Pemidahan warga dari hutan ke perdesaan hanya mempertimbangkan persoalan administratif wilayah, tidak mempertimbangkan dasar sosial dan kultural masyarakat
Kondisi kesehatan dan kehidupan secara umum di Kabupaten Asmat, Papua, mengundang analisa dari beragam pakar, mulai dari pakar di bidang kesehatan, kemiskinan dan pembangunan. Sampai saat ini pun, bukti-bukti tim media yang berada langsung di lokasi turut memperkaya data kondisi yang sebenarnya. Termasuk analisa beberapa faktor di antaranya disebabkan karena minimnya layanan kesehatan, tenaga medis, serta hilangnya peran guru di kampung-kampung.
Kabar terbaru, kini pasien meninggal semakin bertambah karena gizi buruk. Berdasarkan informasi yang dirilis Kompas (Kamis, 01/02/18), penyebabnya bukan hanya gizi buruk, namun juga karena radang saluran pernapasan dan malaria. Seperti yang terjadi di kampung Yepem, Distriks Agats.
Di Yepem, Distrik Agats, ternyata warga tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus yang memadai. Sebagian besar warga buang air di hutan dan sungai. Kalau pun ada yang memiliki jamban, tidak ada yang memiliki septitank-nya. Tinja langsung jatuh ke tanah. Saat air pasang, tinja masuk ke sungai yang juga menjadi sumber air minum.
Penyebab malaria yang begitu banyak juga tidak terlepas dari kondisi rumah tinggal dan lingkungan sekitar. Pada umumnya, dinding rumah warga juga masih banyak yang berlubang-lubang dan tidak ada kelambu. Nyamuk malaria leluasa menggigit mereka. Sementara itu, saat ini di kampung tersebut sudah hampir setahun tidak ada petugas kesehatan di Yepem. Warga tidak ada yang berobat dan tidak ada yang membimbing pola hidup sehat.
Pemindahan dari Hutan ke Perdesaan
Di luar persoalan yang mengemuka terkait kondisi layanan kesehatan yang buruk, yang penting juga ditelusuri adalah bagaimana proses pembangunan di Papua, khususnya di Asmat. Termasuk pada tahap pemindahan warga yang hidup di hutan ke perdesaan. Pembangunan di Papua yang dilakukan sejak orde baru mengubah pola hidup masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat memiliki tingkat keragaman tinggi baik dari segi etnis, mata pencaharian, maupun perkembangan peradaban.
Menurut Antropolog Universitas Indonesia, Sumiarto Aji Purwanto, pemidahan warga dari hutan ke perdesaan hanya mempertimbangkan persoalan administratif wilayah, tidak mempertimbangkan dasar sosial dan kultural masyarakat (Kompas, 01/02/18).
Pada era 1980-an, pemerintah memindahkan tempat hidup masyarakat dari hutan ke perdesaan. Di perdesaan, pemerintah membangun wilayah permukiman dengan batas administrasi berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Padahal, di hutan, pembatasan daerah permukinan didasarkan pada kelompok keluarga dan kesamaan kultur.
Pembangunan dengan semangat modernisasi memperkenalkan sistem pengobatan modern. Masyarakat diminta beralih dari sistem pengobatan tradisional ke rumah sakit dengan layanan dokter dan obat modern. Dampaknya, pengetahuan lokal yang dimanfaatkan selama ribuan tahun dari generasi ke generasi menjadi hilang.
Selain pola permukinan dan sistem layanan kesehatan, masyarakat Papua juga mengalami tantangan perubaha bahan makanan pokok. Selama ini, warga pegunungan mengonsumsi ubi dan warga pesisir mengonsmsi sagu. Lauknya ikan atau binatang buruan.
Dalam perkembangannya, Otonomi khusus (Otsus) juga dinilai belum ada peta jalan yang jelas mengenai pembangunan. Pembangunan yang dilakukan selama puluhan tahun tidak memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Seharusnya pembangunan di Papua tidak meninggalkan aspek-aspek sosial dan budaya yang telah mengakar ribuan tahun. Proses peralihan hidup masyarakat harus dilakukan secara bertahap dan mendapatkan pendampingan intensif.
sumber gambar: anak asmat