Arsip Tag: Informasi Publik

Syahribulan menerangkan jenis Informasi di desa

Pembaharu Desa Soreang Identifikasi Informasi Publik

Takalar Informasi menjadi salah satu kebutuhan manusia yang tidak tampak. Keberadaan informasi menjadi penting dalam pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok masyarakat. Informasi yang tepat akan memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat pula. Keterbatasan informasi menghambat individu/kelompok untuk mengambil keputusan dan mengembangkan diri.

Syahribulan menerangkan jenis Informasi di desa

Syahribulan menerangkan jenis Informasi di desa.

Keberadaan informasi pada ruang publik, seperti pemerintahan, juga memainkan peran penting. Masyarakat membutuhkan informasi untuk dapat terlibat, mengawasi dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang berlangsung di tingkat desa hingga nasional. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi turut menempatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi.

Itulah yang melatarbelakangi pelatihan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, (8-9/9/2015). Pelatihan ini diikuti oleh 18 Kader Pembaharu Desa ini difasilitasi oleh Syahribulan, Penanggungjawab Program Desa Infest di Kabupaten Takalar. Pelatihan diawali dengan pemutaran film yang mengulas keterbukaan informasi dan transparansi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Juga film ”Hak untuk Tahu” yang mengulas tentang keterbukaan informasi publik.

Media audio visual membantu peserta untuk memahami prinsip keterbukaan informasi publik. Dari diskusi pasca melihat film, peserta mulai memahami bahwa semangat UU Desa ialah merekognisi kewenangan desa dan mewujudkan kemandirian desa. Untuk mewujudkan kemandirian desa harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Lebih dari itu, ada transparansi dan keterbukaan pembangunan di desa. Sementara masyarakat mempunyai hak dalam proses pengawasan.

Diskusi Kelompok menemukenali DIP Desa

Diskusi Kelompok menemukenali DIP Desa Soreang.

Setelah itu, peserta mengingat kembali serta mengulas jenis-jenis informasi, yakni informasi berkala, serta merta, setiap saat, dan tertutup. Diikuti dengan diskusi kelompok. Dalam proses ini, peserta dibagi dalam tiga kelompok untuk menemukenali jenis-jenis informasi yang ada di desa. Hasil diskusi masing-masing kelompok kemudian dibahas dengan kelompok lain. Hal ini bertujuan supaya pengetahuan satu kelompok juga dipahami oleh kelompok lain. Dari hasil ini didapatkan 91 jenis infomasi publik di Desa Soreang.

Setelah menemukenali jenis-jenis informasi, peserta kemudian mengidentifikasi bukti fisik dari masing-masing informasi yang dijabarkan. Sekaligus, untuk melihat dokumen informasi apa saja yang belum dimiliki oleh desa. Sekaligus membuat daftar informasi publik baik dalam bentuk dokumen, foto, dan papan informasi yang ada di kantor desa, atau di luar kantor desa. Di akhir pelatihan, peserta menyepakati untuk membuat daftar informasi publik berdasarkan jenisnya untuk disahkan melalui Peraturan Desa. []

Diskusi Kelompok menemukenali DIP Desa

Pelatihan KIP Desa Soreang

Setelah Desa Parappunganta, tiba giliran Kader Pembaharu Desa Soreang belajar Keterbukaan Informasi Publik, pada 9-10 September 2015. Mereka belajar tentang makna keterbukaan informasi sebagai bentuk pelayanan sekaligus mengidentifikasi jenis-jenis informasi desa.

Pelatihan KIP Desa Soreang

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Mengidentifikasi Daftar Informasi Publik di Desa Parapunganta

Pelatihan KIP Desa Parappunganta

Kader Pembaharu Desa Parapunganta, Kabupaten Takalar mengikuti pelatihan Keterbukaan Informasi Publik, pada 6-7 September 2015. Para Kader Pembaharu Desa mengenali sekaligus mengidentifikasi jenis-jenis informasi sebagai pelayanan.

Pelatihan KIP Desa Parapunganta

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Mengidentifikasi Informasi

Mendorong Pelayanan Informasi di Desa

Informasi merupakan sesuatu yang vital. Bagi pemegang kebijakan, ketepatan informasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Pun bagi warga. Dalam konteks publik, informasi menjadi sebuah bentuk pelayanan kepada warga. Negara telah mengakui pentingnya keterbukaan informasi melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui UU yang terdiri dari 64 pasal ini, seluruh badan publik wajib membuka akses informasi, kecuali informasi tertentu. Dalam pengertian badan publik, desa termasuk di dalamnya.

Mendorong keterbukaan informasi publik di desa.

Mendorong keterbukaan informasi publik di desa.

Tema tentang KIP menjadi bahasan utama dalam Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik dan Jurnalisme Warga di Kabupaten Malang, (7-9/6/2015). Pelatihan ini diikuti oleh para kader Pembaharu Desa dari tiga desa di Kabupaten Malang yakni Desa Jambearjo, Desa Tunjungtirto, dan Desa Kucur. Kader pembaharu desa terdiri dari perangkat, kader dan warga.

Mengenal prinsip dan jenis informasi publik

Pada sesi awal, M. Irsyadul Ibad yang menjadi fasilitator memantik para peserta untuk mengenali dasar-dasar informasi hingga jenis-jenis informasi publik. Menurutnya, ketersediaan dan ketepatan informasi mampu menghasilkan keputusan yang tepat. Kebalikannya, ketiadaan informasi menimbulan kebingungan bahkan korban. Ia mencontohkan persitiwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada 2006. Kesimpangsiuran informasi tentang dampak gempa membuat warga panik.

Untuk itulah, penalaran terhadap informasi perlu didudukkan. Informasi tidak berasal dari kasak-kusuk, gosip, atau ramalan. Informasi berawal dari sebuah peristiwa nyata atau faktual, yang diamati, dicatat, diolah, dan disampaikan.

“Syarat Informasi itu ada, sesuai kebutuhan dan tepat,” terang Ibad.

Lantas, apa itu informasi publik?

Informasi publik berhubungan dengan badan publik. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan penyelenggaran negara, dan lemebaga-lembaga yang pendanaannya besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, bantuan luar negeri. Berdasarkan pengertian itulah, desa termasuk dalam kategori badan publik.

Prinsip KIP bersifat terbuka, dapat dan mudah diakses dengan cepat, dan dengan prosedur yang sederhana. Sementara, jenis-jenis informasi publik dibedakan menjadi empat jenis, antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta

3. Informasi yang yang wajib tersedia setiap saat

4. Informasi yang dikecualikan

“UU No 14/2008 adalah bentuk pengakuan negara atas ketersediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi berdasarkan konstitusi,” terang Ibad.

Untuk itulah, KIP selayaknyaa dipamahi sebagai sebuah pelayanan. Artinya, pelayanan dilakukan secara sadar, terencana, fokus dan ada yang menangani. Yulianti, selaku kader Pembaharu Desa sekaligus Sekretaris Desa Tunjungtirto mengungkapkan minimnya pengetahuan perangkat desa tentang keterbukaan informasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Karim selaku Kepala Desa Kucur. Menurut Karim, ia pun baru mengetahui adanya UU KIP sejak 2008.

“Sebelumnya desa belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang prosedur keterbukaan termasuk jenis-jenis informasi yang disampaikan,” terang Karim.

Praktik-praktik keterbukaan informasi di desa biasanya dilakukan melalui musyawarah desa atau menempelkan pengumuman di papan informasi. Hanya saja, menurut Yulianti, ia selaku Sekretaris Desa belum mengetahui jenis-jenis dan dalam bentuk apa saja informasi bisa disampaikan. Tantangan di desa, informasi dikuasai oleh orang-orang tertentu dan belum terdokumentasi dengan baik.

Mengidentifikasi Informasi

Mengidentifikasi jenis-jenis Informasi publik.

Pada pelatihan kali ini, para kader pembaharu desa mulai mengidentifikasi jenis-jenis informasi yang ada di desa. Mereka membedakan jenis informasi dalam dua hal, dikuasai dan tersedia serta dikuasai tetapi belum tersedia. Data-data tentang desa kemudian ditata berdasarkan jenis, penanggunjawab, dan kategori berkala, serta merta, tersedia setiap saat atau dikecualikan.

Kalau supra desa belum bisa menunjukkan keterbukaan informasi sbg sebuah pelayanan. Beranikah desa menjadi contohnya?

Lokakarya Keterbukaan Informasi di Kabupaten Malang

Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang

Sejak 1 Mei 2010 telah terjadi perubahan mendasar dalam tata kelola informasi dan dokumentasi badan publik seiring dengan diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberlakuan UU KIP juga telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Sebagai konsekuensinya, seluruh badan publik, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang memiliki beberapa kewajiban dalam hal menyampaikan informasi publik.

Lokakarya Keterbukaan Informasi di Kabupaten Malang

Lokakarya Keterbukaan Informasi di Kabupaten Malang, (7-9/6/2015).

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Prihadi Waskito yang mewakili sambutan Dr. Abdul Malik, S.E., M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dalam Lokalatih Keterbukaan Informasi Publik dan Jurnalisme Warga, Minggu (7/6/2015). Menurutnya, Pemkab Malang telah melakukan berbagai persiapan terkait dengan KIP antara lain sosialisasi, pembentukan kelembagaan, pengelola informasi, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), piranti teknologi informasi, sampai dengan payung hukum di tingkat daerah.

Abdul Malik mengakui, lahirnya UU KIP merupakan sebuah langkah maju dari sebuah negara dalam melaksanakan reformasi sekaligus menjalankan demokrasi. Secara substansi, UU KIP menunjukkan adanya inisiatif para pemimpin bangsa ini untuk membuat badan atau lembaga publik lebih transparan dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dari segi payung hukum Pemkab Malang telah memiliki Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/589/KEP/421.013/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, juga melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2012, Kabupaten Malang memperoleh penghargaan Otonomi Award Bidang Akuntabilitas dalam sistem penanganan komplain integratif yang diselenggarakan oleh The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Kabupaten Malang dinilai melakukan terobosan dan inovasi untuk mempercepat penanganan komplain dari masyarakat.

Menurut Purwoto selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Malang, ada berbagai saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Beberapa diantaranya ialah melalui laman resmi pemerintah kabupaten, majalah, poster, dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI), dan pertemuan publik.

“Masyarakat juga bisa mengajukan protes melalui website dan akan ditanggapi. Jika tidak, petugas akan di’semprit’ oleh Bupati. Ke depan, seluruh pengelolaan sampai tingkat desa harus diinformasikan sesuai dengan aturan dan transparan,” terang Purwoto.

Selain sebagai pelaksana pelayanan informasi daerah, Dishubkominfo juga bermitra dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi pelu didukung oleh pemerintah. Untuk itu, independensi KIM perlu dijaga. []