Arsip Tag: mampu

Kader Pembaharu Desa Gumelem Kulon

Mengawal Perbaikan Layanan Publik dari Desa hingga Kabupaten

“Orang-orang biasa seperti kita, jika ada masalah tidak bisa menyelesaikannya sendirian, termasuk masalah layanan publik. Tapi jika penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka perubahan perbaikan layanan akan berhasil.” (Mujtaba Hamdi, 13 Oktober 2015).

Banjarnegara. Suasana balai Desa Gumelem Kulon tiba-tiba hening sejenak setelah Mujtaba Hamdi atau yang akrab disapa Taba, menjelaskan langkah perbaikan layanan. Taba adalah fasilitator Pelatihan Perbaikan Layanan Publik di desa Gumelem Kulon yang diselenggarakan Infest Yogyakarta pada Selasa-Rabu (13-14/10/2015). Semua keluhan dari peserta terkait buruknya layanan publik dasar yang mereka rasakan, secara pelahan mendapatkan gambaran solusinya. Terutama layanan administrasi seperti kepengurusan KTP, KK, Akta Tanah, Surat Kelahiran, dan SIM.

Dalam proses menentukan prioritas perbaikan layanan publik, persoalan administrasi merupakan layanan yang paling banyak dikeluhkan warga Gumelem Kulon. Selain administrasi, menyusul persoalan layanan jasa publik seperti persoalan kesehatan dan pendidikan, lalu menyusul barang publik seperti jembatan, talud pengaman tebing, sarana air bersih, balai desa, dan wc umum.

Menurut Rumiati, perwakilan kelompok perempuan desa Gumelem Kulon, saat ini belum ada gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PKD) sehingga masih menumpang di rumah warga.

“Pengadaan apotik desa juga belum ada di desa Gumelem Kulon. Selain kesehatan dan pendidikan, terkadang dalam pembuatan akta kelahiran memakai jasa orang akan lebih memakan biaya lebih banyak tetapi itu adalah prosedurnya,” ungkap Rumi.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Proses contoh rekap hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa Gumelem Kulon.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pelatihan ini, peserta juga secara partisipatif memetakan perubahan perbaikan layanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Diawali dengan mengidentifikasi penyelenggara layanan. Seperti layanan administrasi ada Pemdes, Kecamatan, KUA, Dinas Dukcapil, dan Badan Pertanahan. Lalu beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya dengan melakukan publikasi informasi, akses informasi resmi, meminta informasi yang resmi, melakukan survei layanan publik, hingga melakukan advokasi atau pengawalan oleh warga dengan membawa bahan advokasi rekomendasi hasil survei.

“Dalam hal perbaikan layanan administrasi, warga bisa mengawal langsung perbaikan layanan publik ke tingkat kecamatan. Jika di tingkat kecamatan sulit didorong, maka bisa langsung ke tingkat kabupaten dengan membawa bahan advokasi dari data hasil perbaikan layanan publik dasar di desa Gumelem Kulon,” jelas Taba.

Kelompok Perempuan Sebagai Penggerak

Pelatihan perbaikan layanan publik dasar di desa oleh Infest Yogyakarta, sebelumnya telah dilaksanakan di desa Jatilawang pada 29-30 Oktober 2015. Saat ini kelompok perempuan di Jatilawang tengah bergerak mendorong perbaikan layanan publik di desanya. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan survei perbaikan layanan publik, hingga menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar usulan atau masukan untuk rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Data hasil survei tidak hanya dimanfaatkan untuk masukan RPJMDesa, bisa juga untuk RKPDesa dan APBDesa.

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Peringkat Prioritas Perbaikan Layanan Publik Dasar Desa Gumelem Kulon, proses dilakukans ecara partisipatif oleh warga

Pelayanan publik merupakan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di desa. Baik persoalan layanan kesehatan, pendidikan, distribusi air bersih, dan persoalan layanan dasar lainnya. Sejumlah persoalan terkait layanan dasar di desa juga dirasakan Gumelem Kulon, yang juga menjadi sasaran program “women lead village reform”. Persoalan layanan dasar tersebut terungkap saat acara musyawarah desa (Musdes) yang membahas perkembangan pembangunan di desa dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pada Jumat-Minggu, 28-30 Agustus 2015. Fakta terkait persoalan layanan dasar di desa juga terungkap dalam dokumen peta aset dan potensi desa yang dimiliki kelompok perempuan.

Desa Gumelem Kulon adalah desa kedua setelah Jatilawang yang juga akan segera bergerak melakukan survei perbaikan layanan publik di desanya. Setiap desa memang memiliki permasalahnya sendiri, di mana tidak semuanya sama. Gumelem Kulon termasuk desa dengan padat penduduk dan beragam profesi. Gumelem Kulon saat ini memiliki jumlah pendudukan mencapai 10.414 orang.

Desa Gumelem Kulon terbagi menjadi dua yaitu wilayah atas dan bawah. Hampir 3/2 jumlah penduduk tinggal di bagian atas dengan bukit-bukit yang curam sedangkan bagian bawah terletak di kaki bukit. Untuk dapat sampai ke bagian atas, perlu melewati jalan berbatu yang cukup terjal selama kurang lebih 60 menit jika mengendarai sepeda motor. Bagian atas unggul dengan lingkungannya yang masih sangat hijau dan asri. Sedangkan di bagian bawah terdapat sentra batik tulis dan juga pemandian air panas.

Berdasarkan pemetaan aset sumber daya manusia (SDM) yang telah dimiliki kelompok perempuan di desa Gumelem Kulon, selain bertani, pengajar Pos PAUD, juga banyak para perajin di desa ini mulai dari perajin batik, kerang, kayu, pande besi, bambu, serta yang juga tak kalah banyak jumlahnya adalah para penderes.

12

Kelompok perempuan mencatat sejumlah persoalan layanan di desa

Namun di balik kekayaan aset SDM dan industri rumahan yang menampung mereka, ternyata tidak menjamin kesejahteraan warganya serta terpenuhinya pelayanan dasar misalnya dalam pelayanan kesehatan. Seperti pelayanan dasar di desa, fasilitas kesehatan dapat dikatakan masih kurang. Pusat kesehatan hanya terdapat di bagian bawah sehingga jika ada penduduk atas yang sakit atau akan melahirkan warga harus turun terlebih dahulu. Apotek juga belum tersedia pada wilayah bagian atas, hanya terdapat obat-obat warung yang kualitasnya kurang baik sehingga mengharuskan mereka turun ke bawah dengan medan yang cukup ekstrem.

Selain itu bagi keluarga miskin, terutama para perajin seperti perajin kerang dan batik, dan Penderes. Selain berpotensi mendapatkan resiko pekerjaan yang cukup besar, para Penderes ini belum mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Para penderes juga mengaku sangat membutuhkan jaminan kesehatan terutama ketika terjadi sesuatu yang menimpa mereka saat bekerja. Begitu pun para perajin batik, sebagian besar mengeluh karena penghasilan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Kondisi yang juga memprihatinkan dari desa Gumelem Kulon adalah banyaknya kaum difabel (orang berkebutuhan khusus) yang saat ini mencapai sekitar 60 warga yang belum semuanya mendapatkan manfaat dari program pembangunan yang ada di desanya.

Kini warga Gumelem Kulon tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan perbaikan layanan publik dasar di desanya. Dimulai dari membangun kapasitas mereka melalui pelatihan, persiapan survei, survei layanan publik dasar, review hasil survei, verifikasi, perbaikan, hingga menghasilkan dokumen hasil survei beserta rekomendasi perbaikan sebagai dasar RPJMDesa. [Alimah]

Musdes Jatilawang

Dirikan Organisasi, Persatuan Perempuan Desa Optimistis Wujudkan Pembaharuan di Desa

Harapan itu seperti jalan di dalam hutan. Di sana tak pernah ada jalan. Tapi jika banyak orang yang menjalaninya, jalan itu menjadi ada. (Lin Yutang)

12096504_961399880594182_5869830794441144522_n

Proses Musdes Perempuan “Raga Jambangan” Jatilawang

Ungkapan salah satu esais asal China yang berusaha menjembatani kesenjangan budaya antara Timur dan Barat, ini seakan menggambarkan semangat perempuan-perempuan di desa Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari. Kelompok perempuan di masing-masing desa itu kini telah bersatu dalam sebuah wadah organisasi persatuan perempuan desa. Setelah hampir delapan bulan mengikuti rangkaian kegiatan Sekolah Perempuan, perempuan-perempuan dari tiga desa di kabupaten Banjarnegara ini telah mantap menyatukan diri mereka.

Munculnya wadah perjuangan perempuan desa ini diinisiasi para perempuan peserta Sekolah Perempuan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta. Di desa Jatilawang, ada persatuan perempuan “Raga Jambangan”; Gumelem Kulon ada persatuan perempuan “Nirasari”; dan Gentansari ada persatuan perempuan “Tampomas”. Nama-nama itu mempunyai makna tidak hanya bagi kelompok perempuan namun juga warga di desa. Nama-nama itu terinspirasi dari istilah lokal maupun kekuatan di desanya seperti nama danau dan gunung.

Awalnya Hanya Wacana

Inisiatif mendirikan organisasi pemersatu perjuangan perempuan di desa, awalnya hanya sebuah wacana. Namun seiring berjalannya waktu dan pengetahuan yang memperkuat kapasitas kepemimpinan kelompok perempuan selama mengikuti Sekolah Perempuan, kini organisasi itu mulai nyata. Para perempuan telah menetapkan struktur organisasinya. Seperti di Desa Jatilawang, yang telah menetapkan nama-nama yang masuk dalam susunan pengurus dalam sebuah Musyawarah Desa (Musdes) pada Selasa (6/10/15).

Musdes yang diselenggarakan oleh kelompok perempuan di Jatilawang telah menetapkan susunan pengurus persatuan perempuan “Raga Jambangan”. Dalam penetapan tersebut, Tri Haryani dipercaya menjadi ketua. Di Desa Gumelem Kulon, Tursiyem dipercaya sebagai ketua. Sementara di Desa Gentansari, Sariyah yang dipercaya mengemban amanah sebagai ketua organisasi.

Jpeg

Musdes Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa yang diselenggarakan perempuan “Tampomas” di Gentansari

Jpeg

Pertemuan Koordinasi Persiapan Pemetaan Kesejahteraan dan survei layanan publik dari perwakilan tiga desa Gentansari, Gumelem Kulon, dan Jatilawang

Kini, mereka bersepakat dan siap mewujudkan pembaharuan di desanya masing-masing. Di ketiga desa ini, kelompok perempuan memulai langkah untuk aktif terlibat dan menjadi motor penggerak dalam proses-proses pembangunan dan pengambilan kebijakan di desa. Seperti yang telah mereka lakukan saat melakukan pemetaan aset dan potensi desanya hingga menjadi sebuah dokumen dasar perencanaan pembangunan di desanya. Juga proses yang kini tengah mereka jalani, yaitu pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal serta survei untuk perbaikan pelayanan publik dasar di desanya. Semua rangkaian kegiatan tersebut mereka lakukan dengan merangkul perangkat pemerintahan desa serta warga yang selama ini tidak menjadi peserta Sekolah Perempuan.

Dalam kesepakatan salah satu Musdes yang dilakukan di desa, para perempuan ini telah menyepakati bahwa mereka siap menjadi penggerak dan penyelenggara pembangunan di desanya. Hal tersebut diungkapkan salah seorang peserta Sekolah Perempuan di desa Jatilawang, Siti Fadhillah.

“Kami (peserta Sekolah Perempuan Jatilawang) sepakat menjadi tim pendata. Ke depannya jika ada program dan pendataan apapun, kami siap melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Sehingga kami tidak sekadar menjadi objek survei atau program apapun yang harus datang ke balai desa untuk disurvei,” ungkap ibu dari satu puteri ini.

Menurutnya, kesiapan itu tumbuh setelah mengikuti rangkaian Sekolah Perempuan. Termasuk saat belajar tentang perbaikan layanan publik. Harapannya, mereka yang masuk sebagai pengurus organisasi persatuan perempuan desa mampu menjadi motor penggerak dengan merangkul warga di desa menjadi lebih peduli pada pembangunan di desanya. Sehingga bukan untuk membentuk elit baru di desanya. [Alimah]

12092643_180344205634801_919463020_n

Ibu Tursiyem, Ketua Persatuan Perempuan Nirasari Gumelem Kulon sedang memimpin Musdes.

12092227_182773278725227_2089660901_n

Perempuan “Nirasari” Gumelem Kulon tengah mempersiapkan diri untuk melakukan sensus kesejahteraan lokal di desanya.

11250154_10204208180988340_2161877586350299377_n - Copy

Kelompok Perempuan dari Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari bersama Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kab. Banjarnegara serta perangkat pemerintahan desa.

 

Jatilawang

Ketika Air Bersih hanya Dinikmati Kelompok Tertentu

Gemah ripah loh jinawi, demikian ketika warga Desa Jatilawang dengan bangga menggambarkan desanya. Desa yang kaya akan sumber daya alamnya (SDA). Desa Jatilawang adalah salah satu desa di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Desa Jatilawang diberkahi sumber mata air yang cukup banyak.  Ironisnya, masih banyak warga terutama warga miskin yang tidak bisa menikmati air bersih. Apalagi ketika musim kemarau panjang, banyak warga yang masih kekurangan air bersih.

Jatilawang

Salah satu sudut Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara.

Kondisi ini juga ramai dikeluhkan warga saat musyawarah menentukan jenis layanan publik dasar di desa serta sejumlah kasus yang ada di desa. Tidak hanya warga yang mengeluhkan langkanya air bersih di Jatilawang. Hal yang sama juga diakui perangkat pemerintahan desa, Rini Lusiana. Menurutnya, ketidaktahuan warga yang masih kurang adil membagi air bersih masih berebutan siapa cepat siapa dapat.

Sumber mata air bersih selama ini dikuasai kelompok masyarakat yang mampu membayar. Sementara biaya mendapatkan air bersih memang mahal. Tidak heran jika banyak warga kurang mampu belum bisa mengakses air bersih tersebut. Di Dusun Jatilawang RT 01 RW 01 misalnya, masih banyak warga yang belum mempunyai air bersih secara pribadi. Warga masih banyak yang numpang di salah satu warga yang punya air bersih. Pada saat musim kemarau masih ada saja yang memakai air bersih untuk menyirami tanaman mereka (tanaman kentang) tanpa memperhatikan betapa pentingnya air bersih.

Jpeg

Proses menentukan prioritas perbaikan layanan publik di desa Jatilawang

Sebagai catatan bahwa kebanyakan mata air di Desa Jatilawang terletak di pegunungan atau bukit di daerah perladangan petani. Analisa Rini, terkadang ada pohon yang diambil sebagai kayu bakar sehingga terjadi kekeringan di dekat mata air tersebut. Selain itu, sumber air bersih selama ini dikelola oleh kelompok masyarakat dan sudah ada struktur kepengurusannya sendiri. Perangkat pemerintahan desa yang seharusnya menjadi penyelenggara layanan publik untuk pengadaan air bersih, mengaku sempat kecolongan alias tidak tahu menahu terkait pengelolaan secara kelompok tersebut. Sehingga saat ini penting bagi perangkat pemerintahan desa untuk duduk bersama warga dalam musyawarah terkait pengelolaan sumber mata air di desa Jatilawang.

Selain persoalan air bersih, warga juga banyak mengeluhkan persoalan maraknya pernikahan dini serta rendahnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya. Kendati demikian, dalam proses penentuan peringkat prioritas layanan publik di Jatilawang berdasarkan kategori layanan administrasi, jasa publik, maupun barang publik, pengadaan sarana air bersih tetap menjadi urutan pertama dalam peringkat prioritas perbaikan layanan dasar di desa.

Lalu menyusul prioritas layanan dasar untuk saluran pembuangan sampah desa, pendidikan dan pengadaan gedung PAUD, pendataan jaminan kesehatan tepat sasaran, pengadaan drainase (saluran irigasi), perbaikan jalan kampung, layanan dokumen pernikahan, di bidang pendidikan dalam hal sosialisasi dana BOS dan BSM, Informasi atau media informasi, layanan kesehatan, pembuatan akta lahir & KTP, dan pengadaan gedung posyandu.

Proses menentukan peringkat prioritas layanan publik dasar di desa hingga menyusun instrumen survei layanan publik dasar di desa ini dilakukan secara partisipatif dalam pelatihan perbaikan layanan publik dasar di desa Jatilawang. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta difasilitasi oleh Mujtaba Hamdi dari perkumpulan media lintas komunitas (Media Link) Jakarta. Peserta terdiri dari ibu-ibu peserta Sekolah Perempuan, perwakilan perangkat pemerintahan desa, serta kelembagaan yang ada di desa, di balai desa Jatilawang pada Rabu-Kamis (29-30/09/15). Rencana tindak lanjut dari pelatihan ini, kelompok perempuan dan perangkat pemerintahan desa akan melakukan serangkaian kegiatan survei layanan publik dasar di desa Jatilawang.

Di antaranya seperti musyawarah menentukan tim survei dan menetapkan format survei secara partisipatif sekaligus pembekalan persiapan survei, lalu melakukan survei layanan publik, musyawarah verifikasi hasil survei, perbaikan berdasarkan hasil verifikasi, menyusun dokumen rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi prioritas perbaikan layanan publik, pengawalan dari kelompok perempuan dan pemerintahan desa hingga dokumen rekomendasi tersebut dijadikan dasar kebijakan pembangunan pemerintahan desa baik untuk RPJMDesa, RPKDesa, maupun APBDesa. [Alimah]

Pelatihan Kesejahteraan lokal di Gentansari

“Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak akan Valid”

Kalimat tersebut terlontar dari seorang peserta Sekolah Perempuan saat belajar bersama Infest Yogyakarta membahas pemetaan kesejahteraan di desa Gentansari, (16/9/2015). Dia adalah Habib Hasmi, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gentansari. Sekilas, pernyataannya terkesan pesimistis dan kecewa dengan pendataan kemiskinan yang selama ini dilakukan di desanya. Namun bukan tanpa alasan, dia menyatakan hal tersebut setelah bersama-sama tim Infest melakukan identifikasi terkait pendataan yang pernah dilakukan di desanya, baik pendataan yang dilakukan oleh desa maupun lembaga dari luar desa.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, peserta yang terdiri dari perwakilan peserta Sekolah Perempuan, perangkat pemerintahan desa, maupun kelembagaan yang ada di desa, baru menyadari bahwa selama ini pendataan yang dilakukan di desa ternyata belum valid. Baik pendataan ekonomi, kemiskinan, dan pendataan-pendataan rutin yang dilakukan desa setiap tahunnya.

Mereka juga menyadari bahwa selama ini desa tidak pernah memiliki data hasil pendataan yang telah mereka kerjakan. Selama ini, jika ada pendataan di desa yang diselenggarakan lembaga lain, maka desa hanya sebagai petugas sensus, tetapi pengolahan data dilakukan di luar desa. Desa juga tidak memanfaatkan data tersebut, karena desa memang tidak memiliki arsip data tersebut. Selain itu, kekurangan dari sensus yang pernah dilakukan di desa, pendataan dilakukan bukan untuk semua penduduk namun hanya sampling saja, atau maksimal separuh dari seluruh jumlah warga bahkan rumah tangga. Sehingga hasilnya belum bisa dinilai valid.

Identifikasi Pendataan di desa

Identifikasi pendataan yang dilakukan lembaga luar desa di desa

Sementara, jika pendataan dilakukan oleh desa, hasil datanya masih umum. Data diperbaharui setahun sekali untuk kepentingan laporan. Sehingga, setelah bersama-sama melakukan identifikasi, peserta baru menyadari bahwa data yang dihasilkan dari pendataan di desa baik yang dilakukan oleh desa maupun lembaga lain, ternyata belum valid.

Pendataan yang dilakukan Desa

Pendataan yang dilakukan desa

Habib Hasmi juga menambahkan rasa kecewanya, tentang data nasional atau daerah yang sering menyebutkan bahwa kemiskinan menurun. Padahal faktanya, data rumah tangga miskin di desa bertambah.

Sementara menurut Sri Utami, salah satu peserta Sekolah Perempuan, warga yang bekerja sebagai buruh migran selama ini tidak pernah terdata sebagai pekerjaan dalam proses pendataan nasional. Padahal warga di Gentansari ada yang menjadi buruh migran.
Proses pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal 12011230_10204971015978738_5508996526724508601_n

Dalam proses pelatihan pemetaan kesejahteraan yang difasilitasi oleh Frisca Arita Nilawati, di hari pertama peserta mulai memahami betapa pentingnya melakukan pendataan berdasarkan indikator lokal. Dari proses pembelajaran tersebut, peserta pun mulai menyadari betapa pentingnya pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal yang telah disepakati bersama di desa. Sehingga rasa kecewa dan pesimistis seperti yang diungkapkan Habib Hasmi, tidak akan terjadi lagi jika indikator kesejahteraan di desa Gentansari tidak disamaratakan dengan desa-desa lain di Indonesia.

Dalam pemetaan kesejahteraan lokal, desa merumuskan atau mendefinisikan sendiri tentang kesejahteraan beserta dengan indikatornya untuk melihat kondisi desanya.  Selain itu juga untuk memahami suara masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang masalah yang dihadapi dan mengakomodasikan dalam perumusan kebijakan di desa. Pemetaan kesejahteraan di desa juga sebagai salah satu media diagnosis kesejahteraan dan strategi penanggulangannya. Warga juga tidak perlu meragukannya atau khawatir jika data yang telah mereka lakukan tidak diterima. Karena sudah jelas proses pemetaan kesejahteraan lokal ini ada ada dasar hukumnya, yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta Pasal 6 ayat 2, Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Juga Pasal 8, Permendesa No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa. [Alimah]

Pemda Kabupaten Banjarnegara Siap Kawal Pemetaan Kesejahteraan

Banjarnegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pemetaan kesejahteraan yang akan dilaksanakan di Desa Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Banjarnegara, Imam Purwadi, sumber daya manusia (SDM) di desa saat ini benar-benar membutuhkan pendampingan termasuk dalam proses menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Diskusi Tim Infest Yogyakarta dengan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara, (7/9/2015)

Diskusi Tim Infest Yogyakarta dengan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara, (7/9/2015)

“Untuk menyusun RPJMDesa, perangkat desa di kabupaten Banjarnegara masih banyak yang belum mumpuni, termasuk tidak didukungnya data kemiskinan yang valid. Dari program yang pernah ada di desa, transfer knowledge-nya juga masih belum sampai sehingga di desa memang membutuhkan pendampingan,” ungkap Imam Purwadi dalam pertemuan bersama Infest Yogyakarta terkait rencana pelaksanaan pemetaan kesejahteraan, di kantor KPMD, pada Senin (7/9/15).

Dalam pertemuan itu, Infest menawarkan rencana pemetaan kesejahteraan di tiga desa tersebut. Rencana tersebut mengacu pada hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang diusulkan peserta Sekolah Perempuan di desa Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilwang, pada Jumat-Minggu (28-30/8/2015). Dalam Musdes juga terungkap beberapa persoalan mendasar terkait dengan data kemiskinan dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin, seperti akurasi data kemiskinan di tingkat desa yang masih diragukan. Salah satu pemerintah desa (Pemdes) mengakui bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin. Termasuk survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2012 menggunakan standar BPS dan dilakukan oleh pihak dari luar desa. Diperkirakan terdapat pelbagai kesalahan dalam pendataan tersebut.

“Infest ingin menawarkan bagaimana memetakan kesejahteraan itu berdasarkan indikator lokal. Jadi kesepakatan indikatornya yang menentukan warga sendiri, karena jika berdasarkan indikator nasional seringnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat,” papar Frisca Arita Nilawati, Manajer Program untuk Implementasi Undang-Undang Desa yang dilaksanakan oleh Infest Yogyakarta.

Mengutamakan Aksi Kelompok Perempuan

Mengacu pada Musdes, maka peserta Sekolah Perempuan (SP) bersama pemerintahan desa merencanakan adanya perbaikan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Upaya ini diterjemahkan dengan mengupayakan keangggotaan masyarakat miskin dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya, melalui perbaikan akurasi data. Untuk itu, SP akan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan survei kesejahteraan di tingkat lokal desa bersama dengan pemerintahan desa.

Keterlibatan kelompok perempuan ini juga menunjukkan konsep “Kepemimpinan Perempuan” yang mengutamakan aksi kelompok perempuan untuk perbaikan pelayanan di tingkat desa.  Mulai dari proses penyiapan data hingga pada proses penguatan akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial yang disediakan pemerintah. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat miskin di desa masih menemukan banyak persoalan, salah satunya akurasi data kemiskinan.

Salah satu contoh persoalan pelayanan terhadap masyarakat miskin di tingkat desa adalah pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang diterapkan secara merata. Setiap orang di desa memperoleh beras untuk warga miskin akibat tidak validnya data kemiskinan yang dimiliki oleh desa. Selain itu juga jaminan sosial lain seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat –terutama masyarakat miskin– terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu persoalan lainnya. Masyarakat miskin banyak mengalami persoalan kesehatan, namun minim penanganan akibat kurangnya pengetahuan tentang layanan kesehatan yang disediakan pemerintah dalam bentuk jaminan kesehatan.

Terkait tindak lanjut dari pertemuan antara Infest Yogyakarta dengan KPMD, Imam Purwadi mengusulkan bahwa KPMD akan memfasilitasi pertemuan dengan pemerintahan desa dan kelompok perempuan dari tiga desa tersebut. Pertemuan dirancang untuk mendiskusikan rencana persiapan pelaksanaan pemetaan kesejahteraan. Harapannya, hasil data kesejahteraan tiga desa ini menjadi sumber pembelajaran kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. [Alimah]

Menulis Hal Sederhana hingga Kompleksnya Persoalan Desa

Oleh Alimah

Sejumlah orang bertanya, bagaimana perempuan di Sekolah Perempuan mampu menuliskan tentang desanya dalam waktu singkat? Pertanyaan tersebut muncul setelah laman ini mengangkat berita berjudul “Kala Perempuan Menulis Desanya”. Mungkin dalam pikiran mereka ada yang meragukan ibu-ibu di desa begitu cepat mengungkapkan isi pikiran mereka tentang desa melalui tulisan. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak di desa itu rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa dihitung jari. Apalagi yang lulusan perguruan tinggi. Di salah satu desa, lulusan perguruan tinggi hanya bidan desa yang juga menjadi peserta Sekolah Perempuan. Ada beberapa guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengampu di Pos PAUD. Mereka pun paling banyak lulusan SD dan SMP.

Lalu, apa yang membuat mereka bisa menulis dalam waktu singkat? Tulisan yang dimaksud di sini bukan sekadar tulisan ala kadarnya. Lebih dari itu, kumpulan kalimat mereka mengandung kepentingan untuk sebuah perubahan yang lebih baik bagi desanya terutama keberpihakan mereka pada kelompok perempuan, anak, dan kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan di desanya.

Tidak Singkat, Ada Tahapannya

Dalam prosesnya, tulisan yang mereka goreskan sebenarnya tidak bisa disebut singkat. Membangkitkan tentang pentingnya menulis bagi mereka serta teknik menulisnya mungkin bisa disebut singkat, namun bagaimana kemudian mereka mampu menuliskan gagasan tentang desanya itulah yang saya sebut tidak singkat. Apalagi menulis dengan perspektif dan keberpihakan tertentu.

Begini, saya ingin cerita bahwa sebelum mereka berada dalam satu ruangan selama beberapa jam belajar teknik menulis, mereka juga telah mengikuti serangkaian kegiatan di kelas maupun di luar kelas Sekolah Perempuan yang telah diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta sejak awal Maret 2015.

Rangkaian kegiatan Sekolah Perempuan baik di kelas maupun di luar kelas tersebut di antaranya adalah: Belajar bersama tentang gender Dasar bersama Mukhotib MD. Selain itu, peserta Sekolah Perempuan juga belajar dan membedah bersama Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya posisi perempuan dalam pembangunan desa. Mereka juga diajak untuk mengidentifikasi mimpi perubahan di desanya, tahapan apa yang harus dilakukan, peluang dan tantangannya.

Dilanjutkan dengan belajar pemetaan aset dan potensi desa. Peserta Sekolah Perempuan yang sebagian besar ibu-ibu ini berkolaborasi dengan pemerintah desa (Pemdes)  mengidentifikasi aset dan potensi desanya. Mereka melakukan wawancara mendalam berdasarkan instrumen yang sudah disepakati. Dari proses tersebut, mereka mulai mengetahui betapa kaya dan beragam aset di desanya, baik itu aset sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, keuangan, sosial, fisik/infrastruktur, dan spiritual-budaya.

Dalam proses pemetaan tersebut, mereka tidak hanya mengetahui aset dan potensi yang ada di desanya. Ada pembelajaran penting saat mereka berkeliling desa. Melihat setiap sudut dan perubahan-perubahannya. Atau, saat mereka mendapatkan informasi dari para narasumber yang mereka wawancarai. Secara pelahan, pikiran mereka menangkap beragam informasi dan pengalaman dari beberapa pihak.

Hingga tiba pada tahap dimana mereka harus mulai menarasikan data aset dan potensi yang telah mereka miliki. Pengetahuan dan informasi tentang aset dan potensi desa sudah didapat dan dicatat dalam tabel, berikut keterangan dari narasumber. Mereka pun telah membuat peta aset dan potensi desa. Namun dokumen tersebut belum mengungkap secara detail tentang kondisi, perubahan, sejarah, harapan dan kebutuhan warga. Untuk mengungkap informasi, pengetahuan serta pengalaman, maka pada  7-8 Agustus 2015, peserta Sekolah Perempuan mulai belajar penulisan naratif bersama Yudi Setiyadi, pegiat jurnalisme warga dari Komunitas Pena Desa.

Tahapan Menulis Aset dan Potensi Desa

1) Memberikan Motivasi Pentingnya Menulis

Dalam prosesnya, mungkin benar jika ada yang berpikir bahwa tidak mudah membuat para ibu di desa itu agar mau menulis tentang aset dan potensi desanya. Namun kita juga tidak bisa berpikir bahwa itu sulit. Selalu ada strategi. Salah satu yang dilakukan dalam proses menulis ini ialah bagaimana agar peserta memiliki pemahaman bahwa menulis itu penting lalu termotivasi.

Sang fasilitator yang memang memiliki latar belakang sebagai jurnalis warga dengan pengalaman menulis dari nol, pun mulai bercerita bagaimana dia mampu menulis di Komunitas Pena Desa sebagai salah satu komunitas dari desa yang tergabung untuk belajar menulis dan berbagi tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi.  Termasuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dari peserta ketika akan membahas “menulis” adalah untuk apa kita menulis?

2) Memulai “mengatakan” dan “melukiskan” sesuatu yang sederhana dan dekat

Tahapan berikutnya adalah peserta mulai diajak “mengatakan” dan “melukiskan” sesuatu yang sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka dalam bentuk tulisan. Contohnya ketika mereka mengatakan “panci” maka bisa dilukiskan “ibu-ibu akan membawa sayur, masak, api dan lain-lain.” Itu merupakan penggambaran dari sebuah panci. Setelah menemukan gambaran besar, maka dari situ bisa melukiskan lebih detail tentang panci.

Dari proses ini, peserta pun mulai diajak menuliskan tentang sesuatu yang sederhana dan dekat dengan mereka. Contohnya hasil tulisan Tri Hariyani, salah satuu peserta Sekolah Perempuan dari desa Jatilawang yang telah “mengatakan” dan “melukiskan” tentang Pasar di desanya dalam bentuk tulisan yang bisa dilihat berikut ini:

MENGATAKAN   

  • Los-los Kios
  • Penjual
  • Pembeli
  • Jual Beli
  • Penjual pakaian, sayuran, bumbu dapur, perabotan dapur, ikan, berbagai macam lauk lauk.
  • Petani menjual sayur
  • Jatilawang memiliki 2 pasar yang berdekatan:
    1) Pasar induk
    2) Pasar Sayur

MELUKISKAN

  • Pasar Induk memiliki lokasi yang lebih luas. Berisi los-los kios. Diisi oleh berbagai macam penjual, ada penjual pakaian, sayuran, bumbu dapur.
  • Pasar sayur lebih banyak digunakan oleh petani yang menjual dagangannya pada pedagang.
  • Pasar ini terletak di desa Sibebek, Jatilawang.
  • Pasar ini setiap hari ada kegiatan jual beli, tetapi perdagangan yang besar terjadi setiap hari Pon dan Paing. Di desa ini masih menggunakan Kalender Jawa, terdiri dari 5 hari, Paing, Pon, Wage, Kliwon, dan Manis.
  • Jika hari Pon, maka warga dari berbagai desa di sekitar pasar akan datang berbelanja, begitu juga pedagang datang dari berbagai desa, bahkan dari lain kota.
  • Ketika hari pasaran (Pon) aktifitas sudah terjadi sejak jam 5 pagi, dan jam 10 pagi biasanya aktifitas sudah sepi dan berkurang.
  • Kondisi pasar untuk saat ini masih cukup baik. Tetapi tidak ada fasilitas WC, hanya ada bangunan WC yang tidak difungsikan, sudah rusak dan tidak terawat.

3) Mengembangkan paragraf narasi dengan menjawab pertanyaan “5 W + 1 H”

Berangkat dari data yang sudah dimiliki, maka sang fasilitator pun mengajak peserta untuk menarasikan data aset dan potensi mulai dari pertanyaan-pertanyaan kunci yang telah mereka miliki. Dari sini, peserta pun mulai diperkenalkan dengan teknis dasar jurnalistik, yaitu 5 W dan 1 H, atau singkatan dari What (Apa), When (Kapan), Where (Dimana), Who (Siapa), Why (Mengapa) dan How (Bagaimana). Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul dalam sebuah cerita karena menulis hampir sama dengan menceritakan.

4) Lengkapi tulisan dengan menarasikan tentang “Peluang”dan “Strategi”

Selanjutnya, melengkapi data dengan tulisan tentang “Peluang” dan “Strategi”. Maka peserta pun diberi pemahaman bahwa sebuah aset bisa menjadi sebuah potensi atau malah menjadi masalah bagi desa. Aset yang ada di desa merupakan aset milik masyarakat yang semuanya tidak hanya miliki pemerintah desa saja. Pasar Desa dan Gunung Tampomas misalnya, merupakan contoh aset yang bisa menjadi potensi/peluang atau malah bisa jadi masalah. Bagaimana cara menekan aset yang mungkin bisa menjadi masalah maka dibutuhkan strategi yang bijak dan tepat, sehingga aset itu akan bermanfaat dan memberi keuntungan untuk desanya. Dari ide dari gagasan atau usulan dari masyarakat tentang aset desa ini bisa juga menjadi strategi dalam penanganan masalah yang ada di desa.

Sehingga, dalam tahapan menarasikan aset dan potensi desa, penting juga peserta Sekolah Perempuan memahami pentingnya menulis tentang aset dan pontensi desanya dengan menjelaskan tentang peluang dan strateginya.

5) Praktik Menarasikan Aset dan Potensi Desa secara lengkap

Setelah melalui tahapan 1 sampai 4, tahapan yang paling penting adalah praktik menarasikan aset dan potensi desa secara lengkap. Salah satu contoh tulisan peserta Sekolah Perempuan dari desa Jatilawang adalah ibu Tri Haryani, telah melalui tahapan 1 dan 4 tentang pasar di desanya. Berikut adalah contoh lengkap hasil tulisan ibu Tri Haryani yang menulis tentang desanya. Dalam aset dan potensi desa, pasar bisa masuk dalam kategori aset “fisik/infrastruktur” yang dimiliki desa, bisa juga masuk dalam aset “keuangan” desa karena di dalamnya terjadi sirkulasi keuangan desa. Dalam tulisannya, dia memberi judul “Pasar Sibebek”.


 

PASAR SIBEBEK

Jatilawang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Merupakan daerah dataran tinggi pegunungan sehingga bersuhu dingin. Letaknya berada di sebelah utara Kota Banjarnegara kurang lebih berjarak 42 Km dari pusat kota. UPTD Wilayah 3 Memiliki 5 Pasar, yaitu Karangkobar, Kalibening, Batur, Pagentan dan Jatilawang termasuk di dalamnya.

Jatilawang memiliki 2 pasar yaitu pasar sayur dan pasar induk. Jarak kedua pasar tersebut berdekatan, Pasar sayur terletak di sebelah utara pasar induk kurang lebih berjarak 50 M. Bisa dibilang pasar ini merupakan pusat perekonomian desa Jatilawang dan desa sekitarnya. Karena di sinilah pusat terjalinya transaksi jual beli antara petani dan pedagang serta pedagang dan pembeli eceran dan bisa dijadikan barometer perekonomian serta pertanian karena ramai dan sepinya pasar dipengaruhi juga oleh perekonomian masyarakat serta baik buruknya hasil dan harga pertanian.

Pasar sayur Jatilawang memiliki luas 2.500 M2 dan dibangun sekitar tahun 2007 berupa dua los pasar. Aktifitas yang ramai terjadi ketika hari pahing dan pon. Karena di desa ini masih menggunakan Kalender Jawa yang terdiri dari 5 hari, yaitu Manis, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon. Selain hari Pahing dan Pon pasar ini sepi bahkan sama sekali tidak terjadi transaksi jual beli. Di pasar ini hanya menjual hasil pertanian. Harga pasar cenderung lebih murah dari pada harga di Pasar Induk karena barang dibawa oleh petani dan langsung bisa dibilang menjadi pusat grosir sayur mayor.

Harga antara satu jenis sayur antara pedagang yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda bergantung kemampuan menawarkan barang dagangannya dan kemampuan si pembeli dalam menawar barang. Dari jam 4 pagi, Pasar ini sudah mulai ramai dan biasanya jam 10.00 pasar ini mulai sepi. Saat ini pasar sayur belum memiliki fasilitas WC ataupun air bersih dan masih memerlukan pembangunan pagar pasar tendon sebelah timur dan perbaikan selokan pasar.

Pasar induk Jatilawang memiliki luas 1.604 M2. Pasar ini pernah mengalami kebakaran sekitar tahun 198. Pasar ini sudah mengalami 4 kali tahap pembangunan. Pertama dibangun sekitar tahun 1996, kemudian tahun 1998 tahun 2000 dan terakhir sekitar tahun 2003. Saat ini pasar induk memiliki sekitar 20 Kios, 7 Los, 206 Lapak. Pedagang yang menempati los hanya 158 pedagang yang lainnya berjualan di luar pasar.

Seperti halnya pasar sayur, pasar induk juga ramai ketika hari Paing dan Pon, tetapi yang terbesar ketka pon. Jumlah pedagang bisa mencapai 200 lebih. Pedagang yang dating mayoritas dari lain daerah seperti Karangkobar, Kalibening, Batur, bahkan dari Pekalongan hanya sebagian kecil yang berasal dari desa Jatilawang. Aktifitas di pasar ini sudah mulai ramai sekitar jam 04.30. Pembeli yang datang tidak hanya dari desa Jatilawang tetapi juga dari desa-desa di sekitar. Di sini barang yang diperjualbelikan lebih bermacam-macam. Hampir semua kebutuhan sembako ada di sini. Sekitar pukul 10.00 aktifitas dipasar ini sudah mulai berkurang.

Saat ini pasar induk belum memiliki fasilitas WC dan air bersih, hanya ada bangunan WC yang rusak dan tidak terpakai yang berdekatan dengan kantor pasar. Masih perlu ada perbaikan selokan, karena ketika musim hujan pasar sebelah utara licin dan digenangi air serta lumpur.

Saat ini pasar Jatilawang memiliki 3 Petugas retribusi, yaitu Fendi, Junedi dan Karsono. Dan satu orang petugas kebersihan pasar. Pasar Jatilawang belum memiliki system penjagaan malam. Walaupun sebenarnya agak sering terjadi pembobolan kios. Alasannya karena pedagang tidak mau dan mampu membayar uang keamanan, sebab sebagian besar pada pedagang membawa kembali bisa barang dagangan mereka. Hanya sebagian kecil yang meninggalkan barang dagangannya di kios pasar. Selain itu juga tidak ada anggaran dari Pemda, untuk penjagaan malam. Sebagian besar para pedagang hanya berjualan setiap pon saja. Hanya sebagian kecil yang berjualan setiap paing. Untuk hari-hari biasa hanya ada sekitar 20 an pedagang yang berjualan di depan pasar. Pada hari selain paing dan pon di dalam pasar tidak ada penjual sekali.

Sebenarnya pasar merupakan potensi yang baik untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar pasar, tetapi sayangnya masih sedikit yang memanfaatkan peluang ini. Jumlah pedagang dari luar lebih banyak dari pada warga lokal. Padahal jika dinilai secara jarak seharusnya masyarakat lokal harusnya memiliki potensi yang lebih dekat dengan pasar lebih meringankan biaya transportasi bahkan bisa sama sekali tidak membutuhkan biaya transportasi. Pedagang lokal bisa datang lebih awal sehingga bisa mendapat pembeli lebih dahulu. Dengan jarak yang dekat pula lebih mengetahui apa yang sedang marak dibutuhkan atau digemari oleh masyarakat. Sangat disayangkan jika peluang yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pasar. Padahal ini sangat membantu meningkatkan perekonomian. Terutama untuk ibu-ibu rumah tangga atau kaum perempuan yang memiliki keterampilan membuat makanan atau produk lainnya sehingga potensi yang ada pada diri mereka bisa dikembangkan menjadi bentuk usahaa mandiri untuk membantu peningkatan kesejahteraan.

[Baca Juga: Pendidikan dan Pernikahan DiniLadangPabrik Teh: Hidup Segan Mati Tak Mau]

*Penulis adalah Staf Gender Infest Yogyakarta

mampu, infest, perempuan, desa, poso

Sekolah Perempuan di Poso

Sekolah Perempuan kerjasama tim desa Mampu Infest Yogyakarta dengan Mosintuwu Instintut di Poso, Sulawesi Tengah mulai digelar, pada 13-14 April. Melalui Sekolah Perempuan ini, tema Kepemimpinan Perempuan dalam Reformasi Pemerintahan Desa menjadi fokus utama. Disamping itu, materi lain juga menjadi bahan ajar dalam setiap pertemuan. Berikut potret aktifitas Sekolah Perempuan yang terdokumentasi melalui jejaring sosial:

Desa, Mampu, Kucur

Pelatihan Perencanaan Apresiatif di Desa Kucur, Malang

Pelatihan perencaan apresiatif desa digelar di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Sabtu-Minggu (11-12/4/2015). Pelatihan perencanaan apresiatif menjadi ajang bagi warga untuk turut aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan pembangunan di desa. Harapannya, dalam setiap perencanaan pembangunan desa, warga paham bagaimana bentuk-bentuk kewenangan dan perencanaan yang berbasis pada kebutuhan dan aset. Selama dua hari, para kader pembaharu Desa Kucur belajar tentang kewenangan desa dan perencanaan desa berbasis aset. Pada hari kedua, tim pembaharu desa melakukan simulasi perencanaan pembangunan desa.

Perumusan Modul dan Kurikulum Sekolah Perempuan

Sekolah Perempuan merupakan salah satu program dari prototipe yang akan dikembangkan Infest Yogyakarta dengan tajuk “Perempuan dan Reformasi Pemerintahan Desa”. Hal ini dilatarbelakangi terbitnya Undang-undang nomor 6 tahun 2015 tentang Desa. Berikut dokumentasi perumusan modul dan kurikulum Sekolah Perempuan, Jumat (13/3/2015) lalu.

mampu, infest, sekolah perempuan

Lian Gogali: Analisis Kelas di Sekolah Perempuan Mosintuwu

Lian Gogali mengisahkan perlunya analisis kelas dalam Sekolah Perempuan Institut Mosintuwu, Poso, Sulawesi Tengah pada Lokakarya Penyusunan modul dan kurikulum Sekolah Perempuan Mampu-Infest, Jumat (13/3/2015). Sekolah Perempuan merupakan salah satu kegiatan tim Mampu-Infest dalam Implementasi UU Desa dengan tajuk “Perempuan dan Reformasi Pemerintahan Desa”.