Arsip Tag: kesejahteraan lokal

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Perbaikan RPJMDesa Jatilawang Berbasis Data

Tidak hanya Desa Gentansari, Desa Jatilawang juga akan segera melakukan perbaikan RPJMDesa. Rabu (29/10), Kepala Desa Jatilawang, Supriyanto, juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan perbaikan RPJMDesa. Harapannya, RPJMDesa yang telah diperbaiki nanti sudah berbasis data aset-pontesi serta data hasil survei perbaikan pelayanan dasar di desa yang sudah dikerjakan kelompok perempuan. Selain itu, juga akan didukung data hasil sensus yang saat ini baru akan berjalan proses sensusnya.

“Setelah semua proses pendataan sudah selesai, saya akan mengumpulkan kelompok perempuan terutama peserta Sekolah Perempuan. Saya akan membentuk tim penyusun RPJMDesa dari kelompok perempuan. Dalam RPJMDesa juga akan dimasukkan data aset dan potensi desa Jatilawang yang dokumennya sudah dipegang kelompok perempuan,” ungkapnya.

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Musyawarah data kesejahteraan Jatilawang

Dalam proses Musyawarah Desa (Musdes) Jatilawang (28/10/15), apresiasi kerja keras kelompok perempuan juga diungkapkan oleh perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilawang, Gunawan. Dalam Musdes yang menyepakati indikator kesejahteraan lokal Jatilawang, Gunawan mengungkapkan data hasil pendataan kemiskinan berdasarkan indikator lokal akan sangat bermanfaat bagi desa untuk melihat kondisi warganya serta dasar bagi pembangunan di desa.

Data-data yang sudah dihasilkan peserta Sekolah Perempuan (SP), baik data aset dan potensi, data kesejahteraan lokal, maupun data hasil survei perbaikan layanan publik dasar desa, menurutnya tidak hanya untuk kepentingan pemerintah desa, namun juga untuk warga di desa.

“Data-data yang dihasilkan peserta SP ini dijadikan sebagai data based (basis data) untuk melihat kondisi desa. Jadi untuk program bantuan atau apapun itu yang ada di desa juga bisa merujuk pada data-data ini. Jatilawang butuh kader perempuan pembaharu desa,” tegas Gunawan di depan peserta Musdes Jatilawang.

Sementara itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara, Imam Purwadi, pendataan kesejaheraan lokal yang sedang dilakukan di desa Gentansari, Gumelem Kulon, maupun Jatilawang, dapat mengubah perilaku masyarakat.

“Harapannya, pendataan secara partisipatif ini akan mengubah perilaku masyarakat di desa. Sehingga tidak hanya mau bantuan saja, tetapi juga mau berkontribusi dalam gotong royong untuk perbaikan di tingkat desa,” ungkapnya ketika rapat koordinasi dengan Infest Yogyakarta, Selasa (27/10/15) di kantor KPMD Kabupaten Banjarnegara.

Imam Purwadi juga menjelaskan pentingnya Perbaikan RPJMDesa berbasis data. Baik data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, maupun data hasil survei perbaikan layanan publik dasar di desa. Sudah kali ke sekian pernyataannya tentang pentingnya perbaikan RPJMDesa. Hal ini juga tidak terlepas dari dokumen RPJMDesa yang ada masih banyak kekurangan, juga dalam proses pembuatannya terkesan terburu-buru dan asal jadi. [Alimah]

Musdes Gentansari

Data Kesejahteraan Lokal untuk Perbaikan RPJMDesa Gentansari

Sore itu (27/10), sekelompok perempuan perwakilan kelompok perempuan “Giri Tampomas” masih bercerita tentang pengalaman melakukan pendataan kesejahteraan lokal di Balai Desa Gentansari. Mereka juga masih membawa rekap hasil pendataan kesejahteraan yang telah dilakukan di desanya. Perwakilan kelomok perempuan, Sri Utami, mengaku sempat kaget karena hasil pendataannya di luar dugaan.

Musdes Gentansari

Kelompok Perempuan Gentansari, berdiskusi tentang proses dan hasil pemetaan kesejahteraan lokal.

Pendataan kesejahteraan lokal di Desa Gentansari dilakukan secara partisipatif oleh kelompok perempuan. Keterlibatan kelompok perempuan dan masyarakat dalam pemetaan kesejahteraan lokal dimulai dari persiapan pendataan hingga penyusunan dokumen rekomendasi perencanaan. Proses persiapan meliputi penentuan indikator lokal. Pembuatan format sensus hingga menyepakati indikator lokal bersama warga. Setelah itu, proses sensus dimulai. Data hasil sensus kemudian di tabulasi atau proses entri data. Hasilnya kemudian dipublikasikan dan dilakukan review hasil. Hasil dari sensus kesejahteraan lokal ialah menyusun dokumen rekomendasi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) berdasarkan data kesejahteraan lokal.

Selain dilakukan oleh warga sendiri, pendataan juga berbasis jumlah Kepala Keluarga (KK), hal ini tentunya berbeda dengan pendataan yang selama ini dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Supriyono, Kades Gentansari, hasil pendataan yang telah dilakukan kelompok perempuan telah menunjukkan kondisi kesejahteraan warga yang sebenarnya. Dia juga mengungkapkan bahwa hasil pendataan yang dilakukan kelompok perempuan akan dimanfaatkan oleh desa.

“Hasil pendataan kesejahteraan oleh kelompok perempuan jelas akan dimanfaatkan untuk data desa dan perbaikan RPJMDesa,” ujar Supriyono.

Sekarang masukan kelompok perempuan sudah mulai dilaksanakan pada program jambanisasi dan program rumah sehat. Namun Desa Gentansari juga akan segera melakukan perbaikan RPJMDesa yang sudah disusunnya. Hal ini Supriyono karena dalam proses penyusunan RPJMDesa sebelumnya masih banyak kekurangan. Termasuk mengakomodir usulan-usulan dari kelompok perempuan.

“Saya akui, ada semangat tersendiri dari kelompok perempuan terutama untuk kegiatan-kegiatan di desa. Jelas ada hasilnya, termasuk proses pendataan. Jadi akan kami libatkan kelompok perempuan lebih jauh dan usulan-usulannya akan diakomodir,” tegasnya.

Temu Warga Gumelem Kulon Menyepakati Indikator Kesejahteraan

Banjarnegara – Setelah merumuskan indikator kesejahteraan lokal, tim Pembaharu Desa dan pemerintah Desa Gumelem Kulon telah menggelar musyawarah desa, (2/10). Musyawarah ini dihadiri oleh Perempuan Pembaharu Desa, perangkat desa, BPD, ketua RW, RT, bidan, kader posyandu dan warga. Musyawarah atau temu warga ini menjadi bagian untuk sosialisasi dan menerima masukan dari warga terkait indikator kesejahteraan lokal Desa Gumelem Kulon yang telah disusun.

Menurut Tursiyem, kader Perempuan Pembaharu Desa Gumelem Kulon, dalam Temu Warga ini ada beberapa perubahan dalam indikator kesejahteraan. Ada empat perubahan yang lebih banyak mengoreksi dan menambahi ukuran indikator dan sub indikator.

Pertama, perubahan besaran pendapatan. Pada proses penyusunan awal, ukurang pendapatan untuk kategori kaya sebesar 6 juta. Besaran ini dikoreksi dan kemudian menyepakati ukuran baru sebagai berikut:

Kriteria Pendapatan
Kaya > 3 juta
Sedang 1,5 – 3 juta
Miskin 500 ribu- 1,5 juta
Sangat miskin < 500 ribu

Kedua, menariknya dalam indikator pekerjaan, warga menambahkan kriteria kyai, bengkel/montir, dan pensiunan.  Bengkel/montir dimasukkan ke kategori kaya dan pensiunan dilihat dari nominal gaji. Sementara, kategori K

Ketiga, kepemilikan lahan. Ternyata setelah musyawarah, untuk sub indikator nilai jual lahan dinyatakan terlalu tinggi. Karena untuk harga 3 juta/ubin masih tergolong langka atau jarang. Sehingga, warga menyepakati bahwa nilai jual tertinggi di Gumelem Kulon menyepakati 1,5 juta ke atas/ubin (kaya); kurang dari 1,5 juta-1juta/ubin (sedang); 1 juta-500 ribu/ ubin (miskin); kurang dari 500 ribu/ubin (sangat miskin).

Keempat indikator kepemilikan ternak. Perubahan untuk membedakan antara kepemilikan ternak kecil dan sedang. Jumlah kepemilikan 50 ekor untuk ternak kecil dan 20 ekor untuk ternak besar masih dinilai terlalu banyak oleh warga. Untuk itu, terjadi perubahan jumlah kepemilikan hewan ternak kecil dan sedang.

Kriteria Kepemilikan Ternak Kecil Kepemilikan Ternak Sedang
Kaya > 20 ekor > 5 ekor
Sedang 20-10 ekor 4-3 ekor
Miskin 10-5 ekor 1-2 ekor
Sangat miskin Tidak punya/ < 5 ekor Tidak punya

Kemudian untuk indikator kesehatan, warga menyepakati bobot yang sama antara praktik dokter dengan rumah sakit dan pelayanan bidan dan puskesmas. Ukuran pelayanan kesehatan di bidan menjadi masukan dalam temu warga ini. Menurut salah satu bidan desa, penyamaan ukuran indikator dilihat dari kesamaan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pelayanan kesehatan.

Hasil temu warga ini pun kemudian dibahas dan disepakati oleh Kelompok perempuan, perangkat desa, BPD dan Ketua RW. Format sensus disusun dan disepakati bersama para kelompok perempuan, kader Posyandu RW dan BPD. Total pendata berjumlah 65 orang dan masing-masing akan mendata 1 rukun tangga (RT).

Keterlibatan Perempuan. Perempuan juga terlibat dalam verifikasi data aset dan potensi Desa Gondang

Verifikasi Dokumen Pemetaan Apresiatif Desa Gondang

Wonosobo – Proses pemetaan apresiatif Desa Gondang Kecamatan Watumalang saat ini mulai memasuki tahapan verifikasi data. Selain Tim Pembaharu Desa (TPD) rapat verifikasi yang dilakukan di kantor Desa Gondang kali ini melibatkan pemerintah desa, BPD, dan ketua RW, (24/10/2015).

verifikasi

Warga bersama-sama mendiskusikan perubahan-perubahan dalam data aset dan potensi untuk memverifikasi data desa, (24/10).

Pada tahapan sebelumnya, TPD Gondang telah menggali dan mendokumentasikan data kewenangan desa, aset dan potensi, serta kesejahteraan berdasarkan indikator lokal. Ketiga dokumen tersebut yang akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun program prioritas yang tertuang dalam RPJMDesa. Verifikasi dilakukan uuntuk memperoleh hasl yang obyektif dan sesuai dengan kebutuhuan masyarakat.

Dalam menentukan program prioritas, Pemerintah Desa, BPD, TPD dan masyarakat bersama-sama menganalisis tantangan dan strategi pengembangan masing-masing aset yang dimiliki. Proses demikian melahirkan program prioritas yang relevan. Misalnya pada aset finansial program prioritasnya membangun BUMDesa. Lain lagi pada aset sumber daya alam yang membutuhkan peratura desa (Perdes) tentang perlindungan dan pengelolaan mata air desa untuk irigasi masyarakat.

Menurut Ketua BPD Gondang, Risdiyanto mengatakan bahwa program prioritas yang dihasilkan juga harus menghindari konflik sosial, Misalnya pada aset fisik, dibutuhkan penegasan status kepemilikan melalui Perdes tentang pengelolaan pasar Desa Gondang. Risdiyanto berpendapat bahwa kondisi “pasar desa bukan lagi aset desa”. Ini bisa dilihat, menurutnya, beberapa penyewa kios pasar memindahtangankan kios dengan harga yang cukup tinggi. Mereka beranggapan kios merupakan hak milik bukan hak sewa.

“Akan tetapi, dalam menyikapi soal pasar desa, saya rasa harus melalui pihak ketiga atau dinas terkait supaya tidak terjadi konflik,” ujarnya.

Keterlibatan Perempuan. Perempuan juga terlibat dalam verifikasi data aset dan potensi Desa Gondang

Keterlibatan Perempuan. Perempuan juga terlibat dalam verifikasi data aset dan potensi Desa Gondang.

Pada akhir pembahasan mengenai program prioritas berdasarkan aset desa, peserta beranggapan hasil yang didapatkan belum maksimal. Untuk mengobjektifkan lagi hasil program prioritas peserta akan menggali dari masyarakat. Metodenya dengan memberikan formulir usulan program prioritas pembangunan desa kepada rumah tangga miskin (RTM). Teknisnya, akan dipilih sampling dua RTM di 48 RT . Metode ini dilakukan untuk memantik dan memudahkan kaum marjinal dalam menyalurkan aspirasi.

Verifikasi data kesejahteraan hasil sensus TPD dilakukan untuk mendapatkan data. Sebab, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dari data yang dihasilkan. Kesalahan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yakni, tidak jujurnya responden/warga, kekeliruan petugas sensus dalam pendataan, dan kesalahan petugas entri saat input data. Pada verifikasi data kesejahteraan lokal dilakukan dengan membagi peserta berdasarkan dusun/domisili. Langkah ini bertujuan agar mudah dalam mengenali kriteria kesejahteraan warga.

Di akhir pertemuan, Pemdes dan peserta lainnya berkomitmen bahwa minggu terakhir Oktober akan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun tim review RPJMDesa dan membahas rancangan tabulasi usulan program prioritas desa. Disusul kemudian melalui Musdes untuk mereview RPJMDesa. [Fatah]

Perumusan indikator kesejahteraan lokal desa Jatilawang

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Lokal Desa Jatilawang

Kader Sekolah Perempuan dan Pemerintah Desa Jatilawang belajar tentang pemetaan kesejahteraan lokal, 12-13 Oktober 2015. Indikator kesejahteraan disusun berdasarkan kriteria lokal. Sehingga, data kesejahteraan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Penentuan Indikator Kesejahteraan Lokal Desa Jatilawang

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
Tim Pembaharu Desa Gondang

Refleksi Pemetaan Kesejahteraan Lokal Desa Gondang

Desa Gondang, salah satu Desa di Kabupaten Wonosobo sedang menerapkan pendekatan apresiatif dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Hal tersebut untuk membuktikan semangat kemandirian dan kedaulatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan apresiatif dipilih sebagai salah satu cara supaya kelas-kelas sosial marjinal dapat terlibat dalam menentukan arah pembangunan desa.

Sebagai langkah awal, pendekatan yang dilakukan Desa Gondang akan menghasilkan capaian berupa dokumen kewenangan, aset, potensi, dan kesejahteraan berskala lokal. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi basis untuk melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dengan demikian, perubahan RPJMDesa yang dihasilkan dan disusun secara partisipatif tersebut akan mengakomodasi kepentingan kelas-kelas sosial marjinal.

Tim Pembaharu Desa Gondang

Tim Pembaharu Desa Gondang

Senin (5/10/2015) lalu, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang kembali berkumpul untuk mendiskusikan proses perkembangan kegiatan sensus kejahteraan lokal yang telah dilakukan oleh TPD. Di diskusi ini, TPD Gondang mencoba merefleksikan beberapa tantangan yang dihadapi selama berlangsungnya kegiatan sensus. Salah satu poin yang menarik, TPD Gondang menyadari masih minimnya pengetahuan atas teori dan praktik partisipasi, khususnya terkait dengan sensus kesejahteraan lokal desa.

Terkait itu, TPD Gondang akan merumuskan ulang strategi atau pendekatan kultural terhadap warga. Selain meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, strategi ini diharapkan dapat mendorong TPD menjadi milik seluruh kelas sosial warga. Diskusi kali ini menghasilkan beberapa temuan atas kegiatan sensus yang sudah berjalan, pertama, dari total keseluruhan warga Desa Gondang yang tersebar di 3 dusun dengan jumlah 1496 Kepala Keluarga (KK), sensus baru dilakukan sebanyak 75 persen. Kedua, masih terdapat sebagian warga yang mengosongkan sebagian indikator yang sudah terdapat di dalam formulir.

Diskusi kali ini juga memberikan catatan penting bahwa kegiatan sensus tidak berjalan tepat waktu. Salah satu penyebabnya, banyak anggota TPD Gondang yang berperan sebagai perangkat desa (angkanya sekitar 90 persen). Kesibukan waktu kerja turut memengaruhi proses sensus yang sedang dilakukan. Menurut Afandi, Program Officer Perencanaan Apresiatif Infest Yogyakarta, idealnya komposisi pemerintah desa di TPD sama dengan komposisi warga, 50 persen. Dengan komposisi tersebut dapat mendorong kelompok warga untuk terlibat secara luas.

Atas temuan ini, rencananya TPD Gondang akan melakukan beberapa percepatan kegiatan sensus. Mereka menargetkan pada tanggal 12 Oktober 2015, TPD Gondang dengan tim yang ada akan menyelesaikan sensus yang tersisa. Dan pada 21 Oktober 2015, entri data sensus telah diselesaikan. Begitu juga dengan dokumen aset, potensi dan kewenangan, TPD menargetkan sebelum akhir minggu ketiga Oktober dapat tersusun dengan baik.

Tim Pembaharu Desa Wulungsari

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wulungsari

Selama dua bulan, terhitung sejak Agustus hingga Oktober, Tim Pembaharu Desa (TPD) Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah bekerja keras melakukan sensus kesejahteraan warga berdasarkan indikator lokal di seluruh dusun. Indikator lokal yang digunakan saat sensus ialah indikator kesejahteraan yang ditentukan lewat musyawarah desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

[Baca juga: Sepuluh Indikator Kesejahteraan Lokal Desa Wulungsari ]

Menurut Agus Martono, Kepala Desa Wulungsari, keterlibatan masyarakat dalam menentukan indikator lokal tersebut merupakan salah satu sejarah penting bagi desa. Dalam pertemuan itu, kelompok-kelompok warga marjinal menjadi prioritas untuk diundang dan paling penting untuk didengarkan suaranya. Dengan demikian, menurut Agus, data sensus kesejahteraan yang dihasilkan bukan hanya sekedar menjadi valid, namun juga telah mencerminkan kepentingan kelompok warga miskin. Total warga desa Wulungsari 516 Kepala Keluarga (KK).

[Baca juga: Data Keseahteraan Milik Desa ]

Tim Pembaharu Desa Wulungsari

Tim Pembaharu Desa Wulungsari saat proses verifikasi data hasil sensus, (8/10/2015).

Kamis lalu (8/10/2015), TPD Wulungsari kembali berkumpul untuk melakukan musyawarah di gedung balai desa. Musyawarah kali ini untuk membahas dan memverfikasi hasil data sensus yang sudah dikerjakan. Dari proses sensus dan entri data yang sudah dikerjakan oleh anggota TPD, terdapat beberapa temuan dan catatan menarik, diantaranya:
1. Masih banyaknya warga yang tidak mengisi formulir sensus dengan lengkap.
2. Ada anggapan bahwa sensus yang dilakukan oleh TPD merupakan sensus untuk menyalurkan bantuan.
3. Terdapat beberapa kelompok warga yang tak acuh terhadap kedatangan anggota tim TPD.

Dari temuan tersebut, TPD menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya menjadi milik warga desa. Hal inilah yang menyebabkan munculnya beberapa respon yang tidak positif dari sebagian kelompok warga. Selain itu, TPD juga menyadari bahwa dalam kegiatan sensus yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan seharusnya menggunakan pendekatan kultural agar terjadi dialog yang lebih cair antara TPD dan warga saat sensus. Terkait temuan ini, TPD rencananya akan merombak beberapa pendekatan untuk kegiatan sensus di tahun mendatang.

Perempuan dan TPD Wulungsari

Catatan menarik proses sensus yang dilakukan oleh anggota TPD perempuan cenderung lebih lancar. Menurut Sofia, anggota TPD Wulungsari, hal itu dipengaruhi oleh pendekatan yang dilakukan oleh kaum perempuan biasanya lebih cair dan lebih diterima oleh warga. Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa peran anggota perempuan TPD Wulungsari lebih signifikan dan lebih aktif daripada anggota TPD kaum laki-laki. Sehingga dalam proses sensus di lapangan anggota TPD perempuan lebih memiliki peran penting.

[Baca juga: Perempuan dan Pembangunan Desa]

Pasca verifikasi data oleh anggota TPD ini, rencananya TPD akan melanjutkannnya dengan kegiatan verfikasi yang lebih luas yaitu melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Proses ini, menurut Sofia akan mengundang kelompok perempuan dari beberapa kelas sosial, khususnya kelompok miskin. Ia menyatakan bahwa verifikasi yang akan mengikutsertakan warga nanti bertujuan agar rencana pembangunan Desa Wulungsari ke depan benar-benar dapat menyerap beberapa kepentingan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Untuk itu, ia dan beberapa anggota TPD perempuan lainnya akan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Sofia menambahkan bahwa sensus kejahteraan dengan indikator lokal ini sudah sangat baik sebagai langkah awal untuk menekan beberapa konflik sosial yang sering muncul di desa. Karena dalam prosesnya warga desa benar-benar mulai diajak untuk berdialog dalam melihat kondisi sosial desanya sendiri.

Anggota TPD perempuan lainnya, Ning, juga berpendapat tak kalah penting. Ia mengatakan bahwa tanpa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, maka pembangunan yang akan dilakukan tidak akan mendalam. Baginya, kaum perempuan memiliki penalaran yang lebih mendalam karena peran gandanya selama ini yaitu mengurusi wilayah domestik dan perekonomian rumah tangga.

Di sela-sela kegiatan verifikasi ini, anggota TPD juga mulai memeriksa kembali dokumen aset dan kewenangan yang telah mereka susun. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan dalam persiapan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Mereka menjadwalkan akhir bulan Oktober review RPJMDesa sudah bisa dilakukan dengan pra-kegiatan berupa menyebarkan beberapa formulir usulan program pembangunan dan beberapa pertemuan langsung dengan warga lewat musyawarah desa. [Fandi]

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem KulonPeserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan lokal

Data Kesejahteraan Milik Desa

Banjarnegara – Kader Perempuan Pembaharu Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawartan Desa (BPD) Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan mengikuti Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan Lokal, (27-28/9/2015). Pelatihan yang digelar di Balai Desa Gumelem Kulon ini merupakan hasil tindak lanjut dari kegiatan Sekolah Perempuan dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal menjadi tahap lanjutan dari proses pemetaan aset dan potensi desa.

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem Kulon

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem Kulon

Di hari pertama, peserta mendiskusikan pentingnya data bagi desa. Selama ini, proses pendataan di desa lebih banyak diinisiasi oleh pihak dari luar desa. Meski pendataan melibatkan warga ataupun perangkat desa tetapi desa tidak bisa memanfaatkan data. Hal ini disebabkan hasil desa tidak mempunyai arsip dan mengakses data. Hal tersebut tentu tidak baik bagi desa. Sebab, idealnya desa memanfaatkan data sebagai rujukan perencanaan pembangunan.

Hasil diskusi di Desa Gumelem Kulon hampir mirip dengan kondisi yang ditemukan di Desa Gentansari. Desa tidak memiliki data dan arsip hasil pendataan yang dilakukan lembaga dari luar desa. Masyarakat dan pemerintah desa hanya dilibatkan sebagai petugas pendataan tetapi tidak dilibatkan dalam proses pengolahan data. Bahkan, tidak ada informasi lebih lanjut tentang tujuan dan pemanfaatan data yang dilakukan.

Pendataan Gumelem Kulon

Jenis data dan pendataan yang dilakukan lembaga luar desa di Gumelem Kulon

[Baca juga: “Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak Akan Valid“]

Namun demikian, bukan tidak mungkin data dapat diperbaiki dan diperbaharui. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin kewenangan desa dalam melakukan pendataan. Secara spesifik, pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan pasal 8 Peraturan Menteri Desa Nomo 1 Tahun 2015 menyebutkan kewenangan desa untuk melakukan pendataan.

“Ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang menjamin bahwa pendataan yang dilakukan oleh Nasional dapat diperbaiki. Caranya dengan pendataan ulang oleh orang-orang yang mengetahui apa yang jadi kebutuhan masyarakat desa sendiri. Desa diberi ruang untuk menyampaikan data yang baru,” terang Frisca Arita Nilawati selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta yang menjadi pemateri dalam proses dua hari pelatihan.

Menggali indikator kesejahteraan lokal

Untuk itulah, pemetaan kesejahteraan lokal menjadi satu bagian dari pendataan yang dilakukan oleh desa. Sebelumnya, Kader Pembaharu Desa yang juga peserta Sekolah Perempuan bersama pemerintah desa dan BPD menggali indikator kesejahteraan sesuai dengan kondisi Gumelem Kulon. Penggalian indikator lebih kurang untuk menjawab pertanyaan, “Dalam kondisi seperti apa keluarga di Gumelem Kulon dikatakan sejahtera?”

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan di Gumelem KulonPeserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan lokal

Peserta berdiskusi menggali indikator kesejahteraan loka versi Gumelem Kulon.l

Data hasil pemetaan kesejahteraan bisa dimanfaatkan desa sebagai rujukan perencanaan pembangunan desa dan program perlindungan sosial. Selain itu, data yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa bisa menjadi pembanding dan pelengkap data di tingkat lebih tinggi.

“Indikator berjumlah 14 poin yang diberikan BPS kadang tidak cocok dengan kondisi yang ada di desa. Indikator yang digunakan, (dalam beberapa kasus) menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau konflik,” terang Frisca.

Dalam proses diksusi, ada empat kondisi pembeda yang disepakati yakni kaya, sedang, miskin, sangat miskin. Secara berurutan indikator sementara kesejahteraan lokal Desa Gumelem Kulon meliputi Penghasilan, pekerjaan, rumah, usaha, pendidikan, lahan, kendaraan, ternak, kesehatan, tanggungan. Masing-masing indikator mempunyai bobot dan poin yang berbeda. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibahas dalam forum warga untuk menyepakati sekaligus menyempurnakan indikator kesejahteraan lokal Gentansari. []

Mengidentifikasi jenis data dan pendataan dari luar desa

Desa Gentansari Rumuskan Indikator Kesejahteraan Lokal

Banjarnegara – Kelengkapan dan akurasi data menjadi tantangan bagi desa. Kendati mempunyai data dan sering melakukan pendataan, desa seringkali menghadapi persoalan yang bermula dari data. Misalnya, program pelayanan dasar atau perlindungan sosial seringkali memicu konflik horizontal atau vis a vis antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hal tersebut salah satunya dikarenakan program perlindungan sosial tidak tepat sasaran.

Hal tersebut diakui oleh Supriyono selaku Kepala Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara . Menurutnya, kelemahan desa dalam melakukan perencanaan pembangunan terletak pada ketersediaan dan keakuratan data. Hal tersebut berdampak pada lemahnya proses pembangunan di tingkat lokal desa.

“Kami sadari betul bahwa kelemahan yang ada dalam perencanaan pembangunan adalah miskin data dan kurang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Supriyono ketika membuka pelatihan Pemetaan Kesejahteraan Lokal di Balai Desa Gentansari, (15/9/2015).

[Baca juga: “Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak Akan Valid”]

Pelatihan Pemetaan Kesejahteraan Lokal di Desa Gentansari merupakan tahap lanjutan dari Sekolah Perempuan. Pelatihan ini diikuti oleh peserta Sekolah Perempuan, perangkat desa, perwakilan lembaga desa salah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses ini sekaligus menunjukkan peran kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan berkolaborasi dengan pemerintah desa.

[Baca juga: Pemda Banjarnegara Siap Kawal Pemetaan Kesejahteraan]

Sebelumnya, para Kader Perempuan Pembaharu Desa Gentansari telah melakukan pemetaan aset dan potensi desa serta penulisan narasi. Dalam pemetaan kesejahteraan lokal, kader perempuan pembaharu desa berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk melakukan pemetaan kesejahteraan yang dimulai dari merumuskan indikator kesejahteraan lokal. Masing-masing data akan menjadi milik desa dan menjadi rujukan perencanaan pembangunan di desa.

Menurut Frisca Arita Nilawati, selaku fasilitator, pemetaan kesejahteraan lokal menitikberatkan penentuan kriteria sejahteran dan bukan dilakukan oleh desa. Pendefinisian dan penentuan indikator kesejahteraan ditentukan sendiri oleh desa. Pendekatan ini dilakukan sebagai alternatif penyediaan basis data yang melihat keragaman kondisi desa di Indonesia.

“Pemetaan kesejahteraan desa bertujuan untuk memahami kondisi desa, masalah yang dihadapi hingga mengakomodasikan perumusan kebijakan di desa. Kalau sudah mempunyai data akan mendorong pemerintah desa tanggap dalam melayani warganya,” terang Frisca.

Indikator kesejahteraan lokal Gentansari
Selama dua hari pelatihan (16-`17/9/2015), peserta belajar dari hal mendasar, tentang data. Dimulai dari beberapa pertanyaan seperti, apa itu data? Apa saja data yang dimiliki oleh desa? Apakah desa mempunyai kewenangan dalam pendataan? Setelah itu, mulai masuk pada pembahasan apa saja kesejahteraan sesuai kondisi Desa Gentansari dan bagaimana cara melihatnya?

Pertanyaan terakhir, menjadi inti dari pelatihan pemetaan kesejahteraan. Para peserta saling berdiskusi dalam merumuskan indikator kesejahteraan versi Gentasari. Dalam pertemuan ini, disepakati tingkatan kesejahteraan lokal di Gentansari menggunakan kriteria, sangat miskin, miskin, sedang, dan kaya. Dari masing-masing tingkatan, peserta menjabarkan indikator yang memengaruhi.

Dalam diskusi muncul indikator-indikator yang memengaruhi tingkat kesejahteraan warga Gentansari. Secara berurutan, ditemukan delapan indikator utama yakni pendapatan, lahan, pekerjaan, rumah, kendaraan, pendidikan, tanggungan, dan penerangan. Alih-alih menggunakan indikator kesejahteraan di tingkat nasional, para peserta merumuskan indikator kesejahteraan bercermin pada keseharian dan karakteristik masyarakat di sesa. Ukuran yang dapat dipakai ialah segala sesuatu yang ada di desa. Secara berurutan, masing-masing indikator mempunyai bobot penilaian yang berbeda. Besaran bobot indikator akan bepengaruh pada tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga.

Hasil dari diskusi ini kemudian akan dibawa ke pertemuan warga atau musyawarah desa untuk membahas, mengulas, melihat kembali dan menyepakati indikator kesejahteraan. Dilanjutkan dengan penggalian data melalui sensus. Saat ini, telah ada pembagian kerja dalam melakukan sensus di desa yang terdiri dari kelompok perempuan, kepala dusun, dan perangkat desa.

pertempuan KPMD dan Infest

Validitas Data untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

Validitas data menjadi kunci dalam program pengentasan kemiskinan. Sayangnya, usaha untuk mewujudkan data yang valid, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, dana, hingga ego sektoral antar lembaga. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Kesejahteraan Lokal sebagai Basis Pelayanan Dasar, (12/9/2015). Diskusi yang digelar di Aula Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara ini dihadiri oleh KPMD, Bappeda, PMD Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Kelompok Perempuan dari Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Menurut Andri selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Banjarnegara, angka kemiskinan di Banjanegara mencapai 18,71 persen. Angka tersebut menempatkan Banjarnegara pada posisi tujuh terbawah di Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara sendiri telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengentasan kemiskinan. Program-programnya mencakup pengembangan potensi diri, pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, keterampilan, kesempatan kerja, sosial, rasa aman, dan kewirausahaan

Sayangnya, menurut Andri selama ini belum dilakukan perbaikan data secara rutin. Padahal data menjadi hal yang krusial. Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan pendanaan di kabupaten. Selain itu, ego sektoral lembaga-lembaga di kabuten juga menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan. Masing-masing lembaga mempunyai data dan indikator sendiri dalam menerjemahkan kemiskinan. Dengan demikian, belum ada kepaduan data sebagai rujukan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.

Selain merujuk kondisi kemiskinan yang tepat, data kemiskinan penting dalam program penanggulangan kemiskinan hingga tingkatan desa. Hal tersebut disampaikan Imam Purwadi, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan yang tidak didukung data desa yang valid akan menimbulkan masalah. APBDesa perlu memuat program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada data.

Keterlibatan kelompok perempuan

Diskusi kali ini juga menjadi pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pemetaan kesejahteraan lokal sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sekolah Perempuan di tiga desa yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang. Desa mempunyai kewenangan dalam melakukan pendataan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Sehingga, desa mampu merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Di ketiga desa tersebut, kelompok perempuan akan menjadi motor penggerak pemetaan kesejahteraan di tingkat desa. Sebelumnya, kelompok perempuan yang aktif dalam Sekolah Perempuan telah melakukan pemetaan aset dan potensi desa.

Menurut frisca Arita Nilawati, selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta, pendataan kesejahteraan di desa bisa dilakukan secara mandiri, mulai dari penganggaran, penentuan indikator, pelaksanaan pendataan, entri data, hingga verifikasi data. Sebelum melakukan pendataan, desa akan merumuskan indikator kesejahteraannya sendiri. Penentuan indikator kesejahteraan ditentukan melalui Musyawarah Desa. Dengan demikian, desa mampu menjadi pionir pendataan yang partisipatif.