Arsip Tag: inovasi

Beasiswa Jurnalis Inovasi Desa

Beasiswa Jurnalis: Liputan Mendalam Inovasi Desa

Media mempunyai peran penting dalam mengabarkan berbagai infomasi. Terkait isu desa, media masih berkutat pada urusan dana desa dan pendamping desa. Sementara, ragam inovasi dan pembelajaran untuk berdaya dan mandiri belum digarap serius apalagi mendalam. Untuk itulah, Infest Yogyakarta memberi ruang kepada jurnalis melalui beasiswa liputan seputar inovasi desa, (25/11).

Beasiswa Jurnalis Inovasi Desa

Beasiswa Jurnalis Inovasi Desa. Diskusi tentang UU Desa, (25/11).

Upaya dokumentatif ini bermaksud juga mendorong perspektif baru bahwa desa adalah subjek pembangunan. Maka misi membangun Indonesia melalui kemandirian desa perlu disematkan. Pesannya bahwa desa mandiri, transparan, akuntabel, dan partisipatif bukanlah angan-angan belaka. Wartawan senior sekaligus kontributor Jakarta Post, Bambang Muryanto menekankan dalam merekam inovasi desa yang terpenting ialah menujukkan fakta sosiologis. Untuk itu, seorang jurnalis dituntut untuk mengabarkan informasi yang benar dan nyata.

Menurut Muhammad Irsyadul Ibad, perlu ada pemahaman baru bahwa desa mempunyai peran lebih besar dari sekedar urusan administrasi. Partisipasi menjadi ruh dalam pembangunan desa. Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan dan pendidikan berdesa menjadi kunci partisipasi.

Lima perubahan pokok dalam kepengaturan desa membuka peluang desa untuk merencanakan dan mengembangkan dirinya. Lima perubahan tersebut antara lain adanya pengakuan keberagaman, pengakuan kewenangan desa, konsolidasi keuangan dan aset, pembangunan yang terintegrasi, serta demoratisasi di desa.

“Kalau dulu, di UU 32/2004 prinsip yang berlaku itu residualitas. Desa hanya mendapatkan kewenangan sisa dari kabupaten. Dan ini tantangan, belum bisa menggeser perspektif di pemerintahan supra desa,” terang Ibad.

[baca juga: Mengenal Jenis Kewenangan Desa]

Ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan yakni mengenali kewenangan asal usul desa, kewenangan yang dibagi antara pemerintah kabupaten dan desa, serta mengenali kekuatan sendiri melalui pengenalan aset yang ada di desa, baik fisik maupun non fisik. Pemahaman tentang aspek non fisik perlu dilihat sebagai strategi pembangunan yang tidak melulu seputar fisik.

[baca juga: Mengenal Ragam Aset Desa]

Desa Wulungsari misalnya, desa di Kabupaten Wonosobo telah melakukan praktik kemandirian desa demi mewujudkan kesejahteraan. Di salah satu Dusun, Dusun Blindeng, warga telah melakukan praktik mandiri air sejak 1950. mata air yang disebut Tuk Angger ini memenuhi kebutuhan air bersih bagi 75 kepala keluarga di Dusun Blindeng. Tidak hanya itu, dengan pemanfaatan air bersih dengan bijak, mereka bisa mewujudan kemandirian pangan.

Potret inovasi desa

Praktik inovasi yang dilakukan desa tidak melulu soal fisik. Menurut Frisca Arita Nilawati, Manajer Program Desa Infest Yogyakarta perhatian pada uang ternyata mematikan partisipasi di desa. Anggapan ini muncul karena tidak ada proses yang transparan dan partisipatif. Hal tersebut diperoleh dari proses belajar yang dilakukan Infest Yogyakarta bersama desa di empat kabupaten, Banjarnegara, Wonosobo, Malang, dan Takalar.

Misalnya tentang keterbatasan akses perempuan dan pembangunan desa. Sehingga, perencanaan pembangunan desa belum mampu menjawab pelayanan dasar kepada warga. Proses belajar di Kabupaten Banjarnegara menujukkan bahwa kelompok perempuan mulai mengorganisir diri melalui Sekolah Perempuan.

Melalui pengorganisasian ini, kelompok perempuan mulai dilibatkan dalam proses perencanan pembangunan di desa. Tidak hanya sekedar hadi tetapi juga memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan berbekal data.

Selama proses Sekolah Perempuan, kelompok perempuan di Desa Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari melakukan pemetaan aset dan potensi. Dilanjutkan dengan kolaborasi dengan pemerintah desa untuk pemetaan kesejahteraan lokal dan mendorong perbaikan pelayanan dasar di desa. []

Inovasi dan Potensi Desa Jambearjo

Malang,– Kamis (9/4/2015) pagi, suasana Kantor Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan tampak ramai. Rombongan marchingband, yang sebagian besar perempuan, berjalan rapi memasuki halaman kantor desa. Penampilan ibu-ibu PKK Desa Jambearjo ini menyambut kedatangan 40 kepala desa di Jawa Timur.

Hari itu, Desa Jambearjo menjadi ruang belajar para kepala desa di Jawa Timur. Menurut Endang Sri W, selaku Kepala Bidang Diklat Fungsional Provinsi Jawa Timur, kunjungan ke Desa Jambearjo menjadi proses pembelajaran dalam rangka penguatan kepala desa. Endang menambahkan, Desa Jambearjo memiliki beragam potensi yang bisa menjadi bahan rujuan dan inspirasi bagi desa lainnya.

“Harapannya ada nilai positif yang bisa diambil oleh para peserta (kepala desa) yang bisa diimplementasikan di wilayahnya,” terang Endang.

Desa Jambearjo bisa menjadi contoh bagi desa lain yang mampu memaksimalkan potensinya bagi kesejahteraan warga. Desa ini pernah menjadi juara 2 tingkat Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih di Desa Jambearjo dikelola swadaya oleh masyarakat melalui Badan Pengelola Air Bersih dan Sanitasi (BPAS) Sumber Apak. Sumber air bersih di Desa Jambearjo mampu melayani 1187 pelanggan.

“Sumberdaya manusia adalah modal sosial yang dimiliki oleh Jambearjo untuk menggerakkan roda pemerintahan desa dan pengelolaan air bersih,” terang Kepala Desa Jambearjo, Bambang Mawardi ST.

Untuk menjadi desa mandiri, Pemerintah Desa (Pemdes) Jambearjo telah menggagas dan melakukan beragam inovasi. Dari pengelolaan air bersih, Desa Jambearjo menggagas pengembangan sumber listrik mandiri. Gagasan ini muncul karena Desa Jambearjo mempunyai potensi sumber dan aliran air yang mampu menggerakan turbin sebagai sumber listrik.

“Kami mempunyai rencana untuk memiliki sumber listrik mandiri yang akan digunakan untuk memompa sumber air ke masyarakat. Di sekitar sumber juga akan dibuat wahana pemancingan dan wisata lainnya,” tambah Bambang.

Dalam bidang keterbukaan informasi, Pemdes Jambearjo melakukan inovasi dalam penyusunan buku kerawangan desa dan menerbitkan majalah Suara Mandiri. Buku kerawangan yang memuat dokumen kepemilikan tanah desa ini disusun supaya mudah dibaca dan dipahami oleh warga. Hal tersebut untuk meminimalisir potensi konflik akibat sengketa tanah. Sementara Suara Mandiri, menjadi media komunikasi dan informasi bagi warga. []