Arsip Tag: mandiri

Produksi Konsumsi: Praktik Kemandirian Desa Wulungsari

Oleh: M. Affandi

Pada Rezim Orde Baru, pengaturan desa melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memunculkan tiga dampak: pertama, hilangnya konsep pemerintahan lokal yang berasaskan tradisi masyarakat; kedua, pemerintahan desa telah melahirkan konflik kultural dan struktural dalam masyarakat lokal; ketiga, lenyapnya sumber-sumber produksi-konsumsi masyarakat lokal akibat meluasnya pembangunan.

Terkait dengan poin ketiga, banyak desa kehilangan sumber daya alam yang sebelumnya telah berperan penting sebagai basis penyedia pangannya. Hal ini juga membawa dampak serius lain, berupa terlemparnya masyarakat desa menjadi konsumen pasif di dalam rezim pasar yang baru. Dampak ini belum termasuk nilai pengetahuan yang lenyap.

Kini, saat peluang untuk menata kembali desa menjadi satu komunitas yang otonom dihadirkan lewat berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagian besar desa mulai berbenah melawan kejahatan kapitalisme pasar. Harapan idealnya ialah ekonomi uang dapat diminalisir. Sehingga, pranata sosial yang berlaku tidak sepenuhnya tergantung pada otoritas pasar.

Warga di Dusun Kemranggen, Wulungsari,memanfaatkan lahan di sekeliling rumah dengan menanam sayur mayur dan membuat kolam ikan. Mereka melakukan praktik kemandirian pangan sejak 2012 (Fatah Sururi/ Infest)

Warga di Dusun Kemranggen, Wulungsari,memanfaatkan lahan di sekeliling rumah dengan menanam sayur mayur dan membuat kolam ikan. Mereka melakukan praktik kemandirian pangan sejak 2012 (Fatah Sururi/ Infest)

Potret demikian salah satunya dapat ditemukan di Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Desa yang terdiri dari empat dusun ini terus bergiat membangun desanya menjadi desa mandiri. Mereka memproduksi apa yang mereka konsumsi. Dusun Blindeng misalnya, telah berhasil menjadi dusun apotek hidup dan mandiri di bidang kesehatan. Lahan-lahan yang ada di sekitar rumah disulap warga menjadi hamparan hijau yang terisi dengan tanaman obat-obatan. Menurut salah satu warga, Surono, salah satu tanaman obat yang mereka tanam adalah jahe merah. Dengan tanaman tersebut, kini tidak ada lagi pekarangan yang menganggur dan hasil jualnya lumayan membantu perekonomian rumah tangga.

Tuk Angger Blindeng

Surono, Kepala Dusun Blindeng, menjelaskan cara kerja bak penampungan mata air Tuk Angger di Blindeng, Wulungsari. Dari bak ini air akan disalurkan ke rumah-rumah warga dengan pipa. (Fatah Sururi/ Infest)

Kini, warga tidak tergantung lagi dengan obat-obatan yang dijual di warung ataupun yang diproduksi oleh industri kesehatan lainnya. Di sisi lain, satu catatan yang menarik ialah warga Blindeng saat ini mulai kembali kepada metode pengobatan organik yang menurut mereka lebih baik dan tidak menimbulkan ketergantungan. Dan yang tak kalah penting, praktik ini telah berhasil merevitalisasi pengetahuan lokal di bidang kesehatan dan agronomi yang sempat lenyap. Keberhasilan ini tentunya tidak datang secara tiba-tiba. Warga harus berjuang selama dua tahun, tepatnya dari sejak tahun 2013. Surono menceritakan bahwa apa yang diraih oleh Dusun Blindeng saat ini merupakan suatu proses panjang yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga keyakinan serta kerja kolektif.

Berbeda dengan Blindeng, Dusun Kacepit juga mempunyai cerita menarik. Dusun ini telah berhasil mengelola dan mengorganisasi lahan pekarangan dan pertanian yang ada menjadi kantung pangan dalam bidang peternakan yaitu budidaya ikan. Dengan demikian, untuk konsumsi protein dan kalsium, warga tidak lagi harus membeli. Menurut Aji, Kaur Kesra Desa Wulungsari bahwa praktik ini telah dimulai jauh sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.

“Kami awalnya melihat potensi air yang melimpah di desa kami, lalu kami berpikir pada tahun 2012, yang paling tepat adalah memanfaatkannya untuk pengembangan budidaya ikan tawar,” terangnya, Senin (17/8)

Cerita Dusun Kemeranggen juga tidak kalah hebat. Dusun ini telah mengubah lahan-lahan pekarangan menjadi sentra produksi pangan yaitu sayur mayur. Kondisi tersebut berhasil menghantarkan mereka sebagai dusun penghasil sayur mayur terbesar di Wulungsari. Sehingga, setiap rumah tangga di dusun ini tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk konsumsi sayuran. Bahkan, selain sayur mayur, warga Kemeranggen juga meniru pengalaman Blindeng dengan menanam tanaman obat-obatan.

Kemranggen 2

Warga di Dusun Kemranggen, Wulungsari, Selomerto, Wonosobo telah lama memenuhi kebutuhan sayur mayur mandiri dari pot dan polibag di sekitar rumah. (Fatah Sururi/ Infest)

Yang terakhir ialah Dusun Depok. Jika dusun-dusun lainnya memiliki ciri tersendiri dalam usaha mandirinya, Depok juga demikian. Dusun ini terkenal dengan sebutan dusun penghasil buah-buahan, khususnya straberi. Kondisi ini didukung oleh letaknya yang strategis berada di dataran yang lebih tinggi. Selain strawberi, Depok juga dikenal sebagai penghasil tanaman obat yang bernama Purwaceng.

Secara khusus, warga desa Wulungsari dengan keragaman potensi yang ada, kini tidak lagi harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap dusun juga menjadi modal bagi mereka untuk dipertukarkan menjadi semangat yang baru dalam membangun desa.

Yang Menarik dari Blindeng

Diantara empat dusun yang ada di Wulungsari, Blindeng merupkan dusun yang dapat dikatakan bebas dari pengaruh korporasi air. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air, hanya warga Dusun Blindeng yang tidak menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Cerita ini dapat ditelusuri lewat penuturan Surono, Kepala Dusun Blindeng. Ia menceritakan Blindeng memiliki sumber mata air yang disebut sebagai Tuk Angger. Mata air tersebut telah dikelola oleh leluhur mereka dari sejak tahun 1950 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Dengan metode pipanisasi, mereka mengalirkannya ke bak penampung di pinggir dusun. Selanjutnya, dari bak penampung air didistribusikan ke setiap rumah tangga.

Surono

Surono, Kepala Dusun Blindeng, Wulungsari, dan Anggi, warga Kacepit, Wulungsari, bercerita tentang mekanisme pengelolaan air Tuk Angger di desanya. Sebagian hasil iuran perawatan pipa air telah digunakan menjadi peralatan hajatan kampung seperti tenda, kursi, dan meja seperti tampak pada gambar. (Fatah Sururi/ Infest)

Untuk pemeliharaan dan perawatan pipa, warga bersepakat untuk mengumpulkan iuran tiga ribu rupiah per bulan. Kini, dari hasil iuran yang tersimpan, dusun yang berpenduduk 75 Kepala Keluarga (KK) tersebut berhasil memiliki kas hingga puluhan juta rupiah. Dana kas itu selanjutnya digunakan untuk membeli beberapa peralatan seperti: kursi, tenda, dan lain-lain yang menjadi asset dusun. Aset ini dapat digunakan secara gratis bagi setiap KK yang membutuhkan untuk keperluan pernikahan, khitanan, berkabung, dsb.

Praktik keberhasilan ini selanjutnya mempengaruhi dusun lain untuk sama-sama memanfaatkan sumber mata air yang tersedia. Salah satunya adalah Dusun Kacepit. Rencananya, pada 2016, Kacepit juga akan menyusul Blindeng dalam praktik pengelolaan pemenuhan kebutuhan air.

Catatan atas Keberhasilan dan Keberlanjutan

Di saat sebagian besar desa di Indonesia sedang mencari strategi untuk membangun pola produksi-konsumsi yang mandiri agar tidak terlempar jauh ke dalam pasar, sangat menarik jika melihat apa yang telah dilakukan oleh warga desa Wulungsari.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah: Pertama, bagaimana pengetahuan yang telah terbangun tersebut dapat dipraktikkan di tempat yang lain? Kedua, perlu juga menambahkan bahwa dibutuhkan satu strategi yang tepat untuk melindungi sumber daya yang ada, misalnya potensi dari praktik eksploitasi dan kerusakan lingkungan terhadap sumber air yang tersedia dan sumber daya alam lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan warga.

Ketiga, perlu satu pemahaman bahwa praktik pengalaman ini tidak dimaknai dengan semangat yang developmentalisme, tetapi dengan suatu pendekatan kritis yang syarat akan nilai-nilai anti-kapitalisme. Dengan demikian, ekonomi uang dalam kehidupan masyarakat desa dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Keempat, Bagaimana praktik ini jika dihadapkan dengan fakta bahwa tidak semua warga desa memiliki sumberdaya agraria yang sama, misalnya lahan atau tanah. Dengan demikian, tidak ada salahnya menilik kembali bahwa untuk memperkecil kesenjangan sosial antar warga desa, juga dibutuhkan suatu program distribusi lahan untuk kelas sosial yang minim akses atas lahan.

Undang-undang Desa Wujudkan Kemandirian Desa

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi momentum penting bagi desa. Melalui UU Desa, negara memberikan pengakuan dan kepastian hukum bagi keberadaan desa. Ada lima perubahan mendasar dalam kepengaturan desa pasca disahkannya UU desa antara lain pengakuan terhadap keberagaman, kewenangan desa, konsolidasi keuangan dan aset, perencanaan yang terintegrasi, serta demokratisasi di desa.

Pengakuan hak asal-usul tercermin melalui asas rekognisi. Hal tersebut didasari keragaman sejarah dan kondisi sosio-kultur desa-desa di Indonesia. Harus diakui bahwa desa di Indonesia sudah ada sebelum dideklarasikannya Republik Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, desa-desa di Indonesia yang penyebutannya pun beragam, telah mempunyai pranata sosial yang mapan.

Selain itu, UU Desa juga menyebut asas subsidiaritas yang mengakui kewenangan desa. Dalam UU Desa disebutkan ada empat bentuk kewenangan desa, antara lain kewenangan asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa mencakup empat bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan kewenangan desa berskala lokal inilah yang ditetapkan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Ketetapan kewenangan desa kemudian disahkan dalam peraturan bupati dan peraturan desa.

Mewujudkan Desa Mandiri

Di bidang pembangunan desa, terjadi pergeseran paradigma dari membangun desa menjadi desa membangun. Sebelum adanya UU Desa, inisiatif pembangunan desa sangat sentralistik. Desa diposisikan sebagai obyek pembangunan yang dipaksa menjalankan program-program pembangunan dari pusat atau daerah.

Selain itu, model pembangunan yang sentralistik kerap menjadikan masalah sebagai model pendekatannya. Alih-alih menyelesaikan masalah di desa, pendekatan semacam ini justru memunculkan masalah baru di desa. Sebut saja program simpan pinjam keuangan di desa, masalah seperti telat bayar justru semakin menjerat dan memunculkan konflik sesama warga.

Sementara, melalui UU Desa, desa mempunyai kewenangan dalam mengelola aset, potensi, dan kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja, kewenangan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Potensi tidak melulu pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia berikut norma dan nilai sosial yang ada di desa.

Model pendekatan apresiatif inilah yang justru dilupakan dalam model pembangunan yang bercorak sentralistik. Model pembangunan dari pusat justru melupakan aset, potensi, dan kekuatan yang dimilki desa. Sehingga, ketika bicara tentang desa yang muncul adalah masalah, masalah dan masalah. Desa dikondisikan sedemikian rupa sehingga lupa terhadap aset, potensi, dan kekuatan yang dimilikinya.

Pembangunan yang terintegrasi

Perencanaan desa diawali dengan pendataan aset, potensi dan kekuatan desa. Data tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan enam tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Keduanya menjadi dokumen resmi dalam rencana pembangunan desa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Dalam pembangunan kawasan, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten bekerja sebagai mitra yang produktif. Sebab, dalam UU Desa, kedudukan pemerintah desa tidak lagi dibawah pemerintah kabupaten melainkan, desa berada dalam kawasan kabupaten. Itu artinya, antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten berada dalam posisi yang setara.

Untuk itu dalam membuat perencanaan pembangunan kawasan, pemerintah kabupaten harus duduk bersama pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan. Disinilah pentingya pembahasan dan penentuan kewenangan desa dan kabupaten. Sehingga, rencana pembangunan desa dan kabupaten dapat selaras dan sesuai dengan kewenangannya.

Demokrasi di Desa

Istilah demokrasi bukan barang baru. Secara harfiah, demokrasi dipahami dalam tiga bentuk, oleh, dari dan untuk rakyat. Desa-desa di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan praktik-praktik demokrasi melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pada pasal 54 UU Desa, musyawarah desa dilakukan untuk memutuskan hal-hal strategis dalam tata kelola desa.

Dalam UU Desa, asas musyawarah bersanding dengan asas-asas yang lain seperti rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, gotong royong, kekeluargaan, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sehingga, dalam musyawarah desa, keterlibatan aktif warga mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan menjadi bentuk nyata demokrasi di desa.

Mantra Membangun Desa

oleh: Ismail Hasani

*Tulisan ini telah dimuat sebelumnya di Kompas cetak, Rabu 22 April 2015. Tulisan dimuat kembali untuk tujuan pembelajaran.

Promosi “1 desa 1 miliar” pada Pemilu 2014 adalah mantra politik yang diucapkan dalam banyak pertemuan politik saat itu.

Meski materi itu bukanlah gagasan para kandidat, melainkan bersumber dari UU No 6/2014 tentang Desa, daya tarik materi kampanye itu sempat memukau masyarakat yang mengimpikan pembangunan desa dengan paradigma desa membangun menuju kesejahteraan dan keadilan.

Secara sederhana, paradigma ini bertolak dari pengakuan negara atas otoritas desa sebagai satu kesatuan hukum yang otonom. Desa bukanlah obyek pembangunan, melainkan subyek yang bisa mandiri, termasuk mendesain sektor pembangunan mana yang paling prioritas bagi sebuah desa. Tugas negara terbatas pada penyediaan alokasi dana dan berbagai standar, sementara tugas membangun diserahkan kepada desa.

Meskipun desa membangun bukan paradigma baru, karena sebelumnya telah menjadi praktik di desa-desa di beberapa wilayah, kehadiran UU Desa telah menjadi spirit baru pembangunan pedesaan. Sebelumnya, pembelajaran juga diperoleh dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang berlangsung selama 10 tahun. Meskipun paradigma sentralistis, model dan pendekatan PNPM Mandiri dalam pengambilan keputusannya mengadopsi paradigma desa membangun.

PNPM Mandiri telah berkontribusi pada peningkatan pengetahuan kepala desa dan pelaku pemberdayaan desa dengan prinsip kerja partisipatif dan orientasi pembangunan inklusif.

Menguji mantra

Begitu pemerintahan baru terbentuk, tekad UU Desa menyejahterakan masyarakat langsung menghadapi sejumlah ujian. Ujian pertama terkait dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini berjalan hampir enam bulan dan baru selesai setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan dua peraturan presiden, yaitu Perpres 11/2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Perpres 12/2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dua peraturan yang merupakan penegas dari Perpres 165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja pada intinya mengatur kewenangan dua kementerian terkait dengan desa. Kemendagri akan tetap memiliki kaki hingga ke desa yang dikelola Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sedangkan Kementerian Desa akan mengurus urusan desa selain soal pemerintahan.

Jalan tengah ala Jokowi ini dianggap solusi politik tepat, tetapi tetap menyisakan potensi masalah hukum karena membonsai otonomi desa dengan tetap menjadikan desa sebagai unit pemerintahan paling rendah di bawah Kemendagri yang menganut hukum pemerintahan daerah. Padahal, rezim UU Desa tegas mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam NKRI.

Selain itu, potensi lapangan muncul terkait kepatuhan kepala desa pada standar-standar yang dikeluarkan dua kementerian. Namun, setidaknya langkah Jokowi ini telah memutus kebekuan pembangunan desa sehingga akselerasi pembangunan desa bisa segera berjalan.

Ihwal akuntabilitas dana desa adalah ujian kedua implementasi UU Desa. April 2015 adalah awal implementasi UU Desa, khususnya tahap awal pencairan dana desa. Pada tahap awal, desa baru akan memperoleh alokasi Rp 250 juta-Rp 280 juta. Jumlah ini pun dibatasi penggunaannya sesuai dengan standar prioritas pembangunan desa, yang tertuang dalam Permendes 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pencairan dana juga baru bisa dilakukan setelah desa melengkapi dokumen pokok RPJM Desa, APB Desa, dan RKP Desa. Untuk pemenuhan dokumen, atas bantuan fasilitator PNPM dan inisiatif para kepala daerah, desa-desa hampir semuanya telah memenuhi.

Namun, potensi ujian justru datang dari pemerintahan desa. Memang tidak pada tempatnya pemerintah meragukan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Namun, pembelajaran praktik PNPM menunjukkan bahwa dana pemberdayaan sering kali akuntabel di atas kertas, tetapi di lapangan tidak banyak dirasakan masyarakat. Betul bahwa hanya di angka 0,5 persen tingkat korupsi dana PNPM (data 2012), tetapi dari berbagai kasus yang muncul, cukup bagi Kementerian Desa menjaga marwah pembangunan desa dengan standar akuntabilitas yang tinggi. Tantangan akuntabilitas ini harus dijawab oleh Kementerian Desa dengan mencipta atau mengadopsi model-model pengaasan yang telah diinisiasi PNPM atau masyarakat sipil.

Memastikan dana desa tidak dikorupsi oknum pemerintahan desa dan pemerintahan daerah tidak cukup mengandalkan pendamping yang akan direkrut oleh Kementerian Desa secara massal. Rekrutmen dalam jumlah besar, dengan kompensasi yang lumayan tinggi untuk standar sarjana, jelas berpotensi memunculkan masalah. Apalagi, standar tenaga pendamping yang ditetapkan leh Permendes 3/2015 jauh lebih longgar dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam UU Desa.

Marwah desa

Mantra “1 desa 1 miliar” memang tak mudah direalisasikan dalam tahun 2015-2016. Menteri Marwan Jafar menjanjikan baru pada 2018 dana desa bisa digenapi sesuai dengan mantra politik membangun desa seperti saat pemilu. Bahkan, jumlahnya hingga Rp 1,4 miliar sesuai dengan persentase alokasi dana dalam skema APBN pada setiap tahunnya. Mantra yang teruji secara bertahap ini bisa dimaklumi mengingat tingkat kesiapan desa yang variatif dan penerapan standar akuntabilitas tinggi dari penggunaan dana desa. Sebagai dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan dana desa tunduk pada rezim hukum keungan negara, di mana ia harus dikelola dengan standar akuntansi negara, termasuk menjadikan dana tersebut sebagai obyek audit BPK dan BPKP.

Dana desa berbeda dengan dana yang bersumber dari tanah bengkok. Jika pada masa sebelumnya sumber dana dari tanah bengkok menjadi otoritas penuh kepala desa, dalam skema UU Desa, dana ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, berbasis perencanaan, dan menjadi obyek audit.

Berbagai ujian yang muncul harus dikelola secara sehat, solutif, dan berintegritas. Menteri Desa tak perlu ragu membuat jaring pengaman berlapis meskin berdampak pda keterlambatan karena menjaga marwah pembangunan desa lebih utama.

ISMAIL HASANI (Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Riset Setara Institute)

 

Inovasi dan Potensi Desa Jambearjo

Malang,– Kamis (9/4/2015) pagi, suasana Kantor Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan tampak ramai. Rombongan marchingband, yang sebagian besar perempuan, berjalan rapi memasuki halaman kantor desa. Penampilan ibu-ibu PKK Desa Jambearjo ini menyambut kedatangan 40 kepala desa di Jawa Timur.

Hari itu, Desa Jambearjo menjadi ruang belajar para kepala desa di Jawa Timur. Menurut Endang Sri W, selaku Kepala Bidang Diklat Fungsional Provinsi Jawa Timur, kunjungan ke Desa Jambearjo menjadi proses pembelajaran dalam rangka penguatan kepala desa. Endang menambahkan, Desa Jambearjo memiliki beragam potensi yang bisa menjadi bahan rujuan dan inspirasi bagi desa lainnya.

“Harapannya ada nilai positif yang bisa diambil oleh para peserta (kepala desa) yang bisa diimplementasikan di wilayahnya,” terang Endang.

Desa Jambearjo bisa menjadi contoh bagi desa lain yang mampu memaksimalkan potensinya bagi kesejahteraan warga. Desa ini pernah menjadi juara 2 tingkat Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih di Desa Jambearjo dikelola swadaya oleh masyarakat melalui Badan Pengelola Air Bersih dan Sanitasi (BPAS) Sumber Apak. Sumber air bersih di Desa Jambearjo mampu melayani 1187 pelanggan.

“Sumberdaya manusia adalah modal sosial yang dimiliki oleh Jambearjo untuk menggerakkan roda pemerintahan desa dan pengelolaan air bersih,” terang Kepala Desa Jambearjo, Bambang Mawardi ST.

Untuk menjadi desa mandiri, Pemerintah Desa (Pemdes) Jambearjo telah menggagas dan melakukan beragam inovasi. Dari pengelolaan air bersih, Desa Jambearjo menggagas pengembangan sumber listrik mandiri. Gagasan ini muncul karena Desa Jambearjo mempunyai potensi sumber dan aliran air yang mampu menggerakan turbin sebagai sumber listrik.

“Kami mempunyai rencana untuk memiliki sumber listrik mandiri yang akan digunakan untuk memompa sumber air ke masyarakat. Di sekitar sumber juga akan dibuat wahana pemancingan dan wisata lainnya,” tambah Bambang.

Dalam bidang keterbukaan informasi, Pemdes Jambearjo melakukan inovasi dalam penyusunan buku kerawangan desa dan menerbitkan majalah Suara Mandiri. Buku kerawangan yang memuat dokumen kepemilikan tanah desa ini disusun supaya mudah dibaca dan dipahami oleh warga. Hal tersebut untuk meminimalisir potensi konflik akibat sengketa tanah. Sementara Suara Mandiri, menjadi media komunikasi dan informasi bagi warga. []