Arsip Tag: kelompok perempuan

Gerakan Agar Orang Miskin Tidak Mudah Sakit

Pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas

Awal tahun ini kembali muncul kabar duka meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan seberat 2,6 kg, di RSU Aceh Singkil, Aceh. Meninggalnya dikabarkan karena perawat di RSU Aceh Singkil tidak menangani secara profesional. Salah satunya dikarenakan tidak adanya petugas medis (perawat) yang bisa pasang infus bayi. Sebelumnya, kabar kematian seorang anak balita di Kabupaten Brebes Jawa Tengah (Jateng). Balita Icha Selfia diduga meninggal dunia lantaran ditolak pengobatannya di Puskesmas.

Hati siapa yang tidak perih menyaksikan kematian seorang balita, apalagi diduga karena kelalaian dari pelayanan kesehatan terdekat, atau mungkin karena orang tua yang teledor, pemerintah yang kurang responsif, atau bisa jadi karena tidak adanya kesadaran masyarakat sekitar membantu keluarga bayi. Terlepas bahwa itu sudah takdir Tuhan, seharusnya ada gerakan dari warga sekitar, sebagai upaya dini untuk menolong keluarga si bayi atau siapapun yang tengah menghadapi kondisi kritis.

Berdasarkan pengalaman pendampingan di beberapa desa baik di Jawa maupun luar Jawa, pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya masih gagap menghadapi situasi darurat ketika ada warganya yang sakit. Masyarakat juga pada umumnya masih berpikir bahwa pelayanan itu selalu berada di rumah sakit maupun dalam Puskesmas. Padahal, sebenarnya pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas. Tidak banyak yang berpikir bahwa pelayanan kesehatan secara tradisional misalnya, bisa diupayakan oleh masyarakat itu sendiri.

Lalu bagaimana caranya warga mampu melindungi dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya? Begitu banyak pembelajaran positif yang telah dilakukan sejumlah komunitas di desa-desa baik Jawa maupun luar Jawa. Pembelajaran ini juga bisa diterapkan di desa-desa lain.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa

Saat ini belum semua desa mengenal praktik pengelolaan kesehatan berbasis masyarakat. Pengelolaan kesehatan ini salah satu tujuannya adalah mencoba menemukenali kebutuhan dasar masyarakat tentang kesehatan. Selain itu, membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, yang setiap saat dibutuhkan. Yang juga sangat penting adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam berpartisipasi dan mengontrol kualitas pelayanan yang diberikan. Baik oleh dokter maupun bidan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap terjamin. Artinya di sini ada upaya untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.

Meskipun kini sejumlah desa sudah mulai memiliki Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu menjadi otoritas desa, tetapi tidak sepenuhnya menjadi milik desa. Tetap ada pola “urusan bersama” antara desa dengan supra desa untuk mengelola tiga jenis institusi pelayanan kesehatan tersebut. Perencanaan, pengelolaan dan pendanaan atas Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu merupakan kewenangan desa, sedangkan pembinaan teknis merupakan kewenangan dinas kesehatan.

Peningkatan kesehatan warga tentu tidak cukup hanya dilihat dari sisi kelembagaan itu. Kesehatan berbasis desa mengandung kewenangan, kebijakan, gerakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan pelayanan yang melibatkan aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Kebijakan desa merupakan pintu masuk dan pengikat bersama pelayanan kesehatan. Praktik pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis desa contohnya seperti praktik pembelajaran di desa-desa Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kupang (Sutoro Eko, 2014).

Desa-desa di Sumba Timur telah memiliki Perdes tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Perdes ini mengatur dan mewajibkan semua ibu hamil melahirkan di sarana kesehatan dan anak balita dibawa ke posyandu. Jadwal pemeriksaan rutin juga disepakati bersama masyarakat. Selain itu Perdes ini juga mengatur dan mendorong gerakan warga tentang penyediaan dana sehat ibu melahirkan (Dasolin) yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika ada ibu yang melahirkan maupun dalam bentuk tabungan untuk ibu melahirkan (Tabulin).

Di Desa Tana Modu, Sumba Tengah, ada dua kegiatan yang digerakkan desa yaitu gerakan WC sehat, gerakan gizi anak balita, dan pengelolaan air bersih. Sejak tahun 2012 desa membuat seruan pentingnya membangun WC Sehat secara swadaya. Semua lembaga desa termasuk Karang Taruna, LPM, dan PKK, dilibatkan untuk fasilitasi dan memantau jalannya kegiatan. Peran Posandu juga bukan hanya dalam penimbagan bayi, imunisasi dan pemberian makanan tambahan, tetapi mengalani penguatan yang mengarah pada: Pelayanan kesehtan ibu dan anak (KIA), pelayanan keluarga berencana (KB), pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, pelayanan penanggulangan diare, gerakan PHBS, pengembangan obat tradisional.

Di Desa Oleominana, Kupang, para kader perempuan melakukan gerakan membentuk jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan kualitas keehatan desa, menghimpung dasoli (Dana solidaritas ibu bersalin) dan tabulin (tabungan ibu bersalin). Desa Kasetnana, menghadirkan inovasi dan revitalisasi dan revitalisasi posyandu sebagai pusat informasi dan konseling bagi anak dan perempuan.

Pengembangan Aset Lokal untuk Kesehatan Warga

Di sejumlah desa, praktik pengembangan aset lokal untuk kesehatan warga sebenarnya sudah dilakukan. Biasanya dipelopori oleh kelompok perempuan terutama Kelompok Wanita Tani (KWT), salah satunya melalui program pengembangan tanaman obat keluarga (Toga). Seperti praktik di salah satu Dusun di Ende, Sulawesi Tenggara. Desa tersebut pernah mengalami tingkat gizi buruk yang tinggi.

Upaya mencukupi gizi warga dusun di Ende tersebut adalah melalui penanaman sayur-sayuran. Hasilnya, sayur-sayuran ini kemudian dibagikan ke warga. Dalam jangka waku tiga tahun, sebagian besar warga desa tersebut sudah mulai menanam sayuran. Bahkan sekarang mereka sudah menikmati kelebihan hasil panen. Sayuran dari daerah itu juga sudah mulai dikirim ke daerah-daerah lain. Persoalan gizi mulai bisa diatasi sejalan dengan peningkatan ekonomi. Melalui sebuah program pendampingan, para ibu rumah tangga dan petugas posyandu digerakkan untuk mengolah makanan lokal pengganti nasi. Ternyata mereka sangat mampu. Warga pun berhasil mengolah makanan yang bergizi, yang berasal dari lingkungan mereka sendiri (Erni, MERDESA, 2016).

Mendorong pelayanan kesehatan terutama bagi rakyat miskin harus mengembangkan aset-aset lokal yang ada. Di sinilah pentingnya mengenal potensi lokal yang ada. Masyarakat desa seharusnya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka untuk kesehatan. Misalnya melalui sektor pertanian, bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan atau ekonomi, tetapi juga sumber kesehatan. Padangan seperti ini, akan mengubah cara masyarakat dalam memperlakukan tanaman. Dengan demikian, upaya untuk menjaga masyarakat tidak sakit akan lebih diperhatikan.

Dari pembelajaran desa-desa tersebut, tentu pengembangan kapasitas warga seperti ini jauh lebih baik daripada mengharapkan bantuan dari luar. Khususnya upaya menggerakkan partisipasi aktif warga desa untuk menyejahterakan dirinya sendiri.

===

Keterangan penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta . Tulisan ini telah dipublikasikan terlebih dahulu di GeoTimes.

 

pentingnya data untuk RPJMDesa

Pentingnya Data untuk Penyusunan RPJMDesa

“Semua isi keterangan data aset dan potensi desa yang ditulis ibu-ibu ini benar-benar sesuai dengan isi pikiran saya dan kondisi di desa. RPJMDesa harus merujuk dari data ini (aset dan potensi desa). Saya semakin semangat mendukung kelompok perempuan di desa,” ujar Supriyanto, Kepala Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.

koordinasi kelompok perempuan dengan kepala desa Jatilawang

koordinasi kelompok perempuan dengan kepala desa Jatilawang

Rasa bangga dan pujian beberapa kali diungkapkan Supriyanto. Dia mengaku optimistis jika hasil perbaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) menjadi lebih baik. Hal itu diungkapkannya di depan kelompok perempuan “Raga Jambangan” Desa Jatilawang saat koordinasi perkembangan kegiatan kelompok perempuan, Jumat (13/11/15).

[baca juga : Perbaikan RPJMDesa Jatilawang Berbasis Data]

Di Jatilawang, selain usulan kelompok perempuan mulai masuk dalam RPJMDesa, pemerintah desa (Pemdes) juga sudah menganggarkan kegiatan untuk kelompok perempuan di tahun 2016. Bahkan menurut Supriyanto, anggaran kegiatan kelompok perempuan juga akan dinaikkan lagi. Hal tersebut diungkapkan Supriyanto setelah menyadari betapa hasil kerja keras kelompok perempuan di desanya dibutuhkan dalam proses pembangunan desa.

[baca juga: Data Kesejahteraan Desa]

RPJMDesa Responsif Gender dan Inklusi Sosial

Apresiasi atas hasil kerja keras kelompok perempuan tidak hanya muncul dari Pemdes Jatilawang, tetapi juga dari Desa Gentansari dan Gumelem Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Bagi kelompok perempuan, apresiasi dan dukungan dari Pemdes merupakan peluang sekaligus tantangan tersendiri. Khususnya, keterlibatan dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, akan menjadi pengalaman baru bagi mereka.

[baca juga: Saatnya Perempuan Bersuara]

Salah satu ibu rumah tangga yang juga pegiat kelompok perempuan “Raga Jambangan, Emi Wahidah mengungkapkan bahwa dirinya semakin percaya diri untuk terlibat dalam pembangunan di desanya. Dia juga menekankan pentingnya posisi perempuan dalam pembangunan desa.

“Dulu saya sering tidak nyambung jika diajak ngobrol sama suami. Tapi sekarang saya sudah nyambung kalau diajak ngobrol. Saya juga percaya diri bicara tentang pembangunan desa dan menjelaskannya ke masyarakat ketika bertanya. Dadi wong kanggo yo seneng (Jadi orang yang berguna itu menyenangkan). Meskipun sering pergi ke sana ke mari, tujuan saya jelas,” ungkap Emi Wahidah.

Kini, kelompok perempuan telah menghasilkan data aset dan potensi desa, data kesejahteraan lokal, serta data hasil prioritas perbaikan layanan publik dasar. Selain itu, kelompok perempuan juga sedang menggali usulan kelompok marginal di desanya. Data-data tersebut akan dipersiapkan kelompok perempuan untuk direkomendasikan sebagai bahan rujukan penyusunan RPJMDesa. Sehingga, desa dapat menghasilkan RPJMDesa responsif gender dan inklusi sosial.

[baca juga : Perempuan dan Pembangunan Desa]

Bagi Pemdes di Jatilawang, Gentansari, dan Gumelem Kulon, kini optimis akan menghasilkan RPJMDesa berbasis data dan usulan kelompok marginal. Masing-masing Pemdes juga akan membentuk kembali tim penyusun RPJMDesa, terutama dengan menambahkan keterlibatan kelompok perempuan. [Alimah]

pelatihan perbaikan pelayanan dasar di Jatilawang

Mendorong Perbaikan Pelayanan Dasar di Desa

Banjarnegara – Dalam konteks bernegara, layanan dasar merupakan hak warga negara. Tanggung jawab pelayanan dasar berada perangkat pemerintahan mulai dari pusat hingga desa. Selama proses Sekolah Perempuan di Kabupaten Banjarnegara, kader Perempuan Pembaharu Desa menemukan berbagai persoalan pelayanan dasar mulai dari kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan air bersih. Dalam musyawarah desa “Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan” pada Agustus lalu, warga dan pemerintah desa menyepakati upaya mendorong perbaikan layanan dasar di desa.

[Baca juga: “Sekolah Perempuan Mulai Mewujudkan Impian Kami…”]

Menemukenali jenis pelayanan dasar

Menemukenali jenis pelayanan dasar di Desa Jatilawang.

Untuk itu, sebagai tahap awal digelar pelatihan Perbaikan Pelayanan Publik di Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, (29-30/9/2015). Pelatihan dua hari ini dipandu oleh Mujtaba Hamdi dari Medialink Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memahami pentingnya perbaikan serta menemukenali jenis layanan dasar di desa. Selain itu, forum ini juga menyepakati instrumen yang digunakan untuk survei perbaikan pelayanan dasar di desa. Sehingga, antara warga dan pemerintah desa mempunyai landasan dalam usaha perbaikan pelayanan dasar sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa.

Menurut Mujtaba Hamdi, kata kunci dalam pelayanan dasar ialah publik. Artinya, pelayanan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ada tiga bentuk pelayanan publik di desa yakni barang publik, jasa publik, dan layanan administratif. Ketiga bentuk tersebut harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Transparansi berarti adanya informasi yang disampaikan baik dalam bentuk lisan dan tulisan. Akuntabilitas berarti setiap bentuk pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayan publik. Dan, terakhir partisipatif bermakna bahwa untuk perbaikan pelayanan dasar perlu melibatkan masyarakat.

“Partisipatif untuk memperbaiki layanan yang standar perlu melibatkan secara inklusif masyarakat. Dengan partisipatif bisa melakukan rangking prioritas mana yang harus dilakukan dengan segera,” terang Mujtaba.

Untuk perbaikan pelayanan dasar harus mencakup tiga hal yakni regulasi, anggaran publik dan gotong royong. Ada urutan aturan tingkat desa maupun kabupaten kaitannya dengan pelayanan dasar. Pertama, antara masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama melihat dan memahami regulasi pelayanan dasar. Kedua, antara pemerintah desa dan masyarakat sama-sama mengetahui prosedur dan besaran tarif.

Rini Lusiana, kader Pembaharu Desa Jatilawang mengungkapkan bahwa untuk pelayanan administrasi masih dipungut biaya. Di Desa Jatilawang misalnya, pengurusan surat-surat dibutuhkan biaya Rp 10.000. Besaran biaya pengurusan antar desa beragam, bisa lebih besar atau lebih rendah. Kondisi demikian terjadi karena di tingkat kecamatan juga menerapkan tarif untuk pengurusan administrasi.

“Umumnya karena masyarakat tidak berani mengurus sendiri jadi ada biaya yang dipatok untuk mengurus ke kecamatan. Pihak desa harusnya bisa memberi pelayanan gratis tetapi di kecamatan dimintai dana tambahan,” terang Rini.

Prioritas pelayanan dasar

Dalam pertemuan ini, kelompok perempuan dan pemerintah desa saling berdiskusi untuk menemukenali jenis-jenis pelayanan dasar di Desa Jatilawang. Proses ini menarik karena antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi tahu keluhan dan kendala yang terjadi. Setelah itu, mereka mulai menentukan prioritas perbaikan pelayanan di Desa Jatilawang.

Prioritas perbaikan pelayanan dasar di Jatilawang

Prioritas perbaikan pelayanan dasar di Desa Jatilawang

Untuk menetapkan prioritas tersebut, kelompok perempuan dan pemerintah desa akan melakukan survei perbaikan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang menjadi prioritas di Desa Jatilawang. Sebelum melakukan survei, kelompok perempuan dan pemerintah desa menyusun instrumen survei. Instrumen didasarkan pada hasil identifikasi jenis-jenis pelayanan dasar yang meliputi layanan administrasi, jasa publik, dan barang publik. []

Menulis Hal Sederhana hingga Kompleksnya Persoalan Desa

Oleh Alimah

Sejumlah orang bertanya, bagaimana perempuan di Sekolah Perempuan mampu menuliskan tentang desanya dalam waktu singkat? Pertanyaan tersebut muncul setelah laman ini mengangkat berita berjudul “Kala Perempuan Menulis Desanya”. Mungkin dalam pikiran mereka ada yang meragukan ibu-ibu di desa begitu cepat mengungkapkan isi pikiran mereka tentang desa melalui tulisan. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak di desa itu rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa dihitung jari. Apalagi yang lulusan perguruan tinggi. Di salah satu desa, lulusan perguruan tinggi hanya bidan desa yang juga menjadi peserta Sekolah Perempuan. Ada beberapa guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengampu di Pos PAUD. Mereka pun paling banyak lulusan SD dan SMP.

Lalu, apa yang membuat mereka bisa menulis dalam waktu singkat? Tulisan yang dimaksud di sini bukan sekadar tulisan ala kadarnya. Lebih dari itu, kumpulan kalimat mereka mengandung kepentingan untuk sebuah perubahan yang lebih baik bagi desanya terutama keberpihakan mereka pada kelompok perempuan, anak, dan kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan di desanya.

Tidak Singkat, Ada Tahapannya

Dalam prosesnya, tulisan yang mereka goreskan sebenarnya tidak bisa disebut singkat. Membangkitkan tentang pentingnya menulis bagi mereka serta teknik menulisnya mungkin bisa disebut singkat, namun bagaimana kemudian mereka mampu menuliskan gagasan tentang desanya itulah yang saya sebut tidak singkat. Apalagi menulis dengan perspektif dan keberpihakan tertentu.

Begini, saya ingin cerita bahwa sebelum mereka berada dalam satu ruangan selama beberapa jam belajar teknik menulis, mereka juga telah mengikuti serangkaian kegiatan di kelas maupun di luar kelas Sekolah Perempuan yang telah diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta sejak awal Maret 2015.

Rangkaian kegiatan Sekolah Perempuan baik di kelas maupun di luar kelas tersebut di antaranya adalah: Belajar bersama tentang gender Dasar bersama Mukhotib MD. Selain itu, peserta Sekolah Perempuan juga belajar dan membedah bersama Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya posisi perempuan dalam pembangunan desa. Mereka juga diajak untuk mengidentifikasi mimpi perubahan di desanya, tahapan apa yang harus dilakukan, peluang dan tantangannya.

Dilanjutkan dengan belajar pemetaan aset dan potensi desa. Peserta Sekolah Perempuan yang sebagian besar ibu-ibu ini berkolaborasi dengan pemerintah desa (Pemdes)  mengidentifikasi aset dan potensi desanya. Mereka melakukan wawancara mendalam berdasarkan instrumen yang sudah disepakati. Dari proses tersebut, mereka mulai mengetahui betapa kaya dan beragam aset di desanya, baik itu aset sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, keuangan, sosial, fisik/infrastruktur, dan spiritual-budaya.

Dalam proses pemetaan tersebut, mereka tidak hanya mengetahui aset dan potensi yang ada di desanya. Ada pembelajaran penting saat mereka berkeliling desa. Melihat setiap sudut dan perubahan-perubahannya. Atau, saat mereka mendapatkan informasi dari para narasumber yang mereka wawancarai. Secara pelahan, pikiran mereka menangkap beragam informasi dan pengalaman dari beberapa pihak.

Hingga tiba pada tahap dimana mereka harus mulai menarasikan data aset dan potensi yang telah mereka miliki. Pengetahuan dan informasi tentang aset dan potensi desa sudah didapat dan dicatat dalam tabel, berikut keterangan dari narasumber. Mereka pun telah membuat peta aset dan potensi desa. Namun dokumen tersebut belum mengungkap secara detail tentang kondisi, perubahan, sejarah, harapan dan kebutuhan warga. Untuk mengungkap informasi, pengetahuan serta pengalaman, maka pada  7-8 Agustus 2015, peserta Sekolah Perempuan mulai belajar penulisan naratif bersama Yudi Setiyadi, pegiat jurnalisme warga dari Komunitas Pena Desa.

Tahapan Menulis Aset dan Potensi Desa

1) Memberikan Motivasi Pentingnya Menulis

Dalam prosesnya, mungkin benar jika ada yang berpikir bahwa tidak mudah membuat para ibu di desa itu agar mau menulis tentang aset dan potensi desanya. Namun kita juga tidak bisa berpikir bahwa itu sulit. Selalu ada strategi. Salah satu yang dilakukan dalam proses menulis ini ialah bagaimana agar peserta memiliki pemahaman bahwa menulis itu penting lalu termotivasi.

Sang fasilitator yang memang memiliki latar belakang sebagai jurnalis warga dengan pengalaman menulis dari nol, pun mulai bercerita bagaimana dia mampu menulis di Komunitas Pena Desa sebagai salah satu komunitas dari desa yang tergabung untuk belajar menulis dan berbagi tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi.  Termasuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dari peserta ketika akan membahas “menulis” adalah untuk apa kita menulis?

2) Memulai “mengatakan” dan “melukiskan” sesuatu yang sederhana dan dekat

Tahapan berikutnya adalah peserta mulai diajak “mengatakan” dan “melukiskan” sesuatu yang sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka dalam bentuk tulisan. Contohnya ketika mereka mengatakan “panci” maka bisa dilukiskan “ibu-ibu akan membawa sayur, masak, api dan lain-lain.” Itu merupakan penggambaran dari sebuah panci. Setelah menemukan gambaran besar, maka dari situ bisa melukiskan lebih detail tentang panci.

Dari proses ini, peserta pun mulai diajak menuliskan tentang sesuatu yang sederhana dan dekat dengan mereka. Contohnya hasil tulisan Tri Hariyani, salah satuu peserta Sekolah Perempuan dari desa Jatilawang yang telah “mengatakan” dan “melukiskan” tentang Pasar di desanya dalam bentuk tulisan yang bisa dilihat berikut ini:

MENGATAKAN   

  • Los-los Kios
  • Penjual
  • Pembeli
  • Jual Beli
  • Penjual pakaian, sayuran, bumbu dapur, perabotan dapur, ikan, berbagai macam lauk lauk.
  • Petani menjual sayur
  • Jatilawang memiliki 2 pasar yang berdekatan:
    1) Pasar induk
    2) Pasar Sayur

MELUKISKAN

  • Pasar Induk memiliki lokasi yang lebih luas. Berisi los-los kios. Diisi oleh berbagai macam penjual, ada penjual pakaian, sayuran, bumbu dapur.
  • Pasar sayur lebih banyak digunakan oleh petani yang menjual dagangannya pada pedagang.
  • Pasar ini terletak di desa Sibebek, Jatilawang.
  • Pasar ini setiap hari ada kegiatan jual beli, tetapi perdagangan yang besar terjadi setiap hari Pon dan Paing. Di desa ini masih menggunakan Kalender Jawa, terdiri dari 5 hari, Paing, Pon, Wage, Kliwon, dan Manis.
  • Jika hari Pon, maka warga dari berbagai desa di sekitar pasar akan datang berbelanja, begitu juga pedagang datang dari berbagai desa, bahkan dari lain kota.
  • Ketika hari pasaran (Pon) aktifitas sudah terjadi sejak jam 5 pagi, dan jam 10 pagi biasanya aktifitas sudah sepi dan berkurang.
  • Kondisi pasar untuk saat ini masih cukup baik. Tetapi tidak ada fasilitas WC, hanya ada bangunan WC yang tidak difungsikan, sudah rusak dan tidak terawat.

3) Mengembangkan paragraf narasi dengan menjawab pertanyaan “5 W + 1 H”

Berangkat dari data yang sudah dimiliki, maka sang fasilitator pun mengajak peserta untuk menarasikan data aset dan potensi mulai dari pertanyaan-pertanyaan kunci yang telah mereka miliki. Dari sini, peserta pun mulai diperkenalkan dengan teknis dasar jurnalistik, yaitu 5 W dan 1 H, atau singkatan dari What (Apa), When (Kapan), Where (Dimana), Who (Siapa), Why (Mengapa) dan How (Bagaimana). Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul dalam sebuah cerita karena menulis hampir sama dengan menceritakan.

4) Lengkapi tulisan dengan menarasikan tentang “Peluang”dan “Strategi”

Selanjutnya, melengkapi data dengan tulisan tentang “Peluang” dan “Strategi”. Maka peserta pun diberi pemahaman bahwa sebuah aset bisa menjadi sebuah potensi atau malah menjadi masalah bagi desa. Aset yang ada di desa merupakan aset milik masyarakat yang semuanya tidak hanya miliki pemerintah desa saja. Pasar Desa dan Gunung Tampomas misalnya, merupakan contoh aset yang bisa menjadi potensi/peluang atau malah bisa jadi masalah. Bagaimana cara menekan aset yang mungkin bisa menjadi masalah maka dibutuhkan strategi yang bijak dan tepat, sehingga aset itu akan bermanfaat dan memberi keuntungan untuk desanya. Dari ide dari gagasan atau usulan dari masyarakat tentang aset desa ini bisa juga menjadi strategi dalam penanganan masalah yang ada di desa.

Sehingga, dalam tahapan menarasikan aset dan potensi desa, penting juga peserta Sekolah Perempuan memahami pentingnya menulis tentang aset dan pontensi desanya dengan menjelaskan tentang peluang dan strateginya.

5) Praktik Menarasikan Aset dan Potensi Desa secara lengkap

Setelah melalui tahapan 1 sampai 4, tahapan yang paling penting adalah praktik menarasikan aset dan potensi desa secara lengkap. Salah satu contoh tulisan peserta Sekolah Perempuan dari desa Jatilawang adalah ibu Tri Haryani, telah melalui tahapan 1 dan 4 tentang pasar di desanya. Berikut adalah contoh lengkap hasil tulisan ibu Tri Haryani yang menulis tentang desanya. Dalam aset dan potensi desa, pasar bisa masuk dalam kategori aset “fisik/infrastruktur” yang dimiliki desa, bisa juga masuk dalam aset “keuangan” desa karena di dalamnya terjadi sirkulasi keuangan desa. Dalam tulisannya, dia memberi judul “Pasar Sibebek”.


 

PASAR SIBEBEK

Jatilawang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Merupakan daerah dataran tinggi pegunungan sehingga bersuhu dingin. Letaknya berada di sebelah utara Kota Banjarnegara kurang lebih berjarak 42 Km dari pusat kota. UPTD Wilayah 3 Memiliki 5 Pasar, yaitu Karangkobar, Kalibening, Batur, Pagentan dan Jatilawang termasuk di dalamnya.

Jatilawang memiliki 2 pasar yaitu pasar sayur dan pasar induk. Jarak kedua pasar tersebut berdekatan, Pasar sayur terletak di sebelah utara pasar induk kurang lebih berjarak 50 M. Bisa dibilang pasar ini merupakan pusat perekonomian desa Jatilawang dan desa sekitarnya. Karena di sinilah pusat terjalinya transaksi jual beli antara petani dan pedagang serta pedagang dan pembeli eceran dan bisa dijadikan barometer perekonomian serta pertanian karena ramai dan sepinya pasar dipengaruhi juga oleh perekonomian masyarakat serta baik buruknya hasil dan harga pertanian.

Pasar sayur Jatilawang memiliki luas 2.500 M2 dan dibangun sekitar tahun 2007 berupa dua los pasar. Aktifitas yang ramai terjadi ketika hari pahing dan pon. Karena di desa ini masih menggunakan Kalender Jawa yang terdiri dari 5 hari, yaitu Manis, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon. Selain hari Pahing dan Pon pasar ini sepi bahkan sama sekali tidak terjadi transaksi jual beli. Di pasar ini hanya menjual hasil pertanian. Harga pasar cenderung lebih murah dari pada harga di Pasar Induk karena barang dibawa oleh petani dan langsung bisa dibilang menjadi pusat grosir sayur mayor.

Harga antara satu jenis sayur antara pedagang yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda bergantung kemampuan menawarkan barang dagangannya dan kemampuan si pembeli dalam menawar barang. Dari jam 4 pagi, Pasar ini sudah mulai ramai dan biasanya jam 10.00 pasar ini mulai sepi. Saat ini pasar sayur belum memiliki fasilitas WC ataupun air bersih dan masih memerlukan pembangunan pagar pasar tendon sebelah timur dan perbaikan selokan pasar.

Pasar induk Jatilawang memiliki luas 1.604 M2. Pasar ini pernah mengalami kebakaran sekitar tahun 198. Pasar ini sudah mengalami 4 kali tahap pembangunan. Pertama dibangun sekitar tahun 1996, kemudian tahun 1998 tahun 2000 dan terakhir sekitar tahun 2003. Saat ini pasar induk memiliki sekitar 20 Kios, 7 Los, 206 Lapak. Pedagang yang menempati los hanya 158 pedagang yang lainnya berjualan di luar pasar.

Seperti halnya pasar sayur, pasar induk juga ramai ketika hari Paing dan Pon, tetapi yang terbesar ketka pon. Jumlah pedagang bisa mencapai 200 lebih. Pedagang yang dating mayoritas dari lain daerah seperti Karangkobar, Kalibening, Batur, bahkan dari Pekalongan hanya sebagian kecil yang berasal dari desa Jatilawang. Aktifitas di pasar ini sudah mulai ramai sekitar jam 04.30. Pembeli yang datang tidak hanya dari desa Jatilawang tetapi juga dari desa-desa di sekitar. Di sini barang yang diperjualbelikan lebih bermacam-macam. Hampir semua kebutuhan sembako ada di sini. Sekitar pukul 10.00 aktifitas dipasar ini sudah mulai berkurang.

Saat ini pasar induk belum memiliki fasilitas WC dan air bersih, hanya ada bangunan WC yang rusak dan tidak terpakai yang berdekatan dengan kantor pasar. Masih perlu ada perbaikan selokan, karena ketika musim hujan pasar sebelah utara licin dan digenangi air serta lumpur.

Saat ini pasar Jatilawang memiliki 3 Petugas retribusi, yaitu Fendi, Junedi dan Karsono. Dan satu orang petugas kebersihan pasar. Pasar Jatilawang belum memiliki system penjagaan malam. Walaupun sebenarnya agak sering terjadi pembobolan kios. Alasannya karena pedagang tidak mau dan mampu membayar uang keamanan, sebab sebagian besar pada pedagang membawa kembali bisa barang dagangan mereka. Hanya sebagian kecil yang meninggalkan barang dagangannya di kios pasar. Selain itu juga tidak ada anggaran dari Pemda, untuk penjagaan malam. Sebagian besar para pedagang hanya berjualan setiap pon saja. Hanya sebagian kecil yang berjualan setiap paing. Untuk hari-hari biasa hanya ada sekitar 20 an pedagang yang berjualan di depan pasar. Pada hari selain paing dan pon di dalam pasar tidak ada penjual sekali.

Sebenarnya pasar merupakan potensi yang baik untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar pasar, tetapi sayangnya masih sedikit yang memanfaatkan peluang ini. Jumlah pedagang dari luar lebih banyak dari pada warga lokal. Padahal jika dinilai secara jarak seharusnya masyarakat lokal harusnya memiliki potensi yang lebih dekat dengan pasar lebih meringankan biaya transportasi bahkan bisa sama sekali tidak membutuhkan biaya transportasi. Pedagang lokal bisa datang lebih awal sehingga bisa mendapat pembeli lebih dahulu. Dengan jarak yang dekat pula lebih mengetahui apa yang sedang marak dibutuhkan atau digemari oleh masyarakat. Sangat disayangkan jika peluang yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pasar. Padahal ini sangat membantu meningkatkan perekonomian. Terutama untuk ibu-ibu rumah tangga atau kaum perempuan yang memiliki keterampilan membuat makanan atau produk lainnya sehingga potensi yang ada pada diri mereka bisa dikembangkan menjadi bentuk usahaa mandiri untuk membantu peningkatan kesejahteraan.

[Baca Juga: Pendidikan dan Pernikahan DiniLadangPabrik Teh: Hidup Segan Mati Tak Mau]

*Penulis adalah Staf Gender Infest Yogyakarta

Musdes Gentansari 3

“Sekolah Perempuan Mulai Mewujudkan Impian Kami…”

Perwakilan peserta Sekolah Perempuan, Sri Utami secara perlahan memaparkan capaian kelompok perempuan mengikuti Sekolah Perempuan. Dalam Musyawarah Desa (Musdes) tentang “Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa”, Sabtu (29/08/2015), Sri Utami memaparkan perubahan, capaian dan harapan kelompok perempuan di desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara di depan Kepala Desa (Kades) Gentansari Priyono; Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara Imam Purwadi; Direktur Infest Yogyakarta Muhammad Irsyadul Ibad; serta seluruh peserta Musdes baik dari perangkat pemerintahan desa, BPD, Karang Taruna, organisasi keagamaan, warga terutama perempuan dan kepala keluarga miskin.

Menurut Sri Utami, bagi seorang perempuan di desanya, mewujudkan impian untuk dirinya sendiri sudah luar biasa. Apalagi jika impian tersebut dibangun dan terwujud untuk untuk desanya. Proses belajar di Sekolah Perempuan mendorong ibu-ibu di desa Gentansari mempunyai impian untuk memajukan desannya dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan impian agar industri rumah tangga dapat berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Gentansari.

Sri Utami memaparkan capaian Sekolah Perempuan

Dian Eka, kader Sekolah Perempuan Desa Gentansari memaparkan capaian Sekolah Perempuan. Sri Utami (Kiri).

“Alhamdulillah, usulan-usulan kelompok perempuan sudah mulai masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Hasil rembug dengan pemerintah desa juga menghasilkan masukan perempuan yang sudah direalisasikan seperti jambanisasi, perbaikan rumah tak layak huni, modal dan alat-alat produksi untuk industri rumah tangga, dana PKK dan Posyandu juga sudah didanai per tahun dengan ADD. Namun, untuk pembangunan gedung PAUD memang belum karena dipilih menurut skala prioritas yang mendesak” terang Sri Utami.

Ia menambahkan, setelah ada Sekolah Perempuan, pemerintah desa mulai mengajak bekerjasama untuk kemajuan desa. kelompok perempuan mulai dilibatkan dalam proses perencanaan dan revisi RPJMDesa. Termasuk untuk mengembangkan data-data aset dan potensi desa yang telah dimiliki peserta Sekolah Perempuan.

“Sehingga antara Pemdes dan kelompok perempuan paham aset desa akan diarahkan kemana, dengan cara apa dan hasilnya seperti apa,” ujar Sri Utami.

Musdes Gentansari

Kelompok perempuan hadir dalam Musdes Gentansari, (29/8/2015)

Sebelumnya, Kades Gentansari juga mengungkapkan komitmen dan dukungannya terhadap partisipasi kelompok perempuan dalam pembangunan di desanya. Kades Gentansari juga berharap agar perempuan-perempuan di Gentansari bisa ikut berpartisipasi dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam pembangunan desa. Dia berharap agar tidak hanya sekolah perempuan tetapi juga ada sekolah khusus untuk perangkat desa. Karena sampai kemampuan perangkat desa masih terbatas. Terutama untuk menyesuaikan kebijakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan adanya UU Desa, perangkat desa harus belajar lebih banyak lagi tentang pengelolaan dan penataan desa, termasuk dalam kegiatan-kegiatan secara umum. Musdes selanjutnya harus bisa menyerap semua aspirasi, inspirasi, dan kebutuhan warga untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Menurut Priyono, perangkat desa sekarang sudah mulai sejahtera. Anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa dan kepala desa mencapai hampir 180 juta. Namun demikian, karena Peraturan Bupati, maka perangkat desa dan kepala desa tidak diijinkan untuk menerima anggaran dana desa.

Imam Purwadi mengungkapkan dukungannya. Kepeduliannya terhadap kondisi masyarakatnya memberikan motivasi tersendiri, tidak hanya untuk kelompok perempuan dan perangkat desa, namun semua warga yang hadir dalam Musdes tersebut. Imam Purwadi menyatakan bahwa dalam proses pembangunan desa harus dibantu oleh masyarakat terutama bersama kelompok perempuan seperti dalam memetakan aset dan potensi yang dimiliki desa. Peta aset bisa dijadikan rujukan penyelesaian persoalan atau keluhan-keluhan masyarakat secara umum. Dana bisa secara pelan-pelan ikut membantu dalam pembanguna untuk kesejahteraan desa. [Alimah]