Arsip Tag: kpk

KPK: Desa Jangan Takut Pengawasan Dana Desa oleh Polri

“KPK juga sedang mengembangkan kapasitas dan pendidikan bagi Polri. Karena terkadang mereka baca data, tapi belum tentu mampu memahami apa yang dibaca dan maksud penggunaannya.”

(Benidictus Siumlala MS, perwakilan dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK)

Masih ingat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa)? Tepatnya pada 20 Oktober 2017 mengenai pengawasan dana desa.

Dalam nota kesepahaman tersebut, diatur kerja sama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Acara penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mendes Eko Putro Sandjojo, beserta jajaran di masing-masing lembaga.

Dalam perkembangannya, pengawasan yang dilakukan Polri di tingkat desa menjadi momok tersendiri. Apalagi ruang gerak Pemdes yang merasa terawasi dalam mengelola keuangan desanya. Termasuk ketika desa tiba-tiba didatangi pihak kepolisian dengan meminta data-data keuangan.

Tema mengenai pengelolaan dana desa juga mengemuka dalam diskusi terbuka bertema “Menembus Keumuman: Inovasi Penguatan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Diskusi ini diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta, pada Sabtu (10/3/18) di Jogja Nasional Musium (JNM) dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat (JMR) 2018.

Diskusi terbuka yang difasilitasi oleh Irsyadul Ibad (Direktur Eksekutif Infest Yogyakarta), ini menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili oleh Benidictus Siumlala MS (Beni) dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Selain KPK, hadir juga Simon Edward perwakilan dari Ditjen PKP Kemendesa PDT dan Transmigrasi, juga Irma Nurul Fastikah perwakilan dari Pemkab Wonosobo, Dulrohim sebagai Kades Ngadikerso di Kabupaten Wonosobo, serta Saptoyo, pewakilan dari Staf Ahli Bupati Gunung Kidul.

Terkait pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Polri di tingkat desa, KPK menyarankan agar Pemdes tidak perlu khawatir. Alasannya karena sampai saat ini keterbatasan jumlah Babinkamtibmas di desa yang belum sebanding dengan jumlah desa di seluruh Indonesia. Hal yang juga penting adalah minimnya kapasitas Babinkamtibmas dalam mengawal pengelolaan dana desa.

“Pembahasan yang menarik adalah tentang soal ketatnya pengawasan, sekadar info, dari semua desa, hanya ada lima puluh ribuan Babinkamtibmas. Itu kalau dihitung rangkap, tidak sebanding jumlah desa. Jadi sebenarnya polisi masih kurang. Jadi tidak perlu takut. Kita juga menanggapi MoU antara Kapolri dan Kementrian Desa. Kita juga sedang mengembangkan kapasitas dan pendidikan Polri. Karena terkadang mereka baca data, tapi belum tentu mampu memahami apa yang dibaca dan maksud penggunaannya,” jelas Beni di depan seluruh peserta diskusi dan narasumber lainnya.

Beni juga menambahkan, soal transparansi, KPK saat ini sedang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat mulai dari pembuatan regulasi sampai pengawasan. Jadi beragam stakeholder dilibatkanm baik dari layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa (PMD), maupun komunitas. Hal ini seperti yang sedang diterapkan di Riau. Karena selama ini baik dari Pemdes maupun komunitas, biasanya ada semacam gap dan rasa curiga.

Jadi bagaimana caranya agar pemerintah dan komunitas saling berpikiran negatif, maka perlu melibatkan keduanya untuk mengikis anggapan negatif dari masing-masing pihak dan menurunkan ego mereka. Kegiatan edukasi tentang pengawasan dana desa ini salah satunya dilakukan sosialisasi tentang pengawasan dana desa. Tujuan sosialisasi agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, bahwa ada kewajiban pemerintah desa dan juga komunitas.

Open Data Keuangan Permudah Akses Masyarakat

Terkait kecurigaan warga kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, hal ini juga dirasakan oleh Pemdes di Kabupaten Wonosobo. Namun, setelah Kabupaten Wonosobo menerapkan open data keuangan desa, rasa saling curiga mulai terkikis. Karena dengan open data keuangan desa, bukan hanya pemerintah desa dan kabupaten yang mampu mengakses, namun juga masyarakat secara umum.

Open data keuangan desa merupakan salah satu prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah model yang menerapkan open data keuangan desa yang diinisiasi oleh Infest Yogyakarta. Seluruh Desa di Kabupaten Wonosobo sudah menerapkan open data keuangan desa. Menurut Irma, Pemkab Wonosobo, dengan menerapkan open data keuangan desa, kini Pemdes bisa secara terbuka memperlihatkan data-data pengelolaan keuangan desanya kepada pengawas dana desa, termasuk kepada Polri yang datang meminta data.

“Kami sudah mengembangkan perencanaan apresiatif desa (PAD) dan warga terlibat dalam setiap tahapan pembagunan desa. Ini menjadi tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah media atua platform yang mendampingi, jangan sampai ada kecurigaan di antara kita. Kami saat ini menggunakan open data keuangan desa yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi desa kini saling bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam pengelolaan dana desa,” ungkap Irma.

Irma juga menegaskan bahwa, meskipun saat ini penerapan open data telah berjalan, namun proses yang cukup panjang. Penerapan open data yang dinisisiasi oleh Infest Yogyakarta jgua tidak terlepas dari sejumlah tantangan, apalagi Pemdes sebelumnya telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sehingga dalam prosesnya juga pernah terjadi penolakan yang dilakukan oleh sejumlah desa. Namun open data melalui aplikasi “mitradesa” bukanlah sebuah perangkat yang tidak bisa diubah. Karena dalam pelaksanaannya, Pemkab Wonosobo dan Infest Yogyakarta sangat mengapresiasi setiap perubahan yang diusulkan sesuai usulan Pemkab dan Pemdes.

“Karena selama ini mereka memang menggunakan aplikasi Siskeudes. Sedangkam kami (Pemkab wonosobo) memiliki komitmen agar laproan semua desa dapat diakses bukan hanya pemerintah kabupaten dan desa, namun warga juga mampu mengaksesnya. Ternyata dengan open data keuangan melalui aplikasi mitradesa, kini warga mampu mengakses laporan keuangan desa,” jelas Irma.

Selain pembelajaran dari Wonosobo, pembelajaran penting lainnya juga bisa diketahui dari pemaparan Saptoyo, Staf Ahli Bupati. Salah satu pembelajaran yang disampaikan Saptoyo adalah penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Gunung Kidul. SID di Gunung Kidul dikembangkan oleh Combine Resource Institute (CRI). SID dalam perkembangannya telah banyak menciptakan perubahan, baik di tingkat Desa maupun Kabupaten. Kini SID juga telah diterapkan di sejumlah daerah baik Jawa maupun luar Jawa.

Menurut Irsyadul Ibad, selaku fasilitator diskusi, pembelajaran di Kabupaten Wonosobo maupun Kabupaten Gunung Kidul merupakan bagian dari beragamnya inovasi mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Inovasi ini dilakukan bersama dengan organisasi atau kelompok masyarakat sipil, misalnya berupa penerapan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta) dan open data keuangan desa di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah). Beberapa desa juga menciptakan inovasi sendiri untuk memperkuat desanya, mulai dari pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), penguatan kelompok perempuan dan sebagainya.

Ruang inovasi tersebut berhasil memunculkan praktik baik dan ragam pembelajaran. Hal positif tersebut perlu diapresiasi oleh pemerintah di pelbagai tingkat. Selain itu, pembelajaran tersebut perlu diarusutamakan sehingga bisa mendorong desa lain untuk belajar. Ragam pembelajaran tersebut juga perlu disampaikan kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk memberikan wawasan baru dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan desa. [Alimah]

Dana Desa dalam Cengkeram “Buto Ijo”

“Buto Ijo” beraksi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Tidak heran dana desa yang berhasil dipungli pun, antara 7-30 juta per Kades.

Pagi ini, beranda salah satu akun sosial media (Sosmed) saya mulai diramaikan lagi dengan isu dana desa. Tentang temuan KPK hingga sikap presiden untuk mengawal dana desa. Saya jadi teringat curahan hati (Curhat) seorang kepala desa (Kades) di salah satu desa di Jawa Tengah (Jateng). Juga sekian curhatan pemerintah desa (Pemdes) dan Pemkab di daerah Jawa maupun di luar Jawa yang pernah saya kunjungi. Nah, salah satu curhat Kades di Jateng adalah tentang keinginannya untuk mundur dari jabatannya, serta tak ingin lagi dicalonkan sebagai Kades. Tentu saja, pernyataannya tersebut sempat membuat saya heran.

Selama saya mengenalnya dan terlibat dalam pembelajaran di desa, dia adalah sosok Kades yang jujur dan berani. Prihal keberaniannya ini tak diragukan lagi, contohnya ketika dia berhasil melakukan perlawanan pada salah satu oknum wartawan abal-abal di daerahnya. Dengan gagah berani dia melabrak wartawan tersebut di rumahnya. Dia tidak melakukannya demi kepentingan sendiri, namun demi solidaritasnya terhadap sesama Kades yang jujur dan baik. Benar, dia berusaha membantu temannya sesama Kades atas fitnah yang dilakukan oleh si wartawan. Dia bersaksi bahwa temannya tersebut adalah Kades yang baik dan jujur, namun tidak berdaya menghadapi serbuan oknum-oknum yang menekan para Kades. Apalagi setelah beredar kabar tentang adanya dana desa yang bernilai milyaran.

Perlawanan sang Kades pada oknum wartawan pun membuahkan hasil, si wartawan meminta maaf dan mengaku memberikan informasi yang tidak benar tentang si Kades. Namun, berani pada satu oknum, apakah kemudian si Kades juga tetap berani melawan sejumlah oknum lainnya. Seakan beraksi secara sistematis, terstruktur dan masif, mereka sulit tersentuh pihak berwajib. Oknum-oknum tersebut bahkan membentuk semacam asosiasi laiknya “gerombolan siberat”, yaitu sekumpulan orang yang konon berada di dalam sistem pemerintahan dan secara rutin melakukan Pungli dengan cara memaksa, menakut-takuti, dan mengancam si Kades. Lalu, siapa sebenarnya gerombolan siberat ini? Menurut Kades yang tidak mungkin saya sebutkan namanya di tulisan ini, menyebut gerombolan siberat dengan istilah “buto ijo”, sebuah istilah yang hanya dipahami maksudnya oleh sesama Kades di daerahnya.

Dalam konteks cerita sang Kades, buto ijo adalah semacam kode untuk menyebut sejumlah oknum yang melakukan Pungli. Oknum tersebut terdiri dari orang-orang yang berada di ring pemerintahan supradesa, mereka biasanya menggandeng pihak lain seperti dari kejaksaan, polisi, dan media. Dalam posisi terancam, para Kades pun terpaksa harus menganggarkan dari dana desa minimal 7-30 juta untuk diberikan kepada si buto ijo. Aksi buto ijo ini nyaris mirip dengan aksi oknum wartawan abal-abal atau wartawan bodrek maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) abal-abal. Apa bedanya mereka dengan buto ijo? buto ijo menetapkan nilai pungli yang tidak sedikit, seakan bersifat wajib, dilakukan setiap tahun, dan ancamannya tidak main-main. Para Kades pun tidak bisa berkutik. Dana desa yang seharusnya diperuntukan sepenuhnya untuk kebutuhan pembangunan desa, terpaksa diselewengkan untuk nafsu koruptif para buto ijo.

Data Terbuka Keuangan Desa

Sejumah oknum yang melakukan pemerasan dan ancaman kepada Kades terus menjadi momok. Ditambah lagi munculnya buto ijo yang membuat para Kades tak berkutik. Modus mereka dengan mengumpulkan data-data masalah di desa bukanlah hal baru. Di salah satu daerah di luar Jawa misalnya, pernah saya temukan modus serupa. Bagi oknum tersebut, Pemdes juga memiliki istilah tersendiri, yaitu “masyarakat super tau”, demikian mereka menyebut kumpulan oknum yang memeras dan mengancam. Aksi mereka ini pernah saya sakasikan langsung beberapa kali, bahkan salah satu teman saya pernah menantang mereka.

Dalam aksinya, mereka biasanya datang satu tim sekitar 3-4 orang yang mengatasnamakan diri dari LSM, media, kejaksaan, dan kepolisian. Biasanya mereka datang dengan membawa dokumen berisi masalah untuk menjerat Kades. Mereka tidak akan keluar dari ruangan Kades tanpa uang. Karena tujuan mereka adalah uang, maka tawar menawar nilai uang yang mereka minta pun seakan sudah biasa. Misalnya, tujuan awal mereka berharap bisa memeras Kades senilai 1 juta, karena Kades tidak merasa punya masalah dan berkelit, maka mereka menurunkan nilainya dari 500 ribu, 300ribu, atau setidaknya per kepala mendapat 50 ribu. Begitu pun, aksi yang dilakukan oleh buto ijo, mereka bahkan lebih mengerikan karena seakan mereka adalah pelindung dari segala proyek pembangunan di desa. Jika tidak membayar uang senilai 7-30 juta, maka siap-siap Kades tersebut mendapatkan masalah atau proyek pembangunan di desanya tidak lancar.

Terkait pemerasan dan ancaman, mau tidak mau Kades terpaksa mengikuti permainan kotor para buto ijo. Padahal, bisa jadi Kades tersebut telah bekerja keras dengan baik dan jujur. Namun karena mereka harus menghadapi ancaman buto ijo dan sejumlah oknum lain yang mengancam mereka, mereka pun tak berdaya. Mereka tidak mau direpotkan dengan sejumlah masalah yang ditimbulkan para buto ijo, mereka tidak mau ribet mengurus tetek bengek terkait persoalan hukum yang sangat melelahkan, serta menghabiskan waktu dan energi. Apalagi masyarakat yang harus dikorbankan karena pembangunan tidak akan berjalan lancar.

Sejumlah Kades yang telah berhasil menghadapi para oknum yang melakukan Pungli, biasanya mereka sudah cukup terbuka (transparan) dan akuntabel terhadap data-data desa, khususnya keuangan desa. Terkait open data ini, kita bisa belajar dari Kabupaten Wonosobo yang telah menerapkan data terbuka atau open data keuangan desa sebagai salah satu prinsip penting dalam tata kelola keuangan desanya. Sejak Agustus 2017, seluruh desa di kabupaten tersebut telah menerapkan open data keuangan desa. Open data juga dinilai mampu mengurangi Pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu. Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa. Sayangnya, belum semua Pemdes menerapkan open data keuangan desa ini. Jangankan transparan dan akuntabel, proses partisipasi pun sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi desa.

Perlindungan Hukum Bagi Pemdes

Keberadaan atau jabatan Kades dianggap rawan didiskriminalisasi. Menurut data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2017, ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Dari 110 kasus, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kades. Di Indonesia ini ada 74.954 Kades, namun dari semua itu tidak ada satu pun yang mendapatkan advokasi. UU No. 6/2014 telah melarang Kades, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) korupsi. Sanki korupsi hanya muncul pada Peraturan Mendagri No. 82/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Tak ada sanksi bagi perangkat desa dan anggota BPD.

Sayangnya keberadaan oknum seperti buto ijo ini masih luput dari perhatian KPK maupun pemerintah, baik Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BKPKP, kepolisian, dan kejaksaan. Di beberapa daerah, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan dibentuknya lembaga bantuan advokasi hukum bagi kepala desa, sayangnya belum semua daerah menginisiasi lembaga bantuan hukum.

Harapannya, dengan adanya perlindungan hukum dapat membantu Pemdesmensukseskan penggunaan dana bantuan mulai dari Dana Desa (DD), banprov, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan lainnya. Penggunaan dana bantuan dari pihak pemerintah sendiri harus dikawal dan didampingi dengan ketat. Sehingga, Pemdes dapat bekerja dengan tenang dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa, dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat tercapai dengan sukses.

Bersamaan dengan proses advokasi bagi Pemdes, upaya mendorong proses partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga ha penting untuk terus dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi tindak koruptif terhadap penyelewenangn dana desa. Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun fakta adanya oknum-oknum yang memaksa dan mengancam Kades terpaksa koruptif, juga sangat mendesak untuk segera ditindak tegas. Apalagi jika oknum tersebut ada di lingkaran pemerintah supradesa sepertihalnya fenomena buto ijo yang masih menjadi momok bagi para Kades.

===

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religion, and Cultural Studies (Infest Yogyakarta). Tulisan telah dipublikasikan di Geotimes dengan penambahan data.

Expert Meeting Infest-Kompas

Dialog Perencanaan dan Keuangan Desa

Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar Dialog tentang Perencanaan dan Keuangan Desa, (2/11/2015). Acara yang berlangsung di Kantor Kompas Biro Yogyakarta ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Ahmad Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Ahli Menteri Desa), Sarwat Fardaniyah (Dirjen Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial), Aldhiana Kusumawati (Bag Pemerintahan Setda Wonosobo), Hanik Martya (Kepala Desa Tunjungtirto Malang), dan Frisca Arita Nilawati (Manajer Program Desa Infest Yogyakarta).

Diskusi mengupas dan menyoroti seputar perencanaan dan tantangan keuangan desa, Dana Desa hingga pemanfaatan data kemiskinan untuk penanggulangan kemiskinan.

Pertemuan Ahli Perencanaan Dan Keuangan Desa

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank
Diskusi Kawan Dana Desa

Desa Transparan dan Akuntabel dengan #KawalDanaDesa

Yogyakarta, Rabu (12/8/2015) bertempat di Bangsal Kepatihan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta warga desa dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul dan berbagi dalam dialog “Mengawal Dana Hingga Ke Desa”. Dialog ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI) bekerjasama dengan Jaringan Radio Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan Forum Desa Nusantara (FDN), jaringan gerakan pembaharuan desa terdiri organisasi masyarakat sipil di Indonesia, akademisi, pegiat informasi dan media, serta warga desa di seluruh Indonesia.

Dialog yang dihadiri lebih dari 300 peserta ini dipandu oleh Budhi Hermanto (SC FDN). Hadir sebagai pembicara Arifin Nata, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri dan Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, dan Johan Budi, Komisioner KPK RI.

Diskusi Kawan Dana Desa

Diskusi Mengawal Dana Desa di Bangsal Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ki-ka) Arifin Nata, (Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri), Johan Budi SP (Komisioner KPK RI), dan Moderator, Budhi Hermanto.

“Dialog ini sengaja dilaksanakan di Jogja karena Jogja adalah wilayah yang telah lebih siap dalam implementasi UU desa,” kata Johan Budi Sapto Pribowo, membuka dialog. Selain itu, Johan juga mengungkap beberapa potensi persoalan korupsi dari kajian KPK terhadap UU Desa. “Salah satunya adalah tentang pengawasan, tidak optimalnya sarana pengaduan masyarakat,” kata Johan.

“Masih sedikit pengelolaan pengaduan masyarakat, bahkan di tingkat Kabupaten,” tambahnya.

Dalam diskusi ini mengemuka aspirasi warga desa yang mengeluhkan belum jelasnya kemana arah warga harus mengacu, “Ke Kementerian Desa atau Kementerian Dalam Negeri?” kata Imam Purwadi, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarnegara.

Menurut Johan Budi, tantangan tata kelola di tingkat nasional ialah belum padunya antara dua kementerian. “Masih belum sinkron juga itu antara Kemendagri dan Kemendesa itu juga jadi masalah,” tambah Johan.

Pada gilirannya setiap pihak di desa dan supradesa harus mengawasi dan mengawal dana desa agar digunakan secara optimal.

“KPK merekomendasikan agar ada penguatan kapasitas SDM di desa, menyampaikan audit daerah ke desa, dan efektifkan sistem pengaduan masyarakat,” kata Johan.

ikuti keseluruhan jalannya diskusi di rekaman acara Dialog ini di unduhan di sini

 

KPK

Potensi Persoalan Dana Desa Menurut KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kajian tentang sistem pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), Jumat (12/6/2015). Kajian tersebut dilatari setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Menurut Priharsa Nugraha selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, pemberlakukan UU Desa berimplikasi pada diseutujuinya anggaran dari sebesar Rp 20,7 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa tahap pertama untuk 63 kabupaten lebih dari Rp 898 miliar.

Kajian yang dilakukan sejak Januari 2015 tersebut, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni regulasi dan kelembagaan; tata laksana; pengawasan; dan sumber daya manusia.

A. Aspek regulasi dan kelembagaan

  1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa;
  2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
  3. Formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan;
  4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta
  5. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Komisi anti rasuah juga menyoroti perubahan formula pembagian dana desa dari PP Nomor 60 Tahun 2015 menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015. Pada Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2014 formula penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel. Sementara, pada Pasal 11 PP No. 22 tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

B. Apek tata laksana

  1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa;
  2. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum tersedia;
  3. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah;
  4. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta
  5. APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Khusus untuk poin kelima, berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa tersebut.

Misalnya, Desa X yang kondisinya minim infrastruktur dan proporsi jumlah penduduk mayoritas miskin, justru memprioritaskan penggunaan APBDesa untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik. Atau Desa Y yang memprioritaskan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perdagangan cengkeh meski daerahnya minim infratruktur.

C. Aspek pengawasan

  1. Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah;
  2. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah;
  3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

D. Aspek sumber daya manusia

Potensi persoalan terletak pada tenaga pendamping yang dianggap berpotensi melakukan korupsi memanfaatkan lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.