Arsip Tag: pembaharuan desa

Kades Pringamba: “Kami yakin data yang kami hasilkan sendiri”

“Kami yakin dengan data yang kami hasilkan sendiri, karena kami terlibat melakukan semua prosesnya bersama warga”

(Karno, Kades Pringamba, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara)

Dengan tegas dan percaya diri, Kades Pringamba mengungkapkan pengalamannya selama melakukan pendataan kesejahteraan dari rumah ke rumah. Pendataan kesejahteraan yang dilakukan di tiap kepala keluarga (KK), tentu saja berbeda dengan pendataan yang dilakukan berbasis RT atau sampel dari keseluruhan jumlah penduduk. Karena dalam satu rumah, bisa jadi ada dua atau lebih jumlah KK. Sehingga, dalam proses pendataan ini dibutuhkan tim yang tidak sedikit. Karena proses pendataan partisipasi yang dilakukan bersama warga, maka membuat prosesnya lebih ringan. Pemdes dan warga juga memiliki rasa percaya diri, rasa memiliki terhadap data yang begitu kuat. Karena dalam setiap tahapan prosesnya, mereka telah dilibatkan dan data yang dihasilkan pun menjadi milik mereka yang kapanpun dapat diperbaiki jika terjadi kekeliruan.

Desa Pringamba merupakan salah satu Desa di Kabupaten Banjarnegara, yang tahun ini tengah mengupayakan perencanaan yang apresiatif di desanya. Selain Pringamba, tahun ini juga ada Desa Karangkemiri di Kecamatan Wanadadi. Tentu saja, setiap perubahan membutuhkan tahapan kegiatan yang tidak singkat. Apalagi dalam prosesnya dibutuhkan partisipasi warga di desa. Sejak pertengahan tahun 2017, Pemerintah Desa (Pemdes) bersama warga Pringamba pun mulai bekerja keras untuk melakukan perubahan di desanya. Perubahan tersebut dimulai dengan melakukan perubahan perencanaan pembangunan di desanya. Perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya berbasis masalah, kini mulai diubah menjadi perencanaan pembangunan yang berbasis aset dan data-data usulan kelompok marginal. Beberapa bulan sebelum melakukan perubahan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPDesa), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pemdes bersama warganya telah bekerja keras menghasilkan data-data partisipatif sebagai bahan review RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Perubahan: Sulit di Awal, Gaduh di Pertengahan, dan Hebat di akhir

Salah satu warga yang sedang melakukan rekap data survei perbaikan layanan publik.

Apa yang diungkapkan Kades Pringamba, merupakan pengalamannya yang secara langsung terlibat dalam proses pendataan kesejahteraan yang dilakukan di desanya bersama warga. Keterlibatan Pemdes dan warga dalam proses pendataan juga dilakukan di Desa Karangkemiri. Selain data kesejahteraan, Pemdes dan warga juga secara partisipatif telah menghasilkan data kewenangan desa, data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, data prioritas perbaikan layanan publik dasar di desa, serta data usulan kelompok marginal. Berdasarkan data-data partisipatif yang mereka hasilkan sendiri, akhirnya mampu memunculkan usulan program maupun kegiatan yang dikompilasi dalam 4 bidang, yaitu pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Masing-masing desa memiliki pengalamannya sendiri terkait tantangan saat melakukan pendataan. Termasuk pada tahap awal proses fasilitasi survei layanan publik partisipatif, serta pemetaan sosial lainnya, tidak jarang Pemdes dan warga di hampir semua desa dampingan merasa tidak memiliki kapasitas menghasilkan data sendiri. Mana mungkin kami menghasilkan data sendiri? Apalagi merumuskan semua prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan survei sampai laporan pertanggungjawaban bersama warga? Merumuskan instrumen sendiri? Bagaimana caranya? Sedangkan selama ini warga jarang dilibatkan, bahkan data pun selama ini hanya milik supradesa, data kemiskinan milik BPS, apalagi data survei perbaikan layanan publik dasar seperti prioritas untuk kesehatan, pendidikan, dan sejumlah prioritas usulan lainnya? Begitulah, namun keinginan untuk berubah dan mau belajar tanpa sadar telah mengubah cara pandang mereka, mereka pun kian optimistis, bukan hanya Pemdes, warga yang telibat dalam setiap tahapannya, pun mulai merasa “diwongke”, dimanusiakan.

Memperkuat kapasitas warga dan pemdes untuk menghasilkan perencanaan apresiatif desa (PAD) bukan sekadar seremonial satu dua hari jadi lalu pulang. Lebih dari itu, perlu hadir di tengah mereka, di tengah lingkungannya, mendengarkan dan menjadi teman belajar, intens komunikasi bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan, selain itu juga terus memastikan bagaimana mereka mengatasi tantangan, capaian, serta strategi yang mereka terapkan sendiri, dan sejumlah hal-hal lain yang terkesan sepele namun penting. Jangan sampai pengetahuan dan pembelajaran hanya berhenti di satu dua orang, lalu usai menjadi sekadar pengetahuan yang entah benar-benar dipahami atau tidak.

Data hasil analisa prioritas perbaikan layanan publik ini pun hasil kerja keras warga dan Pemdes. Ini hanya secuil dari sekian data yang yang telah warga dan Pemdes hasilkan, mulai dari data kesejahteraan lokal, data dan Perdes Kewenangan, data aset dan potensi desa, dan data usulan kelompok marginal. Tapi menghasilkan data bukanlah tahap akhir, karena setelah melalui tahap pemetaan sosial, kini saatnya mereka memanfaatkan data-datanya sebagai bahan rujukan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Setelah masuk dalam dokumen-dokumen penting tersebut, pun masih ada proses lain yaitu mengawal proses pelaksanaan pembangunannya secara aktif dan kritis. Perubahan di sejumlah desa dampingan Infest Yogyakarta yang paling terlihat adalah bagaimana pembangunan di semua bidang mulai menyasar kelompok-kelompok marginal. Di antaranya, desa mulai menganggarkan tunjangan hari tua untuk semua Lansia miskin di desanya, mengaggarkan program untuk kaum difabel, tidak sekadar memberikan bantuan instan, namun memastikan penyembuhannya hingga memberdayakannya di desa.

=============

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan, gender specialist Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

 

“Sebelumnya kami itu tidak pernah dilibatkan dalam hal apa pun terkait pembangunan desa”.

Ungkapan ini diucapkan oleh Toyyibah, perempuan Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Toyyibah menceritakan tentang perencanaan pembangunan di desanya yang tidak pernah mengakomodir usulan-usulan dari perempuan.

Menurut Toyyibah, perencanaan pembangunan desa sebelumnya selalu didominasi oleh laki-laki dan hanya dibahas oleh pemerintah desa dan BPD. Perempuan baru mulai dilibatkan setelah desanya melakukan perencanaan apresiatif desa.

“Sekarang, aspirasi dari kami sebagai perempuan sudah diterima, kegiatan kami untuk melakukan daur ulang sampah juga sudah didanai oleh desa,”

kata Toyyibah, saat kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Rabu (14/6).

Cerita lain tentang Desa Teluk Singkawang juga diungkapkan oleh Sari Yudillah, pemudi Desa Teluk Singkawang. Sari yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang desa, kini dengan mudah bisa mengakses informasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh desanya.

“Saya jadi tahu kalau pembangunan desa itu meliputi empat bidang, sekarang ini jadi lebih banyak masyarakat yang terlibat aktif,” ungkapnya.

Kemudahan dalam akses informasi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ari Rudiyanto, pemuda Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, bahkan kini lebih memilih mendedikasikan hidupnya untuk desa dan meminggirkan keinginannya untuk bekerja di luar daerah, setelah tahu desanya memiliki potensi yang besar.

“Awalnya itu saya tidak tahu apa-apa tentang desa, saya tidak mengenali dan bahkan saya tidak tertarik dengan desa saya sendiri. Tapi setelah ikut dalam perencanaan apresiatif desa, saya menjadi tahu kalau desa ini memiliki potensi yang sangat besar. Ini menjadikan saya cinta dengan desa saya sendiri dan saya merasa peduli untuk terlibat dalam pembangunan desa,” ungkap pemuda yang baru setahun lulus kuliah ini, Kamis (15/6).

Desa Tegal Arum bahkan dikagetkan dengan satu fakta yang mereka temukan dalam kegiatan pemetaan aset dan potensi desa. Mereka tidak pernah menyangka kalau ternyata desanya memiliki aset tanah desa seluas 40 Hektare.

“Kami itu baru tahu kalau ternyata Desa Tegal Arum punya tanah aset desa seluas 40 Hektar. Dari dulu belum pernah tercatat, padahal kan bisa dimanfaatkan untuk pendapatan asli desa,” kata Rahmat Annas, Kepala Desa Tegal Arum.

Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan pun mereka lakukan untuk memastikan pembangunan dan program yang dikerjakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sofiyanti, perempuan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang mengungkapkan, saat ini masyarakat di desanya menjadi lebih kritis pada pembangunan yang dilakukan desa. “Masyarakat, terutama perempuan di Tirta Kencana sekarang jadi lebih kritis. Waktu ada pembangunan jembatan itu mereka nanya-nanya tentang pelaksanaannya, besaran anggaran dan sumbernya dari mana,” kata Sofi, ketika melakukan kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Kamis (15/6).

Pengalaman-pengalaman dari tiga desa di Kabupaten Tebo ini juga dipaparkan di hadapan Pemerintah Kabupaten Tebo, dalam kegiatan Workshop Refleksi Pembelajaran “Sekolah Pembaharuan Desa”, pada Jumat (16/6) di Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo.

Syahlan Arpan, Wakil Bupati Tebo yang hadir dalam acara ini, mengungkapkan harapannya agar tiga desa yang telah melakukan perencanaan apresiatif desa bisa dijadikan model untuk diaplikasikan oleh desa-desa lain di Kabupaten Tebo.

“Paling tidak kita mulai dulu dari satu desa untuk setiap kecamatan menjadi desa percontohan, ke depannya jadi bisa secara keseluruhan. Kalau perlu ya kita anggarkan,” ungkapnya.

Menurut Syahlan, perencanaan apresiatif desa yang disampaikan juga menjadi hal penting bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

“Masukan-masukan seperti ini nanti dari masing-masing OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) terkait, tolong untuk bisa membahasnya, karena ini penting juga dalam penyusunan RPJMK,” pungkasnya.

 

Penulis: Yudi H

Perempuan Desa dan Keresahannya pada Praktik Pernikahan Dini

Mana dulu yang harus diutamakan? Melakukan upaya pencegahan terhadap anak putus sekolah terlebih dahulu atau mencegah praktik pernikahan dini?

Untuk kali ke sekian, pertanyaan tersebut muncul saat para ibu di desa tengah berkumpul. Kendati demikian mereka tidak sekadar berkumpul, namun menyengaja berkumpul dan merencanakan sesuatu. Mereka berkumpul dalam rangka berbagi gagasan dan pengalaman masing-masing. Salah satunya berbagi gagasan dalam merumuskan strategi isu penting di desanya. Ada para perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan “Raga Jambangan” dari desa Jatilawang, juga para perempuan dari organisasi perempuan “Sidaluhur Sejati” dari desa Gumelem Kulon, serta para perempuan dari organisasi perempuan “Giri Tampomas” dari desa Gentansari.

Ketiga desa yang sudah disebutkan tadi adalah desa-desa yang ada di wilayah kabupaten Banjarnegara. Masing-masing organisasi perempuan ini baru berdiri di tahun 2015. Desa Gumelem Kulon ada di Kecamatan Susukan. Desa Jatilawang, ada di Kecamatan Wanayasa. Desa Gentansari, ada di Kecamatan Pagedongan. Para perempuan ini juga bukan kumpulan ibu-ibu yang tidak memiliki kesibukan, karena pada dasarnya tidak ada perempuan (khususnya yang perempuan berumah tangga) yang tidak memiliki kesibukan. Selalu saja ada kesibukan, bahkan bisa jadi kesibukan mereka melebihi jam kerja para suaminya. Apalagi jika ibu rumah tangga sekaligus aktifis sosial di desanya.

Isu jaminan kesehatan hingga perkawinan pada usia anak

Kembali lagi ke para ibu yang tengah resah dengan sejumlah persoalan di desanya.  Merumuskan jalan keluar atas permasalahan yang tejadi di desanya, seharusnya menjadi hal yang mudah ketika dirumuskan bersama-sama. Namun tidak demikian dengan para ibu ini. Karena di titik tertentu, mereka sendiri merasa heran bahkan “greget” kenapa masalah tersebut sulit sekali dicegah. Jangankan mereka yang hanya sebuah komunitas kecil dan baru lahir, pemerintah desa yang mengaku “telah berupaya semaksimal mungkin”, pun tetap belum berhasil setidaknya mengurangi angka pernikahan dini.

Yah, sebenarnya kegelisahan para ibu ini tidak sebatas isu pernikahan usia anak atau yang lebih dikenal pernikahan dini. Namun juga isu jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi warga miskin di desanya, isu pendidikan, isu kenakalan remaja, isu pernikahan dini dan sejumlah isu lainnya. Namun, mereka juga dengan sangat menyadari kapasitas dirinya. Dengan segala keterbatasan kapasitas dan waktu yang telah terbagi dengan kesibukan lain di luar organisasi. Hingga pada akhirnya mereka menyepakati ada dua isu penting yang akan mereka kawal selama tahun 2016.

Isu pertama adalah isu pelaksanaan pembangunan di desanya. Mereka sepakat untuk mengawal pembangunan di desanya, bukan hanya pada tahap perencanaan namun juga penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban program pembangunan desa. Sementara isu kedua yang akan dikawal organisasi perempuan ini adalah isu penting yang selama ini berdampak pada kelompok marginal (terpinggirkan), baik kaum perempuan, difabel, lansia, maupun keluarga miskin lainnya sebagai korban atau pihak yang dirugikan.

Selain mengawal pembangunan di desanya, organisasi perempuan di desa Gumelem Kulon telah sepakat mengawal isu jaminan kesehatan bagi kelompok marginal. Mereka bahkan telah bergerak melakukan advokasi jaminan kesehatan, salah satunya bagi para petani penderes di desanya. Informasi perkembangan advokasi mereka dapat dilihat dalam laman Sekolah Desa. Sementara organisasi perempuan di desa Jatilawang dan Gentansari sepakat mengawal isu pernikahan dini. Di desa Jatilawang, sebenarnya persoalan yang juga sangat penting dikawal adalah persoalan anak putus sekolah. Karena tingkat pendidikan warga di desanya masih sangat rendah.

Menurut Tursiyah, salah satu pengurus organisasi Raga Jambangan, minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya masih sangat rendah. Pada umumnya,  orangtua di desa Jatilawang sudah cukup puas menyekolahkan anaknya sampai sekolah dasar (SD). Alasannya beragam, namun yang paling kuat adalah soal pola pikir tentang korelasi pendidikan dengan kesejahteraan. Seperti yang paling sering dilontarkan para orangtua di antaranya seperti: “percuma menyekolahkan anak tinggi-tinggi, toh akhirnya menikah/toh akhirnya menjadi petani”. Kebanyakan orangtua tidak berminat menyekolahkan anaknya pada tingkat SLTP. Cukup dengan lulusan SD, karena ijazah tidak digunakan untuk pendaftaran kerja sebagai buruh tani.

Tursiyah pernah menyaksikan ketika ada seorang bapak yang datang ke rumah untuk mendaftarkan nikah putrinya yang kelahirannya tahun 2001, lulus SD didaftarkan nikah. Banyak hal yang sudah saya sampaikan berharap agar membatalkan rencana menikahkan anaknya di usia dini, tetapi hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dan mengatakan bahwa pendidikan tidak penting. Banyak keluarga yang bahkan rela hanya dinikahsirikan karena belum cukup usia secara Undang-Undang pernihakan. Mereka seringkali mengangkat mitos “Perawan Tua” untuk anaknya usia 15 tahun ke atas yang belum menikah.

Sampai saat ini, menurutnya banyak sekali terjadi kecurangan dengan memalsukan usia agar mereka dapat menikah secara resmi. Meski usia mereka belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun perubahan data usia tetap dilakukan baik dari tingkat desa atau pun kecamatan dengan menambahkan umur pada syarat dan prasyarat pernikahan.

Pemahaman orangtua di Jatilawang, pendidikan ya untuk mencari kerja. Sementara yang dimaksud mereka dengan pekerjaan adalah pekerjaan nenek moyang, yaitu bertani. Bagi mereka, bekerja sebagai petani tidak membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Cukup lulus sekolah dasar dan tak perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi anak laki-laki akan menjadi petani. Sementara bagi anak perempuan, akan segera dinikahkan dan membantu suami mengurus rumah tangga sekaligus membantu bertani. Sehingga tidak heran jika di desa Jatilawang banyak sekali pasangan suami isteri yang telah memiliki anak di usia yang masih sangat muda. Bahkan pernah ada satu anak perempuan yang belum genap 14 tahun, dinikahkan dengan lelaki dari luar desa Jatilawang. Tidak sampai satu minggu setelah pernikahan mereka, suaminya diketahui telah beristeri. Akhirnya si anak perempuan yang telah menjadi isteri ini menuntut cerai dan kini statusnya menjadi janda di usia yang belum genap 14 tahun.

Pada tahap menentukan isu penting yang akan dikawal, para ibu di organisasi perempuan ini pada dasarnya faham dan sadar isu pendidikan dan pernikahan dini sama pentingnya. Namun, mana dulu yang akan dikawal? Mulai mengawal isu pendidikan dengan mengurangi angka anak putus sekolah? Atau dimulai dengan mengawal isu pernikahan dini terlebih dahulu? Jangan tanya tentang dampak negatif dari pernikahan dini khususnya bagi perempuan, sejatinya mereka sudah faham. Mereka mendengar dampak pernikahan dini dari bidan desa, sosialisasi yang pernah dilakukan di desa, serta media. Hanya saja, para ibu ini masih membutuhkan strategi yang tepat untuk mencegah praktik pernikahan dini di desanya. Karena sampai saat ini, mereka menilai bahwa sejumlah upaya yang sudah dilakukan ternyata belum berdampak apapun. Ya, pernikahan di usia anak tetap terjadi dan tingkat pendidikan anak-anak di desanya masih tetap rendah.

Strategi pencegahan: melibatkan banyak pihak, termasuk remaja

“Pendidikan Yes! Pernikahan Dini No!”,
“Tunjukin Prestasi Dini, Bukan Nikah Dini!”,
“Katresnan Iku Ngajeni”, dll.

Jargon-jargon tersebut dirangkai secara khusus oleh para remaja dalam rangka kampanye untuk mencegah pernikahan dini. Melalui media-media kreatif, para remaja tersebut merangkai jargon dengan istilah yang mereka rangkai sendiri. Para remaja ini bukan hanya terlibat sebagai objek kampanye, namun juga subjek kampanye. Mereka sendiri yang menciptakan bagaiman bentuk kampanye yang akan dilakukan. Sebelumnya, puluhan remaja tersebut dilatih sebagai pendidik sebaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini yang diselenggarakan oleh Rifka Anisa.

Pelatihan bagi pendidik sebaya tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Rifka Annisa sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk edukasi pendampingan rekan-rekan secara komunitas. Dengan cara seperti inilah dipandang mampu untuk menekan timbulnya remaja yang salah dalam pergaulannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Manajer Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Rifka Annisa, Thanthowi, saat berbagi pembelajaran dan pengalaman pendampingan mengawal isu “pernikahan dini” di kantor Infest Yogyakarta pada Senin (6 Juni 2016).

Menurut Thanthowi, kekerasan terhadap anak dan meningkatnya praktik pernikahan dini bersumber pada latar belakang remaja yang kurang perhatian dari keluarga, dan pendampingan pribadi. Meningkatnya angka pernikahan dini dikarenakan maraknya kasus sex bebas di kalangan remaja. Kondisi seperti ini dipicu karena pergaulan yang salah. Maka LSM Rifka Annisa dalam kesempatan ini melaksanakan kegiatan life in bersama remaja lainnya dari provinsi Daerah Istimewa Aceh, Makasar, serta DIY dan di Dusun Nglegi, Patuk, Gunungkidul sebagai tuan rumahnya. Harapannya upaya tersebut ke depan akan menekan angka pernikahan dini yang dipicu oleh pergaulan remaja  yang salah.

Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan Rifka Annisa menggunakan pendekatan ekologi (ecological framework). Sehingga dalam proses pencegahannya, intervensi yang dilakukan bukan hanya pada pihak orangtua dan pemangku kebijakan, namun juga anak-anak. Mulai dari level individu, keluarga, komunitas, instansi dan kebijakan pemerintah. Pengalaman Rifka Annisa di Kabupaten Gunung Kidul, diawali dengan adanya MoU di level kecamatan. Berbekal MoU tersebut, Rifka Annisa kemudian mulai bergerak melibatkan masyarakat dari berbagai instansi baik di tingkat desa/pedukuhan, KUA, Puskesmas/PLKB, PKK, Ormas, Penyuluh Agama, Rifka Annisa sendiri, Muspika, Polsek, dan pihak sekolah. Masing-masing instansi tersebut saling berbagi peran sesuai dengan kapasitasnya.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan kapasitas masing-masing instansi, di antaranya seperti di tingkat desa/pedukuhan, kepala dukuh membuat “DEKLARASI DUKUH” untuk menyepakati bersama melakukan pencegahan pernikahan usia anak. Selain itu juga melakukan penyadaran ke warga, screening administrasi perkawinan, melakukan kegiatan konseling bagi keluarga, serta anak yang mau menikah. Di tingakat KUA, dilakukan pendidikan pra nikah  dan kursus calon manten, konseling bagi keluarga, anak yang mau menikah, dan penyadaran ke warga. Di tingkat Puskesmas/PLKB, dilakukan pendidikan kesehatan reproduksi (Kespro), TT Caten, serta konseling perencanaan keluarga. Di tingkat komunitas seperti PKK, organisasi masyarakat (Ormas), dan penyuluh agama, dilakukan pendidikan ke masyarakat terkait dampak pernikahan usia dini. Sementara peran Rifka Annisa sendiri menyelenggarakan pendidikan ke masyarakat, dan membangun komunitas-komunitas community based organization (CBO). Di tingkat Muspika, dilakuakan koordinasi, monitoring dan penyediaan kebijakan. Di tingkat Polsek, dilakukan sosialisasi UUPKDRT, layanan hukum perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan tingkat sekolah, dilakukan penyuluhan dan pembinaan melalui berbagai kegiatan di sekolah.

Rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Rifka Annisa dan digerakkan oleh banyak stakeholder, kini telah berhasil mengurangi praktik pernikahan dini. Bahkan kecamatan Gedangsari, salah satu kecamatan di Gunung Kidul kemudian memberi penghargaan pada desa yang telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini melalui penghargaan atau award “Nikah Dininya NOL”. Tentunya bagi para RT- RW dan Dukuh atau Lurah ini merupakan kebanggaan tersendiri dalam memimpin masyarakatnya.

Belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Rifka Annisa, bahwa kunci keberhasilan mencegah praktik pernikahan dini di antaranya komitmen dari semua stakeholder, dukungan anggaran dari masing-masing sektor, danya koordinasi, monitoring dan evaluasi, apresiasi yang diberikan ke Dukuh yang berhasil menurunkan angka pernikahan dini. Kendati demikian, dalam proses pelaksanaannya ada saja tantangan. Tantangan tersebut di antaranya adalah pencitraan desa, solusi pernikahan bagi korban Kelahiran Tidak Dikehendaki (KTD), memastikan konseling bagi anak yang mengajukan dispensasi kawin, serta mutasi pemerintah.

Dari proses tersebut, semoga informasi ini menjadi pembelajaran penting bagi para perempuan di desa yang tergabung dalam sebuah komunitas yang peduli pada isu penting di desanya, khususnya upaya mencegah pernikahan di usia anak. Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan sejumlah stakeholder, yang juga jarang dilakukan adalah adanya “Deklarasi Dukuh”. Adanya “Deklarasi Dukuh” kemudian memunculkan kesadaran baru di masyarakat tentang dampak perkawinan pada usia anak, serta kesadaran orang tua akan pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, upaya pencegahan dari masyarakat dan stakeholder semakin intens, sehingga berhasil menurunkan angka perkawinan pada usia anak.

[Alimah]

 

Infografis berita keuangan Wonosobo

Setelah Pelatihan, Kader Desa di Wonosobo Usulkan Rekomendasi Perbup

Dua desa di Kabupaten Wonosobo mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta di Kantor Bupati pada 29 September – 2 Oktober 2015. Kedua desa tersebut ialah Desa Keseneng, Kecamatan Mojotengah dan Desa Lengkong, Kecamatan Garung. Kedua desa ini akan menjadi model desa yang mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga bisa menjadi contoh dan teman belajar bagi desa lainnya di Kabupaten Wonosobo.

Proses Pelatihan - Simulasi tata cara pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyedia dari pihak ketiga

Proses Pelatihan – Simulasi tata cara pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyedia dari pihak ketiga

Senada dengan pelatihan di Malang dan Takalar, pelatihan di Wonosobo juga mendorong desa mampu mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta disiplin anggaran. Selain itu, pelatihan selama empat hari ini menjadi bahan rekomendasi penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Kami sedang berproses menyusun draft Perbup Pengelolaan Keuangan Desa, hasil dari empat hari ini justru akan menjadi rekomendasi bagi kami di bagian Pemerintahan,” tutur Aldhiana Kusumawati (Dina), dari bagian Pemerintahan, Pemkab Wonosobo.

Dokumen APBDesa desa-desa di Wonosobo masih menggunakan format lama, artinya belum secara penuh mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini diakui Sukardi, Sekretaris Desa Keseneng. Menurut Sukardi, dalam pelatihan ini banyak hal baru yang diketahui, diantaranya adanya 4 kelompok utama dalam belanja yaitu kelompok penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Sedangkan dokumen APBDesa tahun 2014 Desa Keseneng masih menggunakan format lama yang terdiri dari 2 kelompok utama dalam belanja yaitu kelompok biaya operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya menurut Dina, Pemkab Wonosobo menyadari bahwa perlu adanya tahun transisi bagi desa karena banyak hal baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses transisi tersebut termasuk penguatan kapasitas desa seperti yang dilakukan empat hari ini untuk mendorong kesiapan desa. Pemkab Wonosobo sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat edaran supaya desa segera menyusun APBDesa 2016 tanpa harus menunggu peraturan menteri tentang pengelolaan keuangan desa disahkan.

Draft Perbup Wonosobo tentang Pengelolaan Keuangan Desa diulas bersama peserta dalam pelatihan yang difasilitasi oleh Darwanto, pegiat advokasi anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Jakarta. Beberapa masukan diantaranya tentang kurang sesuainya kelompok belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; kurang rincinya tata cara penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA); dan pengaturan jumlah uang kas di desa. Selanjutnya beberapa masukan dan temuan-temuan dari pemerintahan desa saat pelatihan diserahkan kepada bagian pemerintahan Pemkab Wonosobo sebagai rekomendasi penyusunan Perbup pengelolaan keuangan desa.

Infografis berita keuangan WNSB

Setelah pelatihan ini, peserta berkomitmen untuk mempelajari lagi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, mempraktikan pengetahuan yang didapat saat pelatihan. Selain itu, Pemkab Wonosobo akan menyelenggarakan rapat penyusunan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa pada 5 Oktober 2015 dengan memasukkan hasil pelatihan ini sebagai rekomendasi. [khay]

Pemetaan Sosial di Desa Wulungsari

Menemukan Tingkat Kesejahteraan Lokal di Desa

“Ini tidak main-main. Menentukan indikator kesejahteraan adalah kepentingan Desa Wulungsari.”

Pernyataan itu diungkapkan oleh salah satu peserta Sekolah Pembaharuan Desa di Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo saat berdiskusi tentang indikator kesejahteraan lokal. Diskusi sempat mengarah emosi antara seorang Kepala Dusun Mranggen dengan Anggi perserta dari unsur pemuda. Menurut Kepala Dusun Mrangen, kepemilikan mobil dan sepeda motor merupakan indikator utama untuk menentukan kesejahteraan. Ia berpendapat bahwa masyarakat miskin pun sudah memiliki sepeda motor dengan takaran harganya berkisar Rp 10.000.000. Sementara, menurut Anggi, indikator utama kemiskinan adalah pemilikan lahan atau rumah. Namun pernyataan ini disanggah kembali oleh Kepala Dusun. masing-masing saling mempertahankan, hingga nyaris tidak ada titik temu.

Perdebatan berujung dengan mendiskusikan kembali “Siapa orang yang sejahtera di desa Wulungsari?”

Ada yang berpendapat bahwa sejahtera itu ketika terpenuhinya sandang, pangan dan papan. Ada juga yang berpendapat bahwa sejahtera itu apabila pendidikan dan kesehatannya terjamin. Ada pula yang bertahan dengan pendapat bahwa keharmonisan hubungan antara suami-istri dalam rumah tangga juga bagian dari sejahtera. Dan, masih banyak lainnya.

Proses penentuan indikator kesejahteraan memang memakan waktu yang lama karena banyaknya perdebatan dan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Hasilnya pun beragam. Setelah melalui proses diskusi cukup alot, peserta menemukan beberapa ukuran kesejahteraan rumah tangga antara lain: pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset tanah dan kepemilikan/ukuran bangunan rumah.

Dari indikator tersebut peserta menurunkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menggali informasi dari masyarakat. Dari situ dapat diketahui kondisi kesejahteraan yang sebenarnya dari masing-masing rumah tangga di Wulungsari. Tim Pembaharuan Desa berhasil merumuskan indiaktor lokal kesejahteraan dan merumuskannya ke dalam sebuah instrumen survei.

Pemetaan Sosial di Desa Wulungsari

Sophiah, Kader Pembaharu Desa Wulungsari melakukan penggalian data dalam pemetaan kesejahteraan warga.

Tim bersepakat segera mengaplikasikannya dengan mengambil contoh sebanyak 44 rumah tangga. Masing-masing anggota menerima dua kuisioner. satu kuisioner ditujukan untuk keluarganya sendiri dan satunya lagi untuk tetangganya yang diambil secara acak.

Peserta merefleksikan proses pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden. Beragam pembelajaran didapat dalam proses ini. Hibah misalnya, menyatakan dengan survei dan bertatap muka langsung dengan warga, ia menjadi tahu karakter dan tanggapan responden terhadap insiaitif survei. Responden yang berkarakter terbuka lebih mudah mendapatkan informasi/jawaban. Tetapi bagi yang tertutup agak sulit menggali jawaban yang pasti. Bahkan ada yang bertanya, setelah pendataan “Apa nanti akan ada bantuan?”

Lain lagi dengan Sirajuddin yang menyampaikan pengalamannya dikritik anaknya, karena mengetahui bahwa pengeluaran rumah terbesar adalah belanja rokok bapaknya yang mencapai Rp 400 ribu setiap bulannya.

Melihat perubahan dan merumuskan strategi

Merancang Strategi Perubahan

Yogyakarta- Program Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelompok Perempuan untuk Pembangunan di Desa yang dilakukan Infest Yogyakarta telah berjalan satu semester. Program yang dilakukan di lima kabupaten yakni Banjarnegara, Wonosobo, Malang, Takalar dan Poso ini untuk mendukung implementasi Undang-undang Desa. Selama enam bulan berjalan, dibutuhkan refleksi dari masing-masing pengelola program untuk melihat perubahan dan pembelajaran yang sudah terjadi di setiap lokasi program. Juga, untuk merumuskan strategi yang bisa digunakan dalam perjalanan selanjutnya.

Melihat perubahan dan merumuskan strategi

Melihat perubahan dan merumuskan strategi

Untuk itu, selama dua hari (6-7/7/2015), Infest menggelar lokakarya untuk merumuskan perubahan dan strategi program di Yogyakarta. Acara ini diikuti oleh masing-masing penanggungjawab serta pengelola program. Menurut Frisca Arina Nilawati, selaku Manajer Program, refleksi ini diperlukan sebagai bentuk evaluasi atas pencapaian dari inti perubahan yang ingin dicapai dari masing-masing program yakni Kepemimpinan Perempuan dan Reformasi Pemerintahan Desa; Perencanaan Apresiatif Desa; serta Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Manajemen Keuangan dan Informasi Desa.

Selain melihat perubahan, kegiatan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pengetahuan pada masing-masing unit program. Peta pengetahuan dasar tentang desa juga disusun guna memudahkan tim infest dan kader pembaharu desa dalam melakukan pembaharuan desa.

Manajemen pengetahuan

Selama dua hari, forum dipandu oleh Idaman Andarmosoko. Masing-masing pengelola program diminta untuk merefleksikan kegiatan dan perubahan yang terjadi. Untuk merinci kedua hal tersebut, diperlukan kejelian serta pencatatan yang rinci. Sehingga, manajemen pengetahuan digunakan sebagai sebuah pendekatan.

Kegiatan dimulai dengan melakukan peneraan atau pemetaan kondisi kelas. Idaman memberikan kata-kata kunci yang berkaitan dengan program dan peserta menjelaskan definisi kata tersebut. Meski sering menggeluti kata-kata kunci tersebut, beberapa orang masih kesulitan untuk menyampaikan dan menjelaskan setiap definisi kata untuk mudah dipahami.

Idaman juga menegaskan bahwa evaluasi dan monitoring adalah alat mengontrol laju program dalam organisasi. Monitoring, menurut Idaman, adalah cara untuk mengoreksi arah perjalanan program dan dilaksanakan secara berkala. Sementara, evaluasi untuk melihat perjalanan program dan kesesuaian dengan rencana awal. Biasanya, evaluasi dilaksanakan secara bertahap di tengah ataupun akhir program.

“Seringnya dicampur aduk, monitoring digabung evaluasi, biasanya disebut monev, jadinya tidak jelas apa yang dilakukan,” kata Idaman.

Kader Pembaru Desa Wulungsari menunjukkan peta potensi desa

Kader Pembaharu Desa Wulungsari Tunjukkan Peta Potensi Desa

Yogyakarta- Kader Pembaharu Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menunjukkan peta potensi aset desa pada hari kedua Temu Kader Pembaharu Desa, Selasa (26/5/2015). Menurut Sopiah kader pembaharu Desa Wulungsari, peta potensi ini didasarkan pada hasil pemetaan potensi yang dilakukan pada awal Mei lalu. Kendati masih belum sempurna, peta potensi desa tersebut cukup memberikan gambaran aset dan potensi Desa Wulungsari.

Kader Pembaru Desa Wulungsari menunjukkan peta potensi desa

Kader Pembaru Desa Wulungsari menunjukkan peta potensi desa, (26/5/2015).

Pemetaan potensi desa merupakan bagian dari perencanaan apresiatif desa. Salah satu tujuannya, untuk menemukenali potensi desa sebagai kekuatan pendorong kemandirian desa. Para kader pembaharu Desa Wulungsari melakukan pemetaan tujuh jenis potensi desa antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, kebudayaan, kelembagaan, fisik, finansial, dan religius.

Data hasil pemetaan kemudian diaplikasikan ke dalam peta desa. Para kader pembaharu Desa Wulungsari menggambarkan sendiri peta desa di atas kertas plano berukuran sekitar 2 x 2 meter. Mereka menandai jenis potensi dan aset desa ke dalam peta desa. Lokasi-lokasinya disesuaikan dengan letak empat dusun di Wulungsari yakni Kacepit, Blindeng, Depon, dan Kemranggen.

Lutfi, salah satu kader Pembaharu Desa Wulungsari mengaku kaget dengan hasil pemetaan potensi desa ini. Pasalnya, ia baru menyadari bahwa desanya mempunyai potensi yang begitu melimpah.

“Awalnya saya mengira biasa-biasa saja. Setelah melakukan pemetaan aset, ternyata Desa Wulungsari mempunyai potensi besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

Selain peta potensi desa, pada pelatihan pemetaan sosial, ada tiga peta lainnya yang berbasis pemetaan sosial, yakni peta pembangunan desa, peta sosial dengan menggunakan indikator kesejahteraan lokal, serta peta perencanaan pembangunan.

Menurut Muhammad Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta, salah satu fungsi pemetaan potensi desa adalah untuk menemukenali potensi desa. Kemudian, peta potensi desa juga memudahkan siapapun untuk membaca data. Peta potensi desa juga bisa dipadupadankan dengan tiga peta lainnya untuk melihat kondisi sosial di desa. Sehingga, pemerintah desa dan warga mempunyai basis data untuk menentukan program prioritas dan pelayanan dasar.

“Yang paling penting setelah pemetaan sosial adalah kalau sudah punya data dan peta kita mau apa?” ujar Ibad.