Arsip Tag: Perbaikan Layanan Publik

Peneliti Jepang tentang Inisiatif Perbaikan Pelayanan Publik di Indonesia: “Masyarakat Sipil Lebih Aktif daripada Pemerintahnya”

“Jadi bedanya kalau di Jepang, pemerintahnya yang sangat aktif melakukan perbaikan pelayanan publik. Tapi di Indonesia justru kelompok masyarakat sipil yang lebih banyak aktif mendorong perbaikan layanan publik.”
(Prof. Okamoto Masaaki, Ph.D, Center for Southeast Asian Studies (CSAS), Kyoto Uninveristy, Jepang)

 

Pernyataan tersebut diungkapkan Prof. Okamoto usai pemaparan singkat tentang pembelajaran inisiatif Infest Yogyakarta dalam memperkuat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun secara kelembagaan pernah sama-sama mengenal program masing-masing, namun kunjungannnya pada Kamis (5/9/17) adalah untuk kali pertamannya ke kantor Infest Yogyakarta. Sebelumnya, tim Peneliti CSAS telah mengetahui secara langsung pelaksanaan salah satu kegiatan dari program Infest yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo, Jambi.

Berbagi Pengalaman dan Informasi Pembelajaran

Pada pertemuan yang cukup singkat, Infest Yogyakarta berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait program-program pemberdayaan di sejumlah desa, baik di Jawa maupun luar Jawa. Pembelajaran tersebut dipaparkan oleh Direktur Infest Yogyakarta, Irsyadul Ibad, terkait perencanaan apresiatif desa (PAD), serta penerapan open data keuangan desa yang telah diluncurkan di Kabupaten Wonosobo. Secara singkat, pertemuan tersebut juga membahas tentang perkembangan perbaikan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di desa-desa.

Bukan hanya Infest yang membagi pengalaman dan pembelajaran programnya terkait isu desa, Prof. Okamoto yang secara singkat bercerita tentang kondisi pelayanan publik di Jepang. Termasuk tentang sejumlah persoalan terkait pelayanan publik di Indonesia, khususnya di tingkat Desa. Menurutnya kondisi pelayanan publik di Indonesia berbanding terbalik dengan pelayanan publik di Jepang. Ketika saat ini kelompok masyarakat sipil di Indonesia tengah giat mendorong perbaikan mutu pelayanan publik di Indonesia, di Jepang justru pemerintahnya yang sangat aktif melakukan perbaikan pelayanan publik kepada masyarakatnya.

Tentu saja, membandingkan Indonesia dan Jepang kurang tepat mengingat kondisi kedua negara ini sangat jauh berbeda dari banyak sisi. Namun, upaya solutif dan inovatif yang telah dilakukan Pemerintah Jepang patut menjadi inspirasi. Khususnya terkait terobosan mereka dalam meningkatkan kualitas layanan publiknya. Sudah banyak sekali informasi baik dari pengalaman nyata orang-orang Indonesia yang merasakan langsung pelayanan publik di sana. Juga hasil penelitian tentang pelayanan publik di Jepang. Baik pelayanan pengadaan barang publik seperti ketersediaan transportasi yang memadai dan inovatif, administrasi, hingga jasa publik terkait jaminan kesehatan dan kesejahteraan warganya.

Inspirasi Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik di Jepang

Kisah tentang pelayanan transportasi Jepang juga pernah viral di sosial media Indonesia serta diulas dalam sejumlah berita di media online Indonesia. Kisah inspiratif ini datang dari jasa layanan kereta api di Jepang, bukan hanya tepat waktu tapi juga loyalitas layanan kereta yang tetap beroperasi meski hanya untuk mengangkut satu orang penumpang. Seperti dilansir stasiun televisi CCTV News, sebuah stasiun kereta di utara Pulau Hokkaido bernama Kami-Shirataki pada tiga tahun lalu memutuskan untuk memberhentikan jadwal mereka melewati stasiun tersebut. Alasannya, daerah tersebut sudah tidak lagi menjadi pusat ramai lalu-lalang. Kendati begitu, perusahaan kereta setempat, yaitu Japan Railway (JR), berpikir ulang karena mereka menemukan sesosok gadis yang sangat membutuhkan layanan kereta di stasiun itu untuk mencapai sekolahnya. Si gadis ketika itu baru akan masuk SMA yang cukup jauh, sehingga hanya bisa ditempuh naik kereta.

Pihak JR yang mengetahui hal ini akhirnya sepakat untuk mengoperasikan layanannya hanya dua kali sehari, pada saat sang gadis pergi dan sewaktu dia pulang. Di stasiun itu, terpampang catatan jadwal kereta menyesuaikan kapan sang gadis menggunakan layanan kerena ini, sudah seperti jemputan pribadi. Masa aktif kereta di stasiun ini akhirnya benar-benar akan berakhir saat gadis itu menyelesaikan studinya, 26 Maret mendatang.

Dari sejumlah pengalaman masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang, kita juga banyak mendapat informasi tentang bagaimana mereka mengurus keperluan administrasi. Seperti pengalaman Habibi yang pernah mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, di salah satu kantor kecamatan di Jepang. Menurutnya dia sangat terharu dan terkesan dengan pelayanan publik di Jepang. Pelayanannnya selalu dikemas secara menyenangkan dan tidak membuat warga yang menunggu merasa bosan dan sebal. Dia juga menyaksikan bagaimana para petugasnya tanpa pamrih menjelaskan dengan sabar kepada warga yang belum mengerti. Termasuk bagaimana menghadapi para Lansia yang mengurus administrasi sendiri, mereka membantunya dengan sabar dan telaten. Apa yang dia alami tentunya berbeda dengan pelayanan publik di Indonesia yang pernah dialaminya.

Bukan hanya pelayanan publik yang bersifat administratif, pengadaan barang publik dengan sekian inovasinya, namun juga pada ruang pelayanan yang bersifat jasa publik. Seperti pengalaman Maulina Handayani, salah satu pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi program magister (S2) di Kobe pada Departement Community Health Science Faculty of Health Science Kobe University, Japan. Tahun 2010, dia menuliskan pengalamannya tentang sistem kesehatan di Jepang sangat menarik sekali. Terutama terkait dengan sistem pelayanan kesehatan dan kesejahteraan anak. Jepang merupakan negara dengan angka kematian anak (under -5 mortality rate) terendah yaitu 4/ 1000(US 8/1000, Indonesia 31/1000) (UNICEF, table 1 Basic indicator, 2007). Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Jepang terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Jepang memiliki sistem jaminan kesehatan universal. Hampir seluruh warga negara Jepang dilindingi dengan asuransi kesehatan, dan termasuk juga warga negara asing yang menetap sementara di Jepang.

Selain pengalaman Habibi dan Maulina Handayani, masih banyak lagi pengalaman inspiratif lainnya. Jadi, bagaimana? Tidak ada salahnya kita belajar dari negara lain yang telah terbukti mampu melakukan perbaikan kualitas pelayanan publiknya. Jika pemerintah Jepang dan masyarakatnya saja bisa, kenapa pemerintah dan masyarakt Indonesia tidak? Memang segalanya tidak bisa dilakukan secara instan, tapi membutuhkan proses dan tahapan yang harus benar-benar dipahami semua pihak. (alimah)

 

Tim Pembaharu Desa Kalialang dan Kalikuning Siap Kawal Perbaikan Layanan Publik

13680630_10210549558841911_2029307331353228674_n

“Selama ini tidak pernah ada evaluasi maupun survei layanan publik dasar di desa, apalagi kami (warga) turut merumuskan prioritas perbaikan layanan bersama pemerintah desa. Ini adalah pengalaman baru bagi kami, apalagi sampai membuat pertanyaan survei layanan, ini benar-benar pengalaman baru bagi kami”. (Bp. Teguh, Kalikuning, 30/7/16)

 

Wonosobo. Tim Pembaharu Desa (TPD) baik di desa Kalialang maupun desa Kalikuning menyatakan siap mengawal perbaikan layanan publik dasar di desanya. Layanan publik tersebut melingkupi layanan yang bersifat administratif, jasa publik, dan barang publik. Evaluasi perbaikan layanan publik ini dilakukan secara partisipatif, dengan pendekatan survei. Bagi warga maupun pemerintah desa Kalialang, Kecamatan Kalibawang dan desa Kalikuning, kecamatan Kalikajar di kabupaten Wonosobo, pengalaman memperbaiki layanan publik dengan pendekatan survei layanan publik merupakan pengalaman baru bagi mereka. Apalagi dalam tahapan penyelenggaraannya dilakukan secara partisipatif, mulai dari persiapan sampai pertanggungjawaban.

Upaya Meningkatkan Akses Layanan Publik

850620843_10769 - Copy

Salah satu perempuan pembaharu desa melakukan simulasi penentuan peringkat prioritas layanan publik dasar di desa Kalikuning.

Keterlibatan warga dalam setiap tahapan penyelenggaraan layanan publik merupakan salah satu upaya meningkatkan akses warga terhadap layanan publik. Begitupun yang dilakukan pemerintah dan warga Kalialang dan Kalikuning. Survei secara partisipatif hanya salah satu upaya pemerintah dan masyarakat desa mewujudkan perencanaan yang apresiatif. Karena selain melakukan survei, TPD juga akan secara serempak melakukan pemetaan kewenangan di desanya, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, sampai pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Pengeloalaan Sumber Mata Air Bersih Hingga Jaminan Kesehatan Warga Miskin

Dalam proses perumusan prioritas perbaikan layanan publik, salah satu tahapan yang dilakukan adalah menentukan peringkat prioritas perbaikan. Namun dalam penentuannya dilakukan secara partisipatif, sehingga meskipun TPD telah menentukan, namun akan tetap disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui proses musyawarah desa (Musdes). Seperti desa Kalilang yang telah merumuskan 20 jenis layanan publik dan desa Kalikuning yang telah merumuskan 19 jenis layanan publik. Apa yang sudah dirumuskan tersebut merupakan layanan yang diprioritaskan perbaikannya, baik yang bersifat administratif, barang publik maupun layanan publik. Beberapa di antaranya terkait pembuatan surat ijin mengemudi (SIM), pengangkatan Guru PAUD dan TPQ, pengelolaan layanan pusat kesehatan desa (PKD), pengelolaan     sumber mata air bersih, pengadaan ambulan desa, pengadaan pembuangan sampah terpadu, jaminan kesehatan bagi warga miskin, dan prioritas perbaikan layanan lainnya.

Prioritas perbaikan layanan publik yang telah dirumuskan bersama TPD, menjadi dasar dalam penyusunan instrumennya mulai dari kuesioner hingga penyusunan format survei. Tahapan tersebut dilakukan selama hari. Selama dua hari, TPD juga terbagi dalam lima kelas, yaitu kelas pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, serta survei perbaikan layanan publik secara partisipatif.  Kelas-kelas tersebut ada di dalam Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa atau Apresiative Vilage Planning (APV) yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta, pada Rabu-Sabtu (27-30/7/16). Atas kerjasama Infest Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan Pemerintah Desa Kalialang dan Kalikuning, acara tersebut disambut baik oleh warga, serta komitmen TPD dalam melaksanakan rencana kegiatan tindak lanjut setelah pelatihan. Pelatihan ini difasilitasi oleh Sinam MS, Frisca Arita Nilawati, Alimah, Borni Kurniawan, dan Edi Purwanto. [Alimah]

Untuk mengetahui informasi tentang langkah-langkah perbaikan layanan publik dapat dilihat di sini.

 

Kader Pembaharu Desa Gumelem Kulon

Mengawal Perbaikan Layanan Publik dari Desa hingga Kabupaten

“Orang-orang biasa seperti kita, jika ada masalah tidak bisa menyelesaikannya sendirian, termasuk masalah layanan publik. Tapi jika penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka perubahan perbaikan layanan akan berhasil.” (Mujtaba Hamdi, 13 Oktober 2015).

Banjarnegara. Suasana balai Desa Gumelem Kulon tiba-tiba hening sejenak setelah Mujtaba Hamdi atau yang akrab disapa Taba, menjelaskan langkah perbaikan layanan. Taba adalah fasilitator Pelatihan Perbaikan Layanan Publik di desa Gumelem Kulon yang diselenggarakan Infest Yogyakarta pada Selasa-Rabu (13-14/10/2015). Semua keluhan dari peserta terkait buruknya layanan publik dasar yang mereka rasakan, secara pelahan mendapatkan gambaran solusinya. Terutama layanan administrasi seperti kepengurusan KTP, KK, Akta Tanah, Surat Kelahiran, dan SIM.

Dalam proses menentukan prioritas perbaikan layanan publik, persoalan administrasi merupakan layanan yang paling banyak dikeluhkan warga Gumelem Kulon. Selain administrasi, menyusul persoalan layanan jasa publik seperti persoalan kesehatan dan pendidikan, lalu menyusul barang publik seperti jembatan, talud pengaman tebing, sarana air bersih, balai desa, dan wc umum.

Menurut Rumiati, perwakilan kelompok perempuan desa Gumelem Kulon, saat ini belum ada gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PKD) sehingga masih menumpang di rumah warga.

“Pengadaan apotik desa juga belum ada di desa Gumelem Kulon. Selain kesehatan dan pendidikan, terkadang dalam pembuatan akta kelahiran memakai jasa orang akan lebih memakan biaya lebih banyak tetapi itu adalah prosedurnya,” ungkap Rumi.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pelatihan ini, peserta juga secara partisipatif memetakan perubahan perbaikan layanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Diawali dengan mengidentifikasi penyelenggara layanan. Seperti layanan administrasi ada Pemdes, Kecamatan, KUA, Dinas Dukcapil, dan Badan Pertanahan. Lalu beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya dengan melakukan publikasi informasi, akses informasi resmi, meminta informasi yang resmi, melakukan survei layanan publik, hingga melakukan advokasi atau pengawalan oleh warga dengan membawa bahan advokasi rekomendasi hasil survei.

“Dalam hal perbaikan layanan administrasi, warga bisa mengawal langsung perbaikan layanan publik ke tingkat kecamatan. Jika di tingkat kecamatan sulit didorong, maka bisa langsung ke tingkat kabupaten dengan membawa bahan advokasi dari data hasil perbaikan layanan publik dasar di desa Gumelem Kulon,” jelas Taba.

Kelompok Perempuan Sebagai Penggerak

Pelatihan perbaikan layanan publik dasar di desa oleh Infest Yogyakarta, sebelumnya telah dilaksanakan di desa Jatilawang pada 29-30 Oktober 2015. Saat ini kelompok perempuan di Jatilawang tengah bergerak mendorong perbaikan layanan publik di desanya. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan survei perbaikan layanan publik, hingga menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar usulan atau masukan untuk rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Data hasil survei tidak hanya dimanfaatkan untuk masukan RPJMDesa, bisa juga untuk RKPDesa dan APBDesa.

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Pelayanan publik merupakan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di desa. Baik persoalan layanan kesehatan, pendidikan, distribusi air bersih, dan persoalan layanan dasar lainnya. Sejumlah persoalan terkait layanan dasar di desa juga dirasakan Gumelem Kulon, yang juga menjadi sasaran program “women lead village reform”. Persoalan layanan dasar tersebut terungkap saat acara musyawarah desa (Musdes) yang membahas perkembangan pembangunan di desa dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pada Jumat-Minggu, 28-30 Agustus 2015. Fakta terkait persoalan layanan dasar di desa juga terungkap dalam dokumen peta aset dan potensi desa yang dimiliki kelompok perempuan.

Desa Gumelem Kulon adalah desa kedua setelah Jatilawang yang juga akan segera bergerak melakukan survei perbaikan layanan publik di desanya. Setiap desa memang memiliki permasalahnya sendiri, di mana tidak semuanya sama. Gumelem Kulon termasuk desa dengan padat penduduk dan beragam profesi. Gumelem Kulon saat ini memiliki jumlah pendudukan mencapai 10.414 orang.

Desa Gumelem Kulon terbagi menjadi dua yaitu wilayah atas dan bawah. Hampir 3/2 jumlah penduduk tinggal di bagian atas dengan bukit-bukit yang curam sedangkan bagian bawah terletak di kaki bukit. Untuk dapat sampai ke bagian atas, perlu melewati jalan berbatu yang cukup terjal selama kurang lebih 60 menit jika mengendarai sepeda motor. Bagian atas unggul dengan lingkungannya yang masih sangat hijau dan asri. Sedangkan di bagian bawah terdapat sentra batik tulis dan juga pemandian air panas.

Berdasarkan pemetaan aset sumber daya manusia (SDM) yang telah dimiliki kelompok perempuan di desa Gumelem Kulon, selain bertani, pengajar Pos PAUD, juga banyak para perajin di desa ini mulai dari perajin batik, kerang, kayu, pande besi, bambu, serta yang juga tak kalah banyak jumlahnya adalah para penderes.

12

Kelompok perempuan mencatat sejumlah persoalan layanan di desa

Namun di balik kekayaan aset SDM dan industri rumahan yang menampung mereka, ternyata tidak menjamin kesejahteraan warganya serta terpenuhinya pelayanan dasar misalnya dalam pelayanan kesehatan. Seperti pelayanan dasar di desa, fasilitas kesehatan dapat dikatakan masih kurang. Pusat kesehatan hanya terdapat di bagian bawah sehingga jika ada penduduk atas yang sakit atau akan melahirkan warga harus turun terlebih dahulu. Apotek juga belum tersedia pada wilayah bagian atas, hanya terdapat obat-obat warung yang kualitasnya kurang baik sehingga mengharuskan mereka turun ke bawah dengan medan yang cukup ekstrem.

Selain itu bagi keluarga miskin, terutama para perajin seperti perajin kerang dan batik, dan Penderes. Selain berpotensi mendapatkan resiko pekerjaan yang cukup besar, para Penderes ini belum mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Para penderes juga mengaku sangat membutuhkan jaminan kesehatan terutama ketika terjadi sesuatu yang menimpa mereka saat bekerja. Begitu pun para perajin batik, sebagian besar mengeluh karena penghasilan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Kondisi yang juga memprihatinkan dari desa Gumelem Kulon adalah banyaknya kaum difabel (orang berkebutuhan khusus) yang saat ini mencapai sekitar 60 warga yang belum semuanya mendapatkan manfaat dari program pembangunan yang ada di desanya.

Kini warga Gumelem Kulon tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan perbaikan layanan publik dasar di desanya. Dimulai dari membangun kapasitas mereka melalui pelatihan, persiapan survei, survei layanan publik dasar, review hasil survei, verifikasi, perbaikan, hingga menghasilkan dokumen hasil survei beserta rekomendasi perbaikan sebagai dasar RPJMDesa. [Alimah]