Arsip Tag: Pembangunan Desa

Ilusrasi Dana Desa

Menjawab Kekhawatiran Dana Desa

Oleh: Sofyan Sjaf

Sebulan terakhir ini, saya memperoleh kesempatan melakukan riset di beberapa desa. Melakukan dialog seputar desa dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang profesi (seperti birokrat, akademisi, aparat desa, LSM, petani, peternak, dan nelayan) menjadi target utama.

Atas dialog tersebut, dana desa menjadi isu utama dibandingkan dengan isu-isu lain tentang desa. Ragam pertanyaan pun mengemuka, seperti bisakah aparat desa mempertanggungjawabkan secara baik penggunaan dana desa? Lalu, bagaimana mekanisme pencairan dan penggunaan dana desa saat ini? Apakah ada implikasi manakala dana desa tidak diperuntukkan sebagaimana diharapkan warga? Mampukah dana desa menjawab kebutuhan riil yang dirasakan desa saat ini?

Di satu sisi pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat saya senang karena para pemerhati desa secara kritis mengikuti perkembangan desa. Namun, di sisi lain, saya ragu apakah dana desa mampu mempraksiskan filosofinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Di sinilah kadang muncul kekhawatiran, mampukah dana desa menurunkan angka ketimpangan (indeks gini) desa yang sudah menyentuh poin 0,7 (sangat timpang)?

Paradoks dana desa

Sejak UU No 6/2014 tentang Desa diberlakukan, banyak pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang dana desa meski PP No 60/2015 sudah dengan gamblang menjelaskan hal ini. Saya melihat ada dua pandangan besar yang mencuat. Pertama, mereka yang berpandangan bahwa dana desa bersumber APBN belum tepat diberikan kepada desa saat ini. Kedua, yang berpandangan bahwa aparat desa akan mampu mengelola dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa.

Munculnya dua pandangan dominan tersebut sangat wajar karena peraturan perundangan yang mengatur dana desa berdampak terhadap “wajah dana desa” yang paradoks. Ada tiga paradoks dana desa. Pertama, pemberian dana desa menciptakan birokratisasi ketimbang pemberdayaan desa. Mandatoris dana desa yang tertuang dalam UU No 6/2014, PP No 6/2015, dan beberapa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa)-seperti Permendesa No 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa- dipandang sebagai bentuk birokratisasi baru.

Sebutlah seperti dasar alokasi dana desa, prosedur dan mekanisme dana desa, prioritas penggunaan dana desa, serta pendirian BUMDes di setiap desa yang menjadi arahan Kemendes. Akan tetapi, makna pemberdayaan desa, di mana dana desa untuk memperkuat pengetahuan aparat dan warga desa dalam pengambilan keputusan penggunaan dana desa, menghadirkan kesadaran penggunaan dana desa sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi desa serta perencanaan dan monitoring-evaluasi partisipatif penggunaan dana desa jauh dari yang diharapkan.

Paradoks kedua adalah dana desa mampu meretas kesenjangan struktural, tetapi menghadirkan kesenjangan antarpulau. Kebijakan afirmatif pemerintah terhadap desa dengan memberikan dana desa dari 2,6 persen menjadi 10 persen dari alokasi APBN merupakan langkah afirmatif dan terobosan baru yang harus didukung.

Setidaknya masalah kesenjangan struktural antara negara dengan desa perlahan teratasi. Namun, implementasi distribusi dana desa yang hanya mempertimbangkan indikator jumlah desa telah menyulut kesenjangan baru, yakni kesenjangan antarpulau.

Dari data yang kami olah, dana desa Rp 20,766 triliun yang akan didistribusikan tahun ini, 61,49 persen berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sisanya, di Pulau Kalimantan (8,73 persen), Sulawesi (11,44 persen), Bali dan Nusa Tenggara (6,26 persen), serta Maluku dan Papua (12,08 persen). Artinya, indikator luas wilayah, penduduk miskin, dan tingkat kesulitan akses tak dijadikan indikator perhitungan dalam pendistribusian dana desa.

Ketiga, paradoks bahwa dana desa yang mensyaratkan adanya RPJM Desa dan RKP Desa tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Kesan ketergesa-gesaan dalam mempersiapkan berkas administrasi untuk penyaluran dana desa menyebabkan RPJM Desa dan RKP Desa disusun tidak sesuai harapan. Atas nama penyerapan dana desa, RPJM Desa, dan RKP Desa tidak lagi disusun secara partisipatif yang melibatkan warga desa, melainkan top down (bahkan menggunakan konsultan). Keinginan untuk transparansi jauh dari harapan. Sebaliknya, RPJM Desa dan RKP Desa hanya diketahui oleh segelintir orang desa. Alhasil, akuntabilitas diragukan dan korupsi dana desa adalah keniscayaan.

Menjawab kekhawatiran

Ketiga paradoks dana desa di atas tak akan terjadi apabila sejak jauh hari kementerian yang mengurus desa (termasuk dana desa) memahami kondisi empirik yang terjadi saat ini. Kondisi empirik desa yang saya maksud adalah: (1) penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tak sesuai konteks ruang desa. Kondisi ini disebabkan desa tidak memiliki peta visual dan tematik yang menggambarkan isi “rumah” desa; (2) dominannya batas-batas desa saat ini yang masih imajiner (tidak berdasarkan/disertai koordinat batas). Padahal, batas desa sangat menentukan kewenangan desa dalam penyelenggaraan dan penataan desa. Alhasil, konflik vertikal maupun horizontal tidak jarang kita saksikan di desa; dan (3) lemahnya instrumen yang tersedia bagi perangkat desa untuk mendeteksi daya dukung desa melakukan perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Atas kondisi tersebut, tampaknya desa membutuhkan kesadaran ruang (spasial) dalam pembangunan desa. Dokumen penting pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) sudah saatnya berbasis keruangan. Untuk itu, agenda mendesak implementasi dana desa seyogianya dimulai dari pembangunan desa berbasis keruangan, yaitu pembangunan yang direncanakan-dilaksanakan-dimonitor dengan pendekatan potensi wilayah desa secara partisipatif dengan membagi fungsi ruang desa ke dalam fungsi lindung (konservasi) dan budi daya (ekonomi dan sosial).

Persoalan sulitnya desa mengakses informasi berbasis keruangan, minimnya pengetahuan aparat desa tentang pembangunan berbasis keruangan, minimnya metode pembaruan data desa, dan lemahnya perencanaan desa berbasis keruangan dapat diatasi dengan menggunakan instrumen dronedesa. Drone desa berfungsi menyediakan informasi (data citra) pembangunan desa berbasis keruangan dalam bentuk pemetaan partisipatif (batas desa, land use, potensi desa, dan konflik batas desa) serta perencanaan partisipatif (penataan ruang desa, RPJM, dan RKP Desa).

Dalam konteks UU No 6/2014, drone desa untuk pembangunan desa berbasis keruangan memiliki relevansi untuk menjawab masalah-masalah desa yang bersifat strategis. Hasil riset yang kami lakukan di beberapa desa memberikan informasi bahwa penggunaan drone desa untuk penyediaan informasi spasial sangat efektif dan akurat membantu desa dalam penataan desa (batas desa berbasis visualisasi dan titik koordinat), perencanaan desa secara partisipatif, mengetahui potensi investasi dan ekonomi desa, kejadian luar biasa yang dialami desa (sedimentasi, kerusakan mangrove, dll), serta sebaran dan besar aset desa.

Tentunya, keseluruhan informasi tersebut diorientasikan untuk mendukung penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang partisipatif, transparansi, serta akuntabel.

Akhirnya, perdebatan akan berakhir dan kekhawatiran terhadap penggunaan dana desa akan sirna apabila desa membangun menentukan jalan pembangunan desa berbasis keruangan. Artinya, perlahan dan pasti keadilan ruang untuk desa akan terwujud untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

SOFYAN SJAF Dosen Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB dan Sekretaris PSP3 IPB


*Tulisan ini telah dimuat sebelumnya di Kompas cetak, Kamis, 25 Juni 2015. Tulisan dimuat kembali untuk tujuan pembelajaran.

Proses pelatihan pemetaan sosial di Desa Tracap

Pelatihan Pemetaan Sosial di Wonosobo

Wonosobo- Pelatihan pemetaan sosial dilakukan di tiga desa di Kabupaten Wonosobo yakni Gondang, Tracap, dan Wulungsari. Kegiatan ini diselenggarakan serentak selama tiga hari, (21-23/5/2015). Pelatihan pemetaan sosial di masing-masing desa diikuti oleh puluhan kader pembaharuan desa. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan tentang pemetaan sosial kepada kader pembaharu desa.

Proses pelatihan pemetaan sosial di Desa Tracap

Proses pelatihan pemetaan sosial di Desa Tracap (21/5/2015)

Pelatihan pemetaan desa ini merupakan tahap kedua dari proses perencanaan apresiatif desa. Pada pertemuan sebelumnya, para kader pembaharuan desa mengenali aset dan potensi desa. Disusul dengan merumuskaan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk penggalian data aset dan potensi desa. Proses pendataan dilakukan kurang lebih selama 2-3 minggu.

Menurut Frisca Arita Nilawati, selaku Penanggunjawab Perencanaan Apresiatif Desa, pertemuan pada hari pertama pelatihan pemetaan sosial adalah melihat dan mendiskusikan hasil temuan-temuan di lapangan, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, aset sosial, aset fisik, kelembagaan sosial, spiritual dan budaya. Data-data yang dikumpulkan kemudian divisualisasikan ke dalam peta.

“Pelatihan pemetaan salah satunya memetakan potensi dan aset yang ada di desa. Dimana dari hasil pemetaan aset kemudian memvisualkan lokasi aset. Juga untuk mengetahui jenis-jenis aset desa, selama ini digunakan untuk apa? Apa hasilnya? Bagaimana pengelolaannya? Dan dimana lokasinya,” terang Frisca.

Proses pelatihan pemetaan sosial di Desa Tracap

Proses pelatihan pemetaan sosial di Desa Tracap (21/5/2015)

Selain dibedakan berdasarkan jenisnya, aset desa yang didata dipisahkan berdasarkan kepemilikan. Dari pembedaan ini ada dua pengertian aset, yakni milik umum dan rumah tangga. Nah, untuk mengetahui kepemilikan berdasarkan rumah tangga, salah satu cara yang digunakan ialah dengan melakukan sensus.

Pada hari kedua,mulai masuk pada sesi mengidentifikasi kesejahteraan lokal. Sesi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan warga. Selain itu, para kader pembaharu desa juga akan dibekali pengetahuan serta keterampilan mengenai sensus, verifikasi hingga pengolahan data.

Pengetahuan dan kemampuan teknis pemetaan sosial akan menjadi bekal berharga bagi kader pembaharu desa untuk mengorganisir warga. Dalam pembahasan tindak lanjut, para kader pembaharu desa akan didorong menjadi aktor untuk membahas indikator kesejahtaraan lokal bersama warga.

“Dari pemetaan sosial ini nantinya akan muncul empat peta yang terdiri dari peta pembangunan, kesejahteraan, aset dan potensi desa serta rencana pembangunan desa ke depannya,” tutup Frisca.

Pemetaan Aset Desa Wulungsari

Pemetaan Sosial sebagai Basis Data Pembangunan Desa

Data menjadi salah satu elemen penting dalam alur perencanaan dan implementasi pembangunan desa. Data menjadi rujukan dan pertimbangan dalam penyusunan elemen rencana pembangunan, penentuan prioritas dan perumusan rencana pengembangan desa. Tanpa data yang memadai, perencanaan di tingkat desa dapat kehilangan konteks dan relevansinya.

Ketersediaan data di tingkat desa yang dikelola oleh pemerintah desa masih menjadi persoalan tersendiri hingga saat ini. Pendataan melalui profil desa yang ditentukan dan mengikuti metadata pemerintah nasional tidak berkontribusi pada pembangunan di tingkat desa. Profil desa tidak bisa mengakomodir keragaman kebutuhan data pada pemerintah desa. Di lain sisi, pengelolaan data terpusat melalui aplikasi Profil Desa menyebabkan desa semata menjadi enumerator data untuk kepentingan pusat. Desa pada akhirnya tidak bisa mempergunakan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan profil desa.

Perencanaan pembangunan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah desa. Dengan demikian, proses penggalian data idealnya menjadi elemen tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan itu sendiri. Perencanaan, bagaimana pun, membutuhkan dukungan data agar dapat mengejawantahkan kebutuhan masyarakat secara lebih terperinci dan menyeluruh.

Setidaknya terdapat beberapa tantangan yang terkait dengan ketersediaan data di tingkat desa, yaitu:

  1. Penyusunan instrumen penggalian data melalui mekanisme pemetaan sosial;
  2. Analisa dan penyajian; dan
  3. Integrasi data desa sebagai rujukan perencanaan

Ketiga persoalan tersebut terkait dengan kapasitas yang melekat pada pemerintah desa. Di lain sisi, proses pemetaan yang dilakukan perlu memenuhi prinsip partisipasi. Partisipasi diyakini dapat memerkaya perspektif dalam data yang digunakan sebagai rujukan pembangunan.

Pemetaan sosial sebagai bagian dari Perencanaan Apresiatif Desa

Sebagai salah satu tahapan dalam program Perencanaan Apresiatif Desa, Infest Yogyakarta menempatkan pemetaan sosial sebagai metode pengumpulan data di tingkat desa. Fase yang dimulai Mei 2015 ini menjadi bagian penting dalam perencanaan apresiatif desa. Pendataan ini akan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi ciri khas masing-masing desa.

Setelah melalui proses memahami Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dilanjutkan dengan identifikasi aset serta potensi desa, Mei ini, akan dilakukan pemetaan sosial. Sesi ini menjadi bagian dari perencanaan apresiatif desa yang dilakukan di sembilan desa di tiga kabupaten yakni Malang, Takalar, dan Wonosobo.

Pada fase ini, para kader pembaharu desa akan mengenali terlebih dahulu apa itu pemetaan sosial. Disusul, pembahasan tentang ukuran kesejahteraan lokal. Dua hal tersebut akan menjadi bekal bagi para kader pembaharu desa untuk melakukan pemetaan sosial warga. Sehingga, data yang diperoleh bisa relevan dengan kondisi lokal masing-masing desa.

Secara teknis, pemetaan akan menggunakan metode survei. Para tim pembaharu desa yang terdiri dari perangkat, kader, dan warga akan melakukan pendataan penduduk berbasis rumah tangga. Data demografis, ekonomi, pendidikan, hingga aset menjadi variabel penting dalam pemetaan sosial. Hasilnya, data dari pemetaan sosial ini akan menjadi basis penting dalam perencanaan pembangunan desa. Data akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.