Arsip Tag: Pendamping Desa

Dinsos Banjarnegara: Data Partisipatif Sangat Membantu Proses Validasi Data Kemiskinan

“Data-data yang dihasilkan Tim Pembaharu Desa (TPD) semoga dapat membantu tugas-tugas kami (Dinsos) dalam proses validasi data untuk program-program Dinsos”

(Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjarnegara)  

Data-data partisipatif yang dimaksud adalah data-data yang dihasilkan oleh pemerintah desa (Pemdes) bersama warganya. Pendataan partisipatif tersebut digerakkan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) dengan merangkul warga yang lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses pendataan partisipatif.

Haryati, perwakilan TPD Karangkemiri, memaparkan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di desanya.

Cerita perubahan, pembelajaran dan data hasil kerja keras TPD dipaparkan dalam acara “Workshop Refleksi Pembelajaran Perencanaan Apresiatif Desa” di Aula Dispermades pada Rabu (13/12/17). Acara ini merupakan salah satu momen penting dimana warga dan Pemdes membagi cerita dan melakukan refleksi dari sekian pembelajaran yang telah dilakukan sejak Mei-Desember 2017. Melalui Sekolah Pembaharuan Desa, program kerjasama Dispermades dan Infest Yogyakarta ini menjadi inspirasi desa-desa lain untuk menerapkan perencanaan apresiatif desa.

Menurut Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinsos Banjarnegara, data-data tersebut akan sangat membantu dalam proses validasi data yang digunakan oleh Dinsos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Soleh, perwakilan TPD Pringamba, memaparkan perubahan di desanya.

“Apalagi tadi TPD dari Karangkemiri juga menyebutkan tentang data difabel di desa, ini bisa diajukan kepada Dinsos untuk ditindaklanjuti sebagai penerima bantuan. Jadi programnya sudah ada yang menyasar difabel, dan dengan adanya data partisipatif dari warga, ini akan sangat membantu validasi data untuk program Dinsos,” ungkap Hayati. Begitu pun, lanjut Hariyanti, untuk program-program Dinsos lainnya seperti pelatihan-pelatihan untuk kelompok perempuan dan marjinal dapat diajukan sesuai dengan prioritas hasil pendataan warga tersebut.

Selain dari Dinsos, sambutan baik juga diungkapkan oleh Dwi Yudianti dari Seksi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Sigaluh, Pemerintah Kecamatan Sigaluh, Tim Ahli (TA), Tim Pendamping Desa (PD), serta Tim Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Banjarnegara. Menurut mereka, pembelajaran-pembelajaran dan praktik baik melalui pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) sangat penting direplikasi di desa-desa lainnya.

Proses pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta atas kerjasama Dispermades, ini juga memberikan inspirasi tersendiri bagi tim pendamping desa di Kabupaten Banjarnegara. Seperti diungkapkan oleh Suyatno, Tim Ahli (TA), praktik pengorganisasian masyarakat ini juga mulai diterapkan di desa lain oleh tim pendamping desa dan lokal desa. Strategi ini dilakukan agar pendamping desa tidak hanya fokus pada persoalan administrasi semata.

TPD Siap Berbagi Pengetahuan dan Pembelajaran ke Desa Lain

Sementara itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) dari Karangkemiri dan Pringamba mengaku siap berbagi pengetahuan dan pembelajarannya ke desa-desa lainnya. Kendati demikian, TPD juga sadar bahwa yang terpenting pasca program adalah bagaimana agar mereka tetap aktif dan kritis mengawal semua tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif menjadi rujukan dalam proses mengawal pembangunan di desanya. Data-data tersebut di antaranya adalah data kewenangan desa, data kesejahteraan desa, data aset dan potensi desa, data survei layanan publik, serta data usulan kelompok marjinal. Selain itu juga data-data tersebut dimanfaatkan guna memperbaiki layanan publik di desa.

Kini data-data tersebut telah dimanfaatkan untuk proses review RPJMDesa dan RKPDesa Perubahan. Sehingga, saat ini dalam dokumen perencanaan yang baru telah muncul program atau kegiatan berdasarkan prioritas hasil data-data tersebut. Seperti di Desa Karangkemiri, saat ini telah ada program dan kegiatan yang menyasar kelompok marjinal khususnya anak putus sekolah, difabel, dan perempuan kepala keluarga miskin.

Pentingnya berbagi pengetahuan dan pembelajaran ke desa lain, juga diungkapkan oleh Wigati Sutopo, Tim Ahli (TA). Menurutnya, sayang sekali jika pembelajaran baik dari perencanaan apresiatif desa (PAD) ini hanya diterapkan di beberapa desa saja. Sehingga penting untuk disebar luaskan ke desa-desa lain, salah satunya dengan memberdayakan pendamping desa dan lokal desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

====

*Penulis adalah gender specialist Infest Yogyakarta.

PNPM-Hutang Luar Negeri atau Dana Dalam Negeri. sumber foto warta6

Surat-Menyurat Ivanovich Agusta dan Sentot S Satria tentang PNPM

Tulisan Ivanovich Agusta di Kompas, “Membalik Pendamping Desa”, (4/5/2015), ditanggapi oleh Sentot S Satria, tenaga ahli Bank Dunia melalui Surat Pembaca, Sabtu (9/5/2015). Kemudian, surat Sentot pun berbalas. Pada rubrik yang sama, Ivanovich Agusta mengirimkan surat balasannya kepada Sentot, berjudul “Sentot dan PNPM”. Berikut kami muat kembali untuk tujuan pembelajaran:

Tanggapan Opini Ivanovich Agusta

Opini Ivanovich Agusta berjudul “Membalik Pendamping Desa” (Kompas, 4/5) membuat kesimpulan yang menyesatkan. Sebab, ia dengan ceroboh hanya menghubungkan data jumlah utang dan penerima manfaat PNPM yang diklaim berdasarkan data BPS.

Dalam artikel tersebut, penulis berkesimpulan: dari utang PNPM Mandiri Pedesaan ke Bank Dunia 2012-2015 sebesar 650 juta dollar AS (Rp 8,5 triliun), sebanyak 450 juta dollar AS dialokasikan bagi pendamping internasional, nasional, kabupaten, hingga kecamatan. Dengan demikian, si penulis menduga utang luar negeri hanya bermanfaat 4 persen bagi rumah tangga miskin, 27 persen untuk rumah tangga., kaya, dan 69 persen untuk pendamping.

Data dari penulis tidak mencakup fakta bahwa sumber anggaran PNPM tidak hanya berasal utang Bank Dunia, tetapi juga APBN rupiah mumi (ini jauh lebih besar) dan APBD kabupaten. PNPM juga bukan program yang berdiri sendiri karena pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kelompok program Cluster I yang langsung menyasar kelompok rumah tangga, termiskin.

Dana utang PNPM Pedesaan 2012-2015 bersifat co-financing dan baru mulai digunakan pada 2013. Sampai sekarang utang baru terserap sebesar 365 juta dollar AS atau Rp 4,77 triliun (sumber: http://www.worldbankorg/ projects). Selama 2012-2014jumlah DlPA-APBN PNPM Pedesaan adalah Rp 30,2 triliun dan APBD sebesar Rp 1,34 triliun. Artinya, komponen utang Bank Dunia hanya 15 persen dari total anggaran selama tiga tahun anggaran tersebut.

Dari penyerapan 365 juta dollar AS, sebesar 200 juta dollar AS untuk me-reimburse Bantuan Langsung Kecamatan, sisanya sebesar 165 juta dollar AS untuk konsultan dan pendamping. Dengan demikian, subkomponen konsultan dan pendamping hanya 6,7 persen dari total anggaran. Jadi sangatlah menyesatkan pembaca jika penulis berkesimpulan 69 persen utang dipakai untuk pendamping. Sangat disayangkan opini penulis hanya berbekal data sekunder yang bahkan tidak diteliti dahulu kedalamannya dan mengabaikan data penting’ lain.

Sebagai catatan terakhir, tidak ada pendamping internasional di PNPM, apalagi yang mempergunakan utang. Dengan menyiratkan seolah-olah konsep CDD hanya datang dari Bank Dunia juga berarti menafikan peran para konseptor Program Pengembangan Kecamatan (cikal bakal PNPM) seperti Bapak Gunawan Sumohadingingrat, Herman Haeruman, dan Ayip Muflich.

SENTOT S SATRIA Eks Task Team Leader PNPM Mandiri Perdesaan; Pensiunan Bank Dunia

———————————————————————————————————–

Sentot dan PNPM

Surat Sentot S Satria—tenaga ahli Bank Dunia untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)—di Kompas (9/5), menekankan alokasi utang luar negeri untuk pendamping. Surat itu tidak menggugat kelemahan PNPM menafikan pemerintah pusat, daerah dan desa, serta membudayakan orientasi pamrih, yang turut disajikan dalam artikel saya, “Membalik Pendamping Desa” (Kompas, 4/5).

Alokasi 69 persen bagi pendamping dari utang ke Bank Dunia pada PNPM Mandiri Perdesaan saya sampaikan pada berbagai forum sejak 2014. Sentot menyangsikan pencairan dana nanti sesuai dokumen utang. Namun, pada situs yang sama mudah diunduh dokumen-dokumen pencairan PNPM Mandiri Perdesaan selama ini, ternyata tidak meleset dari rencana tahunan dalam dokumen utang.

Ia menyatakan, dana publik untuk PNPM lebih besar daripada utang luar negeri. Kenyataannya, dana publik dialirkan ke desa, tetapi—kritiknya di sini— alokasi utang luar negeri didominasi pendamping kecamatan sampai bergaji internasional.

Ia mengkritik tulisan menonjolkan PNPM Mandiri Perdesaan) di antara belasan program pemberdayaan. Relevansi tulisan memang demi pemerintah dan masyarakat desa. Ia menyalahkan sebutan “pendamping internasional”, tetapi kenyataannya dokumen utang seluruhnya menulis “pendamping” sebagai consultant. Penerjemahan berorientasi swasta dan pasar ini berlawanan dari misi partisipasi dari-oleh-untuk masyarakat, sebagai awal konsep pendamping (fasilitator) menurut Mubyarto dan Sajogyo (1993) kala membedakan dari “penyuluh”.

Ia menyangsikan ketiadaan efektivitas utang Bank Dunia pada PNPM-MP. Efektivitas PNPM secara nasional terkuak sejak BPS menyampaikan data seluruh desa 2011. Keseluruhan PNPM hanya bermanfaat bagi 14 persen warga miskin.

Biaya pengurangan kemiskinan memang kian mahal sejak pelaksanaan PNPM pada 2007 (Kompas, 12/4/2014). Dari situs Kementerian Keuangan dan BPS diketahui, pengurangan 1 persen orang miskin semula Rp 26 triliun (2000), meningkat pesat Rp 45 triliun (2007), terus meningkat kini Rp 257 triliun (2013).

Artinya, data nasional makin menguatkan hilangnya efektivitas program pemberdayaan. Untuk itu, saya mengusulkan pemerintah pusat dan daerah tidak berutang lagi kepada donor. Justru pemerintah desa punya kekuatan dari alokasi dana yang sudah melimpah, akan membayar pendamping atau memilih melakukan pembangunan mandiri.

IVANOVICH AGUSTA Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor