulin (tabungan ibu bersalin). Desa Kasetnana, menghadirkan inovasi dan revitalisasi dan revitalisasi posyandu sebagai pusat informasi dan konseling bagi anak dan perempuan.

Pengembangan Aset Lokal untuk Kesehatan Warga

Di sejumlah desa, praktik pengembangan aset lokal untuk kesehatan warga sebenarnya sudah dilakukan. Biasanya dipelopori oleh kelompok perempuan terutama Kelompok Wanita Tani (KWT), salah satunya melalui program pengembangan tanaman obat keluarga (Toga). Seperti praktik di salah satu Dusun di Ende, Sulawesi Tenggara. Desa tersebut pernah mengalami tingkat gizi buruk yang tinggi.

Upaya mencukupi gizi warga dusun di Ende tersebut adalah melalui penanaman sayur-sayuran. Hasilnya, sayur-sayuran ini kemudian dibagikan ke warga. Dalam jangka waku tiga tahun, sebagian besar warga desa tersebut sudah mulai menanam sayuran. Bahkan sekarang mereka sudah menikmati kelebihan hasil panen. Sayuran dari daerah itu juga sudah mulai dikirim ke daerah-daerah lain. Persoalan gizi mulai bisa diatasi sejalan dengan peningkatan ekonomi. Melalui sebuah program pendampingan, para ibu rumah tangga dan petugas posyandu digerakkan untuk mengolah makanan lokal pengganti nasi. Ternyata mereka sangat mampu. Warga pun berhasil mengolah makanan yang bergizi, yang berasal dari lingkungan mereka sendiri (Erni, MERDESA, 2016).

Mendorong pelayanan kesehatan terutama bagi rakyat miskin harus mengembangkan aset-aset lokal yang ada. Di sinilah pentingnya mengenal potensi lokal yang ada. Masyarakat desa seharusnya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka untuk kesehatan. Misalnya melalui sektor pertanian, bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan atau ekonomi, tetapi juga sumber kesehatan. Padangan seperti ini, akan mengubah cara masyarakat dalam memperlakukan tanaman. Dengan demikian, upaya untuk menjaga masyarakat tidak sakit akan lebih diperhatikan.

Dari pembelajaran desa-desa tersebut, tentu pengembangan kapasitas warga seperti ini jauh lebih baik daripada mengharapkan bantuan dari luar. Khususnya upaya menggerakkan partisipasi aktif warga desa untuk menyejahterakan dirinya sendiri.

===

Keterangan penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta . Tulisan ini telah dipublikasikan terlebih dahulu di GeoTimes.

 

Haryati: “Desa Kami Semakin Perhatikan Kesejahteraan Buruh Tani”

“Buruh tani adalah salah satu aset sumber daya manusia (SDM) di Desa Karangkemiri, jadi sangat penting untuk diberdayakan. Selain buruh tani, SDM di Desa kami sangat kaya, apalagi perempuannya, sangat aktif dan produktif” (Haryati, warga Desa Karangkemiri)

Dengan percaya diri, Haryati memaparkan perubahan-perubahan yang terjadi di desanya. Haryati merupakan salah satu perwakilan kelompok perempuan Desa Karangkemiri, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Salah satu SDM yang ada di Karangkemiri adalah buruh tani.

Masyarakat di Desa Karangkemiri memang sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani, terutama kaum perempuan. Pada waktu musim tanam hampir setiap hari mereka menjadi buruh tanam. Terkadang petani juga sampai kesulitan mencari buruh tanam. Kenapa? Karena waktu bercocok tanam tiba berersamaan. Petani terkadang juga kesulitan mencari kuli, karena kebanyakan masyarakat lebih suka bekerja di depot pasir.

Selama ini, penghasilan dari buruh tani belum mampu sejahterakan keluarga. Tugas buruh tani di antaranya adalah pembuatan lahan, menanam, penataan pupuk dan matun hingga panen. Untuk buruh tanam dan kuli pacul, upah yang didapat berkisar kurang lebih 25.000-30.000 rupiah. Ini berlaku sampai setengah hari. Apabila waktu kerja sampai sore maka mendapat tambahan sesuai dengan jam kerjanya.

Haryati memaparkan perubahan yang terjadi di desanya dalam workshop refleksi pembelajaran perencanaan apresiatif desa, atas kerjasama Dispermades Banjarnegara dan Infest Yogyakarta

Menurut Haryati, meskipun mampu mengurangi angka pengangguran, namun upah buruh tani kurang mensejahterakan keluarga. Termasuk bagi buruh tani saat musim panen tiba, khususnya untuk panen padi. Apabila petani mendapat hasil panen 1 ton, maka buruh tani mendapat 1 kwintal dari hasil buruhnya.

“Sehingga dalam RPJMDesa Perubahan, Pemdes dan warga sekarang telah memasukkan program pembinaan dan pemberdayaan khusus bagi para buruh tani. Buruh tani sebelumnya belum menjadi penerima manfaat pembangunan, namun sekarang sudah mulai masuk,” ungkap Haryati di depan para warga dari desa lain serta sejumlah stakeholder satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD) di Kabupaten Banjarnegara, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).

Apa yang diungkapkannya hanya salah satu perubahan yang terjadi di desanya setelah Pemdes dan warga mengikuti sekolah desa. Dalam forum refleksi pembelajaran, selain perubahan yang terjadi di desa, Haryati pun dengan fasih menceritakan tentang aset dan potensi yang ada di desanya.

Kekayaan Aset dan Potensi Desa Karangkemiri

Desa Karangkemiri merupakan salah satu bagian daerah Minapolitan di antara 7 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat Karangkemiri sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani. Ada pula sebagian masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, buruh bangunan, PNS, dan pekerja tambang pasir di Waduk Mrica.

Desa Karangkemiri juga dikeliligi oleh Waduk Mrica dan mempunyai dua buah jembatan. Jembatan yang satu menghubungkan kadus I dan kadus II. Jembatan yang kedua sebagai penghubung antar desa yang sering disebut dengan nama Jembatan Paris. Selain sebagai penghubung juga digunakan sebagai tempat wisata bagi anak-anak muda untuk melakukan selfi.

“Jembatan ini secara fisik bukan milik Desa Karangkemiri, tetapi masih milik PT Indonesia Power kondisi jembatan juga sering berlubang karena kayunya cepat rapuh sehingga sering dilakukan adanya perbaikan,” papar Haryati.

Desa Karangkemiri terdiri dari 2 Kepala Dusun (Kadus), 4 RW dan 20 RT. Saat ini jumlah Kepala Keluarga (KK)-nya adalah 936 KK. Sementara jumlah total penduduk adalah 2.980 jiwa, laki-laki adalah 1.552 dan perempuan 1.428. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Karangermiri adalah petani, mayoritas penduduknya hidup bercocok tanam, jenis-jenis pertanian yang ada di desa kami adalah padi, jagung, kacang tanah, pepaya,dan singkong serta berbagai macam sayuran seperti kacang panjang, cabe, kangkung dan beragam sayuran dan buah lainnya. Masyarakat Desa Karangkemiri termasuk berpenghasilan cukup. Akan tetapi karenya belum adanya irigasi menjadikan masalah kesulitan air bagi para petani bila memasuki musim kemarau. Budaya tanam di Desa kami juga belum teratur.

Perikanan

Di desa Karangkemiri terdapat banyak sekali kolam. Kolam-kolam tersebut diisi berbagai macam ikan seperti ikan mujahir, wader, tawes, gurameh, lele, malem dan lain-lain. Dengan adanya budidaya ikan, bisa meningkatkan pendapatan keluarga, bisa juga untuk dikonsumsi. Akan tetapi banyak juga kendalanya, salah satunya saat musim kemarau karena pengairan atau irigasi kurang memadai. Sehingga banyak sekali kolam yang kering.

Usaha Canthir dan kripik singkong

Menurut Haryati, usaha pembuatan cantir saat ini sedang lesu, karena bahan bakunya susah didapat. Warga harus mendatangkan dari desa lain, karena Desa Karangkemiri yang dulu merupakan sentra penghasil singkong, kini sudah beralih fungsi lahan menjadi pertanian padi. Di samping itu, pada saat musim hujan seperti terkendala mutu bagi hasil produksi. Mengapa? karena apabila dalam penjemurannya panasnya kurang maksimal, maka akan menurunkan mutu produk tersebut.

“Harapannya ke depannya ada rekayasa alat yang dapat mengatasi hal tersebut, khususnya untuk usaha penjemuran.”

Waduk Mrica : “Waduk Besar Jenderal Sudirman”

Desa Karangkemiri adalah sebuah desa yang dikeliligi oleh Waduk Mrica, dan sebagian besar masyarakat Karangkemiri mengambil nilai manfaat dari Waduk tersebut. Di antaranya adalah adanya Depot Pasir, Perikanan dan Pertanian. Di Waduk Mrica tersebut juga membentang sebuah jembatan yang menghubungkan Kadus I dan Kadus II dan kami namakan Jembatan Paris.

“Jika kita berada ditengah-tengah jembatan, terpangpanglah sebuah pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan, untuk itu kita berkeinginan menjadikan Jembatan Paris sebagai Jembatan Wisata atau Desa Wisata Alam dari Desa Karangkemiri,” jelasnya.

Akan tetapi, kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan masih sangat kurang dalam penjagaan. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke area Waduk Mrica. Termasuk pembuangan BAB skala besar atau bisa dikatakan jumbleng atau MCK terbesar dan terlebar se-Asia Tenggara.

Sebenarnya, banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan dari Waduk Mrica, seperti pariwisata, depot pasir, bata merah, sarana outbond, dan wisata perahu tongkang. Di samping itu, desa juga perlu mengadakan pelatihan keterampilan membuat bata merah untuk memanfaatkan sedimen dan pelu mensosilisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah kewaduk. Untuk itu desa perlu membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah skala desa dan jamban komunal. Sehingga untuk mengembangkan potensi dari Waduk Mrica, perlu mencari investor baik dari dalam desa maupun luar untuk dapat mengembangkan potensi tersebut.

Perajin Gajah mina (Kalamence)

Produk yang satu ini benar-benar merupakan ciri khas dari produk UMKM di Desa Karangkemiri. Karena memang hanya di wilayah Desa Karangkemiri yang menghasilkan sekaligus mengolah hasil tangkapan gajah mina (mence) ini. Kendala yang dihadapi perajin selama ini adalah ketergantungan pada pasang surutnya air waduk. Selain itu juga hasil tangkapan yang satu juga terbilang sebagai hasil tangkapan musiman. Di samping itu, untuk memasarkan produk, warga juga terkadang mengalami hambatan. Salah satunay adalah belum ada wadah atau tempat pemasaran khusus bagi produk tersebut pada saat produksi melimpah.

Semua aset dan potensi desa yang sudah disebutkan di artikel ini hanyalah beberapa dari begitu banyaknya aset dan potensi di Desa Karangkemiri. Semua data-data aset dan potensi tersebut sudah terdata dalam dokumen aset dan potensi Desa Karangkemiri. Data tersebut merupakan salah-satu data yang dihasilkan secara partisipatif oleh Pemdes dan warga. Data-data partisipatif lainnya di antaranya adalah data kesejahteraan desa, data kewenangan desa, data prioritas perbaikan layanan publik, dan data usulan kelompok marjinal.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan, gender specialist Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

“Betino Lah Beguno dalam Pemerintahan Desa Ko”

Perempuan Desa Teluk Singkawang Mengungkapkan Usulannya dalam Musrenbangdes

Kalimat berbahasa Melayu itu diungkapkan oleh ibu Toyibah, salah satu perempuan di desa Teluk Singkawang, kecamatan Sumay, kabupaten Tebo, Jambi. Pernyataan tersebut, meskipun singkat, namun secara tidak langsung melukiskan bagaimana kondisi dan posisi perempuan dalam proses pembangunan di desa Teluk Singkawang.

Menurut Yuni Wati, salah satu perempuan pembaharu desa Teluk Singkawang, perempuan di desa sekarang benar-benar merasakan adanya perubahan pemerintah desa sejak adanya pelaksanaan sekolah pembaharuan desa.

“Sekarang kami mempunyai bekal dan dibentuk dalam sebuah tim yaitu Tim Pembaharuan Desa (TPD). Sejak adanya TPD di desa kami, apa dibutuhkan masyarakat dari kelompok marginal sampai kalangan elit, kini mulai diperhatikan dalam proses pembangunan desa,” jelas Yuni.

Meningkatnya Partisipasi dan Menguatnya Daya Tawar Perempuan

Yuni juga menambahkan bahwa selama ini masyarakat biasa sangat awam dengan tahapan pembangunan di desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawalan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Masyarakat selama ini hanya mengetahui persoalan terkait administrasi di desa, serta sebagai penerima program di desa. Sementara untuk akses, partisipasi, dan kontrol pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya diketahui perempuan. Hal ini berdampak pada penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Betino lah beguno dalam pemerintahan desa ko, itulah kata-kata dari kaum perempuan yang ikut dalam Sekolah Desa. Khususnya kami kaum perempuan sangat merasakan perubahan itu, yang awalnya kami hanya seorang ibu rumah tangga biasa kini mempunyai peran keikutsertaan kami dalam pembangunan di desa tercinta kami ini,” ungkap Yuni.

O..macam tu ruponyo” tambah Yuni, karena sejak adanya Sekolah Desa, kaum perempuan sudah mulai berani bicara, mempunyai motivasi untuk maju, dan mulai mengetahui betapa pentingnya kaum perempuan dalam pembangunan di desa ini. Kini, lanjut Yuni, mereka mulai memahami bagaimana cara melaksanakan pembangunan di desa, apa saja aset da potensi desa yang dimiliki desanya, dan siapa saja masyarakat yang termarginalkan dan sangat penting diperhatikan.

“Intinya sejak ada Sekolah Desa, kami merasakan pemerintahan yang TRANSPARAN, ADIL DAN BIJAKSANA!” tandasnya.

Keterlibatan perempuan serta kelompok marginal lainnya di desa, berawal dari program “Penguatan Partispasi Kelompok Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan di Tingkat Desa Melalui Pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa” melalui Sekolah Pembaharuan Desa. Program ini diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemda) Tebo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Tebo.

“Kami, khususnya dari kelompok perempuan juga mengungkapkan rasa terimakasih kami kepada Infest Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPMPD, serta Pemerintah Desa (Pemdes) yang telah memberi kesempatan, dan membuka wawasan warga di desanya tentang betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di desa kami tercinta ini.” [Alimah]

Perempuan Desa dan Keresahannya pada Praktik Pernikahan Dini

Mana dulu yang harus diutamakan? Melakukan upaya pencegahan terhadap anak putus sekolah terlebih dahulu atau mencegah praktik pernikahan dini?

Untuk kali ke sekian, pertanyaan tersebut muncul saat para ibu di desa tengah berkumpul. Kendati demikian mereka tidak sekadar berkumpul, namun menyengaja berkumpul dan merencanakan sesuatu. Mereka berkumpul dalam rangka berbagi gagasan dan pengalaman masing-masing. Salah satunya berbagi gagasan dalam merumuskan strategi isu penting di desanya. Ada para perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan “Raga Jambangan” dari desa Jatilawang, juga para perempuan dari organisasi perempuan “Sidaluhur Sejati” dari desa Gumelem Kulon, serta para perempuan dari organisasi perempuan “Giri Tampomas” dari desa Gentansari.

Ketiga desa yang sudah disebutkan tadi adalah desa-desa yang ada di wilayah kabupaten Banjarnegara. Masing-masing organisasi perempuan ini baru berdiri di tahun 2015. Desa Gumelem Kulon ada di Kecamatan Susukan. Desa Jatilawang, ada di Kecamatan Wanayasa. Desa Gentansari, ada di Kecamatan Pagedongan. Para perempuan ini juga bukan kumpulan ibu-ibu yang tidak memiliki kesibukan, karena pada dasarnya tidak ada perempuan (khususnya yang perempuan berumah tangga) yang tidak memiliki kesibukan. Selalu saja ada kesibukan, bahkan bisa jadi kesibukan mereka melebihi jam kerja para suaminya. Apalagi jika ibu rumah tangga sekaligus aktifis sosial di desanya.

Isu jaminan kesehatan hingga perkawinan pada usia anak

Kembali lagi ke para ibu yang tengah resah dengan sejumlah persoalan di desanya.  Merumuskan jalan keluar atas permasalahan yang tejadi di desanya, seharusnya menjadi hal yang mudah ketika dirumuskan bersama-sama. Namun tidak demikian dengan para ibu ini. Karena di titik tertentu, mereka sendiri merasa heran bahkan “greget” kenapa masalah tersebut sulit sekali dicegah. Jangankan mereka yang hanya sebuah komunitas kecil dan baru lahir, pemerintah desa yang mengaku “telah berupaya semaksimal mungkin”, pun tetap belum berhasil setidaknya mengurangi angka pernikahan dini.

Yah, sebenarnya kegelisahan para ibu ini tidak sebatas isu pernikahan usia anak atau yang lebih dikenal pernikahan dini. Namun juga isu jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi warga miskin di desanya, isu pendidikan, isu kenakalan remaja, isu pernikahan dini dan sejumlah isu lainnya. Namun, mereka juga dengan sangat menyadari kapasitas dirinya. Dengan segala keterbatasan kapasitas dan waktu yang telah terbagi dengan kesibukan lain di luar organisasi. Hingga pada akhirnya mereka menyepakati ada dua isu penting yang akan mereka kawal selama tahun 2016.

Isu pertama adalah isu pelaksanaan pembangunan di desanya. Mereka sepakat untuk mengawal pembangunan di desanya, bukan hanya pada tahap perencanaan namun juga penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban program pembangunan desa. Sementara isu kedua yang akan dikawal organisasi perempuan ini adalah isu penting yang selama ini berdampak pada kelompok marginal (terpinggirkan), baik kaum perempuan, difabel, lansia, maupun keluarga miskin lainnya sebagai korban atau pihak yang dirugikan.

Selain mengawal pembangunan di desanya, organisasi perempuan di desa Gumelem Kulon telah sepakat mengawal isu jaminan kesehatan bagi kelompok marginal. Mereka bahkan telah bergerak melakukan advokasi jaminan kesehatan, salah satunya bagi para petani penderes di desanya. Informasi perkembangan advokasi mereka dapat dilihat dalam laman Sekolah Desa. Sementara organisasi perempuan di desa Jatilawang dan Gentansari sepakat mengawal isu pernikahan dini. Di desa Jatilawang, sebenarnya persoalan yang juga sangat penting dikawal adalah persoalan anak putus sekolah. Karena tingkat pendidikan warga di desanya masih sangat rendah.

Menurut Tursiyah, salah satu pengurus organisasi Raga Jambangan, minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya masih sangat rendah. Pada umumnya,  orangtua di desa Jatilawang sudah cukup puas menyekolahkan anaknya sampai sekolah dasar (SD). Alasannya beragam, namun yang paling kuat adalah soal pola pikir tentang korelasi pendidikan dengan kesejahteraan. Seperti yang paling sering dilontarkan para orangtua di antaranya seperti: “percuma menyekolahkan anak tinggi-tinggi, toh akhirnya menikah/toh akhirnya menjadi petani”. Kebanyakan orangtua tidak berminat menyekolahkan anaknya pada tingkat SLTP. Cukup dengan lulusan SD, karena ijazah tidak digunakan untuk pendaftaran kerja sebagai buruh tani.

Tursiyah pernah menyaksikan ketika ada seorang bapak yang datang ke rumah untuk mendaftarkan nikah putrinya yang kelahirannya tahun 2001, lulus SD didaftarkan nikah. Banyak hal yang sudah saya sampaikan berharap agar membatalkan rencana menikahkan anaknya di usia dini, tetapi hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dan mengatakan bahwa pendidikan tidak penting. Banyak keluarga yang bahkan rela hanya dinikahsirikan karena belum cukup usia secara Undang-Undang pernihakan. Mereka seringkali mengangkat mitos “Perawan Tua” untuk anaknya usia 15 tahun ke atas yang belum menikah.

Sampai saat ini, menurutnya banyak sekali terjadi kecurangan dengan memalsukan usia agar mereka dapat menikah secara resmi. Meski usia mereka belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun perubahan data usia tetap dilakukan baik dari tingkat desa atau pun kecamatan dengan menambahkan umur pada syarat dan prasyarat pernikahan.

Pemahaman orangtua di Jatilawang, pendidikan ya untuk mencari kerja. Sementara yang dimaksud mereka dengan pekerjaan adalah pekerjaan nenek moyang, yaitu bertani. Bagi mereka, bekerja sebagai petani tidak membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Cukup lulus sekolah dasar dan tak perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi anak laki-laki akan menjadi petani. Sementara bagi anak perempuan, akan segera dinikahkan dan membantu suami mengurus rumah tangga sekaligus membantu bertani. Sehingga tidak heran jika di desa Jatilawang banyak sekali pasangan suami isteri yang telah memiliki anak di usia yang masih sangat muda. Bahkan pernah ada satu anak perempuan yang belum genap 14 tahun, dinikahkan dengan lelaki dari luar desa Jatilawang. Tidak sampai satu minggu setelah pernikahan mereka, suaminya diketahui telah beristeri. Akhirnya si anak perempuan yang telah menjadi isteri ini menuntut cerai dan kini statusnya menjadi janda di usia yang belum genap 14 tahun.

Pada tahap menentukan isu penting yang akan dikawal, para ibu di organisasi perempuan ini pada dasarnya faham dan sadar isu pendidikan dan pernikahan dini sama pentingnya. Namun, mana dulu yang akan dikawal? Mulai mengawal isu pendidikan dengan mengurangi angka anak putus sekolah? Atau dimulai dengan mengawal isu pernikahan dini terlebih dahulu? Jangan tanya tentang dampak negatif dari pernikahan dini khususnya bagi perempuan, sejatinya mereka sudah faham. Mereka mendengar dampak pernikahan dini dari bidan desa, sosialisasi yang pernah dilakukan di desa, serta media. Hanya saja, para ibu ini masih membutuhkan strategi yang tepat untuk mencegah praktik pernikahan dini di desanya. Karena sampai saat ini, mereka menilai bahwa sejumlah upaya yang sudah dilakukan ternyata belum berdampak apapun. Ya, pernikahan di usia anak tetap terjadi dan tingkat pendidikan anak-anak di desanya masih tetap rendah.

Strategi pencegahan: melibatkan banyak pihak, termasuk remaja

“Pendidikan Yes! Pernikahan Dini No!”,
“Tunjukin Prestasi Dini, Bukan Nikah Dini!”,
“Katresnan Iku Ngajeni”, dll.

Jargon-jargon tersebut dirangkai secara khusus oleh para remaja dalam rangka kampanye untuk mencegah pernikahan dini. Melalui media-media kreatif, para remaja tersebut merangkai jargon dengan istilah yang mereka rangkai sendiri. Para remaja ini bukan hanya terlibat sebagai objek kampanye, namun juga subjek kampanye. Mereka sendiri yang menciptakan bagaiman bentuk kampanye yang akan dilakukan. Sebelumnya, puluhan remaja tersebut dilatih sebagai pendidik sebaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini yang diselenggarakan oleh Rifka Anisa.

Pelatihan bagi pendidik sebaya tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Rifka Annisa sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk edukasi pendampingan rekan-rekan secara komunitas. Dengan cara seperti inilah dipandang mampu untuk menekan timbulnya remaja yang salah dalam pergaulannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Manajer Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Rifka Annisa, Thanthowi, saat berbagi pembelajaran dan pengalaman pendampingan mengawal isu “pernikahan dini” di kantor Infest Yogyakarta pada Senin (6 Juni 2016).

Menurut Thanthowi, kekerasan terhadap anak dan meningkatnya praktik pernikahan dini bersumber pada latar belakang remaja yang kurang perhatian dari keluarga, dan pendampingan pribadi. Meningkatnya angka pernikahan dini dikarenakan maraknya kasus sex bebas di kalangan remaja. Kondisi seperti ini dipicu karena pergaulan yang salah. Maka LSM Rifka Annisa dalam kesempatan ini melaksanakan kegiatan life in bersama remaja lainnya dari provinsi Daerah Istimewa Aceh, Makasar, serta DIY dan di Dusun Nglegi, Patuk, Gunungkidul sebagai tuan rumahnya. Harapannya upaya tersebut ke depan akan menekan angka pernikahan dini yang dipicu oleh pergaulan remaja  yang salah.

Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan Rifka Annisa menggunakan pendekatan ekologi (ecological framework). Sehingga dalam proses pencegahannya, intervensi yang dilakukan bukan hanya pada pihak orangtua dan pemangku kebijakan, namun juga anak-anak. Mulai dari level individu, keluarga, komunitas, instansi dan kebijakan pemerintah. Pengalaman Rifka Annisa di Kabupaten Gunung Kidul, diawali dengan adanya MoU di level kecamatan. Berbekal MoU tersebut, Rifka Annisa kemudian mulai bergerak melibatkan masyarakat dari berbagai instansi baik di tingkat desa/pedukuhan, KUA, Puskesmas/PLKB, PKK, Ormas, Penyuluh Agama, Rifka Annisa sendiri, Muspika, Polsek, dan pihak sekolah. Masing-masing instansi tersebut saling berbagi peran sesuai dengan kapasitasnya.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan kapasitas masing-masing instansi, di antaranya seperti di tingkat desa/pedukuhan, kepala dukuh membuat “DEKLARASI DUKUH” untuk menyepakati bersama melakukan pencegahan pernikahan usia anak. Selain itu juga melakukan penyadaran ke warga, screening administrasi perkawinan, melakukan kegiatan konseling bagi keluarga, serta anak yang mau menikah. Di tingakat KUA, dilakukan pendidikan pra nikah  dan kursus calon manten, konseling bagi keluarga, anak yang mau menikah, dan penyadaran ke warga. Di tingkat Puskesmas/PLKB, dilakukan pendidikan kesehatan reproduksi (Kespro), TT Caten, serta konseling perencanaan keluarga. Di tingkat komunitas seperti PKK, organisasi masyarakat (Ormas), dan penyuluh agama, dilakukan pendidikan ke masyarakat terkait dampak pernikahan usia dini. Sementara peran Rifka Annisa sendiri menyelenggarakan pendidikan ke masyarakat, dan membangun komunitas-komunitas community based organization (CBO). Di tingkat Muspika, dilakuakan koordinasi, monitoring dan penyediaan kebijakan. Di tingkat Polsek, dilakukan sosialisasi UUPKDRT, layanan hukum perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan tingkat sekolah, dilakukan penyuluhan dan pembinaan melalui berbagai kegiatan di sekolah.

Rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Rifka Annisa dan digerakkan oleh banyak stakeholder, kini telah berhasil mengurangi praktik pernikahan dini. Bahkan kecamatan Gedangsari, salah satu kecamatan di Gunung Kidul kemudian memberi penghargaan pada desa yang telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini melalui penghargaan atau award “Nikah Dininya NOL”. Tentunya bagi para RT- RW dan Dukuh atau Lurah ini merupakan kebanggaan tersendiri dalam memimpin masyarakatnya.

Belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Rifka Annisa, bahwa kunci keberhasilan mencegah praktik pernikahan dini di antaranya komitmen dari semua stakeholder, dukungan anggaran dari masing-masing sektor, danya koordinasi, monitoring dan evaluasi, apresiasi yang diberikan ke Dukuh yang berhasil menurunkan angka pernikahan dini. Kendati demikian, dalam proses pelaksanaannya ada saja tantangan. Tantangan tersebut di antaranya adalah pencitraan desa, solusi pernikahan bagi korban Kelahiran Tidak Dikehendaki (KTD), memastikan konseling bagi anak yang mengajukan dispensasi kawin, serta mutasi pemerintah.

Dari proses tersebut, semoga informasi ini menjadi pembelajaran penting bagi para perempuan di desa yang tergabung dalam sebuah komunitas yang peduli pada isu penting di desanya, khususnya upaya mencegah pernikahan di usia anak. Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan sejumlah stakeholder, yang juga jarang dilakukan adalah adanya “Deklarasi Dukuh”. Adanya “Deklarasi Dukuh” kemudian memunculkan kesadaran baru di masyarakat tentang dampak perkawinan pada usia anak, serta kesadaran orang tua akan pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, upaya pencegahan dari masyarakat dan stakeholder semakin intens, sehingga berhasil menurunkan angka perkawinan pada usia anak.

[Alimah]

 

Kader Pembaharu Desa Gumelem Kulon

Mengawal Perbaikan Layanan Publik dari Desa hingga Kabupaten

“Orang-orang biasa seperti kita, jika ada masalah tidak bisa menyelesaikannya sendirian, termasuk masalah layanan publik. Tapi jika penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka perubahan perbaikan layanan akan berhasil.” (Mujtaba Hamdi, 13 Oktober 2015).

Banjarnegara. Suasana balai Desa Gumelem Kulon tiba-tiba hening sejenak setelah Mujtaba Hamdi atau yang akrab disapa Taba, menjelaskan langkah perbaikan layanan. Taba adalah fasilitator Pelatihan Perbaikan Layanan Publik di desa Gumelem Kulon yang diselenggarakan Infest Yogyakarta pada Selasa-Rabu (13-14/10/2015). Semua keluhan dari peserta terkait buruknya layanan publik dasar yang mereka rasakan, secara pelahan mendapatkan gambaran solusinya. Terutama layanan administrasi seperti kepengurusan KTP, KK, Akta Tanah, Surat Kelahiran, dan SIM.

Dalam proses menentukan prioritas perbaikan layanan publik, persoalan administrasi merupakan layanan yang paling banyak dikeluhkan warga Gumelem Kulon. Selain administrasi, menyusul persoalan layanan jasa publik seperti persoalan kesehatan dan pendidikan, lalu menyusul barang publik seperti jembatan, talud pengaman tebing, sarana air bersih, balai desa, dan wc umum.

Menurut Rumiati, perwakilan kelompok perempuan desa Gumelem Kulon, saat ini belum ada gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PKD) sehingga masih menumpang di rumah warga.

“Pengadaan apotik desa juga belum ada di desa Gumelem Kulon. Selain kesehatan dan pendidikan, terkadang dalam pembuatan akta kelahiran memakai jasa orang akan lebih memakan biaya lebih banyak tetapi itu adalah prosedurnya,” ungkap Rumi.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pelatihan ini, peserta juga secara partisipatif memetakan perubahan perbaikan layanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Diawali dengan mengidentifikasi penyelenggara layanan. Seperti layanan administrasi ada Pemdes, Kecamatan, KUA, Dinas Dukcapil, dan Badan Pertanahan. Lalu beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya dengan melakukan publikasi informasi, akses informasi resmi, meminta informasi yang resmi, melakukan survei layanan publik, hingga melakukan advokasi atau pengawalan oleh warga dengan membawa bahan advokasi rekomendasi hasil survei.

“Dalam hal perbaikan layanan administrasi, warga bisa mengawal langsung perbaikan layanan publik ke tingkat kecamatan. Jika di tingkat kecamatan sulit didorong, maka bisa langsung ke tingkat kabupaten dengan membawa bahan advokasi dari data hasil perbaikan layanan publik dasar di desa Gumelem Kulon,” jelas Taba.

Kelompok Perempuan Sebagai Penggerak

Pelatihan perbaikan layanan publik dasar di desa oleh Infest Yogyakarta, sebelumnya telah dilaksanakan di desa Jatilawang pada 29-30 Oktober 2015. Saat ini kelompok perempuan di Jatilawang tengah bergerak mendorong perbaikan layanan publik di desanya. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan survei perbaikan layanan publik, hingga menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar usulan atau masukan untuk rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Data hasil survei tidak hanya dimanfaatkan untuk masukan RPJMDesa, bisa juga untuk RKPDesa dan APBDesa.

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Pelayanan publik merupakan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di desa. Baik persoalan layanan kesehatan, pendidikan, distribusi air bersih, dan persoalan layanan dasar lainnya. Sejumlah persoalan terkait layanan dasar di desa juga dirasakan Gumelem Kulon, yang juga menjadi sasaran program “women lead village reform”. Persoalan layanan dasar tersebut terungkap saat acara musyawarah desa (Musdes) yang membahas perkembangan pembangunan di desa dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pada Jumat-Minggu, 28-30 Agustus 2015. Fakta terkait persoalan layanan dasar di desa juga terungkap dalam dokumen peta aset dan potensi desa yang dimiliki kelompok perempuan.

Desa Gumelem Kulon adalah desa kedua setelah Jatilawang yang juga akan segera bergerak melakukan survei perbaikan layanan publik di desanya. Setiap desa memang memiliki permasalahnya sendiri, di mana tidak semuanya sama. Gumelem Kulon termasuk desa dengan padat penduduk dan beragam profesi. Gumelem Kulon saat ini memiliki jumlah pendudukan mencapai 10.414 orang.

Desa Gumelem Kulon terbagi menjadi dua yaitu wilayah atas dan bawah. Hampir 3/2 jumlah penduduk tinggal di bagian atas dengan bukit-bukit yang curam sedangkan bagian bawah terletak di kaki bukit. Untuk dapat sampai ke bagian atas, perlu melewati jalan berbatu yang cukup terjal selama kurang lebih 60 menit jika mengendarai sepeda motor. Bagian atas unggul dengan lingkungannya yang masih sangat hijau dan asri. Sedangkan di bagian bawah terdapat sentra batik tulis dan juga pemandian air panas.

Berdasarkan pemetaan aset sumber daya manusia (SDM) yang telah dimiliki kelompok perempuan di desa Gumelem Kulon, selain bertani, pengajar Pos PAUD, juga banyak para perajin di desa ini mulai dari perajin batik, kerang, kayu, pande besi, bambu, serta yang juga tak kalah banyak jumlahnya adalah para penderes.

12

Kelompok perempuan mencatat sejumlah persoalan layanan di desa

Namun di balik kekayaan aset SDM dan industri rumahan yang menampung mereka, ternyata tidak menjamin kesejahteraan warganya serta terpenuhinya pelayanan dasar misalnya dalam pelayanan kesehatan. Seperti pelayanan dasar di desa, fasilitas kesehatan dapat dikatakan masih kurang. Pusat kesehatan hanya terdapat di bagian bawah sehingga jika ada penduduk atas yang sakit atau akan melahirkan warga harus turun terlebih dahulu. Apotek juga belum tersedia pada wilayah bagian atas, hanya terdapat obat-obat warung yang kualitasnya kurang baik sehingga mengharuskan mereka turun ke bawah dengan medan yang cukup ekstrem.

Selain itu bagi keluarga miskin, terutama para perajin seperti perajin kerang dan batik, dan Penderes. Selain berpotensi mendapatkan resiko pekerjaan yang cukup besar, para Penderes ini belum mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Para penderes juga mengaku sangat membutuhkan jaminan kesehatan terutama ketika terjadi sesuatu yang menimpa mereka saat bekerja. Begitu pun para perajin batik, sebagian besar mengeluh karena penghasilan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Kondisi yang juga memprihatinkan dari desa Gumelem Kulon adalah banyaknya kaum difabel (orang berkebutuhan khusus) yang saat ini mencapai sekitar 60 warga yang belum semuanya mendapatkan manfaat dari program pembangunan yang ada di desanya.

Kini warga Gumelem Kulon tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan perbaikan layanan publik dasar di desanya. Dimulai dari membangun kapasitas mereka melalui pelatihan, persiapan survei, survei layanan publik dasar, review hasil survei, verifikasi, perbaikan, hingga menghasilkan dokumen hasil survei beserta rekomendasi perbaikan sebagai dasar RPJMDesa. [Alimah]