Arsip Tag: Layanan Publik

Perencanaan Apresiatif Desa Mendorong Kepekaan Sosial Pemdes dan Warganya

“Saya mendapat informasi dari tim pembaharu desa (TPD) yang khusus menggali usulan kelompok marginal dan survei layanan publik, bahwa saat mereka melakukan wawancara kepada warga yang berkebutuhan khusus maupun kepada kluarganya, di antara mereka masih ada yang bisa disembuhkan jika ditangani secara intensif oleh ahli di bidangnya. Namun mereka dari kalangan keluarga miskin, akhirnya saya minta pendapat dari pihak Puskesmas. Esok harinya, kami pun mulai mengantar warga tersebut ke Dinas Sosial di Jambi.” (Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, 5/11/16)

Oleh Alimah Fauzan*

Pernyataan Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sekilas terkesan biasa saja. Biasa dalam arti bahwa memang demikianlah seharusnya sikap seorang Kepala Desa (Kades), apalagi ketika ada warganya yang membutuhkan pertolongan pemerintahnya. Namun kenyataannya, dari ribuan pemerintah desa (Pemdes) berapa banyak yang pemikirannya benar-benar terbuka dan peka pada persoalan sosial di desanya sendiri. Berapa banyak desa dengan warga yang benar-benar peduli dan berpartisipasi pada pembangunan di desanya? ini baru persoalan pembangunan yang adil bagi kebutuhan semua golongan di desa. Belum lagi persoalan sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dan persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan pengalaman Infest Yogyakarta, salah satu lembaga yang turut mengawal implementasi UU Desa, mendampingi sejumlah desa di beberapa daerah Jawa maupun luar Jawa, belum banyak menemukan Pemdes yang benar-benar peka pada kebutuhan warganya. Apalagi dalam kondisi tertentu harus mengambil keputusan cepat ketika warganya benar-benar membutuhkan pertolongan. Kendati demikian, pengalaman yang terjadi pada Pemdes Tegal Arum juga bukan berarti terjadi secara tiba-tiba. Ada proses tertentu yang kemudian mengantarkan Pemdes semakin peka pada persoalan sosial di desanya. Desa Tegal Arum adalah salah satu desa yang tengah bergerak mewujudkan perencanaan apresiatif desa bersama Infest Yogyakarta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Jambi.

Perbaikan Layanan Melalui Jasa Publik “Polisi Sekolah Tegal Arum”

Perencanaan apresiatif desa tidak hanya mendorong kepekaan sosial Pemdes, namun juga kesadaran Pemdes bersama warga untuk secara partisipatif memperbaiki layanan publik. Menurut Kades Tegal Arum, berdasarkan data hasil survei partisipatif yang dilakukan tim pembaharu desa (TPD), salah satu prioritas perbaikan layanannya adalah perlindungan di jalan raya khususnya bagi anak-anak sekolah. Hasil survei tersebut kemudian menginspirasi Pemdes mengambil langkah perbaikan layanan secara langsung. Salah satunya dengan menyediakan jasa layanan “Polisi Sekolah Tegal Arum”, dimana tidak hanya melibatkan petuugas dari kepolisian, namun juga melibatkan peran warga khususnya pemuda di desa.

Jalann raya yang mulus dan tidak terlalu ramai, membuat pengguna jalan bisa seenaknya berkendara tanpa memperhatikan posisi pejalan kaki maupun pengendara lainnya. Bahkan menurut warga sekitar Tegal Arum, kecelakaan akibat pengguna yang ngebut di jalan raya seakan menjadi hal biasa. Di sini, kesadaran dalam berkendara yang baik sangat kurang. Salah satunya jalan lintas depan kantor desa dan beberapa gedung sekolah. Berdasarkan fakta tersebut, maka warga melakukan survei layanan publik secara partisipatif, dan salah satu prioritas layananya adalah terkait perlindungan di jalan raya khususnya anak-anak sekolah.

Salah satu tahapan perencanaan apresiatif desa adalah perbaikan layanan publik secara partisipatif melalui survei layanan publik. Survei dilakukan secara partisipatif oleh warga bersama Pemdes yang tergabung dalam tim pembaharu desa (TPD). Hasil survei tersebut salah satunya adalah terkait jasa layanan yang diselenggarakan Pemdes untuk melindungi warganya khususnya anak sekolah di jalan raya melalui program “Polisi Sekolah Tegal Arum”. Ya, ini hanyalah salah satu prioritas layanan publik berdasar survei. Survei layanan publik partisipatif telah mendorong Pemdes memperbaiki pelayanannya baik dalam layanan administratif, barang publik, maupun jasa publik. Warga merumuskan sendiri prioritasnya, instrumennya, serta pelaksanaan surveinya, hingga menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan publik dan janji layanan atau maklumat layanan.

Lalu, Apa Itu Perencanaan Apresiatif Desa?

Perencanaan apresiatif desa merupakan salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desanya, sehingga tidak semata bertujuan untuk meninjau ulang (review) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Karena hal yang paling mendasar dari proses perencanaan apresiativ desa adalah mengenal desanya, terlibat dalam pembangunan desa, menggerakkan masyarakat mengenal desa, serta mengkaji kondisi desanya dari sisi kewenangan, aset dan potensi desa, kesejahteraan desa, penggalian gagasan kelompok marginal, dan perbaikan pelayanan publik.

Di kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, selain Tegal Arum ada desa Tirta Kencana yang tengah mewujudkan perencanaan apresiatif desanya. Selain itu di kecamatan Sumay, ada desa Teluk Singkawang. Di tiga desa tersebut telah terbentuk Tim Pembaharu Desa (TPD). TPD juga telah mendapatkan penguatan perencanaan apresiatif desa melalui “Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD)” yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

TPD di setiap desa terbagi dalam 5 kelompok, yaitu (1) kelompok kewenangan desa; (2) kelompok pemetaan aset dan potensi desa; (3) kelompok pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal; (4) kelompok penggalian usulan kelompok marginal; (5) kelompok survei perbaikan layanan publik. Kelima tim tersebut masing-masing menghasilkan data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif, hingga menjadi rujukan dalam proses review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) perubahan. Sehingga RPJMDesa mereka berbasis data partisipatif dan usulan kelompok marginal.

Dalam proses perencanaan apresiatif desa, Tegal Arum melibatkan lebih dari 80 warganya untuk terlibat dalam proses pemetaan kewenangan, aset dan potensi desa, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, penggalian usulan maupun gagasan kelompok marginal khususnya perempuan, hingga survei layanan publik. Setiap tahapan perencanaan apresiatif desa telah mendorong pemerintah desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu saja sesuai dengan semangat UU Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014.

====

*Alimah Fauzan adalah gender specialist di Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest Yogyakarta)

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Perbaikan RPJMDesa Jatilawang Berbasis Data

Tidak hanya Desa Gentansari, Desa Jatilawang juga akan segera melakukan perbaikan RPJMDesa. Rabu (29/10), Kepala Desa Jatilawang, Supriyanto, juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan perbaikan RPJMDesa. Harapannya, RPJMDesa yang telah diperbaiki nanti sudah berbasis data aset-pontesi serta data hasil survei perbaikan pelayanan dasar di desa yang sudah dikerjakan kelompok perempuan. Selain itu, juga akan didukung data hasil sensus yang saat ini baru akan berjalan proses sensusnya.

“Setelah semua proses pendataan sudah selesai, saya akan mengumpulkan kelompok perempuan terutama peserta Sekolah Perempuan. Saya akan membentuk tim penyusun RPJMDesa dari kelompok perempuan. Dalam RPJMDesa juga akan dimasukkan data aset dan potensi desa Jatilawang yang dokumennya sudah dipegang kelompok perempuan,” ungkapnya.

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Dalam proses Musyawarah Desa (Musdes) Jatilawang (28/10/15), apresiasi kerja keras kelompok perempuan juga diungkapkan oleh perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilawang, Gunawan. Dalam Musdes yang menyepakati indikator kesejahteraan lokal Jatilawang, Gunawan mengungkapkan data hasil pendataan kemiskinan berdasarkan indikator lokal akan sangat bermanfaat bagi desa untuk melihat kondisi warganya serta dasar bagi pembangunan di desa.

Data-data yang sudah dihasilkan peserta Sekolah Perempuan (SP), baik data aset dan potensi, data kesejahteraan lokal, maupun data hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa, menurutnya tidak hanya untuk kepentingan pemerintah desa, namun juga untuk warga di desa.

“Data-data yang dihasilkan peserta SP ini dijadikan sebagai data based (basis data) untuk melihat kondisi desa. Jadi untuk program bantuan atau apapun itu yang ada di desa juga bisa merujuk pada data-data ini. Jatilawang butuh kader perempuan pembaharu desa,” tegas Gunawan di depan peserta Musdes Jatilawang.

Sementara itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara, Imam Purwadi, pendataan kesejaheraan lokal yang sedang dilakukan di desa Gentansari, Gumelem Kulon, maupun Jatilawang, dapat mengubah perilaku masyarakat.

“Harapannya, pendataan secara partisipatif ini akan mengubah perilaku masyarakat di desa. Sehingga tidak hanya mau bantuan saja, tetapi juga mau berkontribusi dalam gotong royong untuk perbaikan di tingkat desa,” ungkapnya ketika rapat koordinasi dengan Infest Yogyakarta, Selasa (27/10/15) di kantor KPMD Kabupaten Banjarnegara.

Imam Purwadi juga menjelaskan pentingnya Perbaikan RPJMDesa berbasis data. Baik data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, maupun data hasil survei perbaikan layanan publik dasar di desa. Sudah kali ke sekian pernyataannya tentang pentingnya perbaikan RPJMDesa. Hal ini juga tidak terlepas dari dokumen RPJMDesa yang ada masih banyak kekurangan, juga dalam proses pembuatannya terkesan terburu-buru dan asal jadi. [Alimah]