Arsip Tag: Keuangan desa

Slogan Open Data Keuangan Desa di Wonosobo

Tahapan Penyiapan Open Data Keuangan Desa

Sejak November 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo tengah serius mendampingi 236 desa dalam pengelolaan keuangan desa. Penguatan tersebut meliputi pengetahuan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa hingga penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan desa (Mitra Desa). Beberapa tahapan tersebut merupakan perluasan pembelajaran dari 4 desa yang didampingi INFEST sejak Maret 2016.

Berikut adalah gambaran tahapan menuju open data keuangan desa di Wonosobo:

  1. Pendampingan 4 desa model oleh Infest tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keuangan desa. Dalam tahapan ini, desa menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. INFEST mengembangkan aplikasi sistem informasi keuangan desa yang menekankan partisipasi lintas peran Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan masyarakat. Sistem yang disusun berdasar diskusi INFEST dan Pemkab ini dipilih sebagai platform pengelolaan keuangan desa yang partisipatif.
  3. INFEST melatih desa dampingan dalam menggunakan aplikasi keuangan desa.
  4. Pemkab menyelenggarakan pelatihan aplikasi keuangan desa untuk 15 kecamatan dan 236 desa.
  5. Pemkab siapkan tenaga helpdesk di setiap kecamatan dengan memperkuat Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemer) dan staff tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, instalasi aplikasi, penggunaan dan pengatasan masalah aplikasi.
  6. Pemkab melakukan penguatan kembali (pendalaman) kepada setiap desa yang dikumpulkan di setiap kecamatan. Pada tahapan ini, Pemkab menekankan pentingnya adanya SOP Pengelolaan Keuangan Desa di setiap desa.

Selain lima tahapan yang sudah dilakukan di atas, masih ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan akses open data keuangan desa lebih luas, di antaranya:

1.  Publikasi informasi publik kepada masyarakat.

Pemkab Wonosobo mewajibkan desa mempublikasikan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat melalui infografis dan dipasang di beberapa tempat strategis di desa.

“Pemerintah desa wajib menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang dipasang pada lokasi strategis dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Sudah gak jamannya lagi publikasi informasi dana transfer hanya ditempel pada kertas HVS di depan kantor desa,” tegas Aldhiana Kusumawati, Kepala Sub Bagian Keuangan, Tata Pemerintahan Kabupaten Wonosobo kepada semua peserta dari desa.

2. Penerapan SOP Pengelolaan Keuangan Desa.

Penerapan SOP sangat penting karena dengan pembagian peran yang jelas antar aktor PTPKD menjadi faktor penting pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan akuntabel. Di samping itu, pada aplikasi sistem informasi keuangan desa juga menerapkan pembagian peran, alur, dan akses sistem menurut SOP pengelolaan keuangan desa.

3. Integrasi data keuangan desa dengan pusat data di Kabupaten yang juga bisa diakses masyarakat secara langsung.

Integrasi data ini merupakan upaya pemantauan bersama oleh pemerintah desa, masyarakat, SKPD urusan desa, Inspektorat Kabupaten. Semua aktor bisa memantau data pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penataausahaan, hingga pertanggungjawaban. Ke depan, integrasi data ini bukan hanya seputar keuangan desa, tetapi bisa lebih luas menggunakan data bersama lintas aktor sesuai kewenangannya.

 

Salah satu proses pelatihan aplikasi keuangan desa di Desa Kapencar, kecamatan Kertek

Pentingnya SOP dalam Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Desa

Pada 17-26 Januari 2016 INFEST menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Mitra Desa untuk desa-desa dampingan di kabupaten Wonosobo untuk model open data keuangan desa. Desa-desa yang dilatih dalam 2 pekan tersebut di antaranya:

  1. Desa Kapencar, Kertek
  2. Desa Ngadikerso, Sapuran
  3. Desa Talunombo, Sapuran (Tambahan)
  4. Desa Ngalian, Wadaslintang
  5. Desa Parikesit, Kejajar (Tambahan)
  6. Desa Igirmranak, Kejajar

Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing desa dengan melibatkan semua aktor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Selain itu, perangkat desa dari desa-desa tetangga yang satu wilayah kecamatan juga mengikuti pelatihan ini. Seperti wilayah kecamatan kejajar, semua desa dilibatkan dalam proses pelatihan aplikasi Mitra Desa yang dibagi dua tempat, yaitu di Desa Parikesit dan Igirmranak.

“Saya meminta setiap desa di kecamatan Kejajar mengikuti pelatihan yang diselenggarakan INFEST supaya mereka tidak bingung lagi menggunakan aplikasi, ” terang Iwan Widayanto, camat Kejajar.

Hal serupa juga terjadi di wilayah kecamatan Sapuran, Kertek, dan Wadaslintang. Desa-desa tetangga diikutkan dalam pelatihan aplikasi keuangan desa. Pelatihan tersebut difasilitasi oleh Muhammad Khayat dan Pandu Setyoaji dari INFEST, dibantu Astin Meiningsih Program Officer INFEST untuk wilayah Wonosobo.

Pentingnya SOP dan Berbagi Peran

Pelatihan Aplikasi Mitra Desa merupakan kegiatan lanjutan setelah desa dilatih tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Masing-masing desa dampingan sudah mempunyai Standard Operasional Baku (SOP) sebagai mekanisme/sistem pengelolaan keuangan desa. Pembagian peran PTPKD yang berisi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan  Pelaksana Kegiatan dirincikan dalam dokumen SOP pengelolaan keuangan desa mulai dari urusan dokumen yang dipegang/dikuasai, ukuran waktu (tenggat) sirkulasi dokumen, dan masing-masing tanggung jawab pelaporan juga terdistribusi kepada masing-masing peran.

Setelah desa paham bagaimana cara mengelola keuangan desa dengan pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam SOP Pengelolaan Keuangan Desa, maka mekanisme SOP bisa diimplementasikan menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan desa. Dalam aplikasi tersebut, desa dapat mendigitalisasikan dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa), penganggaran (APBDesa), penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Bank), dan mengelola dokumen pelaporan. Aplikasi ini dikembangkan berpedoman pada Permendagri 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Wonosobo 75/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permenkeu 49/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Simulasi SOP dalam Aplikasi Keuangan Desa

Dalam rangkaian pelatihan aplikasi keuangan desa ini, peserta lebih banyak diajak praktik langsung mengisikan dokumen perencanaan hingga penganggaran ke dalam aplikasi. Di tengah pelatihan juga disisipkan pengetahuan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Setelah peserta mengisi dokumen perencanaan hingga penganggaran, peserta diajak praktik simulasi pengajuan pendanaan hingga pertanggungjawaban dalam aplikasi. Peserta dibagi menjadi empat peran, yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana Kegiatan. Berikut gambaran kronologi simulasi SOP dalam aplikasi:

  1. Masing-masing aktor login/masuk ke aplikasi sesuai peran yang dibagikan;
  2. Pelaksana kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disesuaikan dengan kebutuhan;
  3. Sekretaris memeriksa (verifikasi) dokumen pengajuan, disesuaikan dengan dokumen penganggaran (APBDesa) yang sudah disahkan. Sekretaris dapat membubuhkan catatan hasil verifikasi dalam sistem.
  4. Kepala Desa menyetujui atau menolak pengajuan pendanaan. Terdapat dua tombol sakti untuk Kepala Desa, yaitu Setuju atau Tolak.
  5. Jika sudah disetujui Kepala Desa, Bendahara selanjutnya mencairkan dana sejumlah yang diajukan dan dipotong pajak sekaligus. Pada tahapan ini, sistem akan otomatis mencatat pengeluaran dan penerimaan pajak pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu Pajak.
  6. TPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan (belanja) dengan mengumpulkan bukti-bukti kegiatan/transaksi belanja dan dicatat dalam aplikasi sesuai pelaksanaan kegiatan di lapangan.
  7. Sekretaris atau Kepala Desa menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dikirimkan TPK. Sampai tahap ini, serapan anggaran untuk kegiatan yang diajukan tercatat sudah terealisasi.

Hingga akhir proses pelatihan, beberapa peserta menyadari bahwa dokumen perencanaan hingga penganggaran masih banyak yang belum konsisten. Seringkali dokumen RKPDesa dan APBDesa cukup jauh lepas dari apa yang sudah direncanakan dalam RPJMDesa. Selain itu peran pengelolaan keuangan desa selama ini bertumpu pada satu aktor saja, yaitu Sekretaris atau Bendahara. Untuk itu, aplikasi keuangan desa membantu konsistensi perencanaan dan SOP keuangan desa untuk meningkatkan proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

 

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016

Akhir 2015, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.”

Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa :

  1. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
  2. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
  3. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

  1. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
  2. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
  3. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

A. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

  1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  2. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  3. pembangunan, pengembangan dan pemelliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharanaan sarana produksi dan distribusi;
  5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

  1. peningkatan investatsi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
  5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
  6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Yang baru dalam pengaturan penggunaan Dana Desa 2016 ialah tentang tipologi Desa dan perkembangan kemajuan desa. Tipologi desa ini didasarkan pada :

  • kekerabatan Desa; (desa genealogis, desa teritorial dan desa campuran)
  • hamparan; (desa pesisir/pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan)
  • pola pemukiman; (menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang)
  • mata pencaharian; (pertanian, nelayan, industri, jasa)
  • tingkat perkembangan kemajuan Desa.

Tingkat perkembangan kemajuan Desa didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, yang meliputi:

  • Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
  • Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
  • Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

[baca juga: Indeks Desa Membangun dan Pembangunan Desa]

Merdesa Edisi II: Mengeja Pengelolaan Keuangan Desa

Merdesa Edisi II Mengeja Pengelolaan Keuangan Desa

Satu tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diimplementasikan. Dalam kurun waktu itu, banyak energi dan perhatian dicurahkan untuk urusan pengelolaan keuangan. Mulai tahun ini, sebagai bagian dari amanat UU Desa, pemerintah menyalurkan dana desa. Alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Namun demikian, tata kelola keuangan desa tidak berhenti pada urusan uang. Dasar dari asas subsidiaritas ialah pengakuan kewenangan desa oleh negara untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk pengelolaan anggaran. Tentu, muara yang dituju ialah kesejahteraan rakyat.

Tata kelola keuangan desa terkait mulai dari perencanaan hingga penganggaran, ketersediaan regulasi dan kualitas sumber daya manusia. Tulisan Darwanto berjudul “Mengukur Akuntabilitas Keuangan Desa” menegaskan tiga prinsip pengelolaan keuangan desa yang tak dapat dipisahkan: transparansi-partisipasi-dan akuntabilitas. Akuntabilitas bisa dilihat secara administratif dan substantif. Administratif menunjukkan sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara, substantif menegaskan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi.

Akuntabilitas dapat terwujud apabila didukung oleh dua unsur, transparansi dan partisipasi. Tulisan Sinam M Sutarno berjudul “Dari Desa Wujudkan Indonesia Bersih”, menujukkan pentingnya partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan menjawab keraguan desa dalam mengelola keuangan. Hal tersebut menegaskan, sebagai subjek pembangunan dan berdaulat, desa mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang berorientasi kepada kesejahteraan.

Pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat juga muncul dalam wawancara dua tokoh: Johan Budi SP dan Ahmad Erani Yustika. Keduanya bersepakat bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan mutlak dilakukan, selain kemampuan tata kelola. Tidak sedikit desa ataupun supradesa yang ketakutan untuk mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Padahal, sebagai wujud dari asas subsidiaritas, dana desa merupakan hak desa yang harus dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

Tak lupa, kabar inovasi dari desa yang bisa menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Desa-desa mulai bergerak untuk memahami pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Sehingga, optimisme untuk mewujudkan desa yang berdaya, mandiri dan berdaulat terus menggelora. Terakhir, kami berharap Merdesa mampu menjadi ruang dialog dan berbagi pengetahuan. Selamat membaca

Salam Merdesa.

80 persen dana desa-Sumber Kompas

Pencairan Dana Desa Tahap III Tidak Logis

Penyaluran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah memasuki tahap ke III. Total alokasi dana desa 2015 sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota. Teknis pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap, April (40 persen), Agustus (40 persen) dan Oktober (20 persen).

Seharusnya, dana desa tahap III sudah dicairkan pada pekan kedua Oktober. Namun, hingga memasuki pekan kedua Desember, banyak desa yang belum Keterlambatan pencairan di tahap I dan II menyebabkan keterlambatan pencairan tahap III. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo realisasi dana desa per tanggal 21 Oktober 2015 sudah mencapai Rp 16,61 triliun atau 80% dari total dana desa. Menurutnya, alasan penundaan pencairan dana desa tahap ketiga karena masih banyak daerah yang belum melaporkan realisasi dana desa tahap I dan II.

Dampak dari keterlambatan-keterlambatan itu ditanggung oleh desa. Menurut Yulianti, Sekretaris Desa Tunjungtirto, Kabupaten Malang hingga memasuki minggu pertama bulan Desember, dana desa tahap III belum juga cair. Hal tersebut menyulitkan desa untuk meralisasikan perencanaan pembangunan di desa.

Hal yang sama diungkapkan Sutriyah, staf pemerintah Desa Jatilawang, Kabupaten Banjarnegara. Hingga minggu kedua Desember, belum ada kepastian pencairan dana desa. Untuk menyelesaikan pembangunan di desa, pemerintah Desa Jatilawang harus berhutang di toko material. “Pembangunan jadi terhambat sementara kita dituntut harus selesai Desember. Bisa dibayangkan betapa sulitnya,” terangnya.

Menurut Frisca Arita Nilawati, Manajer Program Desa Infest Yogyakarta menilai pencairan dana desa tahap III yang terlambat hingga bulan Desembet tidak masuk akal. Menurutnya, menjadi kesulitan bagi desa untuk memanfaatkan dana dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, desa juga akan mengalami kesulitan dalam merealisasikan perencanaan desa yang telah disusun.

Hal senada juga diungkapkan oleh Roy Salam, peneliti di Indonesia Budget Center. Menurutnya, pencairan dana desa yang terlambat hingga bulan Desember sudah tidak logis. Sebab, akhir Desember desa sudah tutup buku. Artinya, desa sudah tidak bisa melakukan transaksi keuangan.

“Sudah tidak logis karena harus menghabiskan dana kurang dari waktu satu bulan. Hal tersebut akan memicu terjadinya praktik pemborosan dan korupsi,” terangnya.

Praktik Input Data Desa

Aplikasi Keuangan dan Mitra Desa di Desa Tunjungtirto

Tim Informasi dan Teknologi Komunikasi (ICT) INFEST Yogyakarta belajar bersama perangkat Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tentang Aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa, (13-14/11). Kedua aplikasi ini merupakan sistem yang dikembangkan Tim ICT INFEST Yogyakarta untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pelatihan Aplikasi Keuangan Di Desa Tunjungtirto

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
Diskusi Dana Desa Kompas-Infest

Silang Sengkarut Pengelolaan Keuangan Desa

Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berbeda dengan ketentuan tentang desa pada tahun sebelumnya, 1965, 1979, 1999, dan 2004. UU Desa menekankan desa sebagai subjek pembangunan dan mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai prakarsa, rekognitif dan subsidiaritas menjadi ruh kedaulatan desa.

Sebagai bagian dari pengakuan asas subsidiaritas dan amanat UU Desa, pemerintah menyalurkan dana desa tahun ini. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Tahun pertama implementasi UU Desa, peyaluran dana desa mendapat porsi perhatian yang besar. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang menyertai penyaluran dana desa. Ahmad Erani, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebut banyak energi terbuang untuk penyaluran dana desa.

Diskusi Dana Desa Kompas-Infest

Diskusi Perencanaan dan Keuangan Desa Berorientasi Kesejahteraan, (2/11). Dari kiro: Ahmad Erani Yustika, Syaiful Huda, Ahmad Muqowwam, Johan Budi.

Dalam diskusi tentang Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Keuangan, kerjasama Infest Yogakarta dan Harian Kompas, (2/11) Erani menyebutkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari 403 kabupaten/kota, dana desa yang telah disalurkan ke desa per tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 10,13 triliun atau 48,93 persen dari total anggaran dana desa tahun 2015.

Tumpang tindih kewenangan

Mantan Ketua Panitian Khusus Rancangan UU Desa DPR, Akhmad Muqowwam mengatakan regulasi tentang desa dari beberapa kementerian sering tidak sinkron. Hal ini menyebabkan pemerintah desa bingung dan terhambatnya penyaluran dana desa. Tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri ditengarai turut menghambat penyaluran dana desa.

Ahmad Muqowwam, menerangkan, sesuai dalam UU Desa pasal 1 ayat 16 hanya menyebut kementerian yang mengurusi persoalan desa. Hanya saja, menurutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa terkait pelaksanaan UU Desa dapat dilakukan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Tumpang tindih kewenangan dua kementerian turut membingunkan pemerintah kabupaten. Aldhiana Kusumawati, dari Kabupaten Wonosobo mengaku kerap kebingungan ketika berkonsultasi ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri tentang pembuatan regulasi di tingkat kabupaten.

Hal senada diungkapkan Syaiful Huda, Staf Khusus Menteri Desa. Ia mengakui bahwa ada perdebatan tentang kewenangan dua kementerian. Regulasi yang mengatur tentang kementerian tersebut menimbulkan masalah karena masih menggunakan paradigma kontrol, menganggap desa masih menjadi sub pemerintah kabupaten. Di sisi lain, UU Desa mempunyai semangat yang berbeda.

“Efek dari ini dalah akhirnya panjang, beberapa peraturan menteri yang semestinya bisa dilahirkan di satu kementrian. Sempat ada Permen yang double. Kemendesa dan Kemendagri membuat peraturan yang substansinya sama tentang pembangunan desa,” terang Huda.

Salah satu dampak dari tumpang tindih kewenangan juga menjadi penyebab terhambatnya penyaluran dana desa. Sebagai titik tengah, tiga kementerian, yakni Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan menyepakati Surat Keputusan Bersama tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Kendala penyaluran dana desa

Di level desa salah satu tantangannya terkait dengan kualitas perangkat desa. Kondisi tersebut menurut Erani, menyebabkan kurang lengkapnya dokumen perencanan sebagai syarat penyaluran dana desa. “Kadang, program yang disusun pun tidak sesuai dengan mandat UU Desa,” terangnya.

Dalam tahap perencanaan di desa, salah satu tantangannya karena ketiadaan dasar hukum. Kepala Desa Tunjungtirto, Kabupaten Malang, Hanik Martya mengungkapkan, ketiadaan payung hukum membuat program tidak dapat dilakukan.

Komioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, antara lain kualitas sumber daya manusia, geografis, dan demograsi. Salah satu masalah serius ialah kualitas perangkat desa, khususnya di wilayah minim akses. “Di Nusa Tenggara Timur, saya ketemu kepala desa yang tidak mengerti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Itu yang kadang tidak dipikirkan orang pusat,” ujarnya.

Beberapa kendala minimnya pencairan dana desa di tingkat kabupaten salah satunya disebabkan karena kesalahan prosedur dalam transfer Dana Desa dan konteks politik lokal. Erani mencontohkan beberapa kasus, di mana Dana Desa diterima dan dikelola oleh Dinas Pemakaman, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, atau pada dinas lain yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. [Sofwan]

Mengenali fitur dan pemakaian Mitra Desa

Pelatihan Mitra Desa dan Keuangan Desa di Kabupaten Malang

Malang – Tim Informasi dan Teknologi Komunikasi (ICT) Infest Yogyakarta belajar pemanfaatan aplikasi keuangan desa bersama perangkat Desa Kucur (11-12/11), Kecamatan Dau dan Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari. (13-14/11). Aplikasi keuangan desa merupakan pengembangan Mitra Desa yang dikembangkan Infest Yogyakarta pada 2015. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan disiplin anggaran.

[baca juga: Pemanfaatan Aplikasi Mitra Desa di Kabupaten Wonosobo]

Khayat menjelaskan Mitra Desa

Muhammad Khayat menjelaskan Mitra Desa di Balai Desa Tunjungtirto, (13/11)

Pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa menjadi titik penting sebelum pemanfaatan aplikasi keuangan ini. Sebelumnya, perangkat desa bersama Tim Pembaharu Desa (TPD) baik di Desa Kucur dan Desa Tunjungtirto belajar dan memahami keterbukaan infromasi publik dan tata kelola keuangan desa.

“Keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keuangan desa secara manual menjadi pengetahuan penting sebelum melangkah pada pemanfaatan aplikasi. Bagaimanapun juga, aplikasi ini hanya alat sehingga pengetahuan harus dipahami terlebih dahulu,” terang Muhammad Khayat, Penanggungjawab Tim ICT Infest Yogyakarta.

[baca juga: Mendorong Pelayanan Informasi di Desa]

Khayat menambahkan, peserta diajak untuk mengenal aplikasi Mitra Desa beserta fitur-fitur di dalamnya. Selain itu, peserta juga diajak untuk berdiskusi tentang pentingnya memiliki data induk di tingkat desa, bagaimana membaca dan memanfaatkan data untuk memengaruhi kebijakan atau perencanaan pembangunan di desa. Selanjutnya, dilakukan pemasangan aplikasi Mitra Desa pada perangkat komputer di desa.

Mengenali fitur dan pemakaian Mitra Desa

Mengenali fitur dan pemakaian Mitra Desa di Balai Desa Kucur, (12/11).

Fitur-fitur aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan Infest meliputi pengelolaan data kependudukan, pelayanan surat menyurat, pertanahan, profil desa, dan penyajian data kemiskinan di tingkat desa. Setelah mengenali fitur, penggunaan dan manfaat aplikasi Mitra Desa, peserta kemudian dibagi menjadi dua tim: pengelola data kependudukan dan keuangan desa. Tim pengelola data kependudukan mempraktikkan entri data penduduk. Sementara tim keuangan desa menginput dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Konsistensi perencanaan dan penganggaran

Menurut Khayat, aplikasi keuangan desa didasari pada semangat transparansi dan disiplin anggaran. Sehingga, dalam aplikasi ini tidak berhenti pada soal pengelolaan keuangan desa. Tetapi juga bagaimana konsistensi anggaran didasarkan pada perencanaan pembangunan desa. [Baca juga: Roadmap Penerapan Keterbukaan Informasi dan Transparansi di TIngkat Desa kabupaten Malang]

Artinya, dokumen keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sesuai dengan dokumen perencanaan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa).

“Bisa dikatakan, sistem ini ‘setengah’ memaksa supaya ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya.

Pemanfaatan Mitra Desa

Pemanfaatan Aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo

Wonosobo – Pengelolaan data desa dan pengelolaan keuangan secara terpadu dan transparan mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintahan desa. Sebagai bagian dalam mendukung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa, tim informasi dan teknologi komunikasi (ICT) Infest Yogyakarta belajar bersama pemerintah Desa Keseneng, Kecamatan Mojotengah dan Desa Lengkong, Kecamatan Garung tentang aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa.

Pengenalan aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa

Pengenalan aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa, (31/10).

Pelatihan bertajuk “Penguatan Kapasitas Penggunaan Aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa” ini mulai dilakukan secara simultan pada 31 Oktober dan 7 November 2015 di Kantor Desa Keseneng. Pelatihan pemanfaatan aplikasi Mitra Desa diikuti oleh perangkat Desa Keseneng dan Lengkong.

Pada pertemuan pertama para perangkat desa mulai mengenali fungsi dan fitur aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa. Secara umum, aplikasi Mitra Desa berfungsi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa dan kawasan serta pelayanan publik. Sementara, aplikasi keuangan desa, yang dikembangkan oleh tim Infest Yogyakarta, mendukung transparansi, akuntalibitas serta disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa.

Menurut Afriq Yasin Ramadhan, fitur-fitur aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan Infest Yogyakarta meliputi pengelolaan data administrasi penduduk desa;; statistik penduduk; pengelolaan pelayanan surat menyurat; data pertanahan; penyajian profil desa; dan penyajian data kemiskinan di tingkat desa.

“Hari pertama dimulai dengan pengenalan aplikasi mitra desa dan keuangan desa, fitur-fitur dan cara penggunaannya. Disusul dengan instalasi atau pemasangan aplikasi Mitra Desa pada perangkat komputer milik desa,” terang staf ICT Infest Yogyakarta ini.

Praktik penggunaan Mitra Desa di Kantor Desa Keseneng

Praktik penggunaan Mitra Desa di Kantor Desa Keseneng, (7/11).

Pada 7 November 2015, para perangkat desa mulai mempraktikkan penggunaan aplikasi Mitra Desa dan keuangan desa. Tim masing-masing desa dibagi menjadi dua tim, satu tim untuk belajar tentang data kependudukan dan keuangan desa. Tim data kependudukan mulai menginput data-data kependudukan di desa.

“Peserta mempraktkkan langsung cara-cara entri data kependudukan. Misalnya ketika ada peristiwa kelahiran, kematian, atau cara membuat surat pindah dan sebagainya,” terang Afriq.

Sementara tim keuangan desa, mulai mendigitalisasi dokumen perencanaan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain dokumen perencanaan, juga termasuk proses realisasi hingga pelaporan realisasi keuangan.

Sigit, selaku staf pemerintah Desa Keseneng mengaku aplikasi Mitra Desa membantu pelayanan di desa. Misalnya untuk urusan surat menyurat, pelayanan dapat dilakukan dengan cepat. Sementara, untuk data kependudukan, hingga saat ini masih dalam proses entri data. []

[lihat juga: Video Mengenal Mitra Desa]

Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Desa

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa Kucur

Tim informasi dan teknologi komunikasi (ICT) Infest Yogyakarta belajar bersama perangkat dan kader Desa Kucur tentang penggunaan aplikasi keuangan desa, pada 11-12 November 2015. Tim ICT Infest mengembangkan aplikasi keuangan desa untuk mendukung prinsip-prinsip keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan disiplin anggaran.

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa Kucur

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar