Arsip Tag: kewenangan desa

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem KulonPeserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan lokal

Data Kesejahteraan Milik Desa

Banjarnegara – Kader Perempuan Pembaharu Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawartan Desa (BPD) Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan mengikuti Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan Lokal, (27-28/9/2015). Pelatihan yang digelar di Balai Desa Gumelem Kulon ini merupakan hasil tindak lanjut dari kegiatan Sekolah Perempuan dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal menjadi tahap lanjutan dari proses pemetaan aset dan potensi desa.

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem Kulon

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem Kulon

Di hari pertama, peserta mendiskusikan pentingnya data bagi desa. Selama ini, proses pendataan di desa lebih banyak diinisiasi oleh pihak dari luar desa. Meski pendataan melibatkan warga ataupun perangkat desa tetapi desa tidak bisa memanfaatkan data. Hal ini disebabkan hasil desa tidak mempunyai arsip dan mengakses data. Hal tersebut tentu tidak baik bagi desa. Sebab, idealnya desa memanfaatkan data sebagai rujukan perencanaan pembangunan.

Hasil diskusi di Desa Gumelem Kulon hampir mirip dengan kondisi yang ditemukan di Desa Gentansari. Desa tidak memiliki data dan arsip hasil pendataan yang dilakukan lembaga dari luar desa. Masyarakat dan pemerintah desa hanya dilibatkan sebagai petugas pendataan tetapi tidak dilibatkan dalam proses pengolahan data. Bahkan, tidak ada informasi lebih lanjut tentang tujuan dan pemanfaatan data yang dilakukan.

Pendataan Gumelem Kulon

Jenis data dan pendataan yang dilakukan lembaga luar desa di Gumelem Kulon

[Baca juga: “Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak Akan Valid“]

Namun demikian, bukan tidak mungkin data dapat diperbaiki dan diperbaharui. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin kewenangan desa dalam melakukan pendataan. Secara spesifik, pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan pasal 8 Peraturan Menteri Desa Nomo 1 Tahun 2015 menyebutkan kewenangan desa untuk melakukan pendataan.

“Ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang menjamin bahwa pendataan yang dilakukan oleh Nasional dapat diperbaiki. Caranya dengan pendataan ulang oleh orang-orang yang mengetahui apa yang jadi kebutuhan masyarakat desa sendiri. Desa diberi ruang untuk menyampaikan data yang baru,” terang Frisca Arita Nilawati selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta yang menjadi pemateri dalam proses dua hari pelatihan.

Menggali indikator kesejahteraan lokal

Untuk itulah, pemetaan kesejahteraan lokal menjadi satu bagian dari pendataan yang dilakukan oleh desa. Sebelumnya, Kader Pembaharu Desa yang juga peserta Sekolah Perempuan bersama pemerintah desa dan BPD menggali indikator kesejahteraan sesuai dengan kondisi Gumelem Kulon. Penggalian indikator lebih kurang untuk menjawab pertanyaan, “Dalam kondisi seperti apa keluarga di Gumelem Kulon dikatakan sejahtera?”

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem KulonPeserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan lokal

Peserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan loka versi Gumelem Kulon.l

Data hasil pemetaan kesejahteraan bisa dimanfaatkan desa sebagai rujukan perencanaan pembangunan desa dan program perlindungan sosial. Selain itu, data yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa bisa menjadi pembanding dan pelengkap data di tingkat lebih tinggi.

“Indikator berjumlah 14 poin yang diberikan BPS kadang tidak cocok dengan kondisi yang ada di desa. Indikator yang digunakan, (dalam beberapa kasus) menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau konflik,” terang Frisca.

Dalam proses diksusi, ada empat kondisi pembeda yang disepakati yakni kaya, sedang, miskin, sangat miskin. Secara berurutan indikator sementara kesejahteraan lokal Desa Gumelem Kulon meliputi Penghasilan, pekerjaan, rumah, usaha, pendidikan, lahan, kendaraan, ternak, kesehatan, tanggungan. Masing-masing indikator mempunyai bobot dan poin yang berbeda. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibahas dalam forum warga untuk menyepakati sekaligus menyempurnakan indikator kesejahteraan lokal Gentansari. []

Mengulas APBDesa

Berjibaku dengan Kebiasaan Lama

Semangat kemandirian dan kedaulatan desa sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum banyak dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Mentalitas sebagai obyek pembangunan menjadikan desa lebih banyak menunggu kebijakan dan instruksi dari supradesa. Alih-alih untuk bermimpi besar, desa masih takut salah ketika hendak menjalankan kewenangannya. Selain pemahaman yang masih kurang pada level desa, penghargaan terhadap kedaulatan desa belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah supradesa, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang.

Beberapa hal menarik muncul dalam Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Malang pada 3 – 6 september 2015. Pelatihan yang bertempat di Desa Tunjungtirto ini melibatkan tiga desa di Kabupaten Malang, yaitu Desa Kucur, Jambearjo, dan Tunjungtirto. Para kader Pembaharu Desa mengungkapkan perbedaan pemahaman tentang regulasi yang ada. Kondisi tersebut menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak berkaitan dengan implementasi UU Desa. Bahkan, pembelajaran yang mereka dapatkan sangat berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan yang setiap hari mereka hadapi.

Dalam penatausahaan keuangan desa, perangkat desa mengaku masih kebingungan dengan regulasi yang ada, baik dari Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang. Pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum bisa dipahami sepenuhnya oleh pemerintah desa, bahkan membingungkan. Salah satu poin yang membingungkan adalah tentang sumber penerimaan desa yang berasal dari swadaya masyarakat yang harus dinilai dengan jumlah uang dan masuk dalam pencatatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Ketidakjelasan aturan ini menjadikan pemerintah desa tidak memiliki pedoman dan takut salah ketika hendak melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.

Pada pasal lain disebutkan bahwa semua pendapatan dan belanja desa harus tercatat dalam buku rekening bank yang dimiliki desa. Aturan ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa karena swadaya masyarakat tidak semuanya dalam bentuk uang. Tenaga kerja misalnya, yang dilakukan dengan cara gotong-royong oleh masyarakat tidak bisa tercatat dalam buku rekening bank yang dimiliki oleh desa. Kebingungan tersebut diungkapkan oleh Abdul Karim, Kepala Desa Kucur.

Selain Permendagri 113, Perbup Kabupaten Malang Nomor 17 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa tidak mengatur secara spesifik pelaksanaan kegiatan di desa. Padahal, pelaksanaan kegiatan di desa ada yang dilakukan dengan swakelola. Ada pula yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga melalui tender. Selain Perbup, dalam aturan yang lain pun tidak ada yang mengatur tentang batasan nilai berapa boleh melaksanakan kegiatan dengan swakelola dan pada batasan nilai kegiatan berapa harus dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Ketidakjelasan aturan ini menjadikan pemerintah desa tidak memiliki pedoman dan takut salah ketika hendak melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.

Bukan hanya kabupaten

Selain tidak jelasnya beberapa aturan dalam penatausahaan keuangan desa, para Kader Pembaharu Desa mengeluhkan kebiasaan lama yang masih dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Mereka menganggap pemerintah kecamatan masih menggunakan cara-cara lama yang saat ini sudah tidak relevan untuk digunakan.

Kewenangan evaluasi APB Desa sebagai pelimpahan kewenangan dari pihak kabupaten kepada kecamatan hingga saat ini masih dilakukan dengan asal-asalan. Dokumen APB Desa masih dianggap sebagai dokumen formalitas yang hanya digunakan sebagai syarat pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan, masih banyak terjadi dokumen APBDesa dihasilkan dari menyalin dokumen APB Desa desa lain atau contoh APB Desa yang sudah ada. Hal seperti itu justru dianjurkan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dengan alasan “yang penting cair”.

Di Kecamatan Tajinan, alasan yang digunakan oleh pemerintah kecamatan ialah adanya “kesepakatan” yang telah dibuat oleh para kepala desa. Pemahaman yang keliru pada pemerintah kecamatan dan intervensi yang dilakukan kepada desa, diperparah lemahnya pemahaman kepala desa terhadap regulasi. Karena itulah, “kesepakatan” yang telah dibuat oleh pihak kecamatan dan para kepala desa sampai saat ini masih menjadi acuan dalam pembuatan dokumen APB Desa dan pembuatan laporan kegiatan dan SPJ yang asal jadi.

Dokumen APB Desa yang dibuat dengan cara asal-asalan, memunculkan pertanyaan besar tentang proses perencanaan dan penyusunannya di level desa yang seharusnya dilakukan melalui musyawarah desa.

Mengulas APBDesa

Kader Pembaharu Desa di kabupaten Malang mengulas APBDesa

Pengalaman dalam membuat APB Desa diungkapkan pula oleh Mohamad Mahfud, Sekretaris Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan. Adanya “kesepakatan” yang dibuat oleh pihak kecamatan dengan para kepala desa bukan hanya dalam hal pembuatan dokumen APBDesa dan segala bentuk laporannya. Kesepakatan ini juga dipakai oleh pihak kecamatan untuk melakukan pemotongan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari desa. Pemotongan SILPA yang dilakukan oleh pihak kecamatan tidak jelas untuk apa dan untuk siapa. Bahkan tidak ada bukti sah yang diterima oleh desa setiap kali pihak kecamatan melakukan pemotongan.

Pemotongan SILPA yang dilakukan oleh pihak kecamatan berimbas pada proses pembuatan laporan kegiatan di tingkat desa. Pemerintah desa berpotensi membuat laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.

Di Kecamatan Singosari, kewenangan evaluasi dari pemerintah kecamatan juga belum dilakukan sebagaimana mestinya. Intervensi pihak kecamatan kepada desa dengan argumentasi “yang penting cair” masih dilakukan dalam proses evaluasi APB Desa. Yuli, Sekretaris Desa Tunjungtirto mengeluhkan bahwa hal tersebut menjadikan pemerintah desa tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar dalam pembuatan APB Desa. Bahkan, ketika dalam dokumen APB Desa terdapat jenis kegiatan yang salah pos anggaran, pemerintah kecamatan tidak melakukan evaluasi yang semestinya. Sehingga APB Desa terkesan dibuat buru-buru dan hanya digunakan sebagai syarat pencairan dana.

“Pemotongan SILPA yang dilakukan oleh pihak kecamatan tidak jelas untuk apa dan untuk siapa, bahkan tidak ada bukti sah yang diterima oleh desa setiap kali pihak kecamatan melakukan pemotongan.”

Penatausahaan keuangan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi, bukan hanya menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Ketika desa telah bergerak untuk memperbaiki diri dan membuat inisiatif-inisiatif baru yang selama ini bukan menjadi kebiasaan mereka. Pemerintah dan kader pembaharu desa sangat berharap respon dari pemerintah supradesa yang tepat sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan.

“Jika dokumen APBDesa telah dibuat oleh desa dan sudah siap pada akhir tahun, adakah jaminan desa bisa mencairkan anggaran setiap awal tahun pada bulan januari?” pertanyaan kritis dari Abdul Karim, Kepala Desa Kucur.

Ketika perbaikan yang telah dilakukan oleh desa tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan, atau bahkan pemerintah supradesa tetap menggunakan cara lama, dengan intervensi dan argumentasi “yang penting cair”, maka bukan tidak mungkin, pengetahuan dan proses pembelajaran bagi para Kader Pembaharu Desa hanya akan menjadi milik mereka pribadi, tanpa ada implementasi yang berarti. Keinginan dan gagasan untuk memperbaharui desa menjadi lebih baik akan berhadapan dengan kenyataan dan kebiasaan dari pemerintah supradesa yang masih menggunakan cara-cara lama. Karena itu, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten juga harus didorong untuk memperbaiki diri, memahami dan menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya. [Yudi]