Arsip Tag: pendidikan

Desa Peduli Pendidikan Anak Miskin, Mungkinkah?

Selain layanan kesehatan, layanan publik dasar yang sering menjadi persoalan di desa adalah pendidikan. Dalam proses pembelajaran Sekolah Desa di sejumlah desa baik Jawa maupun Luar Jawa, telah menguak kesadaran orang tua di desa masih rendah untuk menyekolahkan anaknya.

Dalam proses pendampingan yang dilakukan tim Infest Yogyakarta melalui Sekolah Desa, persoalan pendidikan masih menjadi tantangan bagi pemerintah desa (Pemdes). Anak-anak miskin di desa yang putus sekolah para umumnya bekerja serabutan atau membantu orang tuanya. Pengalaman Pemdes yang melakukan pemetaan kelompok marjinal juga masih kesulitan menggali informasi kebutuhan anak-anak.

Dalam sejumlah kasus, anak-anak putus sekolah bukan hanya disebabkan karena faktor ekonomi keluarga. Keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi juga belum tentu mau menyekolahkan anaknya. Karena alasan mereka beragam, di satu pihak karena orang tua mereka tidak mampu membiayai, di sisi lain ada juga orang tua yang mampu namun menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Padahal anak-anak siapapun dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Atau setidaknya, mereka juga punya hak untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan itu harus dilakukan di dalam sebuah ruangan kelas. Mengenai ini kita semua tahu bahwa sudah banyak model pendidikan alternatif. Salah satunya sekolah alam, sebuah model pendidikan holistik yang memanfaatkan alam semesta sebagai media belajar. Mulai dari yang paling mahal sampai yang digratiskan.

Pengetahuan Berbasis Kearifan Lokal

Di sejumlah kota yang saya ketahui, Sekolah Alam masih menjadi barang mahal. Faktor biaya bagi kalangan menengah ke atas mungkin tidak akan menjadi masalah untuk menyekolahkan anak mereka, namun tidak demikian halnya bagi kalangan menengah ke bawah yang boleh dikata penghasilannya serba paspasan.

Jadi sekali lagi, bagaimana nasib anak-anak miskin di desa yang putus sekolah? Walaupun secara teori sekolah alam bisa dilakukan dimana saja, dengan fasilitas yang paling sederhana sekalipun. Namun berdasarkan sumber-sumber yang kami jadikan rujukan, sekolah alam membutuhkan tempat yang luas.

Saya juga sangat tertarik dengan inisiasi sebuah komunitas di Kabupaten Cirebon. Komunitas tersebut kini sudah berubah menjadi yayasan bernama Yayasan Wangsakerta. Wangsakerta merupakan sekelompok orang pembelajar dan peduli masalah sosial. Dengan keterbatasan sumber daya manusia maupun pendanaan, Wangsakerta berhasil merangkul anak miskin di Desa dampingan mereka untuk belajar dan berkarya di Sekolah Alam yang mereka dirikan.

Menurut salah satu fasilitor Sekolah Alam, Farida Mahri, anak-anak putus sekolah itu sebagian besar ditinggal ibunya menjadi buruh migran. Ada juga yang sehari-hari membantu bapaknya menjual cobek. Di Desa Karangdawa memang masih banyak perajin cobek. Anak-anak mereka biasanya memilih untuk membantu orang tuanya. Kabar terkini, anak-anak tersebut sudah mulai menghasilkan karya berupa produk yang dihasilkan dari kerja keras mereka menanam beragam sayuran. Seperti produk “sambal kering”, lalu sari buah pace, dan lain-lain.

Inisiasi Desa Peduli Pendidikan

Di desa-desa, pada umumnya belum banyak pemerintah desa (Pemdes) yang benar-benar memiliki program peduli pendidikan di desanya. Bukan hanya mendapatkan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan bagi anak-anak miskin putus sekolah juga menjadi persoalan yang terabaikan. Padahal bidang pendidikan juga menjadi salah satu perhatian penting dalam pelayanan dasar. Kebutuhan dan tantangan pendidikan di level desa masih tampak lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan.

Semua orang desa membutuhkan kesehatan, sementara pendidikan hanya terbatas dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah. Untuk pendidikan SD yang berada di desa, misalnya, kebutuhan kurikulum, guru, fasilitas dan gaji sudah ditanggung oleh pemerintah kurikulum, guru, fasilitas dan gaji sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten/Kota. Desa tidak mempunyai kewenangan terbatas pada pengelolaan PAUD, pemberian beasiswa anak-anak tidak mampu, pemberantasan buta huruf, dan lebih khusus lagi adalah gerakan membangun sadar pendidikan.

Salah satu desa yang pernah saya ketahui memiliki inisiasi untuk pendidikan anak-anak miskin di desanya adalah Tana Modu. Menurut hasil penelitian Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) (Sutoro Eko, 2014), ada beberapa gerakan penting di bidang pendidikan yang diinisiasi Pemdes Tana Modu bersama warga masyarakat yaitu gerakan menabung untuk pendidikan. Gerakan ini dinisiasi desa bersama warga masyarakat yaitu gerakan menabung untuk pendidikan anak dan gerakan wajib belajar. Desa bekerja sama dengan Bank NTT dalam mengelola tabungan pendidikan. Orang tua wajib menabung untuk anak-anak mereka yang duduk di bangku TK hingga SMA.

Tabungan hanya untuk kebutuhan sekolah anak, jika orang tua akan mengambil uang di bank, maka harus melalui rekomendasi Desa. Desa menerima uang tabungan, pihak bak akan datang untuk mengambil uang tabungan, pihak bank akan datang untuk mengambil uang tabungan tersebut. Kepala Desa sangat prihatin dengan kurang bermintanya warga masyarakat menyekolahkan anak hingga Perguruan Tinggi, sedangkan mereka tidak keberatan jika mengeluarkan uang untuk pesta adat. Hal inilah yang mendorong Desa membuat program menabung untuk pendidikan anak.

Inisiasi ini muncul karena banyak di dalam desa setelah tamat SMA anak-anak tinggal di rumah. Banyak yang tidak mau melanjutkan karena kendala uang sekolah. Perubahannya, orang tua yang memanfaatkan uangnya untuk mengadakan pesta pernikahan anaknya, kini sudah mengikuti kebijakan desa. Tahun 2013 ada program gerakan menabung untuk anak-anak sekolah. Tahun 2014, desa telah mendapat bukti perubahan perilaku warga masyarakat. Mereka yang sebelumnya tidak berpikir pentingnya pendidikan anak, berubah menjadi orang tua yang sadar pentingnya pendidikan anak. Gerakan peduli pendidikan anak sekolah juga memberlakukan sanksi lokal bagi orang tua yang tidak melaksanakan. Desa kemudian menyusun Perdes No. 06/2013. tentang Wajib Belajar 9 Tahun di mana semua pihak ikut bertanggung jawab dalam mendorong semua warga mengenyam pendidikan dasar. Perdes juga mengatur sanksi lokal bagi orang tua yang abai mendidik anaknya setelah desa melalui RW dan RT memberi teguran pada orang tua tersebut. Ihwal anak sekolah kadang-kadang lekat dengan persoalan perkawinan dini yang memaksa anak tidak melanjutkan sekolah.

Dari pembelajaran tersebut, sebenarnya Pemdes mampu menggerakkan kesadaran warga untuk peduli pada pendidikan anaknya. Lebih dari itu, Pemdes juga seharusnya mampu merangkul stakeholder untuk bergerak bersama mengupayakan anggaran bagi warga miskin di desanya.

***

Penulis telah mengulas isu yang sama dengan judul berbeda di link berikut ini: Inisiasi Gerakan Peduli Pendidikan Bagi Anak Miskin setelah dilakukan editing. Sumber gambar klik di sini.

pelatihan perbaikan pelayanan dasar di Jatilawang

Mendorong Perbaikan Pelayanan Dasar di Desa

Banjarnegara – Dalam konteks bernegara, layanan dasar merupakan hak warga negara. Tanggung jawab pelayanan dasar berada perangkat pemerintahan mulai dari pusat hingga desa. Selama proses Sekolah Perempuan di Kabupaten Banjarnegara, kader Perempuan Pembaharu Desa menemukan berbagai persoalan pelayanan dasar mulai dari kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan air bersih. Dalam musyawarah desa “Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan” pada Agustus lalu, warga dan pemerintah desa menyepakati upaya mendorong perbaikan layanan dasar di desa.

[Baca juga: “Sekolah Perempuan Mulai Mewujudkan Impian Kami…”]

Menemukenali jenis pelayanan dasar

Menemukenali jenis pelayanan dasar di Desa Jatilawang.

Untuk itu, sebagai tahap awal digelar pelatihan Perbaikan Pelayanan Publik di Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, (29-30/9/2015). Pelatihan dua hari ini dipandu oleh Mujtaba Hamdi dari Medialink Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memahami pentingnya perbaikan serta menemukenali jenis layanan dasar di desa. Selain itu, forum ini juga menyepakati instrumen yang digunakan untuk survei perbaikan pelayanan dasar di desa. Sehingga, antara warga dan pemerintah desa mempunyai landasan dalam usaha perbaikan pelayanan dasar sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa.

Menurut Mujtaba Hamdi, kata kunci dalam pelayanan dasar ialah publik. Artinya, pelayanan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ada tiga bentuk pelayanan publik di desa yakni barang publik, jasa publik, dan layanan administratif. Ketiga bentuk tersebut harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Transparansi berarti adanya informasi yang disampaikan baik dalam bentuk lisan dan tulisan. Akuntabilitas berarti setiap bentuk pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayan publik. Dan, terakhir partisipatif bermakna bahwa untuk perbaikan pelayanan dasar perlu melibatkan masyarakat.

“Partisipatif untuk memperbaiki layanan yang standar perlu melibatkan secara inklusif masyarakat. Dengan partisipatif bisa melakukan rangking prioritas mana yang harus dilakukan dengan segera,” terang Mujtaba.

Untuk perbaikan pelayanan dasar harus mencakup tiga hal yakni regulasi, anggaran publik dan gotong royong. Ada urutan aturan tingkat desa maupun kabupaten kaitannya dengan pelayanan dasar. Pertama, antara masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama melihat dan memahami regulasi pelayanan dasar. Kedua, antara pemerintah desa dan masyarakat sama-sama mengetahui prosedur dan besaran tarif.

Rini Lusiana, kader Pembaharu Desa Jatilawang mengungkapkan bahwa untuk pelayanan administrasi masih dipungut biaya. Di Desa Jatilawang misalnya, pengurusan surat-surat dibutuhkan biaya Rp 10.000. Besaran biaya pengurusan antar desa beragam, bisa lebih besar atau lebih rendah. Kondisi demikian terjadi karena di tingkat kecamatan juga menerapkan tarif untuk pengurusan administrasi.

“Umumnya karena masyarakat tidak berani mengurus sendiri jadi ada biaya yang dipatok untuk mengurus ke kecamatan. Pihak desa harusnya bisa memberi pelayanan gratis tetapi di kecamatan dimintai dana tambahan,” terang Rini.

Prioritas pelayanan dasar

Dalam pertemuan ini, kelompok perempuan dan pemerintah desa saling berdiskusi untuk menemukenali jenis-jenis pelayanan dasar di Desa Jatilawang. Proses ini menarik karena antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi tahu keluhan dan kendala yang terjadi. Setelah itu, mereka mulai menentukan prioritas perbaikan pelayanan di Desa Jatilawang.

Prioritas perbaikan pelayanan dasar di Jatilawang

Prioritas perbaikan pelayanan dasar di Desa Jatilawang

Untuk menetapkan prioritas tersebut, kelompok perempuan dan pemerintah desa akan melakukan survei perbaikan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang menjadi prioritas di Desa Jatilawang. Sebelum melakukan survei, kelompok perempuan dan pemerintah desa menyusun instrumen survei. Instrumen didasarkan pada hasil identifikasi jenis-jenis pelayanan dasar yang meliputi layanan administrasi, jasa publik, dan barang publik. []