Arsip Tag: Pembangunan

Tragedi Asmat: Ketika Pembangunan Meninggalkan Aspek Budaya

Pemidahan warga dari hutan ke perdesaan hanya mempertimbangkan persoalan administratif wilayah, tidak mempertimbangkan dasar sosial dan kultural masyarakat

Kondisi kesehatan dan kehidupan secara umum di Kabupaten Asmat, Papua, mengundang analisa dari beragam pakar, mulai dari pakar di bidang kesehatan, kemiskinan dan pembangunan. Sampai saat ini pun, bukti-bukti tim media yang berada langsung di lokasi turut memperkaya data kondisi yang sebenarnya. Termasuk analisa beberapa faktor di antaranya disebabkan karena minimnya layanan kesehatan, tenaga medis, serta hilangnya peran guru di kampung-kampung.

Kabar terbaru, kini pasien meninggal semakin bertambah karena gizi buruk. Berdasarkan informasi yang dirilis Kompas (Kamis, 01/02/18), penyebabnya bukan hanya gizi buruk, namun juga karena radang saluran pernapasan dan malaria. Seperti yang terjadi di kampung Yepem, Distriks Agats.

Di Yepem, Distrik Agats, ternyata warga tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus yang memadai. Sebagian besar warga buang air di hutan dan sungai. Kalau pun ada yang memiliki jamban, tidak ada yang memiliki septitank-nya. Tinja langsung jatuh ke tanah. Saat air pasang, tinja masuk ke sungai yang juga menjadi sumber air minum.

Penyebab malaria yang begitu banyak juga tidak terlepas dari kondisi rumah tinggal dan lingkungan sekitar. Pada umumnya, dinding rumah warga juga masih banyak yang berlubang-lubang dan tidak ada kelambu. Nyamuk malaria leluasa menggigit mereka. Sementara itu, saat ini di kampung tersebut sudah hampir setahun tidak ada petugas kesehatan di Yepem. Warga tidak ada yang berobat dan tidak ada yang membimbing pola hidup sehat.

Pemindahan dari Hutan ke Perdesaan

Di luar persoalan yang mengemuka terkait kondisi layanan kesehatan yang buruk, yang penting juga ditelusuri adalah bagaimana proses pembangunan di Papua, khususnya di Asmat. Termasuk pada tahap pemindahan warga yang hidup di hutan ke perdesaan. Pembangunan di Papua yang dilakukan sejak orde baru mengubah pola hidup masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat memiliki tingkat keragaman tinggi baik dari segi etnis, mata pencaharian, maupun perkembangan peradaban.

Menurut Antropolog Universitas Indonesia, Sumiarto Aji Purwanto, pemidahan warga dari hutan ke perdesaan hanya mempertimbangkan persoalan administratif wilayah, tidak mempertimbangkan dasar sosial dan kultural masyarakat (Kompas, 01/02/18).

Pada era 1980-an, pemerintah memindahkan tempat hidup masyarakat dari hutan ke perdesaan. Di perdesaan, pemerintah membangun wilayah permukiman dengan batas administrasi berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Padahal, di hutan, pembatasan daerah permukinan didasarkan pada kelompok keluarga dan kesamaan kultur.

Pembangunan dengan semangat modernisasi memperkenalkan sistem pengobatan modern. Masyarakat diminta beralih dari sistem pengobatan tradisional ke rumah sakit dengan layanan dokter dan obat modern. Dampaknya, pengetahuan lokal yang dimanfaatkan selama ribuan tahun dari generasi ke generasi menjadi hilang.

Selain pola permukinan dan sistem layanan kesehatan, masyarakat Papua juga mengalami tantangan perubaha bahan makanan pokok. Selama ini, warga pegunungan mengonsumsi ubi dan warga pesisir mengonsmsi sagu. Lauknya ikan atau binatang buruan.

Dalam perkembangannya, Otonomi khusus (Otsus) juga dinilai belum ada peta jalan yang jelas mengenai pembangunan. Pembangunan yang dilakukan selama puluhan tahun tidak memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Seharusnya pembangunan di Papua tidak meninggalkan aspek-aspek sosial dan budaya yang telah mengakar ribuan tahun. Proses peralihan hidup masyarakat harus dilakukan secara bertahap dan mendapatkan pendampingan intensif.

sumber gambar: anak asmat

Rangkul Pemuda, Desa Perlu Ciptakan Beragam Program Inovatif

“Mereka bukan pemuda, mereka itu bapak-bapak yang sudah pada punya anak.”

Di balik sebuah desa yang kaya akan aset sumber daya alam (SDA), ternyata menyimpan sejumlah persoalan sosial. Bukan hanya SDA, di beberapa aset lain seperti pabrik di desa ini juga turut memanjakan warganya. Namun siapa sangka, tingkat pendidikan di desa ini masih sangat rendah. Saya pernah kesulitan menemukan warga yang lulusan SMA, bahkan ada juga yang hanya lulus SD. Tapi di perkebunan dan pabrik-pabriknya, kita bisa menemukan anak muda kepala keluarga serta buruh anak.

Pernyataan seorang ibu yang mendampingi saya berkeliling di sebuah dusun cukup mengagetkan, karena saya pikir para pemuda itu masih sekolah. Ternyata saya keliru, mereka adalah para pemuda kepala keluarga alias pemuda yang sudah menikah muda dan memiliki anak. Kondisi ini juga sering saya temukan di beberapa desa lainnya dalam satu kabupaten. Karena sudah terbebani oleh tanggungjawab sebagai kepala keluarga, maka mereka tak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Bukan hanya melanjutkan pendidikan, pilihan berkarya dan bekerja yang lebih beragam juga semakin berkurang atau bahkan tidak ada selain bertani. Bertani pun, sekadar menggarap lahan milik orang tua. Desa yang warganya kaya akan lahan tersebut, pada akhirnya harus membagi lahannya untuk anak dan cucu. Lahan kian sempit, penduduk makin padat, satu per satu lahan terlepas, namun kapasitas sumber daya manusia (SDM) belum mampu mengimbangi perubahan tersebut.

Rendahnya tingkat pendidikan di desa tersebut, membuat cara bertani mereka pun tidak sesuai standar. Fakta ketergantungan mereka pada pestisida sangat tinggi. Sering sekali saya melihat seorang bapak melakukan penyemprotan pestisida sambil merokok, pakaian pun tidak sesuai standar seperti harus menggunakan masker dan sebagainya. Bukan hanya itu, tidak jauh dari si bapak, ada isteri dan anak balitanya yang sedang asyik bermain. Secara kasat mata, desa ini indah, namun siapa sangka bahwa air, tanah, dan udara mereka telah tercemar. Jangan tanya pengaruhnya pada tubuh manusia, sangat banyak dampak negatifnya, bukan hanya pada tubuh bagian luar, namun juga bagian dalam yang tidak dapat terdeteksi secara langsung.

Rendahnya tingkat pendidikan juga membuat mereka tak peduli atau membiarkan persoalan sosial di desanya terus terjadi. Seperti sebuah siklus, akan selalu terulang, dianggap biasa, dan membudaya. Begitupun praktik nikah dini serta sejumlah persoalan sosial ditimbulkannya. Bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga anak laki-laki. Usai menikah dan punya anak, perceraian sudah menjadi hal biasa. Yang lebih parah dari sebuah perceraian adalah ketidakjelasan status. Mereka tidak bercerai secara sah, namun mereka berpisah, masing-masing ke rumah orang tuanya. Sementara anak mereka diurus orang tua dari pihak perempuan. Dalam situasi seperti ini, perempuan dan anak memang menjadi korban. Hal ini terjadi karena pasangan belum memahami makna pernikahan dengan konsekuensi hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Sehingga sering terjadi salah paham dan tidak mampu mengelola emosi, persoalan relasi kuasa yang menyebabkan sejumlah perilaku dimana perempuan dan anak sebagai korban. Alhasil, tidak sedikit pernikahan usia dini berujung pada perceraian.

Perlunya Program Pembangunan Beragam dan Inovatif

Dari sekian persoalan sosial di desa khususnya di kalangan pemuda, bisa jadi ada yang keliru dengan cara kita membangun desa kita. Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan belum mampu menggali tantangan dan peluang pembangunan di desanya. Program-program pembangunan yang menyasar desa juga masih sangat monoton, kurang beragam dan inovatif.

Pernah juga saya berada di satu desa yang program pembangunan di desanya dipenuhi dengan kegiatan seremonial keagamaan. Begitu banyak dana dikeluarkan untuk kegiatan keagamaan, namun tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakatnya. Di desa tersebut, bukan hanya persoalan pendidikan, namun juga persoalan sosial dimana pemuda-pemudinya terjebak obat-obatan terlarang. Memang bukan jenis narkoba yang populer diberitakan, namun sangat murah dan mudah didapatkan. Bahkan pernah dijual di warung-warung terdekat. Bahkan pemudi tergolong sebagai pemakai yang banyak. Seakan, semua kegiatan keagamaan hanya sekadar uforia dan seremonial agar desanya disebut agamis.

Tentu saja, tidak semua Desa berhasil menghadapi kompleksnya persoalan sosial di desanya. Ada juga Desa yang berhasil memberdayakan kelompok pemudanya. Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran di beberapa desa, ada dua kelompok di desa yang memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan di desa. Kelompok tersebut bagian dari aset SDM dan Kelembagaan yang ada di desa, terutama kelompok perempuan dan pemuda. Kedua kelompok tersebut adalah adalah aktor kunci keberhasilan sebuah program pemberdayaan. Khususnya yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Perempuan dengan sifatnya yang ulet, mau belajar, bekerja keras, serta mampu digerakkan kelompoknya. Sementara kelompok pemuda dengan kapasitas dan akses mereka terhadap sumber daya, khususnya akses informasi dan teknologi.

Semoga dengan munculnya kebijakan baru yang menguntungkan desa, pemerintah dan masyarakatnya mau belajar dan mau mengubah dirinya menjadi lebih baik. Karena kondisi berlawanan pun terjadi di desa-desa yang mampu menangkap kebijakan tersebut sebagai peluang. Desa di mana para pemudanya tidak hanya berpendidikan tinggi, namun mereka juga tetap bersedia bertani dan mengabdi untuk pembangunan desanya.

Tantangan dan Strategi Pendamping Desa 

Untuk merangkul warga di desa, khususnya kelompok perempuan dan pemuda, tentu saja membutuhkan strategi yang tidak sekadar mengajak dalam bentuk sosialisasi lalu selesai. Jadi setelah muncul perspektif bahwa kelompok perempuan dan pemuda adalah bagian dari kekuatan SDM dan Kelembagaan yang dimiliki desa, selanjutnya adalah bagaimana merangkul mereka sehingga memiliki pandangan yang sama dan mau terlibat menggerakkan komunitasnya dan seluruh warga secara umum. Pada tahap ini, kerja-kerja pendamping desa yang selama ini telah direkrut oleh Kemendesa, seharusnya tertantang untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian komunitas. Sayangnya, para pendamping desa pada umumnya masih terjebak sekadar membantu Pemerintah Desa (Pemdes) yang sifatnya administratif.

Saya belum benar-benar menemukan pendamping desa yang melakukan pengorganisasian di masyarakat. Pendamping desa yang hadir di desa, berbaur dengan masyarakat dan sama-sama bergerak bersama masyarakat di desa. Yang saya temukan baru pendamping desa yang sibuk membantu perangkat pemerintah desa menyelesaikan pekerjaan yang bersifat administratif. Pendamping Desa yang saya maksud di sini adalah pendamping desa yang telah direkrut oleh Kemendesa, yang diharapkan mampu mendampingi desa dalam proses pemberdayaan masyarakat. Meskipun, lagi-lagi mereka terkendala terkait jumlah mereka sangat terbatas.  Saya jadi ingat pernyataan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI, Nata Irawan, saat menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara peluncuran Open Data Keuangan Desa di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Jateng, pada Selasa (18 Agustus 2017). Beliau menyatakan bahwa, tugas pendamping desa yang direkrut oleh Kemendesa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di desa. Sementara pendamping desa yang direkrut oleh Kemendagri adalah untuk membantu Pemdes terkait tata kelola pemerintahan desa. Namun faktanya, pendamping desa saat ini masih terjebak sebagai konsultan administrasi desa.

===

*Penulis adalah gender specialist Infest Yogyakarta. Artikel ini sudah dipublikasikan di TheGeotimes dengan judul “Pemuda Desa: Bertani, Mengabdi, dan Menikah Dini?”

Ilustrasi Musyawarah

Dokumen RPJMDesa yang Partisipatif

Oleh: Diaz Alauddin*

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen penting dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dokumen inilah yang menuntun perkembangan pembangunan suatu desa untuk 6 (enam) tahun ke depan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintahan desa untuk menentukan segala kewenangannya dalam mengatur dan membangun desa.

Hadirnya UU Desa, membuat Desa menjadi daerah otonomi ke-3 setelah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang berhak menentukan kebijakan sendiri terhadap wilayahnya. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun bisa dianggap sebagai Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR)-nya, yang dapat menentukan akan disetujui atau tidaknya rencana pembangunan yang diajukan Pemerintah Desa, mengawasi penggunaan Dana Desa (DD), dan meminta pertanggung jawaban atas pembangunan yang ada.

Secara bersama, Pemerintah Desa dan BPD juga dapat membuat kebijakan, atau Peraturan Desa (Perdes) sendiri agar dapat mengatur jalannya pemerintahan desa. Namun tetap dengan ketentuan ‘tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum’. Ketentuan lain juga disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan.

Lantas bagaimana dengan Dokumen RPJMDesa? Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, rencana pembangunan selama enam tahun pun harus dibuat Perdesnya. Peraturan tentang RPJMDesa inilah yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun.

Oleh karena itu, dokumen RPJMDesa harus disusun secara partisipatif, sesuai dengan kronologis, dan sistematis. Sehingga mempunyai arah serta tujuan pembangunan yang jelas, bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, aman, damai, tentram dan tentunya agar dapat mengurangi angka kemiskinan di desa.

Partisipatif di sini juga menandakan bahwa masyarakat turut membantu membangun desa, mencoba mencari solusi secara bersama terhadap permasalahan yang ada di dalam desa. Melihat kronologi dari masalah tersebut, dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan melihat potensi yang ada dan dengan cara yang sistematis.

Untungnya Permendagri 114 ini jauh lebih baik daripada isi dari Permendagri sebelumnya, yaitu Permendagri No. 66 Tahun 2007. Isi Permendagri 114 menjelaskan lebih detail tentang bagaimana proses, susunan dan alur pembuatan RPJMDesa dan RKPDesa.

Alur Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan Dokumen RPJMDesa harus sudah dibuat dalam 3 bulan pertama sejak pelantikan Kepala Desa. Berawal dari surat keputusan Kepala Desa untuk membentuk tim penyusun yang berjumlah 7 atau 9 atau 11 orang agar dapat menghindari dead lock, kebuntuan dalam mengambil keputusan.

Langkah pertama yang tim lakukan adalah penggalian potensi desa. Mencari data riil tentang keadaan desa, baik dilihat dari Sumber Daya Manusia, Alam, Pembangunan dan Infrastruktur, serta Sumber Daya Sosial dan Budaya. Data yang nyata sesuai kondisi lapangan dibutuhkan agar dalam penyusunan nantinya menjadi lebih mudah dan dapat menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan potensi desa dan visi misi dari kepala desa. Tidak lupa dilakukan penggalian gagasan dari masyarakat.

Ilustrasi Musyawarah

Ilustrasi Musyawarah. Sumber

Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam menentukan rencana pembangunan enam tahun ke depan. Dalam penggalian gagasan, masyarakat perlu untuk mengeluarkan segala unek-unek yang dihadapi, lengkap dengan lokasi, waktu, penyebab, besaran dampak serta jumlah terdampaknya. Tidak lupa, warga juga perlu untuk menjelaskan hal apa yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini penting supaya dalam penggalian gagasan, seluruh masyarakat dapat secara bersama-sama menentukan harapan dan strategi yang perlu dilakukan kedepannya, menghindari kesalahan, dan tidak terulang kembali, serta melihat potensi yang ada di dalam desa. Dokumen-dokumen penelitian dan perencanaan yang sudah ada pun bisa digunakan dalam memperkuat hasil penggalian gagasan.

Sudah menjadi rahasia umum saat proses pembuatan Dokumen RPJMDesa yang difasilitasi PNPM, justru lebih banyak program PNPM yang masuk dalam perencanaan. Sehingga tidak bisa dikatakan partisipatif yang murni.

Kedua, selain penggalian gagasan, tim juga harus mengumpulkan informasi dan memilah arah kebijakan pembangunan kota/kabupaten yang berhubungan dengan desa. Penyesuaian ini dilakukan melalui pengkajian dokumen RPJM Kota/Kabupaten, Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah baik umum ataupun rinci milik Kota/Kab (RTRW), juga Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bisa juga dengan melihat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas – Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah jelas besaran dan peruntukkan pembangunannya.

Intruksi yang ada dalam Permendagri 114, ‘penyesuaian’ berfungsi untuk memercepat respon pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi, dalam membantu pembangunan desa. Namun pada kenyataannya di lapangan, untuk mendapatkan Renstra, ataupun Rencana Kerja SKPD sangat sulit. Rahasia umum kedua yang juga bisa kita ketahui, bahwa dokumen renstra dan renja SKPD adalah rencana proyek kue pembangunan yang sering digunakan untuk menjadi bahan lobi dan nego. Dengan kata lain, ‘mungkin’ para SKPD enggan untuk memberikannya karena sama-sama ingin mencicipi manisnya kue pembangunan. Padahal semua dokumen yang sudah disebutkan adalah dokumen negara yang sifatnya umum, dan pemerintah desa berhak untuk mendapatkannya, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Setelah disesuaikan ‘seadanya’, hasil tersebut dan dikelompokkan ke dalam empat bidang, yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dengan format yang sudah ada dalam lampiran permendagri 114. Kemudian hasil rekap dan berita acaranya diserahkan kepada kepala desa, lalu diteruskan pada BPD untuk segera ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah desa. Musyawarah bertujuan untuk menentukan prioritas rencana kegiatan 6 tahun, apa keperluan yang mendesak dan mana yang bisa dijalankan di tahun-tahun berikutnya.

Dengan adanya kesepakatan musyawarah yang dibuktikan dengan berita acara, tim kemudian mulai untuk menyusun rancangan RPJMDesa. Setelah rancangan itu dibuat, kemudian dikoreksi oleh Kepala Desa. Hasil koreksi dan tidak lupa berita acaranya selanjutnya diberikan pada BPD.

Tugas BPD kini mengundang seluruh perwakilan masyarakat untuk segera menghadiri Musyawarah Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa atau yang biasa disebut Musrenbang Desa. Dalam musrenbang, BPD berhak menanyakan maksud dan tujuan pembangunan 6 tahun ke depan, dan kemudian menentukan apakah disetujui atau tidak rencana tersebut. Apabila BPD tidak setuju, maka kepala desa bersama tim di wajibkan untuk merevisi ulang rancangan tersebut. Sedangkan apabila disetujui dan dibuktikan dengan adanya berita acara, maka rancangan tersebut sudah sah menjadi Dokumen RPJM Des.

Langkah terakhir adalah dengan membuat dan mengesahkan Perdes yang mengatur rencana kegatan pembangunan 6 tahun tersebut, bukan dokumen RPJM-nya. Untuk kemudian setiap tahunnya diadakan rapat penentuan Anggaran dan Rencana Kerja Pembangunan.

Tertulis dalam PP No. 43 tahun 2014 penyusunan RKP Des harus melalui musyawarah desa yang dimulai sejak bulan Juni. Pada bulan selanjutnya, Juli, draft RKP Des sudah mulai dirancang. Hingga akhir September, RKP Des ini dikatakan sah apabila sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Per Des) sebagai dasar penetapan APB Desa. Selanjutnya di bulan Oktober; Kepala Desa beserta BPD menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Paling lambat 3 hari setelah kesepakatan, rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati, untuk kemudian dilaksanakan evaluasi, apabila tidak disetujui. Setelah ada kesepakatan, bulan Desember akhir APB Des pun sudah dapat ditetapkan.

Kepala Desa kemudian dapat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Serta untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Studi Kasus : RPJM Des Bu Utara dan Masebewa 2016-2021

Dengan saling belajar bersama, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) mencoba untuk memfasilitasi pembuatan RPJMDesa di Desa Bu Utara Kec. Tanawawo, dan Desa Masebewa Kec. Paga yang ada di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dimulai sejak Mei hingga September 2015.

Setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, Tim Desa Bu Utara yang berjumlah 9 orang, dan Desa Masebewa yang berjumlah 11 orang, mulai bergerak untuk melakukan pengkajian keadaan desanya masing-masing. Pengkajian keadaan desa menjadi cepat karena sebelumnya sudah bersama-sama membangun Sistem Informasi Desa (SID) dengan menggunakan database survei, yang mencakup hingga lingkup Keluarga, sehingga data riil sudah didapatkan.

Dalam penjaringan gagasan yang dilakukan hingga tingkat Rukun Tetangga pun, antusiasme masyarakat desa dapat dirasakan dengan jelas. Karena mereka merasa terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Warga mengeluarkan segala permasalahan yang ada di desanya, seperti kendala air bersih, jalan rusak, tidak ada jamban, perbaikan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, hingga yang mencakup urusan seni, olahraga dan keagamaan. Warga juga tidak sungkan dalam memikirkan solusi dan siap berswadaya untuk menjaga dan merawat mata air.

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, untuk melakukan penyelarasan, pihak desa hanya mendapat Dokumen RTRW dan RKPD belaka. Sedangkan untuk Dokumen milik SKPD nol, tidak didapatkan. Kendala lain juga dialami karena pihak pemerintah merasa kegiatan penyusunn RPJM ini belum diinstruksikan langsung dari pusat, dengan kata lain secara birokratis belum diperintah. Dengan bermodal ‘seadanya’, akhirnya tim tetap melanjutkan kegiatan, dan langkah selanjutnya dilakukan dengan menentukan rencana prioritas dalam 6 tahun kedepan, sejak 2016 hingga 2021.

BPD yang berjumlahkan 5 orang, juga kemudian bersama-sama belajar untuk menggelar persidangan pengesahan dokumen RPJMDesa. Gabriel Mbawa, selaku ketua BPD Desa Bu Utara mengatakan bahwa dengan berjalannya proses pembuatan Dokumen RPJMDesa, baginya ini merupakan yang pertama kali dan membuat ia mengerti apa wewenang dan tugas BPD. Karena menurutnya selama ini penguatan kapasitas mengenai tugas dan fungsi lembaga yang ada di desa, masih terfokus pada urusan administrasi, seperti pelatihan penggunaan komputer, dan lainnya.

“Dengan adanya kegiatan penyusunan ini, kami selaku BPD jadi mengetahui dengan pasti apa wewenang dan fungsi BPD. Kegiatan Musrenbang untuk penyusunan RPJM Des pun ini yang kali pertama diadakan di Desa Bu Utara,” tutup orang yang biasa dipanggil pak Gabi ini.

Hingga akhirnya kemudian dilakukan pengesahan dokumen RPJMDesa Bu Utara 2016-2021 pada tanggal 27 Agustus 2015. Sedangkan untuk Desa Masebewa pembuatan dokumen ini, hanya sampai pada draft RPJM Des saja.

*Diaz Alauddin, Pegiat Desa Latung, Kec. Riung Kab. Ngata, Nusa Tenggara Timur, 2015

Sumber gambar

Perempuan dan Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa. Proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk terlibat. Sehingga kebijakan pembangunan desa mempunyai visi keadilan gender dan inklusif.

Hal tersebut muncul saat diskusi pembahasan modul Sekolah Perempuan, Sabtu (2/5) di Yogyakarta. Arrum Widyatasari dari Lingkar Pembaharuan Desa dan Agraria (KARSA) mengungkapkan pentingnya pengetahuan tentang pasal-pasal dalam UU Desa yang membuka partisipasi. Pun, penting bagi perempuan untuk membacai UU Desa sebagai dasar pengetahuan.

Arrum Widyatsari dari KARSA menjelaskan tentang Perempuan dalam Pembangunan Desa, (Sabtu, 2/5).

Arrum Widyatsari dari KARSA menjelaskan tentang Perempuan dalam Pembangunan Desa, (Sabtu, 2/5).

“Pada pasal 3 UU Desa menyebutkan asas partisipasi dan kesetaraan,” ujar Arrum

Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kehadiran fisik tetapi sebagai usaha-usaha untuk memengaruhi perencanaan, kebijakan dan penganggaran. Sehingga, selain pengetahuan tentang UU Desa, keterampilan berbicara dan lobi penting untuk dikuasai. Supaya suara atau usulannya bisa didengar dan diterima.

Sekolah Perempuan dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi perempuan untuk implementasi UU Desa, berjudul “Kepemimpinan Perempuan dan Reformasi Pemerintahan Desa”. Materi pembelajaran dalam Sekolah Perempuan meliputi pengetahuan tentang gender, perempuan dan pembangunan desa, pemetaan sosial, potensi dan aset desa, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Untuk pemetaan sosial tantangannya adalah merancang perangkat dan metode pengumpulan data yang berperspektif gender. Sehingga, data yang diperoleh dapat sesuai dengan kondisi warga. Selain itu, data yang diperoleh mempunyai pengaruh pada perencanaan, pelaksanaan, dan alokasi pendanaan pembangunan desa yang inklusif.

Belajar dari pengalaman

Lian Gogali dari Institut Mosintuwu Poso mengisahkan bagaimana cara sekolah perempuan di Poso belajar dari pengalaman. Misalnya, dalam memahami UU Desa, para perempuan menuliskan sendiri bagaimana pengalaman mereka dalam musyawarah desa.

“Misalnya, apakah dalam musyawarah desa, apakah perempuan turut diundang? Kalau tidak siapa saja yang diundang? Kalau diundang apakah mereka turut berbicara dan usulannya diterima? Setelah itu baru melihat apakah kondisi mereka sesuai dengan UU Desa atau tidak,” terang Lian.

Teknik pembelajaran berbasis pengalaman juga membantu para perempuan untuk memahami materi. Bukan menggunakan istilah-istilah teoritik yang susah dimengerti, melainkan dengan  berbagai media seperti cerita dan bermain. Dengan demikian, pengetahuan lebih cepat dipahami karena sesuai dengan kondisi yang dihadapi sehari-hari.

Hal senada juga disampaikan oleh Mukhtib MD. Menurutnya metode pembelajaran dapat dimulai dengan contoh pengalaman sehari-hari. Pilihan ini layaknya metode berpikir induktif, dari contoh-contoh kecil kemudian beralih ke konsep yang lebih besar. Cara yang dilakukan bisa beragam, seperti studi kasus, permainan, sandiwara, dan pengalaman individu.

“Belajar dari pengalaman menjadi basis pendidikan kritis,” tegas Mukhotib.