Arsip Tag: Pembangunan Desa

Strategi Mewujudkan Catur Sakti Desa Batuampar

Seburuk apapun tempat yang kau diami, pasti akan ada potensi yang perlu kau perjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup.

Ditulis oleh Saiful Hidayat*

Beberapa tahun belakangan, desa menjadi objek yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Khususnya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keberadaan desa mulai dipandang bukan lagi sebagai objek kapitaslisasi semata. Namun lebih dari itu, desa telah diberi ruang dan kesempatan dalam bentuk desentralisasi yang bersifat swadaya dan otonom. Tentunya, dalam upaya mewujudkan desa yang berkembang dan maju dengan potensi-potensi yang dimiliki desa itu sendiri.

Dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menumbuhkan semangat baru bagi saya. Saya membayangkan bagaimana saya mampu membangun desa saya sendiri, setidaknya akan ada perubahan berarti bagi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya pun mulai mencoba menganalisanya, yaitu Batuampar. Langkah awal ini saya lakukan agar lebih mudah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk menggali aset dan potensi desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA) atau pun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Sehingga tujuan utama untuk membangun desa yang kuat, adil, makmur dan sejahtera akan lebih mudah.

Sekilas tentang Desa Batuampar

Desa Batuampar adalah salah satu desa dari Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (2015), Desa Batuampar memiliki luas 6,51 km2 yang terdiri 5 dusun yaitu Perengan Laok, Perengan Daya, Brumbung, Somalang, dan Semah, serta terdiri dari 5 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 5.906 yang terdiri dari laki-laki: 2787 dan perempuan: 3.119.

Secara geografis, desa ini merupakan daerah paling barat (bagian tengah Pulau Madura) dari Kabupaten Sumenep yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan. Sehingga jarak antara desa ke Kota Sumenep terbilang jauh, yaitu sekitar 45 km dan 11 km menuju ke Kecamatan Guluk-Guluk. Jarak yang jauh tersebut, membentuk tatanan sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Sumenep pada umumnya. Perbedaan yang sangat jelas bisa kita temukan pada aksen bahasanya. Namun, karena desa ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kerajaan Kota Sumenep, maka budaya khas Sumenep masih sering kita jumpai dalam berbagai aktifitas kesehariannya.

Secara umum, kedua budaya tersebut lebih didominasi oleh budaya Islam. Hal ini terjadi karena 100% masyarakat Batuampar menganut agama Islam. sehingga kegiatan setiap harinya tidak jauh dari syariat dan norma keislaman. Bahkan tempat ibadah seperti mushalla atau langghar adalah tempat yang paling sering digunakan untuk bersosial seperti menerima tamu dan acara lainnya. Maka akan sangat wajar jika kita akan jumpai mushalla hampir di depan setiap rumah masyarakat.

Politik dan Ekonomi

Kekerasan dan relijiusitas adalah kata yang cukup pantas untuk menggambarkan kultur sosial masyarakat Madura. Padahal, kata tersebut dalam maknanya sangat berbeda dan berseberangan antara satu sama lain. Relijiusitas dibangun oleh para petinggi agama seperti kiai, ustad, dan kaum santri. Sedangkan kekerasan diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang sering melakukan aksi kriminalitas yang kemudian disebut dengan ‘bhejingan’ atau blater. Meskipun dua kelompok tersebut berseberangan, namun hubungan antar keduanya bisa dikatakan sangat erat dan harmonis. Artinya, hubungan yang terjalin bukan sebagai aktor dan musuh. Karena secara strata sosial kiai masih berada di atas blater.

Dalam konteks politik, kiai dan blater mempunyai pengaruh yang besar dengan perannya masing-masing. Sebagai contoh dalam politik kekuasaan dan kepemerintahan pengaruh kiai sangat penting dalam membentuk stigma masyarakat bahwa yang didukung kiai pasti akan baik dan mampu memimpin daerah tersebut. Sedangkan pengaruh blater dianggap penting karena blater dipercaya mampu dan sanggup menjaga keamaan desa. Perlu diketahui, bahwa salah satu tolak ukur kesuksesan pemimpin diberbagai daerah di Madura yaitu aman. Aman yang dimaksud disini yaitu aman dari pencurian dan perampokan.

Realita politik di atas, juga dianut oleh desa Batuampar. Namun, karena desa Batuampar masih mempunyai kekerabatan erat dengan Kerajaan Sumenep, maka aktor penting lainnya yang juga sangat berpengaruh, yaitu keturunan kerajaan atau sering disebut ‘Kelauarga dhalam’. Bahkan pengaruhnya lebih besar dari kiai dan blater sekalipun. Hal ini terbukti dengan Cacatan sejarah pemegang tampuk kekuasaan Desa Batuampar yang masih didominasi oleh keluarga dhalam.

Dalam konteks perekonomian, dominasi penggerak ekonomi di Madura adalah dari sektor pertanian, nelayan, peternakan, dan buruh migran. Desa Batuampar juga tak jauh beda dengan daerah lainnya. Masyarakatnya juga bertani tembakau dan padi sebagai komoditas andalan, berternak walau hanya sepasang hewan, berdagang dipasar dan toko, menjadi PNS, merantau sebagai buruh migran, dan lain-lainnya. Dan yang menarik, di salah satu dusunnya ada kecenderungan yang sangat tinggi pada masyarakatnya untuk berwirausaha. Hal ini tercermin dari dominasi masyarakatnya sebagai pedagang di berbagai pasar tradisional seperti Pasar Pakong, Pasar Ganding, Pasar Prenduan, Pasar Guluk-guluk, dan tentu saja Pasar Batuampar.

Potensi Desa

Terlepas dari banyaknya masalah yang dihadapi kebanyakan desa, dalam analisis ini saya lebih tertarik untuk melupakan sejenak masalah yang begitu komplek tersebut. Saya sendiri lebih tertarik untuk menggali potensi yang tersembunyi atau pun sudah tampak di suatu desa. Upaya ini sebagai penyemangat dalam melewati kemungkinan berbagai tantangan dan hambatan dalam membangun desa.

Berdasarkan data dan pendapat pribadi, ada suatu hal berharga yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan Desa Batuampar sesuai Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Adapun beberapa potensi Desa Batuampar berdasarkan hasil pemetaan saya adalah sebagai berikut:

  • Warisan Budaya

Dalam historis munculnya peradaban di Madura, desa Batuampar merupakan bagian dari beberapa daerah yang didiami oleh para penguasa Madura bagian timur (khusunya Sumenep dan Pamekasan). Peradaban desa Batuampar dimulai dari seorang kiai yang juga dukun K. Abdullah (Bindara Bungso). Dia adalah keturun ke-6 dari Pangeran Bukabu (Adipati ke-7 kerajaan Sumenep). Juga, bindara bungso merupakan orang tua dari Bindara Saod (Adipati Sumenep 1750-1762).

Bindara bungso sangat dikenal masyarakat Batuampar sebagai orang yang sakti dan kramat. Sehingga, semasa hidupnya dia dimuliakan dan dijadikan tetua di Desa Batuampar. Bahkan, sampai saat ini tempat peristirahan terakhirnya masih dianggap sangat kramat dan sering dikunjungi orang penting seperti Gus Dur, Megawati, Kanjeng Dimas, dll.

Selain potensi dari sosio-historis, ada warisan budaya yang berbentuk masjid. Masjid yang diberi nama Masjid K. Abdullah (karena bersebelahan dengan Makam K. Abdullah) ini, berusia sekitar 400 tahun lebih. Namun, ada sebuah cerita yang dipercaya bahwa masjid itu datang sendiri atau masyarakat setempat tidak pernah tahu siapa yang membuat.

  • Potensi Alam

Dari luas tanah desa Batuampar, hanya 1/3 luas tanahnya yang digunakan untuk pembangunan. Selain itu, digunakan untuk pertanian dan dibiarkan saja karena tanah bukit yang lumayan sulit air. Menurut teman dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Bangkalan, kualitas hasil pertanian seperti padi, jagung, dan tembakau di Desa Batuampar termasuk bagus dan berkualitas. Hanya saja, penilaian tersebut belum menyeluruh dan optimal.

Potensi pertanian di Desa Batuampar sangat bisa dioptimalkan dengan berbagai edukasi, baik di tingkat petaninya maupun dukungan dari pemerintah setempat. Selain itu, Batuampar juga bisa dibentuk menjadi desa wisata dengan konsep gardu pandang pada ketinggian bukitnya yang bisa melihat kota pamekasan dari atas.

  • Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam beberapa dekade, pemuda Batuampar sudah mulai melek akan pentingnya pendidikan. Sehingga sampai saat ini sudah banyak sarjana maupun mahasiswa dari berbagai bidang yang bisa dikoordinasikan untuk menjadikan desanya berdaya, makmur, dan bermartabat.
Beberapa potensi di atas saya rumuskan secara garis besar dan kemungkinan dampaknya sangat baik untuk seluruh stakeholder di desa Batuampar. Lingkungan masyarakat dan cara pandang yang cukup open-minded juga menjadi modal suksesnya perubahan yang dicita-citakan.

Tantangan

Saya meyakini bahwa setiap perjuangan dalam perubahan pasti akan ada tantangan, seperti penolakan dari warga yang mungkin terjadi. Kemungkinan tersebut perlu juga diidentifikasi sebagai modal antisipasi dalam meminimalisasi kegagalan dan perubahan.

Adapun identifikasi hambatan dalam analisis sosial yang saya temukan yaitu:

  • Pemuda sebagai penerus aktor desa masih sibuk akan tugasnya masing-masing. Ada yang masih kuliah dan ada yang kerja, sehingga untuk diajak kolaborasi dan fokus membangun desa masih terbatas akan waktu kumpul inten yang penting.
  • Stigma masyarakat untk mengurus desa masih sangat minim. Mereka beranggapan bahwa yang berhak mengurus desa hanyalah perangkat desa saja. Sehingga yang terjadi, masyarakat jarang sekali terlibat dalam pembangunan desa.
  • Gap trah antara keturunan kerajaan dan orang biasa-biasa saja masih terlihat jelas. Sehingga untuk melakukan aksi penting dalam perubahan seringkali canggung karena menganggap kurang berwenang mengurus daerah atau desa tersebut.
  • Kepercayaan masyarakat akan mitos yang didistribusi dari zaman dulu sampai saat ini masih menjadi penghalang dalam melakukan suatu hal. Misal, Asta K. Abdullah tidak banyak perubahan, bahkan terkesan dibiarkan. Itu karena ada cerita yang mengatakan bahwa arwah makam disana tidak senang kalo diperindah dan dirawat.
  • Dukungan dari pemerintah desa sangat minim. Contoh, pengajuan lapangan olahraga seperti bulutangkis, footsal, sepakbola, volly tidak ada yang terealisai satupun.
  • Kepercayaan generasi senior akan pemuda masih minim. Mereka menganggap pemuda kurang paham akan dan tidak perlu diikutsertakan dalam pembuatan keputusan.

Itulah beberapa hambatan yang belum tentu menjadi hambatan. Semua yang disebutkan diatas hanyalah pengalaman saya sebagai seorang yang tinggal dan merasakan langsung suasana desa Batuampar dari berbagi segi pandang yang berbeda.

Dampak Sosial

Dampak dari setiap perubahan pasti akan terjadi. Entah itu perubahan yang berdampak baik atau buruk tergantung pada cara kita mengelola perubahan tersebut. Tapi, saya yakin perubahan yang diharapkan dalam perubahan di desa Batuampar yaitu perubahan yang lebih baik. Dampak sosial yang saya harapkan yaitu sesusai dengan Catur Sakti Desa: Bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Atau setidaknya ada perubahan kecil yang nantinya akan sangat penting sebagai pedoman kehidupan. Seperti perubahan cara pandang, masyarakat yang open minded, berdaya infomasi luas, dll-nya.

Tindakan Strategis

Untuk mewujudkan perubahan yang berdampak sosial baik, maka perlu direncakan berbagai tindakan strategis demi kesuksesan perubahan tersebut. Ada beberapa langkah strategis yang bersifat inklusif, pemberdayaan, maupun keamanan yang akan saya tawarkan untuk tercapainya optimalisasi potensi desa Batuampar. Di antaranya:

  • Merangkul pemuda Batuampar dari berbagai bidang konsentrasi kelimuawan untuk bekerja sama mewujudkan tujuan utama. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan kembali organisasi pemuda ISTIMBAT (Ikatan Santri dan Pemuda Batuampar) atau sekedar membentuk perkumpulan kecil dari setiap mahasiswa Batuampar untuk membicarakan nasib desa dikemudian hari.
  • Pendekatan keislaman dirasa sangat penting untuk menarik simpati dan dukukungan dari berbagai kalangan, terutama untuk menumbuhkan kepercayaan generasi senior pada junior atau pemuda. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat event keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Panitia Qurban, dll.
  • Pendekatan secara ekonomi juga perlu diterapkan sebagai penyemangat dan keterlibatan langsung masyarakat dalam memajukan desanya. Hal ini bisa dilakukan dengan program Simpan Pinjam, bank sampah, budidaya secara kolektif, dll.
  • Politisasi keamanan memang marak terjadi di Madura termasuk Batuampar. Untuk itu perlu adanya peran masyarakat yang mengawal langsung ketertiban dan keamanan desa. hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan jadwal ronda bergilir yang selama ini tidak pernah ada karena masyarakat sudah menggantungkan nasib keamanan pada pemimpinnya yang mempunyai blater.
  • Mengoptimalkan potensi yang ada di Batuampar dengan cara mengelola Warisan budaya Masjid dan makam K. Abdullah sebagai tempat destinasi wisata religi. Sumber daya alam (SDA) meliputi: pertanian agar rakyat Batuampar swasembada pangan dan ekonomi meningkat, keindahan alam sebagai destinasi wisata gardu pandang di Gunong Kenek, serta potensi SDM yang tak ternilai.

Saya berharap strategi ini dapat mewujudkan Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Karena bagi saya, meskipun saat ini posisi saya masih di luar daerah saya, namun saya sadar bahwa seburuk apapun tempat yang saya  diami saat ini, pasti akan ada potensi yang perlu diperjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup. Tempat itu adalah desa kelahiran saya sendiri.

=========

* Saiful Hidayat adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saiful Hidayat merupakan peserta Program Sekolah Sore yang diselenggarakan oleh Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta. Tulisan ini merupakan analisa atas kondisi sosial di desanya, serta tawaran strategi pembangunan di desanya. Tulisan juga sudah dipresentasikan di forum sekolah sore.

Sumber Gambar: Desa Batuampar

Dana Desa dalam Cengkeram “Buto Ijo”

“Buto Ijo” beraksi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Tidak heran dana desa yang berhasil dipungli pun, antara 7-30 juta per Kades.

Pagi ini, beranda salah satu akun sosial media (Sosmed) saya mulai diramaikan lagi dengan isu dana desa. Tentang temuan KPK hingga sikap presiden untuk mengawal dana desa. Saya jadi teringat curahan hati (Curhat) seorang kepala desa (Kades) di salah satu desa di Jawa Tengah (Jateng). Juga sekian curhatan pemerintah desa (Pemdes) dan Pemkab di daerah Jawa maupun di luar Jawa yang pernah saya kunjungi. Nah, salah satu curhat Kades di Jateng adalah tentang keinginannya untuk mundur dari jabatannya, serta tak ingin lagi dicalonkan sebagai Kades. Tentu saja, pernyataannya tersebut sempat membuat saya heran.

Selama saya mengenalnya dan terlibat dalam pembelajaran di desa, dia adalah sosok Kades yang jujur dan berani. Prihal keberaniannya ini tak diragukan lagi, contohnya ketika dia berhasil melakukan perlawanan pada salah satu oknum wartawan abal-abal di daerahnya. Dengan gagah berani dia melabrak wartawan tersebut di rumahnya. Dia tidak melakukannya demi kepentingan sendiri, namun demi solidaritasnya terhadap sesama Kades yang jujur dan baik. Benar, dia berusaha membantu temannya sesama Kades atas fitnah yang dilakukan oleh si wartawan. Dia bersaksi bahwa temannya tersebut adalah Kades yang baik dan jujur, namun tidak berdaya menghadapi serbuan oknum-oknum yang menekan para Kades. Apalagi setelah beredar kabar tentang adanya dana desa yang bernilai milyaran.

Perlawanan sang Kades pada oknum wartawan pun membuahkan hasil, si wartawan meminta maaf dan mengaku memberikan informasi yang tidak benar tentang si Kades. Namun, berani pada satu oknum, apakah kemudian si Kades juga tetap berani melawan sejumlah oknum lainnya. Seakan beraksi secara sistematis, terstruktur dan masif, mereka sulit tersentuh pihak berwajib. Oknum-oknum tersebut bahkan membentuk semacam asosiasi laiknya “gerombolan siberat”, yaitu sekumpulan orang yang konon berada di dalam sistem pemerintahan dan secara rutin melakukan Pungli dengan cara memaksa, menakut-takuti, dan mengancam si Kades. Lalu, siapa sebenarnya gerombolan siberat ini? Menurut Kades yang tidak mungkin saya sebutkan namanya di tulisan ini, menyebut gerombolan siberat dengan istilah “buto ijo”, sebuah istilah yang hanya dipahami maksudnya oleh sesama Kades di daerahnya.

Dalam konteks cerita sang Kades, buto ijo adalah semacam kode untuk menyebut sejumlah oknum yang melakukan Pungli. Oknum tersebut terdiri dari orang-orang yang berada di ring pemerintahan supradesa, mereka biasanya menggandeng pihak lain seperti dari kejaksaan, polisi, dan media. Dalam posisi terancam, para Kades pun terpaksa harus menganggarkan dari dana desa minimal 7-30 juta untuk diberikan kepada si buto ijo. Aksi buto ijo ini nyaris mirip dengan aksi oknum wartawan abal-abal atau wartawan bodrek maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) abal-abal. Apa bedanya mereka dengan buto ijo? buto ijo menetapkan nilai pungli yang tidak sedikit, seakan bersifat wajib, dilakukan setiap tahun, dan ancamannya tidak main-main. Para Kades pun tidak bisa berkutik. Dana desa yang seharusnya diperuntukan sepenuhnya untuk kebutuhan pembangunan desa, terpaksa diselewengkan untuk nafsu koruptif para buto ijo.

Data Terbuka Keuangan Desa

Sejumah oknum yang melakukan pemerasan dan ancaman kepada Kades terus menjadi momok. Ditambah lagi munculnya buto ijo yang membuat para Kades tak berkutik. Modus mereka dengan mengumpulkan data-data masalah di desa bukanlah hal baru. Di salah satu daerah di luar Jawa misalnya, pernah saya temukan modus serupa. Bagi oknum tersebut, Pemdes juga memiliki istilah tersendiri, yaitu “masyarakat super tau”, demikian mereka menyebut kumpulan oknum yang memeras dan mengancam. Aksi mereka ini pernah saya sakasikan langsung beberapa kali, bahkan salah satu teman saya pernah menantang mereka.

Dalam aksinya, mereka biasanya datang satu tim sekitar 3-4 orang yang mengatasnamakan diri dari LSM, media, kejaksaan, dan kepolisian. Biasanya mereka datang dengan membawa dokumen berisi masalah untuk menjerat Kades. Mereka tidak akan keluar dari ruangan Kades tanpa uang. Karena tujuan mereka adalah uang, maka tawar menawar nilai uang yang mereka minta pun seakan sudah biasa. Misalnya, tujuan awal mereka berharap bisa memeras Kades senilai 1 juta, karena Kades tidak merasa punya masalah dan berkelit, maka mereka menurunkan nilainya dari 500 ribu, 300ribu, atau setidaknya per kepala mendapat 50 ribu. Begitu pun, aksi yang dilakukan oleh buto ijo, mereka bahkan lebih mengerikan karena seakan mereka adalah pelindung dari segala proyek pembangunan di desa. Jika tidak membayar uang senilai 7-30 juta, maka siap-siap Kades tersebut mendapatkan masalah atau proyek pembangunan di desanya tidak lancar.

Terkait pemerasan dan ancaman, mau tidak mau Kades terpaksa mengikuti permainan kotor para buto ijo. Padahal, bisa jadi Kades tersebut telah bekerja keras dengan baik dan jujur. Namun karena mereka harus menghadapi ancaman buto ijo dan sejumlah oknum lain yang mengancam mereka, mereka pun tak berdaya. Mereka tidak mau direpotkan dengan sejumlah masalah yang ditimbulkan para buto ijo, mereka tidak mau ribet mengurus tetek bengek terkait persoalan hukum yang sangat melelahkan, serta menghabiskan waktu dan energi. Apalagi masyarakat yang harus dikorbankan karena pembangunan tidak akan berjalan lancar.

Sejumlah Kades yang telah berhasil menghadapi para oknum yang melakukan Pungli, biasanya mereka sudah cukup terbuka (transparan) dan akuntabel terhadap data-data desa, khususnya keuangan desa. Terkait open data ini, kita bisa belajar dari Kabupaten Wonosobo yang telah menerapkan data terbuka atau open data keuangan desa sebagai salah satu prinsip penting dalam tata kelola keuangan desanya. Sejak Agustus 2017, seluruh desa di kabupaten tersebut telah menerapkan open data keuangan desa. Open data juga dinilai mampu mengurangi Pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu. Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa. Sayangnya, belum semua Pemdes menerapkan open data keuangan desa ini. Jangankan transparan dan akuntabel, proses partisipasi pun sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi desa.

Perlindungan Hukum Bagi Pemdes

Keberadaan atau jabatan Kades dianggap rawan didiskriminalisasi. Menurut data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2017, ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Dari 110 kasus, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kades. Di Indonesia ini ada 74.954 Kades, namun dari semua itu tidak ada satu pun yang mendapatkan advokasi. UU No. 6/2014 telah melarang Kades, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) korupsi. Sanki korupsi hanya muncul pada Peraturan Mendagri No. 82/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Tak ada sanksi bagi perangkat desa dan anggota BPD.

Sayangnya keberadaan oknum seperti buto ijo ini masih luput dari perhatian KPK maupun pemerintah, baik Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BKPKP, kepolisian, dan kejaksaan. Di beberapa daerah, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan dibentuknya lembaga bantuan advokasi hukum bagi kepala desa, sayangnya belum semua daerah menginisiasi lembaga bantuan hukum.

Harapannya, dengan adanya perlindungan hukum dapat membantu Pemdesmensukseskan penggunaan dana bantuan mulai dari Dana Desa (DD), banprov, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan lainnya. Penggunaan dana bantuan dari pihak pemerintah sendiri harus dikawal dan didampingi dengan ketat. Sehingga, Pemdes dapat bekerja dengan tenang dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa, dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat tercapai dengan sukses.

Bersamaan dengan proses advokasi bagi Pemdes, upaya mendorong proses partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga ha penting untuk terus dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi tindak koruptif terhadap penyelewenangn dana desa. Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun fakta adanya oknum-oknum yang memaksa dan mengancam Kades terpaksa koruptif, juga sangat mendesak untuk segera ditindak tegas. Apalagi jika oknum tersebut ada di lingkaran pemerintah supradesa sepertihalnya fenomena buto ijo yang masih menjadi momok bagi para Kades.

===

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religion, and Cultural Studies (Infest Yogyakarta). Tulisan telah dipublikasikan di Geotimes dengan penambahan data.

Tidak Semua Warga Miskin Butuh Bantuan Langsung Tunai

“Meskipun tidak mampu secara ekonomi, ternyata tidak semua warga miskin membutuhkan bantuan uang secara langsung. Kaum Lansia yang saya survei, mereka membutuhkan posyandu Lansia. Lalu ada juga warga yang membutuhkan kartu jaminan kesehatan. Sementara kaum difabel membutuhkan ketrampilan.”

(Mugiono, warga Pringamba, 20/10/17)

Mugiono (30 tahun) pernah memiliki pandangan bahwa warga miskin di desanya mungkin hanya butuh bantuan uang tunai. Jika tidak, mungkin butuh semacam bantuan langsung lainnya seperti bahan pokok dan lainnya. Kalaupun usulan mereka berupa kegiatan, mungkin hanya kegiatan pembangunan insfrastruktur (fisik) saja. Karena pada kenyataannya, selama ini menurutnya, warga hanya mengetahui kegiatan pembangunan fisik.

Selain Mugiono, warga pada umumnya juga memiliki pandangan yang sama. Tidak heran, sebelum mereka melakukan survei, tantangan mereka adalah ketika warga menanyakan “akan ada bantuan apa lagi?”. Namun kini dia baru memahami bahwa tidak semua warga miskin membutuhkan bantuan uang atau bantuan langsung tunai. Karena ternyata, bantuan selain bentuk uang tunai juga dapat meringankan beban mereka, seperti akses mereka pada pelayanan publik dasar, seperti jaminan kesehatan, pembekalan ketrampilan, layanan yang bersifat administrasi, serta jasa publik lainnya.

Mugiono merupakan salah satu warga Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Beberapa minggu lalu, dia bersama tim penggali usulan kelompok marginal telah mendatangi rumah-rumah warga. Tentunya bukan semua warga di desa dia datangi rumahnya, namun warga yang termasuk dalam kelompok marginal di desanya. Mereka adalah keluarga yang masuk dalam daftar rumah tangga miskin, perempuan miskin kepala keluarga, kelompok difabel, Lansia, anak-anak dari keluarga miskin, pemuda putus sekolah karena tidak ada biaya, dan orang-orang yang selama ini tidak menerima pelayanan publik di desanya.

Menggali Usulan Kelompok Marginal Secara Partisipatif

Sebelum melakukan wawancara, Mugiono dan tim penggali usulan kelompok marginal telah memetakan kelompok marginal di desanya. Hasil pemetaan tersebut kemudian dimusyawarahkan untuk segera dibentuk tim yang akan melakukan penggalian usulan ke rumah warga. Hasil data usulan kelompok marginal tersebut kemudian dikompilasikan menjadi empat bidang pembangunan desa, yaitu bidang pembangunan infrastruktur, pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Usulan-usulan yang masuk dalam empat bidang itu pun kemudian dianalisa hingga masuk dalam program maupun kegiatan yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan di desanya.

Tim Pembaharu Desa (TPD) Pringamba sedang melakukan rekap hasil survei secara manual. (20/10/17)

Penggalian usulan kelompok marginal juga dilakukan di Desa Karangkemiri, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Penggalian usulan kelompok marginal dilakukan secara partisipatif, baik oleh Perangkat Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, maupun warga biasa yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan desa. Mereka tergabung dalam Tim Pembaharu Desa (TPD) sekitar 50 orang tim inti, mereka terbagi dalam 5 tim yaitu tim yang melakukan pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, tim survei layanan publik dasar, tim pemetaan kesejahteraan lokal desa, dan tim penggali usulan kelompok marginal.

Dalam proses pemetaan sosial, TPD inti yang berjumlah 50 orang itu kemudian merangkul warga di luar tim lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses pendataan. Apa yang mereka lakukan merupakan salah satu upaya mewujudkan perencanaan apresiative desa. Sehingga, dalam proses penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa mereka berbasis aset dan data usulan kelompok marginal.

===============

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan, gender specialist Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Jatilawang

Peta Desa dan Pembangunan Desa

Batas wilayah seringkali menjadi pemicu konflik wilayah di kawasan perdesaan. Kondisi tersebut bermula dari tumpang tindihnya peta kawasan. Berdasarkan data BPS 2009, dari 70.429 desa sekitar 37 persennya memiliki wilayah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Konflik terjadi karena bersinggungan dengan ruang hidup. Juga, tentang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas tanah (kawasan) serta sumber daya.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara mengakui hak rekognisi dan subsidiaritas. Kedua asas ini mendasari kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, merencanakan arah pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan warga.

Baru-baru ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan membuat Peta Desa. Rencananya, peta desa ini akan dibuat dengan skala yang lebih besar, 1:5.000. Selain itu, peta ini juga menampilkan informasi desa, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sumber daya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 2 menunjukkan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

  • penetapan dan penegasan batas desa
  • pendataan desa
  • penyusunan tata ruang desa

Untuk itu, tentang Peta Desa, kita perlu mempertimbangkan sekaligus mencatat beberapa hal:

1. Untuk siapa peta desa?

Ini pertanyaan mendasar, untuk siapa peta desa itu? Artinya, siapa yang bisa memanfaatkan peta desa? Apakah pemerintah, unsur swasta, atau desa? Bisa jadi, ketiga-tiganya bisa memanfaatkan. Tetapi, siapa yang paling penting dan berkepentingan atas pemanfaatan peta desa? Tentu saja desa! Untuk itu, peta desa harus dibuat dan disepakati bersama. Melibatkan warga dalam proses pembuatan hingga penyepakatan sangat penting. Dan, hasilnya, bisa diakses dengan mudah oleh desa dan warga. Menjadi lucu, apabila, warga desa tidak bisa mengakses peta kawasannya sendiri, apalagi memanfaatkannya.

2. Membentuk tim untuk melakukan pembacaan kondisi kawasan desa

Bentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat. Semakin banyak unsur masyarakat yang terlibat, tentu akan semakin baik. Tim inilah yang akan melakukan kajian terhadap kondisi wilayah desa, misalnya penentuan batas wilayah desa, kondisi sumber daya, kondisi aset desa, kondisi sosial, hingga melacak sejarah desa serta membaca penanda perubahan di desa. Untuk itulah, semakin banyak orang yang terlibat semakin baik. Mereka yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi desa.

Hasil dari kajian tersebut kemudian dibahas dan disepakati dalam forum musyawarah desa. Tidak berhenti disitu saja, hasil kajian tersebut juga menjadi masukan penting dalam rencana pembangunan di desa.

3. Dalam kondisi apa konsep ruang dan batas wilayah itu penting?

Penentuan batas wilayah desa dan pembuatan peta desa tidak cukup menjadi persoalan administratif. Peta desa dan batas wilayah berarti bicara tentang ruang hidup dan layanan dasar warga. Untuk itu, melakukan pembacaan bersama menjadi penting, misalnya bicara tentang sejarah batasan-batasan kampung, sumber air bersih, sumber kehidupan, pengelolaan sumber daya, mata pencaharian.

4. Menjalin kerjasama antar desa

Kondisi sosial dan wilayah perdesaan di Indonesia mempunyai karakter yang khas. Garis imajiner tentang batas wilayah ditandai melalui ruang hidup bersama, seperti sungai, gunung, dan lembah. Seiring dengan perkembangan desa, batas-batas administratif di satu sisi menjadi batasan ruang hidup bagi komunitas masyarakat. Untuk itu, penting bagi desa untuk menjalin kerjasama antar desa. Kerja sama ini untuk menyepakati soal akses terhadap sumber daya hingga pengembangan kawasan antar desa.

Persebaran Desa menurut Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dan Pembangunan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober lalu. Menurut Marwan Jafar, IDM bisa dijadikan rujukan untuk pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Penentuan IDM dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama proses kemajuan dan pemberdayaan desa. IDM menggunaan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal.

IDM ini sendiri dibuat untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. IDM dipakai sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya untuk mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Desa Membangun Indonesia tetap dihadapkan pada kenyataan kemiskinan di Desa. Maka, ketersediaan data dan pengukuran sangat dibutuhkan. Khususnya dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pencapaian pemerataan keadilan merupakan isu penting dalam pembangunan nasional, dan tentu juga dalam pembangunan Desa. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana pengelolaan potensi ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan tidak hanya mampu menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja lulusan SD/SMP, tetapi juga ramah keluarga miskin, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Perhatian khusus terhadap usaha mikro di Desa haruslah dikedepankan yang memang nyata perlu dukungan dalam hal penguatan teknologi yang ramah lingkungan, pemasaran, permodalan dan akses pasar.

Klasifikasi dan status desa

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Status Desa Tertinggal misalnya dibadi menjadi dua status yakni Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Asumsi yang ingin dibangun, afirmasi kebijakan untuk Desa Sangat Tertinggal tentu berbeda dengan Desa Tertinggal.

Dimensi Indeks Desa Membangun

Dimensi Indeks Desa Membangun

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan seperti goncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi status Desa Berkembang turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara, apabila Desa Berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Indeks Pembangunan Desa oleh Bappenas

Indeks Pembangunan Desa oleh Bappenas

Status IDM berbeda dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikeluarkan oleh Bappenas. Bappenas membagi perkembangan status desa dalam tiga klasifikasi yakni Desa Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri. Masing-masing status terbagi lagi menjadi tiga perkembangan, mula, madya dan lanjut. Terdapat lima dimensi dalam IPD antara lain: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan menggunakan data sensus Potensi Desa (Posdes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada April 2014, kita lihat perbandingan antara Indeks Desa Membangun dengan Indeks Pembangunan Desa.

perbandingan IDM dan IPD

Menuliskan indikator kesejahteraan lokal

Pentingnya Data untuk Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu sumber perencanaan ialah data. Belum banyak desa yang memanfaatkan berbagai data sebagai dasar perencanaan. Data dan pendataan justru banyak dimanfaatkan oleh pemerintah supradesa yang seringkali sektoral. Berikut cuplikan diskusi di Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara (16/11/2015) tentang pentingnya pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan desa. Diskusi ini diikuti oleh kelompok perempuan dan perangkat desa. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari proses Sekolah Perempuan dan awalan untuk proses pendataan kesejahteraan lokal di Desa Gentansari.

Verifikasi pendataan Desa Gondang

Pentingnya Keterlibatan Kelompok Marginal

Sabtu (24/10/2015) kemarin, Balai Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo terlihat lebih ramai dari biasanya. Siang itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang kembali berkumpul untuk melakukan verifikasi data kesejahteraan sosial dan aset-potensi yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan kelompok warga dari beberapa dusun, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Verifikasi pendataan Desa Gondang

Verifikasi pendataan Desa Gondang, (24/10).

Di awal pertemuan ini, kegiatan verifikasi difasilitasi oleh tim Infest Yogyakarta. Verifikasi pertama ditujukan kepada data aset dan potensi. Dari tujuh aset yang telah disusun, terdapat beberapa perbaikan secara rinci. Selain perbaikan terhadap kesalahan penulisan lokasi aset dan strategi pengembangannya, juga muncul masukan penting dari kelompok warga terkait dengan pengelolaan beberapa jenis aset, salah satunya mata air.

Warga berharap, mata air yang ada tidak hanya didistribusikan untuk kepentingan pertanian, namun juga dikelola untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan usulan tersebut, pengelolaan mata air kedepan di Desa Gondang rencananya akan diperluas hingga kepada pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Akses dan ruang

Di penghujung acara kegiatan, fasilitator kembali mengajak seluruh peserta mendiskusikan persiapan untuk mengulas kembali RPJMDesa Gondang. Di dalam diskusi ini, selain menekankan arti pentingnya partisipasi, anggota TPD dan warga yang hadir juga mencoba merumuskan strategi yang baik agar kepentingan kelas sosial marginal benar-benar terakomodasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa mutlak dilakukan. Hal itu untuk mendorong orang menjadi subjek pembangunan. Mengingat model pembangunan selama ini bercorak satu arah dan terpusat. Warga hanya menjadi objek tanpa diberikan ruang untuk berpendapat.

Memahami partisipasi tentu tidak cukup dilihat dari angka kehadiran. Kelompok marginal kerap dihadapkan pada tantangan-tantangan kultural dan dominasi kelas. Kondisi yang digambarkan oleh salah satu peserta dengan baik:

“Tidak semua orang memiliki keberanian untuk berbicara di depan forum, hal ini belum lagi ditambah dengan persoalan sering kali tanpa sadar di dalam musyawarah kerap terjadi dominasi oleh segilintir orang. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, menyebarkan formulir usulan kepada kelompok RTM (Rumah Tangga Miskin) ini merupakan cara yang baik.”

Selain itu,tantangan lain dalam proses dialog warga dan pemerintah desa karena adanya anggapan bahwa warga, khususnya RTM tidak mempunyai kapasitas pengetahuan yang cukup untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Jangan-jangan masalahnya bukan disitu tetapi akses dan ruang bagi kelompom miskin tidak ada.

Salah satu cara yang akan ditempuh, selain menggelar pertemuan di tingkat dusun dan desa, ialah dengan menyebarkan formulir usulan perencanaan pembangunan kepada kelompok RTM. Teknisnya dengan mengambil contoh atau sampling minimal 3 (tiga) RTM di setiap RT berdasarkan data kesejahteraan lokal yang telah disusun.

Strategi ini dipilih sehingga kelompok RTM dapat mengisinya secara leluasa di rumah. Dengan cara ini diharapkan data usulan perencanaan pembangunan dari kelas sosial marginal di setiap dusun dapat muncul. Sehingga, apabila dalam Musyawarah Desa sebagian dari mereka tidak menggunakan haknya untuk berpendapat, hasil dari formulir usulan tersebut dapat menjadi data pembanding yang mewakili kelas sosial marginal. [Fandi]

Alur Penyusunan RPJMDesa

Alur Penyusunan RPJMDesa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan rencana pembangunan Desa selama enam tahun. RPJMDesa disusun dan dihasilkan melalui Musyawarah Desa. Dokumen perencanaan ini menjadi rujukan perencanaan desa tahunan yang diejawantahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Berikut infografis alur penyusunan RPJMDesa

Alur Penyusunan RPJMDesa

Musdes Gentansari 3

“Sekolah Perempuan Mulai Mewujudkan Impian Kami…”

Perwakilan peserta Sekolah Perempuan, Sri Utami secara perlahan memaparkan capaian kelompok perempuan mengikuti Sekolah Perempuan. Dalam Musyawarah Desa (Musdes) tentang “Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa”, Sabtu (29/08/2015), Sri Utami memaparkan perubahan, capaian dan harapan kelompok perempuan di desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara di depan Kepala Desa (Kades) Gentansari Priyono; Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara Imam Purwadi; Direktur Infest Yogyakarta Muhammad Irsyadul Ibad; serta seluruh peserta Musdes baik dari perangkat pemerintahan desa, BPD, Karang Taruna, organisasi keagamaan, warga terutama perempuan dan kepala keluarga miskin.

Menurut Sri Utami, bagi seorang perempuan di desanya, mewujudkan impian untuk dirinya sendiri sudah luar biasa. Apalagi jika impian tersebut dibangun dan terwujud untuk untuk desanya. Proses belajar di Sekolah Perempuan mendorong ibu-ibu di desa Gentansari mempunyai impian untuk memajukan desannya dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan impian agar industri rumah tangga dapat berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Gentansari.

Sri Utami memaparkan capaian Sekolah Perempuan

Dian Eka, kader Sekolah Perempuan Desa Gentansari memaparkan capaian Sekolah Perempuan. Sri Utami (Kiri).

“Alhamdulillah, usulan-usulan kelompok perempuan sudah mulai masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Hasil rembug dengan pemerintah desa juga menghasilkan masukan perempuan yang sudah direalisasikan seperti jambanisasi, perbaikan rumah tak layak huni, modal dan alat-alat produksi untuk industri rumah tangga, dana PKK dan Posyandu juga sudah didanai per tahun dengan ADD. Namun, untuk pembangunan gedung PAUD memang belum karena dipilih menurut skala prioritas yang mendesak” terang Sri Utami.

Ia menambahkan, setelah ada Sekolah Perempuan, pemerintah desa mulai mengajak bekerjasama untuk kemajuan desa. kelompok perempuan mulai dilibatkan dalam proses perencanaan dan revisi RPJMDesa. Termasuk untuk mengembangkan data-data aset dan potensi desa yang telah dimiliki peserta Sekolah Perempuan.

“Sehingga antara Pemdes dan kelompok perempuan paham aset desa akan diarahkan kemana, dengan cara apa dan hasilnya seperti apa,” ujar Sri Utami.

Musdes Gentansari

Kelompok perempuan hadir dalam Musdes Gentansari, (29/8/2015)

Sebelumnya, Kades Gentansari juga mengungkapkan komitmen dan dukungannya terhadap partisipasi kelompok perempuan dalam pembangunan di desanya. Kades Gentansari juga berharap agar perempuan-perempuan di Gentansari bisa ikut berpartisipasi dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam pembangunan desa. Dia berharap agar tidak hanya sekolah perempuan tetapi juga ada sekolah khusus untuk perangkat desa. Karena sampai kemampuan perangkat desa masih terbatas. Terutama untuk menyesuaikan kebijakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan adanya UU Desa, perangkat desa harus belajar lebih banyak lagi tentang pengelolaan dan penataan desa, termasuk dalam kegiatan-kegiatan secara umum. Musdes selanjutnya harus bisa menyerap semua aspirasi, inspirasi, dan kebutuhan warga untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Menurut Priyono, perangkat desa sekarang sudah mulai sejahtera. Anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa dan kepala desa mencapai hampir 180 juta. Namun demikian, karena Peraturan Bupati, maka perangkat desa dan kepala desa tidak diijinkan untuk menerima anggaran dana desa.

Imam Purwadi mengungkapkan dukungannya. Kepeduliannya terhadap kondisi masyarakatnya memberikan motivasi tersendiri, tidak hanya untuk kelompok perempuan dan perangkat desa, namun semua warga yang hadir dalam Musdes tersebut. Imam Purwadi menyatakan bahwa dalam proses pembangunan desa harus dibantu oleh masyarakat terutama bersama kelompok perempuan seperti dalam memetakan aset dan potensi yang dimiliki desa. Peta aset bisa dijadikan rujukan penyelesaian persoalan atau keluhan-keluhan masyarakat secara umum. Dana bisa secara pelan-pelan ikut membantu dalam pembanguna untuk kesejahteraan desa. [Alimah]

Sekolah Perempuan Infest Yogyakarta

“Oh, Ternyata Perempuan Bisa Menjadi Anggota BPD?”

Kegagapan perempuan tidak terlepas dari kapasitas mereka dalam pembangunan desa. Kegagapan ini juga menentukan sikap mereka yang begitu hati-hati dalam memutuskan sesuatu di luar persoalan program kerja organisasi yang sudah ditetapkan. Seperti yang dirasakan kelompok perempuan di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Pertanyaan yang dijadikan judul tersebut diungkapkan salah satu peserta Sekolah Perempuan yang sebelumnya mengaku tidak begitu paham tentang proses pembangunan desa. Namun, pertanyaan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu tiba-tiba muncul karena mereka tidak pernah menyangka bahwa perempuan juga bisa menjadi anggota BPD. Hal tersebut terungkap saat peserta Sekolah Perempuan belajar tentang posisi perempuan dalam pembangunan desa. Tema tersebut menjadi satu bagian dari proses pembahasan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang

Membedah UU Desa adalah salah satu metode belajar di Sekolah Perempuan yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta. Sekolah Perempuan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara dan tiga desa di Kabupaten Poso.

Dari refleksi belajar bersama para kader Pembaharuan Desa di masing-masing desa, para perempuan masih gagap mengidentifikasi di ruang mana dan pada posisi apa mereka harus terlibat dalam pembangunan di desanya. Termasuk mereka yang selama ini aktif atau setidaknya namanya terdaftar dalam salah satu struktur organisasi perempuan seperti PKK dan kelompok wanita tani (KWT).

Kegagapan perempuan tidak terlepas dari kapasitas mereka dalam pembangunan desa. Kegagapan ini juga menentukan sikap mereka yang begitu hati-hati dalam memutuskan sesuatu di luar persoalan program kerja organisasi yang sudah ditetapkan. Seperti yang dirasakan kelompok perempuan di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Selama ini pemahaman mereka dalam proses pembangunan desa hanya sebatas mengusulkan program atau kegiatan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Sementara, untuk pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dilakukan oleh perangkat desa dan BPD. Selama ini, mereka akan memilih pasrah ketika harus menerima kenyataan bahwa usulan atau masukan mereka tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Sehingga, mereka akan mengungkapkan kekalahan mereka dengan, “kami hanya menerima mandat dari desa.”

Kata “Desa” yang mereka maksud adalah perangkat desa atau lebih jelasnya ditujukan kepada Kepala Desa (Kades). Kini, kelompok perempuan desa menyadari bahwa mereka ternyata keterlibatan mereka dalam pembangunan di desa dijamin oleh undang-undang. Termasuk keterwakilan perempuan dalam BPD maupun peran-peran dalam pembangunan di desa. Perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki.

Akses dan ruang ini akan memberikan perubahan baik pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan ini perempuan akan berusaha mencari jalan keluar lewat usaha, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Karena perempuan juga memiliki potensi sebagai pemimpin. Dengan prasyarat, mereka mendapatkan fasilitas, ruang, serta kesempatan yang memadai untuk berekspresi. Ruang itu harus diciptakan.

Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui kegiatan Sekolah Perempuan merupakan salah satu upaya menciptakan kesempatan tersebut. Konsep Sekolah Perempuan yang diterapkan di tiga desa ini tidak hanya dilakukan di kelas tetapi juga luar kelas.

Pada tiga bulan pertama, pelaksanaan Sekolah Perempuan dilakukan di dalam kelas. Sebelum membedah posisi perempuan dalam pembangunan desa, peserta belajar tentang gender dasar sebagai bagian dari penguatan kapasitas. Harapannya, mereka mulai memiliki perspektif gender dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi.

Kemudian, di pertemuan berikutnya, saatnya membuka wacana mereka tentang isu-isu kritis yang termuat dalam UU Desa. Harapannya, kelak mereka mampu melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, memastikan kegiatan pembangunan di desa berjalan dengan baik. Caranya, perempuan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan desa serta berpartisipasi aktif dalam Musdes. [Alimah]