Arsip Tag: PAD

Pelatihan PAD Desa Bringinan Hasilkan Berbagai Usulan Warga

Peserta Pelatihan PAD di Desa Bringinan, Minggu-Senin, (21-22/04/2019) Ponorogo | Kegiatan pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta dilaksanakan di Rumah Baca Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pada Minggu-Senin, (21-22/04/2019). Desa yang terletak di Kabupetan Ponorogo ini merupakan desa kecil dengan jumlah penduduk kurang lebih 900 orang.

Desa Bringinan merupakan salah satu desa kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ponorogo. Dari data pemerintah desa, ada kurang lebih 341 orang warga Bringinan yang bekerja ke luar negeri sebagai PMI. Antusiasme warga Desa Bringinan untuk mengikuti pelatihan begitu besar terlihat dari jumlah peserta yang membludak, baik dari kelompok pemuda, perempuan, KOPI Bringinan, perangkat desa maupun organisasi lain yang ada di Desa Bringinan.

Kegiatan pelatihan PAD di Bringinan juga dihadiri oleh Paroso, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo dan Tim Infest Yogyakarta. Dalam sambutannya, Paroso dari Disnaker mengatakan bahwa pemerintah desa wajib memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja ke luar negeri sebagai PMI. Selain melindungi, pemerintah desa juga wajib memberdayakan PMI purna dan keluarganya.

Suasana proses pembelajaran Sekolah Desa “Perencanaan Apresiatif Desa” di Desa Bringinan.

PAD ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan kepada para PMI maupun masyarakat Desa Bringinan pada umumnya. Sementara itu, Muhammad Khayat dari Infest Yogyakarta, mengatakan bahwa PAD merupakan perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada potensi dan kebutuhan desa. Melalui program ini diharapkan pemerintah desa mampu menggali seluruh potensi yang ada di desa untuk digunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan warga. Jadi pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan pada data dan partisipasi warga.

“Lewat pelatihan ini akan dihasilkan data valid tentang Desa Bringinan baik data aset dan potensi, kewenangan desa, data usulan perbaikan layanan publik, maupun data kesejahteraan lokal desa. Data tersebut dihasilkan dari partisipasi warga yang nantinya akan digunakan untuk acuan pemerintah desa menentukan arah kebijakan pembangunan desa,” kata Khayat.

Pemerintah desa Bringinan mendukung penuh kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Infest. Barno, kepala desa Bringinan mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada pelatihan yang mengupas secara rinci tentang kondisi desa baik dari sisi kewenangan, sumber daya, sejarah, kondisi kesejahteraan maupun gagasan warga.

Oleh karena itu Barno berharap agar peserta pelatihan mengikuti kegiatan selama dua hari dengan sungguh-sungguh. Barno juga mengaku sangat terbantu, karena lewat pelatihan yang ditindaklanjuti survei akan menghasilkan data konkrit tentang kondisi desa sebagai dasar dalam menyusun RPJMDes.

“Saya memang sangat membutuhkan ide dan gagasan dari warga untuk kemajuan pembangunan desa, saya harap peserta mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Setelah pelatihan, akan ada tindak lanjut survei ke warga sehingga didapat data valid tentang kewenangan desa, aset dan potensi, data kesejahteraan lokal desa dan gagasan atau usulan warga tentang layanan publik di desa. Data ini akan menjadi dasar bagi kami untuk menyusun RPJMDes,” ungkap Barno.

Kegiatan pelatihan PAD di Desa Bringinan sama seperti desa-desa lain, peserta dibagi menjadi lima tim yakni tim pemetaan kewenangan desa, aset dan potensi, tim penggalian gagasan kelompok marginal, tim pemetaan kesejahteraan desa dan tim survei perbaikan layanan publik. Fitri, salah satu peserta PAD mengatakan senang bisa mengikuti pelatihan ini karena bisa belajar tentang desa dan menggali apa saja yang ada di dalamnya seperti sejarah desa, aset desa maupun kesejahteraan warga.

“Ilmu ini belum pernah kami dapat sebelumnya dan kami berharap usulan dari berbagai kelompok di desa didengar dan dipenuhi oleh pemerintah desa meskipun untuk jangka panjang,” kata Fitri. Di akhir pelatihan, diadakan rapat pleno dengan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing tim.

Tidak disangka, ternyata banyak sekali muncul gagasan dan usulan dari para peserta yang diharapkan dapat memajukan Desa Bringinan. Selanjutnya tim yang sudah terbentuk akan melakukan survei ke warga sesuai tugas masing-masing  untuk mendapatkan data valid Desa Bringinan. Rencana tindak lanjut dari pelatihan ini adalah diadakannya Musyarawah Desa (Musdes) untuk menyepakati indikator survei yang akan diadakan pada hari Jum’at, (11/5/2019). “Saya berharap agar semua tim bekerja sunguh-sungguh demi kemajuan bersama,” ujar Barno, Kepala Desa Bringinan. 

Kades Pondok Optimistis Kembangkan Aset & Potensi Desa Melalui Pelatihan PAD

Ponorogo| Sadar pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 50 warga Desa Pondok mengikuti pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta bekerjasama dengan pemerintah Desa Pondok. Kegiatan berlangsung selama dua hari pada Jum’at-Sabtu (19-20/4/2019) di Balai Desa Pondok dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari berbagai kelompok seperti pemuda, perempuan, KOPI Pondok dan organisasi lain yang ada di desa. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Penta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo, Muhammad Khudori, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, Ninik Tri Soewitaningsih dan Tim Infest Yogyakarta.

Muhammad Khayat dari Infest Yogyakarta mengatakan bahwa perencanaan pembangunan desa yang berbasis data dan partisipasi warga sangat penting karena sejak diundangkannya UU No.6/2014 tentang Desa, desa berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pelatihan PAD sangat penting agar semua potensi yang ada di Desa Pondok dapat digali dan tertuang dalam bentuk data untuk menentukan kebijakan pembangunan desa. Muhammad Khudori dari Disnaker Ponorogo mengapresiasi pelatihan yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan bagi warga.

“Hal ini juga sesuai dengan amanah UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dimana pemerintah desa mempunyai kewajiban memberikan pemberdayaan kepada purna PMI dan keluarganya,” ujar Muhamad Khudori.

Muhammad Khudori mengatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna dan keluarganya yang tergabung dalam KOPI Pondok juga merupakan bagian dari masyarakat Desa Pondok. Mereka mempunyai hak untuk ikut berperan serta dalam perencanaan pembangunan di desa. Lewat pelatihan ini akan ada tindak lanjut survei ke masyarakat sehingga diperoleh data nyata tentang Desa Pondok. Data-data yang dihasilkan adalah data penting sehingga harus bijak dalam pemanfaatan data tersebut.Hal senada juga disampaikan Kabid Sosial Budaya Bappeda Litbang, Kabupaten Ponorogo, Ninik Tri Soewitaningsih, yang mengatakan bahwa lewat pelatihan ini akan digali potensi-potensi Desa Pondok yang nantinya tertuang dalam bentuk data.

“Saya wanti-wanti agar pemerintah Desa Pondok bijak dalam mengelola data tersebut sehingga program pemerintah dapat tepat sasaran, “kata Ninik.

Sementara itu kepala Desa Pondok, Suharto, mengatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat karena lewat pelatihan ini akan tergali potensi dan gagasan warga. Data yang dihasilkan lewat survei setelah pelatihan juga akan menjadi acuan untuk menyusun Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

“Saya sangat mendukung kegiatan ini karena dapat meningkatkan pengetahuan warga Desa Pondok. Oleh karena itu saya harap para peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh,” tutur Suharto dalam sambutan pembukaan.

Pelatihan PAD di Pondok berlangsung selama dua hari, peserta dibagi menjadi lima tim yang dipandu oleh satu orang fasilitator di masing-masing tim. Adapun kelima tim tersebut adalah tim pemetaan kewenangan desa, aset dan potensi, kesejahteraan desa, penggalian gagasan kelompok marginal dan survei perbaikan layanan publik. Lewat pelatihan PAD ini diharapkan agar apa yang telah digagas oleh warga dan direncanakan oleh pemerintah desa dapat terealisasi sehingga Desa Pondok benar-benar menjadi desa mandiri.

Kades Pringamba: “Kami yakin data yang kami hasilkan sendiri”

“Kami yakin dengan data yang kami hasilkan sendiri, karena kami terlibat melakukan semua prosesnya bersama warga”

(Karno, Kades Pringamba, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara)

Dengan tegas dan percaya diri, Kades Pringamba mengungkapkan pengalamannya selama melakukan pendataan kesejahteraan dari rumah ke rumah. Pendataan kesejahteraan yang dilakukan di tiap kepala keluarga (KK), tentu saja berbeda dengan pendataan yang dilakukan berbasis RT atau sampel dari keseluruhan jumlah penduduk. Karena dalam satu rumah, bisa jadi ada dua atau lebih jumlah KK. Sehingga, dalam proses pendataan ini dibutuhkan tim yang tidak sedikit. Karena proses pendataan partisipasi yang dilakukan bersama warga, maka membuat prosesnya lebih ringan. Pemdes dan warga juga memiliki rasa percaya diri, rasa memiliki terhadap data yang begitu kuat. Karena dalam setiap tahapan prosesnya, mereka telah dilibatkan dan data yang dihasilkan pun menjadi milik mereka yang kapanpun dapat diperbaiki jika terjadi kekeliruan.

Desa Pringamba merupakan salah satu Desa di Kabupaten Banjarnegara, yang tahun ini tengah mengupayakan perencanaan yang apresiatif di desanya. Selain Pringamba, tahun ini juga ada Desa Karangkemiri di Kecamatan Wanadadi. Tentu saja, setiap perubahan membutuhkan tahapan kegiatan yang tidak singkat. Apalagi dalam prosesnya dibutuhkan partisipasi warga di desa. Sejak pertengahan tahun 2017, Pemerintah Desa (Pemdes) bersama warga Pringamba pun mulai bekerja keras untuk melakukan perubahan di desanya. Perubahan tersebut dimulai dengan melakukan perubahan perencanaan pembangunan di desanya. Perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya berbasis masalah, kini mulai diubah menjadi perencanaan pembangunan yang berbasis aset dan data-data usulan kelompok marginal. Beberapa bulan sebelum melakukan perubahan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPDesa), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pemdes bersama warganya telah bekerja keras menghasilkan data-data partisipatif sebagai bahan review RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Perubahan: Sulit di Awal, Gaduh di Pertengahan, dan Hebat di akhir

Salah satu warga yang sedang melakukan rekap data survei perbaikan layanan publik.

Apa yang diungkapkan Kades Pringamba, merupakan pengalamannya yang secara langsung terlibat dalam proses pendataan kesejahteraan yang dilakukan di desanya bersama warga. Keterlibatan Pemdes dan warga dalam proses pendataan juga dilakukan di Desa Karangkemiri. Selain data kesejahteraan, Pemdes dan warga juga secara partisipatif telah menghasilkan data kewenangan desa, data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, data prioritas perbaikan layanan publik dasar di desa, serta data usulan kelompok marginal. Berdasarkan data-data partisipatif yang mereka hasilkan sendiri, akhirnya mampu memunculkan usulan program maupun kegiatan yang dikompilasi dalam 4 bidang, yaitu pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Masing-masing desa memiliki pengalamannya sendiri terkait tantangan saat melakukan pendataan. Termasuk pada tahap awal proses fasilitasi survei layanan publik partisipatif, serta pemetaan sosial lainnya, tidak jarang Pemdes dan warga di hampir semua desa dampingan merasa tidak memiliki kapasitas menghasilkan data sendiri. Mana mungkin kami menghasilkan data sendiri? Apalagi merumuskan semua prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan survei sampai laporan pertanggungjawaban bersama warga? Merumuskan instrumen sendiri? Bagaimana caranya? Sedangkan selama ini warga jarang dilibatkan, bahkan data pun selama ini hanya milik supradesa, data kemiskinan milik BPS, apalagi data survei perbaikan layanan publik dasar seperti prioritas untuk kesehatan, pendidikan, dan sejumlah prioritas usulan lainnya? Begitulah, namun keinginan untuk berubah dan mau belajar tanpa sadar telah mengubah cara pandang mereka, mereka pun kian optimistis, bukan hanya Pemdes, warga yang telibat dalam setiap tahapannya, pun mulai merasa “diwongke”, dimanusiakan.

Memperkuat kapasitas warga dan pemdes untuk menghasilkan perencanaan apresiatif desa (PAD) bukan sekadar seremonial satu dua hari jadi lalu pulang. Lebih dari itu, perlu hadir di tengah mereka, di tengah lingkungannya, mendengarkan dan menjadi teman belajar, intens komunikasi bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan, selain itu juga terus memastikan bagaimana mereka mengatasi tantangan, capaian, serta strategi yang mereka terapkan sendiri, dan sejumlah hal-hal lain yang terkesan sepele namun penting. Jangan sampai pengetahuan dan pembelajaran hanya berhenti di satu dua orang, lalu usai menjadi sekadar pengetahuan yang entah benar-benar dipahami atau tidak.

Data hasil analisa prioritas perbaikan layanan publik ini pun hasil kerja keras warga dan Pemdes. Ini hanya secuil dari sekian data yang yang telah warga dan Pemdes hasilkan, mulai dari data kesejahteraan lokal, data dan Perdes Kewenangan, data aset dan potensi desa, dan data usulan kelompok marginal. Tapi menghasilkan data bukanlah tahap akhir, karena setelah melalui tahap pemetaan sosial, kini saatnya mereka memanfaatkan data-datanya sebagai bahan rujukan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Setelah masuk dalam dokumen-dokumen penting tersebut, pun masih ada proses lain yaitu mengawal proses pelaksanaan pembangunannya secara aktif dan kritis. Perubahan di sejumlah desa dampingan Infest Yogyakarta yang paling terlihat adalah bagaimana pembangunan di semua bidang mulai menyasar kelompok-kelompok marginal. Di antaranya, desa mulai menganggarkan tunjangan hari tua untuk semua Lansia miskin di desanya, mengaggarkan program untuk kaum difabel, tidak sekadar memberikan bantuan instan, namun memastikan penyembuhannya hingga memberdayakannya di desa.

=============

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan, gender specialist Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Pemetaan Partisipatif: Perkuat Swadaya dan Pengetahuan Warga tentang Desanya

“Ternyata dari jawaban warga yang sudah saya survei, semuanya bersedia untuk swadaya dalam pembangungan di desa. Dalam proses wawancara survei, saya memang menerangkan bahwa yang dimaksud kesediaan swadaya itu tidak harus berupa uang. Bisa tenaga atau usulan untuk pembangunan di desa. Mereka juga mulai paham bahwa pembangunan di desa itu tidak hanya pembangunan fisik (infrastruktur), namun juga bisa memberi masukan untuk tata kelola pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa.”

(Painah, warga Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara).

Di Desa Pringamba, melakukan survei partisipatif untuk perbaikan layanan publik merupakan pengalaman kali pertama dilakukan di desa. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa ternyata warga desa bisa terlibat dalam proses survei layanan publik. Bahkan bukan sekadar petugas survei, karena dalam setiap tahapannya mereka terlibat. Mulai dari persiapan survei seperti mengidentifikasi seluruh jenis layanan publik di desanya, mulai dari jasa publik, barang publik, sampai yang bersifat administratif. Selanjutnya, mereka juga tidak menyangka bahwa mereka bisa membuat instrumen survei sendiri, sampai melakukan tahap survei lainnya yang sangat penting untuk dilakukan.

Apa yang diungkapkan ibu Painah, hanya salah satu pengalaman dari sekian pengalaman warga lainnya yang tergabung dalam Tim Pembaharu Desa (TPD). Selainnya, ada pengalaman pemuda desa yang dengan semangatnya melakukan survei layanan publik sampai tengah malam. Cuaca dingin di Desa Pringamba serta jalanan yang tertutupi kabut, tak membuat mereka menyerah. Menurut mereka, banyak warga yang hanya bisa ditemui pada malam hari. Bagi mereka, ini merupakan tantangan demi perbaikan layanan publik di desanya.

Apa yang disampaikan ibu Painah, juga diakui oleh Kepala Desa (Kades) Pringamba, Adipati Karno. Dia mengungkapkan, warga di desanya merupakan warga yang masih memegang teguh proses gotong royong. Gotong royong dalam proses pembangunan desa merupakan tradisi yang masih dilakukan warga di desanya. Kendati demikian, dalam proses penggalian gagasan pembangunan khususnya bagi warga miskin, pada umumnya warga hanya mengetahui pembangunan fisik (insfrastruktur). Namun, dari proses penguatan kapasitas Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), ia mengakui bahwa proses ini telah membuka pengetahuan warga tentang pembangunan di desanya. Tantangannya saat ini bagaimana mampu menggali usulan warga yang tidak semata usulan untuk pembangunan fisik, namun juga untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Awalnya Warga Kurang Terbuka

Acara pembukaan pelatihan PAD, sebelum warga terbagi dalam lima kelas pemetaan.

Pada tahap awal mengidentifikasi jenis layanan publik di desanya, pada umumnya warga tidak begitu detail. Hal ini tidak terlepas dari ketidaktahuan mereka terkait layanan publik di desanya. Bukan hanya identifikasi layanan publik yang sudah tersedia di desanya, namun juga terkait layanan publik yang belum tersedia, serta sudah tersedia namun membutuhkan perbaikan dalam pelayanan dan pemeliharaannya. Pada tahap awal, hal ini biasa terjadi di setiap desa, dimana warga kurang mau berbagi informasi atau bisa jadi mereka memang tidak begitu mengetahui layanan publik di desanya. Namun dari proses penguatan kapasitas survei perbaikan layanan publik, mereka akhirnya mulai paham dan semakin terbuka membagi informasi yang terjadi di desanya.

Desa Pringamba merupakan salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang baru mempraktikan perencanaan apresiatif desa (PAD) di tahun 2017. Selain Pringamba, ada juga Desa Karangkemiri di Kecamatan Wanadadi. Proses penguatan kapasitas PAD dimulai pada 6-7 September 2017. Proses penguatan hanya salah satu tahap kegiatan sebelum warga melakukan rangkaian kegiatan tindak lanjut. Dalam proses perumusan prioritas perbaikan layanan publik, salah satu tahapan yang dilakukan adalah menentukan peringkat prioritas perbaikan. Namun dalam penentuannya dilakukan secara partisipatif antara warga dan seluruh unsur masyarakat di desa. Sehingga, meskipun TPD telah merumuskan jenis layanan publik yang akan disurvei, namun mereka tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui proses musyawarah desa (Musdes). Dari proses Musdes kemudian terjadi masukan-masukan dari warga maupun kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa.

Tahap simulasi penentuan prioritas layanan publik di desa

Apa yang sudah dirumuskan TPD merupakan layanan publik yang akan diprioritaskan dalam perbaikan layanan. Baik yang bersifat administratif, barang publik maupun layanan publik. Prioritas perbaikan layanan publik yang telah dirumuskan bersama TPD, menjadi dasar dalam penyusunan instrumennya mulai dari kuesioner hingga penyusunan format survei. Tahapan tersebut dilakukan selama dua hari. Selain tim survei layanan publik, TPD juga terbagi dalam lima tim, yaitu tim pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, serta survei perbaikan layanan publik secara partisipatif. Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) atau Apreciative Village Planning (APV) di dua Desa ini merupakan program kerjasama Infest Yogyakarta bersama Pemkab Banjarnegara, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kab. Banjarnegara. Tahapan proses program ini telah dimulai sejak awal tahun 2017.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan,  gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.