Arsip Tag: partisipasi

Wonosobo Jadi Daerah Model Percontohan “Open Data Keuangan Desa”

Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.(M. Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta)

Yogyakarta-Kabupaten Wonosobo menjadi daerah model percontohan data terbuka (open data) keuangan desa. Peluncuran Wonosobo sebagai daerah percontohan, secara resmi akan ditetapkan melalui acara “Peluncuran Kabupaten Wonosobo Sebagai Model Percontohan Open Data Keuangan Desa” sekaligus “Seminar Nasional Data Terbuka dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa”. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Infest Yogyakarta dan Pemkab Wonosobo ini dilaksanakan di Pendopo Wonosobo, pada Selasa (18/7/17).

Proses Panjang Mewujudkan Impian “Open Data Keuangan Desa”

Inisiatif pengembangan open data keuangan desa ini bukanlah sesuatu yang instan. Namun telah dimulai sejak tahun 2014 bersama Infest Yogyakarta. Inisiatif bersama ini telah dirintis sejak 2014, mulai dengan penyehatan perencanaan desa melalui perencanaan apresiatif desa, penguatan kapasitas pelayanan informasi publik dan penguatan tata kelola keuangan desa.

“Open Data” bukan semata pengenalan sistem informasi, tetapi harus melalui sejumlah ragam kegiatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta bersama dengan Pemkab Wonosobo. Mulai dari rangkaian kegiatan “Perencanaan Apresiatif Desa”, “Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Informasi Desa”, “Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa”, hingga “Open Data Keuangan Desa”.

Menurut Direktur Infest Yogyakarta, M. Irsyadul Ibad, cita-cita bersama dalam rangkaian pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya pemerintahan desa yang terbuka. Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

“Harapannya, pengalaman dan pembelajaran praktik open data keuangan desa di Wonosobo mampu mempengaruhi kebijakan daerah-daerah selain Wonosobo, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga di tingkat Nasional,” ungkapnya.

Dalam acara ini juga akan ada rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan desa, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga nasional merespon perkembangan implementasi UU Desa saat ini. Selain itu, tersusunnya rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan desa dengan semangat data terbuka untuk memperluas akses masyarakat pada pembangunan desa.

Data Terbuka dan Dapat Diakses Siapapun

Saat ini, program ini telah menjangkau seluruh desa (236 desa) di Kabupaten Wonosobo. Program ini turut didukung oleh beberapa Lembaga Donor, seperti MAMPU-AUSAID (2014); Hivos-MAVC (2016-2017) dan Yayasan Tifa (2016-207). Inisiatif ini turut didukung pula oleh beberapa organisasi masyarakat sipil dan komunitas, seperti Medialink Jakarta, dan Yayasan Air Putih. Rangkaian aktivitas penguatan kapasitas yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pada acara peluncuran dan seminar nasional ini juga turut mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati, BAPPEDA, dan Bapermasdes/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) dari beberapa kabupaten di Indonesia, desa-desa di Lingkup Jawa Tengah (terutama Wonosobo); serta jaringan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu desa, keterbukaan informasi dan open data.

“Yang terpenting, data-data keuangan desa tersebut kemudian dibuka ke publik sebagai informasi yang dapat diakses siapa pun. Teknologi informasi yang disiapkan juga mengakomodir pertukaran dan pemanfaatan data yang tersedia pada platform lainnya,” tegasnya.[] (Alimah)

Partisipasi warga

Mencari Kembali Makna Partisipasi

Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari menjadi tuan rumah studi lapang tata kelola pemerintahan desa, Kamis (29/10/2015). Kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BBPMD) dan diikuti oleh puluhan perwakilan yang berasal dari Kabupaten Toraja Utara, Wakatobi dan Banggai Laut. Studi lapang kali ini mengambil tema “Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa”.

Harapannya, para peserta yang sebagian besarnya adalah para perangkat desa dapat menjadi lebih paham dan memiliki pengalaman dalam penyusunan Perdes. Menurut Antonius, salah satu peserta pelatihan yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di Kabupaten Toraja Utara, menyatakan bahwa dengan mengikuti pelatihan dan studi lapang di Tunjungtirto ia merasa menjadi lebih mengerti dalam penyusunan Perdes dan kewenangan desa.

[baca juga: Studi Lapang Pembuatan Perdes dan Sekilas Peraturan Desa]

Satu bulan sebelumnya, Desa Tunjungtirto juga menjadi lokasi studi lapang pelatihan “Manajemen Keuangan Desa”. Selain dianggap memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan dipimpin oleh seorang perempuan, Desa Tunjungtirto selama 7 bulan terakhir ini juga sedang mengembangkan praktik Pemetaan Apresiatif Desa (PAD).

[baca juga: Keuangan Desa ]

Pendekatan PAD yang dikembangkan lewat kerjasama dengan Infest Yogyakarta ini, bertujuan untuk menghasilkan suatu metode perencanaan pembangunan desa berbasis pada perbaikan data dan aset. Sekaligus juga mendorong perencanaan pembangunan yang memiliki prioritas pada kepentingan kelas sosial marginal.

Dalam praktiknya, PAD didahului dengan melakukan perbaikan data lewat sensus kesejahteraan sosial dengan menggunakan indikator lokal. Dengan sensus ini, validasi jumlah kelompok sosial marginal menjadi lebih terpetakan dengan baik. Selanjutnya, dengan data tersebut, prioritas pembangunan yang akan tertuang di rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) akan lebih menitikberatkan kepentingan kelas sosial marginal.

Membangun Praktik Partisipasi

PAD juga memiliki tujuan untuk meningkatkan praktik partisipasi, khususnya kepada kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti kelas sosial miskin, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya.

Namun dalam praktik PAD di Desa Tunjungtirto, terdapat beberapa tantangan yang patut digarisbawahi. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan oleh Yulianti, Tim Pembaharu Desa (TPD) Tunjungtirto. Ia mengungkapkan bahwa data sensus kesejahteraan yang telah disusun belum dapat dikatakan memiliki hasil yang sempurna apabila belum terverifikasi dengan keterlibatan kelas sosial marginal.

Tim Infest Yogyakarta juga menemukan kondisi yang sama. Data sensus yang dihasilkan juga harus mampu mendorong kelas sosial marginal menjadi subjek dalam perencanaan di desa. Dengan demikian, makna partipasi tidak hanya menjadi sekedar jargon, melainkan menjadi nyata menumbuhkan praktik berdesa menjadi lebih baik dan secara perlahan bisa menggeser praktik dominasi dan hirarki yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan.

Terkait temuan ini, rencananya sebelum penyelenggaraan Musdes untuk melihat kembali RPJMDesa, TPD Tunjungtirto akan melakukan beberapa persiapan, diantaranya memfinalisasi data kesejahteraan sosial, menggelar beberapa pertemuan di tingkat dusun dan memperluas ruang dialog antar warga. Persiapan ini ditujukan agar arah pembangunan Desa Tunjungtirto benar-benar memiliki “ruh” yang berbeda karena hadirnya nilai partisipasi di dalam perencanaannya. Sehingga secara sederhana “partisipasi” yang seringkali ditafsirkan secara sempit dengan makna “kehadiran semata” benar-benar berubah menjadi bermakna yang “menggerakkan”. [Fandi]

Sekilas tentang Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa merupakan satu dari tiga peraturan yang ada di desa, Peraturan Antar Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Kepala desa menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Desa.

Peraturan Desa berupa penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum meliputi :

a. terganggunya kerukunan antar masyarakat
b. terganggunya akses pelayanan publik
c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Artinya proses penyusunan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat desa berhak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Hampir di setiap regulasi yang mengatur peraturan desa selalu diawali atau diikuti dengan musyawarah desa. Artinya, Peraturan Desa harus mengacu pada hasil musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat.

Jenis-jenis peraturan Desa

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
  2. Rencana Kerja Pemeirntah Desa (RKPDesa). Ditetapkan paling lambat September tahun berjalan.
  3. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Ditetapkan paling lambar 31 Desember.
  4. Pungutan,
  5. Struktur organisasi pemerintah desa
  6. Tata ruang
  7. Laporan pertanggunjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
  8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
  9. Pembentukan lembaga kemasyarakatan
  10. Pembentukan lembaga adat desa

Secara umum, pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 111 ayat 1 dan pasal 125 ayat 1 menyebutkan bahwa Peraturan Desa menjadi dasar hukum pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset; perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Konsultasi dan Evaluasi Peraturan Desa

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa sejak disusun hingga ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengetahui dan terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan desa. Masyarakat berhak tahu dan memberikan masukan rancangan peraturan desa.

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati disampaikan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan. Kemudian, rancangan tersebut wajib ditetapkan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari sejak diterima. Peraturan Desa kemudian diserahkan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Apabila Kepala Desa tidak menandatangani maka, peraturan desa wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi peraturan Desa.

Untuk klarifikasi, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa yang telah diundangkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan. Bupati/walikota melakukan klarifikasi paling lama 30 hari sejak diterima.

Khusus untuk Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, Struktur organisasi Pemerintahan, dan Pungutan merupakan inisiatif pemerintah desa. Dalam prosesnya rancangan peraturan desa yang mengatur empat hal tersebut harus mendapatkan evaluasi Bupati/Walikota sebelum ditetapkan. Kepala Desa menyerahkan hasil rancangan hasil kesepakatan dengan BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterima. Kepala Desa diberikan waktu paling lama 20 hari sejak diterima hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

Tugas dan kewenangan supradesa dalam hal ini kabupaten/kota wajib memberikan pedoman penyusunan, evaluasi dan melakukan pengawasan tentang peraturan desa. Kewenangan pengawasan yang oleh Supradesa bahkan bisa membatalkan peraturan desa dengan dua alasan, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal dalam pelaksaaanya diawasi oleh BPD dan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan kewenangannya. Tentu, masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Rujukan:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Unduh)
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Unduh)
Verifikasi pendataan Desa Gondang

Pentingnya Keterlibatan Kelompok Marginal

Sabtu (24/10/2015) kemarin, Balai Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo terlihat lebih ramai dari biasanya. Siang itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang kembali berkumpul untuk melakukan verifikasi data kesejahteraan sosial dan aset-potensi yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan kelompok warga dari beberapa dusun, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Verifikasi pendataan Desa Gondang

Verifikasi pendataan Desa Gondang, (24/10).

Di awal pertemuan ini, kegiatan verifikasi difasilitasi oleh tim Infest Yogyakarta. Verifikasi pertama ditujukan kepada data aset dan potensi. Dari tujuh aset yang telah disusun, terdapat beberapa perbaikan secara rinci. Selain perbaikan terhadap kesalahan penulisan lokasi aset dan strategi pengembangannya, juga muncul masukan penting dari kelompok warga terkait dengan pengelolaan beberapa jenis aset, salah satunya mata air.

Warga berharap, mata air yang ada tidak hanya didistribusikan untuk kepentingan pertanian, namun juga dikelola untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan usulan tersebut, pengelolaan mata air kedepan di Desa Gondang rencananya akan diperluas hingga kepada pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Akses dan ruang

Di penghujung acara kegiatan, fasilitator kembali mengajak seluruh peserta mendiskusikan persiapan untuk mengulas kembali RPJMDesa Gondang. Di dalam diskusi ini, selain menekankan arti pentingnya partisipasi, anggota TPD dan warga yang hadir juga mencoba merumuskan strategi yang baik agar kepentingan kelas sosial marginal benar-benar terakomodasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa mutlak dilakukan. Hal itu untuk mendorong orang menjadi subjek pembangunan. Mengingat model pembangunan selama ini bercorak satu arah dan terpusat. Warga hanya menjadi objek tanpa diberikan ruang untuk berpendapat.

Memahami partisipasi tentu tidak cukup dilihat dari angka kehadiran. Kelompok marginal kerap dihadapkan pada tantangan-tantangan kultural dan dominasi kelas. Kondisi yang digambarkan oleh salah satu peserta dengan baik:

“Tidak semua orang memiliki keberanian untuk berbicara di depan forum, hal ini belum lagi ditambah dengan persoalan sering kali tanpa sadar di dalam musyawarah kerap terjadi dominasi oleh segilintir orang. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, menyebarkan formulir usulan kepada kelompok RTM (Rumah Tangga Miskin) ini merupakan cara yang baik.”

Selain itu,tantangan lain dalam proses dialog warga dan pemerintah desa karena adanya anggapan bahwa warga, khususnya RTM tidak mempunyai kapasitas pengetahuan yang cukup untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Jangan-jangan masalahnya bukan disitu tetapi akses dan ruang bagi kelompom miskin tidak ada.

Salah satu cara yang akan ditempuh, selain menggelar pertemuan di tingkat dusun dan desa, ialah dengan menyebarkan formulir usulan perencanaan pembangunan kepada kelompok RTM. Teknisnya dengan mengambil contoh atau sampling minimal 3 (tiga) RTM di setiap RT berdasarkan data kesejahteraan lokal yang telah disusun.

Strategi ini dipilih sehingga kelompok RTM dapat mengisinya secara leluasa di rumah. Dengan cara ini diharapkan data usulan perencanaan pembangunan dari kelas sosial marginal di setiap dusun dapat muncul. Sehingga, apabila dalam Musyawarah Desa sebagian dari mereka tidak menggunakan haknya untuk berpendapat, hasil dari formulir usulan tersebut dapat menjadi data pembanding yang mewakili kelas sosial marginal. [Fandi]

Prinsip utama pengelolaan keuangan desa. sumber: Roy Salam

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip umum pengelolaan keuangan desa memuat tiga aspek yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal tersebut disampaikan Roy Salam dari Indonesian Budget Center (IBC) dalam lokakarya penyusunan baseline tata kelola keuangan desa yang diselenggarakan Infest Yogyakarta, Jumat (15/5/2015).

Roy salam, perspektif pengaturan dalam tata kelola keuangan desa

Roy salam, perspektif pengaturan dalam tata kelola keuangan desa. (Foto oleh: Irsyadul Ibad)

Menurut Roy, transparansi menjadi elemen krusial karena menjadi prasyarat adanya partisipasi warga dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Transparansi merupakan mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi di tingkat desa. Dan, yang terpenting keterbukaan didasarkan pada semangat pelayanan publik.

“Sayangnya, pemahaman tentang keterbukaan informasi hanya untuk menggugurkan kewajiban bukan untuk pelayanan. Misalnya, website pemerintah yang dibuat mahal tetapi warganya susah mengakses internet,” terang Roy.

Transparansi menjadi pintu masuk bagi partisipasi warga. Disini, partisipasi tidak sebatas kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan dalam proses perencanaan keuangan. Juga, semangat partisipasi menjadi ruang kontrol dan pengawasan masyarakat. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa dan kualitas perencanaan yang demokratis.

Prinsip utama pengelolaan keuangan desa. sumber: Roy Salam

Prinsip utama pengelolaan keuangan desa. sumber: Roy Salam

Selain itu, dibutuhkan pula komitmen kuat dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan semua lembaga yang ada di desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas perlu menetapkan capaian kinerja pemerintah desa, sasaran dan kebermanfaatan dalam pembangunan desa.

Akuntabilitas seharusnya juga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tertib dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks kepengaturan desa mutakhir, pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ketiga prinsip tadi menjadi panduan bahwa penguatan kapasitas manusia paling penting.