Arsip Tag: Kalukubodo

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Baru Tiga Tahun, Sudah Berani Pasang Papan Pengumuman APBDesa

Abd Rahman Bunga, Kepala Dusun Pa’battoang, Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, punya andil dalam pemekaran Desa Kalukubodo dari Desa Bonto Marannu. Rahman masih ingat saat dirinya didatangi warganya yang mengadu atau minta mengurus sesuatu di kantor Desa Bonto Marannu. Dia harus menampung dulu segala urusan warga lalu mendatangi Kepala Desa (Kades). Lalu harus menumpuh perjalanan sekitar 1 kilometer.

“Jauh kasihan, 1 kilometer dari sini untuk ketemu Kepala Desa. Hampir semua kebutuhan masyarakat dititip ke saya sebagai kepala dusun. Nanti saya sampaikan ke Kedes. Persoalan KTP (Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu Keluarga) atau apa saja, ” cerita Rahman di rumahnya di Dusun Pa’battoang, Rabu, 2 Desember 2015.

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar (Azis/rakyat sulsel)

Dari persoalan akses dan pelayanan ini lah, Rahman bersama beberapa tokoh masyarakat Desa Kalukubodo berinisiatif memekarkan Desa Bonto Marunnu agar pusat pelayanan berada di desanya. Salah satu pemrakarsa pemekaran desa, yang kini menjadi Kades Kalukubodo, Gaffar Rate, mengatakan tujuan pemekaran itu adalah bagaimana pembangunan desa bisa merata, yang tidak melulu berada di desa Bonto Marannu.

“Pembangunan saat Kades dulu bukannya tidak ada pemerataan. Mungkin inilah persoalannya, dana ADD (Anggaran Dana Desa) tidak seberapa. Pada saat proses pembangunan otomatis di desa induk menjadi prioritas. Jadi kurang tersentuh disini, walau tersentuh kurang memenuhi, ” kata Gaffar.

Keinginan itu rupanya sejalan dengan program pemekaran desa Bupati Takalar saat itu, Ibrahim Rewa yang menargetkan 100 desa di kabupaten ini. Klop sudah. Pemekaran pun terwujudkan. Desa Kalukubodo tercatat sebagai desa yang ke 100 dan terbuntut untuk saat ini. Sementara Desa Bonto Marannu sudah terpecah menjadi lima desa. Pada Juni 2012, Gaffar Rate terpilih menjadi Kades Kalukubodo. Selain baru berdiri, desa yang memiliki tiga dusun, yakni Dusun Pa’battoang, Dusun Bilayya dan Dusun Kalukubodo, menjadi salah satu dari 15 Desa Mandiri di Takalar.

“Saya tidak tahu, mengapa desa kami langsung mendapat predikat Desa Mandiri, padahal baru saja berdiri, ” kata Rahman, walau diakuinya bila salah satu indikatornya karena di desa itu punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Daya Guna yang bergerak dibidang pelayanan air bersih. Mirip Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Transparansi Anggaran

Dua tahun berdirinya desa yang berada di pinggir laut ini, seperti terjadi lompatan yang luar biasa dilakukan oleh Kades dan perangkatnya, yang mungkin melampaui desa-desa lama, utamanya desa tetangga dan desa induk. Yakni pengelolaan keuangan desa secara transparan dan keterbukaan informasi kepada warga.

Papan APBDes Kalukubodo

Papan APBDesa Kalukubodo

Bentuk transparansinya pun sangat sederhana. Gaffar beserta pegawainya hanya memajang item-item Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di dinding kantor desa, tak ubahnya papan informasi di perkantoran. Item-item itu terjabarkan dalam anggaran Pendapatan, anggaran Belanja, dan anggaran Pembiayaan Desa.

“Kami menyusun sesuai format dalam UU Nomor 4 Tahun 2014, ” Gaffar mengatakan sudah sepantasnya desa transparan, mulai dari anggaran hingga informasi penting untuk warga. Apa lagi, kata dia, amanah dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, punya kewenanan seperti itu. “Sejak berdiri saya memang sudah punya keinginan untuk seperti itu. Saya terinspirasi setelah ikut kegiatan-kegiatan organisasi Karang Taruna dulu, ” kata Gaffar di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015, lalu.

Dia juga bercerita bila pernah mencalonkan diri menjadi calon Kades pada Pemilihan Kepala Desa Bonto Marannu, dengan visi-misi transparansi desa. Hanya saja tidak terpilih. “Tujuan saya ingin pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi, dan juga merata tentunya, ” Membangun sistem keuangan yang transparan bagi Gaffar sepertinya tidak ada kendala yang berarti, apa lagi format dan aturannya sudah ada di UU Desa Tahun 2014. Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin juga selalu mengdengung-dengungkan transparansi anggaran kepada aparat desa.

Papan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di dinding kantor desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan. Semua program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dituangkan di APBDesa itu. Dana APBDesa 2014-2015 Desa Kalukubodo totalnya Rp 411.019.000. Anggaran itu berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 289.420.000 dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebanyak Rp 121.599.000.

“Anggaran ini tidak semua cair, hingga saat ini (Desember), baru 40 persen yang cair. Mungkin awal 2016 semua sudah cair. Untuk pencairan kami harus memasukan pertanggungjawaban keuangan yang sudah diterima sebelumnya, ” kata dia.

Item-item APBDesa itu terjabarkan tiga bagian besar, yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pada bagian Pendapatan disebutkan Pendapatan Asli Desa (PAD), namun PAD yang meliputi hasil usaha, swadaya partisipasi dan gotong royong serta pendapatan lain, belum ada. Namun, BUMDes yang mengelola instalasi air sumur bor berpotensi untuk dijadikan pendapatan. “Tahun depan kami akan masukan sebagai PAD kita, ” kata Gaffar, sambil menjelaskan bila BUMDes Daya Guna ini punya pelanggan sekitar 200 kepala rumah tangga.

Ada enam sumber pendapatan yang dirumuskan dalam Pendapatan Transfer, yakni DD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), ADD yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Takalar. Empat lainnya, yakni hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan keuangan, bantuan provinsi dan bantuan kabupaten. Hanya saja, pos anggaran ini masih kosong.

Gaffar menjelaskan secara garis besar alokasi dana DD diperuntukan untuk pembangunan fisik sementara dana dari ADD dialokasikan untuk dana rutin, seperti gaji Kades, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Juga operasional kantor.

Untuk tahun ini, APBDesa difokuskan pada pembangunan fisik di beberapa titik di tiga dusun desa Kalukubodo.”Tahun ini kita fokuskan untuk pembangunan fisik, pendidikan, dan keagamaan, ” kata Gaffar.

Pembangunan itu meliputi pembangunan drainase, penanggulangan abrasi pantai, pembangunan dekker, pembangunan Talaud, pengadaan jamban keluarga, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) dan pembangunan lantai masjid.

Pembangunan dianggap paling penting di desa ini adalah pembangunan bronjong untuk mengatasi abrasi pantai, maklum di desa terletak di pinggir laut yang 70 persen warga berprofesi sebagai nelayan dan bermukim di pinggir pantai. Bila musim hujan kadang air pasang hingga ke rumah-rumah warga.

Di desa ini juga hanya dusun Pa’battoang dan dusun Bilayya yang dilintasi pantai. Namun pembangunan brojong itu tahun ini tidak serempak dua dusun. “Tahun ini kita fokus di Pa’battoang. Tahun depan di dusun Pa’bilaya. Agar pembangunan merata dan tidak ada kecemburuan sosial antar warga dusun, ” kata Gaffar.

Menurut Gaffar semua pembangunan fisik itu pada dasarnya mendesak dan penting dilakukan. Seperti pembangunan drainase, tahun ini difokuskan di muara air dan drainase sepanjang 140 meter di dusun Pa’battoang. Kemudian pembangunan tahap II dilanjutkan tahun depan yang arah ke dusun-dusun. Untuk pembangunan PUAD, perencanaan bagunan semi permanen awalnya berada di dekat rumah Gaffar. Namun setelah konsultasi, pembangunan dialihkan ke samping kantor desa.

“Proyek ini dipindahkan ke samping kantor. Kebetulan tanah aset desa cukup lapang. Tahun depan akan dibangun secara permanen. Jadi, anggaran untuk PUAD tahun ini dialihkan ke pembangunan drainase, ” Gaffar bercerita dengan disahkan UU Desa, apa yang ingin dikerja sudah bisa tanpa menunggu waktu yang cukup lama.

Dia membandingkan dengan pengelolaan desa kebanyakan saat ini yang diajukan ke pemerintah Kabupaten dan Provinsi dan menuggu lama dan faktor kedekatan dengan aparat diatasnya ikut mempengaruhi. “Dulu lama, kalau pun ada (program disetujui) biasa lama. Perlu dijemput, diikuti. Dibagi-bagi dan orang berlomba-lomba, siapa yang dekat dia yang dapat, ” bebernya.

Peserta berdiskusi menentukan jenis-jenis informasi

Kepala Desa Kalukubodo bersama warga saat pelatihan Keterbukaan Informasi bersama Infest Yogyakarta, (Agustus 2015).

Dengan transparan, pengelola desa juga bisa menjawab isu-isu yang beredar selama ini, bahwa tiap desa akan mendapatkan anggaran Rp1,4 miliar lebih. Padahal tidak ada. “Jangan sampai masyarakat beranggapan ada anggaran bermiliaran sementara pembangunan sedikit. Karena itulah yang selalu kita inginkan tranparan ke masyarakat, ” kata Gaffar.

Dengan adanya papan APBDesa ini, tidak hanya warga, tamu luar yang bertandang ke kantor desa ini pun bisa melihat pajangan proyek dan anggarannya itu. “Warga yang lewat biasa singgah disini atau ada urusannya bisa melihat papan. Sebarkan ke tetangga, ” kata Gaffar. Dengan begitu, tak ada kecemburuan sosial masing-masing dusun, lanjutnya Rahman Bunga yang memangku jabatan Kepala Dusun Pa’battoang sejak 10 tahun lalu menyadari betapa bedanya pengelolaan keuangan desa. Hingga pembangunan bisa dikendali sesuai keinginan warga. “Semua kebutuhan diusulkan di Musrembang lalu masuk RPJMDes dan ter-cover di APBDesa. Transparansinya beda. Pembangunan cukup baik. Alhamdulillah, ” ucapnya.

Sementara Imam Desa Kalukubodo, Haruna Daeng Ngerang juga menyadari dengan adanya papan APBDesa itu memudahkan warga mengetahui jumlah dan laju pembangunan desa. “Disini, tidak ada pembangunan tak diketahui oleh warga, semuanya sudah diketahui, ” kata Haruna di rumahnya. Gaffar mengaku sejumlah Kades pernah singgah melihat langsung papan APBDesanya, sekedar bertanya-tanya atau tergerak ingin melakukannya juga. Namun, kata dia, sepertinya mereka masih gengsi untuk belajar. “Sepertinya mereka masih malu-malu belajar kepada kami, mungkin mereka anggap kami desa baru, ” ujar Gaffar. (Azis Kuba/rakyatulsel.com)


Sumber: rakyatsulsel.com

 

Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa Kalukubodo

Desa Kalukubodo Kuatkan Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Kalukubodo mengasah diri dalam pengelolaan keuangan desa. Difasilitasi oleh Roy Salam dari Indonesian Budget center dan dukungan Infest Yogyakarta, para perangkat desa, BPD, Kepala Dusun, kader Posyandu, PKK, dan warga belajar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, peran tim pengelola, asas, nilai dan filosofi keuangan desa, (27-30/9/2015). Meraka juga melatih kemampuan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa Kalukubodo

Mengaji Pengelolaan Keuangan Desa Kalukubodo

Takalar Pelatihan pengelolaan keuangan di Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong, (27-30/9/2015). Pelatihan yang difasilitasi oleh Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) ini diikuti oleh 16 orang yang terdiri dari perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kepala urusan (Kaur), kepala dusun, BPD, LPM, posyandu, PKK, dan warga. Menurut Syahribulan, dari pelatihan pengelolaan keuangan untuk membantu perangkat desa dan masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan desa yang meliputi peran tim pengelola, asas dan nilai, serta filosofi keuangan desa.

Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa Kalukubodo

Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa Kalukubodo.

Secara umum, tim pengelola keuangan desa terdiri dari dua unsur yakni Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Posisi PKPKD dijabat oleh kepala desa. Sementara PTPKD diisi oleh sekretaris desa selaku koordinator, kepala urusan atau kepala seksi sebagai pelaksana teknis, serta bendahara.

Diskusi tentang tim pengelolan keuangan berjalan cukup lama. Sebab, masih banyak yang belum memahami peran dan tugas masing-masing tim. Bahkan, beberapa diantaranya yang belum pernah mendengar atau tahu dengan tim pengelola keuangan di desa.

Selain mengetahui tugas dan fungsi masing-masing peserta juga belajar mengenai pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Pada tahapan ini, peserta dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan alur pengelolaan keuangan. Disusul dengan mendiskusikan tahapan, waktu pelaksanaan, penanggungjawab serta dokumen yang dihasilkan untuk masing-masing alur. Disiplin dan tertib administrasi menjadi salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga, menjadi penting bagi peserta untuk memahami dan menguji akuntabilitas tata kelola keuangan desa.

Simulasi penyusunan APBDesa oleh warga dan aparat Desa Kalukubodo.

Simulasi penyusunan APBDesa oleh warga dan aparat Desa Kalukubodo.

Termasuk dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peserta melihat secara rinci tahapan waktu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga proses pelaporan pertanggungjawaban. Siapa yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan ABPDesa seperti sosialisasi, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB), pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, alur atau mekanisme permintaan pendanaan dan pencairan, serta mekanisme perancangan APBDesa perubahan apabila ada peristiwa khusus.

Pelatihan pengelolaan keuangan menjadi penting bagi pemerintah desa. Hal ini diungkapkan oleh Abd Gaffar Rate. Ia berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat dan kader desa dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, proses perencanaan desa hingga pertanggungjawaban bisa dilakukan bersama dan baik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bendahara Desa Kalukubodo, Indra Wardaningsih, “Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya karena materinya merupakan pokok tugas saya sebagai bendahara desa.”

Dari pelatihan ini, Pemerintah Desa Kalukubodo mulai merencanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa 2016 pada minggu kedua Oktober serta menyelesaikan rancangan APBDesa dan RAB pada minggu keempat Oktober. Sebelum masuk pada penyusunan RKPDesa, tim akan mulai mengumpulkan data dan mengadakan musyawarah desa dengan semua aparat pemerintah desa, kader, dan masyarakat. []

Peserta mengidentifikasi jenis-jenis informasi publik di desa

Galeri Lokakarya KIP dan Jurnalisme Warga di Kalukubodo

Pada Rabu hingga Jumat (12-14/8/2015), diselenggarakan lokakarya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Kegiatan ini diikuti oleh 20 kader Pembaharu Desa Kalukubodo. Hadir sebagai pembicara yakni Mujtaba Hamdi (MediaLink) dan Yudi Setiyadi (Komunitas Pena Desa). Masing-masing menyampaikan pengetahuan tentang KIP dan Jurnalisme Warga. Berikut foto-foto kegiatan di Kalukubodo yang diambil oleh Syahribulan Palemai:

Lokakarya KIP Kalukubodo

Lokakarya Keterbukaan Informasi Publik di Kalukubodo

Informasi menjadi salah satu kebutuhan manusia. Ketersediaan informasi penting dalam pengambilan keputusan oleh individu ataupun kelompok masyarakat. Informasi yang tepat akan menghasilkan keputusan yang juga tepat. Sebaliknya, keterbatasan informasi akan menghambat pengembilan keputusan dan pengembangan diri.

Keberadaan informasi pada ruang publik juga memainkan peran penting. Untuk Masyarakat membutuhkan informasi untuk dapat terlibat, mengawasi dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang berlangsung di tingkat desa hingga nasional. Indonesia, sebagai negara yang menganut paham demokrasi turut menempatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi.

Lokakarya KIP Kalukubodo

Lokakarya Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kalukubodo (12/8/2015). Foto: Syahribulan

Pada Rabu hingga Jumat (12-14/8/2015), diselenggarakan lokakarya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Kegiatan ini diikuti oleh 20 kader Pembaharu Desa Kalukubodo. Hadir sebagai pembicara yakni Mujtaba Hamdi (MediaLink) dan Yudi Setiyadi (Komunitas Pena Desa). Masing-masing menyampaikan pengetahuan tentang KIP dan Jurnalisme Warga.

Menurut Syahribulan Palemai, Fasilitator Program Desa Infest Yogyakarta di Kabupaten Takalar mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan, pengetahuan dan komitmen pemerintah desa serta warga untuk membangun keterbukaan informasi. Selain itu, untuk mencari alternatif media yang mudah, sederhana dan efektif untuk dapat dijangkau oleh semua warga, pemerintah desa termasuk pihak lainnya di luar desa.

Pada hari pertama, turut hadir Kepala Sub Bidang Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Takalar Hasbullah. Ia menyatakan dukungannya kegiatan dan berharap Pemerintah Desa Kalukubod bisa menjadi contoh dari desa lainnya di Kabupaten Takalar tentang KIP.

Sementara, Abd Gaffar Rate selaku Kepala Desa Kalukubodo menyatakan komitmennya dalam mendukung kegiatan yang dilakukan di Kalukubodo. Ia berharap para Kader Pembaharu Desa belajar dengan serius agar menambah pengetahuanya serta membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa Kalukubodo.

Menyusun daftar informasi publik di desa

Pada kesempatan ini, para kader Pembaharu Desa menyusun daftar informasi publik yang ada di tingkat desa. Informasi dikategorikan sesuai dengan jenisnya yakni informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan tertutup. Mujtaba banyak mengulas jenis informasi berkala, serta merta, dan setiap saat disertai dengan contoh yang ada di desa.

“Misalnya informasi di tingkat desa seperti papan rekapitulasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) maupun di kabupaten, provinsi, hingga ke pusat,” terang Taba.

Menyusun daftar infomarsi publik tingkat desa

Menyusun daftar infomarsi publik tingkat desa. Foto: Syahribulan

Informasi Berkala atau informasi yang disampaikan dalam periode waktu tertentu. Misalnya informasi pembagian Raskin, informasi kerja bakti, Musyawarah desa, informasi pelayanan publik (KTP, Raskin, pembagian program PKH, jamkesmas, informasi partisipasi pembangunan publik, informasi mengenai organisasi PKK, informasi data kependudukan, Ringkasan APBDesa, laporan kegiatan desa.

Informasi Serta Merta atau tiba-tiba merupakan informasi yang mendadak dan perlu segera disebarluaskan. contoh : orang meninggal, penyakit.

Informasi Setiap Saat, jenis informasi yang disediakan oleh badan publik dan dapat diakses sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Misalnya: Dokumen kegiatan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), ringkasan dokumen yang diumunkan di radio komunitas, website, pemgumuman desa.

Setelah mendapatkan pengetahuan tentang jenis-jenis informasi publik di desa, kader Pembaharu Desa Kalukubodo menyusun daftar informasi. Daftar ini dilengkapi dengan keterangan waktu, pembuat, penanggungjawab, dan jenis informasinya.