Arsip Tag: penanggulangan kemiskinan

Manfaatkan Teknologi Tepat Guna, Upaya Perempuan Entaskan Kemiskinan

Jangan hanya mendebatkan apa yang ada di sekeliling kita, karena pada akhirnya kita juga yang akan memberikan perubahan terbaik.

Apakah kita pernah atau bahkan sering mengeluh dan mendebatkan apa yang terjadi di lingkungan kita? Jika benar, maka sudah seharusnya kita melakukan sesuatu. Karena baik dan buruknya kondisi lingkungan di sekitar kita, pada akhirnya memang akan kembali lagi kepada kita. Upaya ini juga yang diperjuangkan para perempuan di wilayah terpencil. Seperti yang pernah dilakukan Naomi Indarsih, Ibu Inspirasi Kopernik dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengalaman Naomi Indarsih dipaparkan pada diskusi terbuka “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Perluasan Akses Energi Bersih di Wilayah Terpencil Indonesia” dan “Menemukan Solusi Terbaik Penanggulangan Sampah Plastik ”. Diskusi digelar pada Jumat (9/3/18) di Jogja National Museum dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat (JMR). Diskusi yang diselenggarakan Yayasan Kopernik ini, juga menghadirkan Sergina Loncle, dari Yayasan Kopernik. Lalu di diskusi kedua, ada Tungga Putri, Margaretha Subekti, Ibu Inspirasi Kopernik), serta Dani Pranata perwakilan dari Precious Plastic).

Kopernik adalah sebuah yayasan yang kantor pusatnya di Ubud Bali dan telah tersebar di 4 provinsi di Indonesia yakni Ubud, NTT, Jawa tengah, NTB dan akan memperluas lagi ke Jawa Tengah. Kopernik ada pada tahun 2011. Ketika Kopernik berdiri, para relawannya bukan dari orang Indonesia, tapi dari luar negeri seperti Polandia dan lain-lain. Perkembangan ekonomi di Indonesia telah meningkat. Namun beberapa kebutuhan masih susah diakses, contohnya akses terhadap listrik, yang menjadi kebutuhan mendasar. Serta akses terhadap air bersih atau air minum yang layak minum, karena menurut penelitian sekitar 200.000 juta penduduk di Indonesia masih membutuhkan air bersih.

Perluas Akses Perempuan Manfaatkan Energi Bersih

Berdasarkan pengalaman Naomi, masyarakat NTT selama ini memiliki persoalan terkait air bersih. Hal ini karena NTT masih sangat rawan dengan air yang mengandung zat kapur yang dapat menyebabkan penyakit batu ginjal. Tantangan lainnya, masyarakat NTT juga lebih percaya pada produk yang harganya lebih mahal, namun tidak memahami kualitasnya.

Jadi di NTT, yang masih diperjuangkan adalah soal air bersih, dan air minum untuk kesehatan tubuh. Namun kini kondisinya sudah mulai lebih baik,” ungkap Naomi.

Naomi merupakan salah satu ibu yang terlibat dalam “Program Ibu Inspirasi” yang diinisiasi oleh Kopernik. Program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Bagaimana caranya singkong jika dijual menjadi sangat mahal. Serta bagaimana Kopernik merekrut perempuan-perempuan untuk membantu program tersebut. Mereka direkrut dan dilatih untuk menjual berbagai macam hasil yang bisa ditawarkan. Tentunya, dari produk yang mereka hasilkan, harapannya dapat mencukupi perekonomian Ibu-Ibu inspirasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Menurut Sergina Loncle, dari Yayasan Kopernik, selama ini kemiskinan energi memang banyak berdampak pada perempuan. Karena perempuan yang menghabiskan waktunya untuk keluarga. Perempuan juga yang banyak mengurusi keperluan lainnya, seperti memasak atau bahkan mencari kayu dan mengasuh anak. Berdasarkan tantangan ini, Kopernik berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti saringan minuman air putih, bisa dipakai ketika airnya sudah di isi dan langsung diminum. Air apa saja yang dapat digunakan dan disaring oleh alat ini, kecuali air laut dan air payau,” papar Sergina.

Sergina juga menambahkan, untuk teknologi lampu tenaga surya, ibu-ibu tidak perlu membayar listrik atau menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Serta kompor biomasa, seperti kayu atau semua bahan bakar dan bahan kering yang bisa digunakan untuk memasak.Teknologi tepat guna ada diluar sana, namun tidak terjangkau di daerah terpencil.[]

informasi lengkap hasil diskusi dapat dibaca di JMR2018

Sumber gambar: Kopernik

pertempuan KPMD dan Infest

Validitas Data untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

Validitas data menjadi kunci dalam program pengentasan kemiskinan. Sayangnya, usaha untuk mewujudkan data yang valid, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, dana, hingga ego sektoral antar lembaga. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Kesejahteraan Lokal sebagai Basis Pelayanan Dasar, (12/9/2015). Diskusi yang digelar di Aula Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara ini dihadiri oleh KPMD, Bappeda, PMD Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Kelompok Perempuan dari Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Menurut Andri selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Banjarnegara, angka kemiskinan di Banjanegara mencapai 18,71 persen. Angka tersebut menempatkan Banjarnegara pada posisi tujuh terbawah di Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara sendiri telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengentasan kemiskinan. Program-programnya mencakup pengembangan potensi diri, pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, keterampilan, kesempatan kerja, sosial, rasa aman, dan kewirausahaan

Sayangnya, menurut Andri selama ini belum dilakukan perbaikan data secara rutin. Padahal data menjadi hal yang krusial. Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan pendanaan di kabupaten. Selain itu, ego sektoral lembaga-lembaga di kabuten juga menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan. Masing-masing lembaga mempunyai data dan indikator sendiri dalam menerjemahkan kemiskinan. Dengan demikian, belum ada kepaduan data sebagai rujukan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.

Selain merujuk kondisi kemiskinan yang tepat, data kemiskinan penting dalam program penanggulangan kemiskinan hingga tingkatan desa. Hal tersebut disampaikan Imam Purwadi, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan yang tidak didukung data desa yang valid akan menimbulkan masalah. APBDesa perlu memuat program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada data.

Keterlibatan kelompok perempuan

Diskusi kali ini juga menjadi pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pemetaan kesejahteraan lokal sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sekolah Perempuan di tiga desa yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang. Desa mempunyai kewenangan dalam melakukan pendataan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Sehingga, desa mampu merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Di ketiga desa tersebut, kelompok perempuan akan menjadi motor penggerak pemetaan kesejahteraan di tingkat desa. Sebelumnya, kelompok perempuan yang aktif dalam Sekolah Perempuan telah melakukan pemetaan aset dan potensi desa.

Menurut frisca Arita Nilawati, selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta, pendataan kesejahteraan di desa bisa dilakukan secara mandiri, mulai dari penganggaran, penentuan indikator, pelaksanaan pendataan, entri data, hingga verifikasi data. Sebelum melakukan pendataan, desa akan merumuskan indikator kesejahteraannya sendiri. Penentuan indikator kesejahteraan ditentukan melalui Musyawarah Desa. Dengan demikian, desa mampu menjadi pionir pendataan yang partisipatif.