Arsip Tag: INFEST

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

 

“Sebelumnya kami itu tidak pernah dilibatkan dalam hal apa pun terkait pembangunan desa”.

Ungkapan ini diucapkan oleh Toyyibah, perempuan Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Toyyibah menceritakan tentang perencanaan pembangunan di desanya yang tidak pernah mengakomodir usulan-usulan dari perempuan.

Menurut Toyyibah, perencanaan pembangunan desa sebelumnya selalu didominasi oleh laki-laki dan hanya dibahas oleh pemerintah desa dan BPD. Perempuan baru mulai dilibatkan setelah desanya melakukan perencanaan apresiatif desa.

“Sekarang, aspirasi dari kami sebagai perempuan sudah diterima, kegiatan kami untuk melakukan daur ulang sampah juga sudah didanai oleh desa,”

kata Toyyibah, saat kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Rabu (14/6).

Cerita lain tentang Desa Teluk Singkawang juga diungkapkan oleh Sari Yudillah, pemudi Desa Teluk Singkawang. Sari yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang desa, kini dengan mudah bisa mengakses informasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh desanya.

“Saya jadi tahu kalau pembangunan desa itu meliputi empat bidang, sekarang ini jadi lebih banyak masyarakat yang terlibat aktif,” ungkapnya.

Kemudahan dalam akses informasi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ari Rudiyanto, pemuda Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, bahkan kini lebih memilih mendedikasikan hidupnya untuk desa dan meminggirkan keinginannya untuk bekerja di luar daerah, setelah tahu desanya memiliki potensi yang besar.

“Awalnya itu saya tidak tahu apa-apa tentang desa, saya tidak mengenali dan bahkan saya tidak tertarik dengan desa saya sendiri. Tapi setelah ikut dalam perencanaan apresiatif desa, saya menjadi tahu kalau desa ini memiliki potensi yang sangat besar. Ini menjadikan saya cinta dengan desa saya sendiri dan saya merasa peduli untuk terlibat dalam pembangunan desa,” ungkap pemuda yang baru setahun lulus kuliah ini, Kamis (15/6).

Desa Tegal Arum bahkan dikagetkan dengan satu fakta yang mereka temukan dalam kegiatan pemetaan aset dan potensi desa. Mereka tidak pernah menyangka kalau ternyata desanya memiliki aset tanah desa seluas 40 Hektare.

“Kami itu baru tahu kalau ternyata Desa Tegal Arum punya tanah aset desa seluas 40 Hektar. Dari dulu belum pernah tercatat, padahal kan bisa dimanfaatkan untuk pendapatan asli desa,” kata Rahmat Annas, Kepala Desa Tegal Arum.

Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan pun mereka lakukan untuk memastikan pembangunan dan program yang dikerjakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sofiyanti, perempuan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang mengungkapkan, saat ini masyarakat di desanya menjadi lebih kritis pada pembangunan yang dilakukan desa. “Masyarakat, terutama perempuan di Tirta Kencana sekarang jadi lebih kritis. Waktu ada pembangunan jembatan itu mereka nanya-nanya tentang pelaksanaannya, besaran anggaran dan sumbernya dari mana,” kata Sofi, ketika melakukan kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Kamis (15/6).

Pengalaman-pengalaman dari tiga desa di Kabupaten Tebo ini juga dipaparkan di hadapan Pemerintah Kabupaten Tebo, dalam kegiatan Workshop Refleksi Pembelajaran “Sekolah Pembaharuan Desa”, pada Jumat (16/6) di Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo.

Syahlan Arpan, Wakil Bupati Tebo yang hadir dalam acara ini, mengungkapkan harapannya agar tiga desa yang telah melakukan perencanaan apresiatif desa bisa dijadikan model untuk diaplikasikan oleh desa-desa lain di Kabupaten Tebo.

“Paling tidak kita mulai dulu dari satu desa untuk setiap kecamatan menjadi desa percontohan, ke depannya jadi bisa secara keseluruhan. Kalau perlu ya kita anggarkan,” ungkapnya.

Menurut Syahlan, perencanaan apresiatif desa yang disampaikan juga menjadi hal penting bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

“Masukan-masukan seperti ini nanti dari masing-masing OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) terkait, tolong untuk bisa membahasnya, karena ini penting juga dalam penyusunan RPJMK,” pungkasnya.

 

Penulis: Yudi H

Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Desa

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa Kucur

Tim informasi dan teknologi komunikasi (ICT) Infest Yogyakarta belajar bersama perangkat dan kader Desa Kucur tentang penggunaan aplikasi keuangan desa, pada 11-12 November 2015. Tim ICT Infest mengembangkan aplikasi keuangan desa untuk mendukung prinsip-prinsip keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan disiplin anggaran.

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa Kucur

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
Diskusi Infest-Kompas

Dana Desa Diwarnai Masalah

YOGYAKARTA, — Penyaluran dana desa masih diwarnai berbagai permasalahan, baik di level desa maupun kabupaten/kota. Kurangnya kapasitas sebagian perangkat desa dan ketakutan sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyalurkan dana desa menyebabkan sekitar 11.000 desa dari 74.000 desa di Indonesia belum menerima dana tersebut.

“Pemerintah terus mendorong penyaluran dana desa, tetapi ternyata memang tidak mudah mengatasi hambatan yang ada,” kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika, dalam diskusi tentang dana desa yang diselenggarakan Harian Kompas dan Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest), Senin (2/11), di Yogyakarta.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menyalurkan dana desa mulai tahun ini. Total alokasi anggaran dana desa 2015 sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Erani menyebutkan bahwa di level desa, masalah antara lain terjadi karena kualitas sebagian perangkat desa masih kurang. Kondisi itu membuat mereka tidak bisa melengkapi dokumen, sebagai syarat penyaluran dana desa secara tepat waktu. Kadang kala, program yang disusun perangkat desa juga tidak sesuai mandat UU Desa sehingga harus dikoreksi.

Masalah lain, kata Erani, adanya kekhawatiran dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan dana desa. Di Sumatera Utara (Sumut), misalnya, sejumlah kabupaten/kota yang dipimpin pelaksana tugas (plt) kepala daerah sempat tidak berani menyalurkan dana desa.

“Sekitar 70 persen kabupaten/kota di Sumut saat ini dipimpin plt kepala daerah, karena akan menjalani pilkada. Sejumlah plt kepala daerah merasa tak punya otoritas penuh untuk menyalurkan dana desa sehingga Sumut menjadi salah satu provinsi dengan penyaluran dana desa terendah, hanya mencapai 20 persen sampai 31 Oktober 2015,” kata Erani.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang dikumpulkan dari 403 kabupaten/kota, dana desa yang telah disalurkan ke desa hingga 31 Oktober 2015 adalah Rp 10,13 triliun atau sekitar 48,93 persen dari total anggaran dana desa tahun ini.

11.000 desa

Sampai sekarang, menurut Erani, sekitar 11.000 desa belum menerima dana desa. Mayoritas desa yang sama sekali belum menerima dana desa terdapat di tujuh provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Sumut. “Di tujuh provinsi tersebut, penyaluran dana desa masih kurang dari 40 persen. Bahkan, ada kabupaten di Sumut yang penyaluran dana desanya masih nol,” ujarnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, ujar Erani, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi sehingga pencairan lebih mudah. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi juga terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari solusi dari hambatan penyaluran dana desa.

Pemerintah juga menerjunkan pendamping untuk memperlancar pengelolaan dana desa. “Kami optimistis, penyerapan dana desa bisa mencapai 80 persen sampai akhir tahun,” kata Erani.

Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan, berdasarkan pantauan KPK, ada berbagai masalah yang menghambat penyaluran dana desa. Salah satu masalah serius adalah kurangnya kualitas perangkat desa, terutama di wilayah terpencil. “Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, ada perangkat desa yang bahkan tidak memahami cara menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,” ujarnya.

Johan menambahkan, masalah lain adalah penyusunan program yang kurang tepat, misalnya memakai dana desa untuk membangun balai desa atau membeli mobil operasional kepala desa. Persoalan lainnya adalah perbedaan standar harga dalam pengadaan barang dan jasa, antara satu desa dengan yang lain.

“Untuk membeli laptop (komputer jinjing), misalnya, ada desa yang menganggarkan Rp 7 juta, di desa sebelahnya dianggarkan Rp 7,5 juta. Selisih semacam ini jika diakumulasikan jumlahnya sangat besar,” katanya.

Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan UU Desa DPR, Akhmad Muqowam, mengatakan, ada regulasi tentang desa dari beberapa kementerian yang sering tidak sinkron sehingga membuat pemerintah desa bingung. Regulasi yang tak sinkron itulah yang juga menjadi penyebab terhambatnya penyaluran dana desa.

“Makanya, saya keberatan kalau kepala desa dan kepala daerah yang disalahkan terus. Sebab, ada masalah juga di pemerintah pusat,” ujar Muqowam.

Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dilaporkan, sekitar 80 persen dari total dana desa telah dicairkan oleh 106 pemerintah desa.


*Berita ini terlebih dulu terbit di Harian Kompas edisi 3 November 2015, di halaman 25 dengan judul “Dana Desa Diwarnai Masalah”. Ditayangkan kembali untuk tujuan pendidikan

Musdes Jatilawang

Dirikan Organisasi, Persatuan Perempuan Desa Optimistis Wujudkan Pembaharuan di Desa

Harapan itu seperti jalan di dalam hutan. Di sana tak pernah ada jalan. Tapi jika banyak orang yang menjalaninya, jalan itu menjadi ada. (Lin Yutang)

12096504_961399880594182_5869830794441144522_n

Proses Musdes Perempuan “Raga Jambangan” Jatilawang

Ungkapan salah satu esais asal China yang berusaha menjembatani kesenjangan budaya antara Timur dan Barat, ini seakan menggambarkan semangat perempuan-perempuan di desa Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari. Kelompok perempuan di masing-masing desa itu kini telah bersatu dalam sebuah wadah organisasi persatuan perempuan desa. Setelah hampir delapan bulan mengikuti rangkaian kegiatan Sekolah Perempuan, perempuan-perempuan dari tiga desa di kabupaten Banjarnegara ini telah mantap menyatukan diri mereka.

Munculnya wadah perjuangan perempuan desa ini diinisiasi para perempuan peserta Sekolah Perempuan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta. Di desa Jatilawang, ada persatuan perempuan “Raga Jambangan”; Gumelem Kulon ada persatuan perempuan “Nirasari”; dan Gentansari ada persatuan perempuan “Tampomas”. Nama-nama itu mempunyai makna tidak hanya bagi kelompok perempuan namun juga warga di desa. Nama-nama itu terinspirasi dari istilah lokal maupun kekuatan di desanya seperti nama danau dan gunung.

Awalnya Hanya Wacana

Inisiatif mendirikan organisasi pemersatu perjuangan perempuan di desa, awalnya hanya sebuah wacana. Namun seiring berjalannya waktu dan pengetahuan yang memperkuat kapasitas kepemimpinan kelompok perempuan selama mengikuti Sekolah Perempuan, kini organisasi itu mulai nyata. Para perempuan telah menetapkan struktur organisasinya. Seperti di Desa Jatilawang, yang telah menetapkan nama-nama yang masuk dalam susunan pengurus dalam sebuah Musyawarah Desa (Musdes) pada Selasa (6/10/15).

Musdes yang diselenggarakan oleh kelompok perempuan di Jatilawang telah menetapkan susunan pengurus persatuan perempuan “Raga Jambangan”. Dalam penetapan tersebut, Tri Haryani dipercaya menjadi ketua. Di Desa Gumelem Kulon, Tursiyem dipercaya sebagai ketua. Sementara di Desa Gentansari, Sariyah yang dipercaya mengemban amanah sebagai ketua organisasi.

Jpeg

Musdes Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa yang diselenggarakan perempuan “Tampomas” di Gentansari

Jpeg

Pertemuan Koordinasi Persiapan Pemetaan Kesejahteraan dan survei layanan publik dari perwakilan tiga desa Gentansari, Gumelem Kulon, dan Jatilawang

Kini, mereka bersepakat dan siap mewujudkan pembaharuan di desanya masing-masing. Di ketiga desa ini, kelompok perempuan memulai langkah untuk aktif terlibat dan menjadi motor penggerak dalam proses-proses pembangunan dan pengambilan kebijakan di desa. Seperti yang telah mereka lakukan saat melakukan pemetaan aset dan potensi desanya hingga menjadi sebuah dokumen dasar perencanaan pembangunan di desanya. Juga proses yang kini tengah mereka jalani, yaitu pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal serta survei untuk perbaikan pelayanan publik dasar di desanya. Semua rangkaian kegiatan tersebut mereka lakukan dengan merangkul perangkat pemerintahan desa serta warga yang selama ini tidak menjadi peserta Sekolah Perempuan.

Dalam kesepakatan salah satu Musdes yang dilakukan di desa, para perempuan ini telah menyepakati bahwa mereka siap menjadi penggerak dan penyelenggara pembangunan di desanya. Hal tersebut diungkapkan salah seorang peserta Sekolah Perempuan di desa Jatilawang, Siti Fadhillah.

“Kami (peserta Sekolah Perempuan Jatilawang) sepakat menjadi tim pendata. Ke depannya jika ada program dan pendataan apapun, kami siap melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Sehingga kami tidak sekadar menjadi objek survei atau program apapun yang harus datang ke balai desa untuk disurvei,” ungkap ibu dari satu puteri ini.

Menurutnya, kesiapan itu tumbuh setelah mengikuti rangkaian Sekolah Perempuan. Termasuk saat belajar tentang perbaikan layanan publik. Harapannya, mereka yang masuk sebagai pengurus organisasi persatuan perempuan desa mampu menjadi motor penggerak dengan merangkul warga di desa menjadi lebih peduli pada pembangunan di desanya. Sehingga bukan untuk membentuk elit baru di desanya. [Alimah]

12092643_180344205634801_919463020_n

Ibu Tursiyem, Ketua Persatuan Perempuan Nirasari Gumelem Kulon sedang memimpin Musdes.

12092227_182773278725227_2089660901_n

Perempuan “Nirasari” Gumelem Kulon tengah mempersiapkan diri untuk melakukan sensus kesejahteraan lokal di desanya.

11250154_10204208180988340_2161877586350299377_n - Copy

Kelompok Perempuan dari Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari bersama Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kab. Banjarnegara serta perangkat pemerintahan desa.

 

ToT Keuangan Desa

ToT Pengelolaan Keuangan Desa

Infest Yogyakarta menggelar pelatihan untuk pelatih (ToT) pengelolaan keuangan desa, (23-24/8/2015). Hadir sebagai pemateri dan pembicara yakni Darwanto dan Roy Salam dari Indonesian Budget Center (IBC) Jakarta. Selain diikuti oleh Staf Infest, pelatihan ini diikuti pula oleh kader desa dari Wonosobo, Malang, dan Takalar.

ToT Pengelolaan Keuangan Desa

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
Sekolah Desa Poso

Sekolah Perempuan Poso: Menebarkan Virus Kedaulatan Desa

Siapa yang paling tahu tentang desa selain warga desa. Lalu, jika ditelusuri lebih lanjut, siapa yang sebenarnya tinggal di desa, perempuan adalah jawabannya. Sayangnya pengetahuan seringkali tidak menjadi milik orang desa, apalagi perempuan. Perencanaan pembangunan sangat sering bersifat perintah dari atas atau oleh mereka yang dianggap ahli tentang desa karena posisi, jabatan atau karena gelar kependidikannya. Nyatanya, warga desa yang paling mengetahui berapa lubang di jalan raya mereka, bagaimana sistem irigasi persawahan, berapa anak yang tidak sekolah, bagaimana kondisi ibu hamil, siapa yang mengalami gizi buruk dan sebagainya. Meskipun ada pendataan yang biasa dilakukan oleh dinas-dinas dalam pemerintahan namun tidak dapat mewakili dinamika sosial yang terjadi di dalam desa.

Akses informasi, pengetahuan dan keterampilan menjadi tantangan warga desa untuk bisa menjadi kekuatan bagi desa untuk berdaulat. Di satu pihak, pengalaman warga desa menjadi pengetahuan baru yang bisa menjadi kekayaan dalam menjadikan desa berdaulat atas tanah, udara dan airnya.

Sekolah Desa Poso

Seorang peserta Sekolah Perempuan menyampaikan pendapat dan pengalamannya. (Sumber: perempuanposo.com)

Kesadaran ini telah mendorong Institut Mosintuwu sejak bulan September 2014 melakukan serangkaian kegiatan bersama dengan warga desa, khususnya perempuan desa membicarakan tentang desa dengan menggunakan UU Desa. Keingintahuan bersamaan dengan kemauan kuat agar warga desa menentukan kehidupan mereka di dalam desa yang adil dan setara, Sekolah Desa menjadi pilihan selanjutnya. INFEST Yogyakarta, sebuah organisasi yang bergerak pada isu desa bekerjasama dengan Institut Mosintuwu mengadopsi proses di sekolah perempuan mosintuwu sebagai mekanisme belajar bersama di dalam desa tentang desa. Sekolah desa diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan. Layanan ini bertujuan untuk membangun kapasitas yang memadai di kalangan pemerintah dan warga desa dalam pengelolaan, perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Harapan besar agar desa bisa mandiri dan menunjukkan kemajuan yang lebih berarti disampaikan oleh perwakilan pemerintah dan anggota DPRD yang membuka kegiatan. Terdapat mimpi bersama agar Kabupaten Poso bisa menjadi contoh pengembangan desa yang adil dan setara.

“Kita ini kaya, tapi kenapa kita bisa miskin? Itu karena kita tidak tahu bagaimana kelola desa,” Kata ibu Rustomini dari Desa Trimulya.

“Kita tidak miskin tapi kita miskin karena kita tidak tahu,” Jelas ibu Jean dari Desa Tiu.

Alimah Fauzan Sekolah Perempuan Poso

Alimah Fauzan, Pengelola Program “Kepemimpinan Perempuan” di hadapan peserta Sekolah Perempuan Poso. (Sumber: perempuanposo.com)

Celutukan ini bukan cermin keputusasaan tapi kemauan kuat untuk berdaulat atas desa. Alimah Fauzan, Program Koordinator dari INFEST memulai pembukaan sekolah perempuan dengan menjelaskan tahapan bersama belajar tentang desa di Sekolah Desa. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Farid Hadi, tentang pentingnya kerjasama antara warga desa dan pemerintah desa untuk mengembalikan kedaulatan desa atas perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa.

Desa Dulumai, Didiri dan Trimulya adalah tiga desa yang menjadi tempat belajar dengan harapan dapat menyebarkan virus kesadaran kedaulatan ke desa-desa lainnya. Gender menjadi isu penting yang mendasari sekolah desa dengan harapan desa melahirkan kebijakan yang adil gender dan inklusi sosial. Desa menulis menjadi topik penting untuk mendasarkan filososi dasar sebuah desa dalam menulis. Dalam topik Desa Menulis, warga desa menelusuri sejarah desa untuk memahami sekaligus membangun kembali imajinasi mereka tentang desa yang diimpikan. Penulisan sejarah desa diikuti materi tentang peta sosial desa yang mengajak warga desa belajar memetakan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan di dalam desa. Pemetaan sosial ini menjadi langkah maju dan baru dalam merencanakan pembangunan termasuk merencanakan penganggaran pembangunan yang menjadi topik berikutnya.

“Maju, bersuara dan bergerak untuk pembangunan desa” jadi nyanyian bersama para perempuan di desa yang sejak bulan April 2015 bergabung bersama dalam sekolah desa. Sekolah desa baru dimulai, tetapi semangat untuk membangun desa terasa sangat lekat.

Sumber: http://perempuanposo.com/2015/06/29/sekolah-desa/

mampu, infest, perempuan, desa, poso

Sekolah Perempuan di Poso

Sekolah Perempuan kerjasama tim desa Mampu Infest Yogyakarta dengan Mosintuwu Instintut di Poso, Sulawesi Tengah mulai digelar, pada 13-14 April. Melalui Sekolah Perempuan ini, tema Kepemimpinan Perempuan dalam Reformasi Pemerintahan Desa menjadi fokus utama. Disamping itu, materi lain juga menjadi bahan ajar dalam setiap pertemuan. Berikut potret aktifitas Sekolah Perempuan yang terdokumentasi melalui jejaring sosial:

Kab. Takalar Petakan Regulasi untuk Implementasi UU Desa

Takalar– Rabu, (8/4/2015), bertempat di Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar digelar diskusi penyusunan regulasi kabupaten untuk implementasi Undang-undang (UU) Desa. Diskusi kali ini digelar untuk memetakan regulasi yang perlu dipersiapkan di tingkat Kabupaten untuk implementasi UU Desa.

Diskusi persiapan regulasi Kabupaten Takalar untuk Implementasi UU Desa di Desa Kalukubodo. Foto: Syahribulan

Diskusi persiapan regulasi Kabupaten Takalar untuk Implementasi UU Desa di Desa Kalukubodo. Foto: Syahribulan

Menurut Farid Hadi, selaku penasihat senior Infest Yogyakarta untuk program desa, diskusi kali ini untuk menjaring masukan dari desa tentang apa saja yang perlu diatur oleh kabupaten. Mengingat, mulai April ini, dana desa sudah mulai dicairkan, maka perlu dipersiapkan secara matang. Di Kabupaten Takalar, tim Infest-Mampu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk impementasi UU Desa.

Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini, turut dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), relawan dari empat desa lain yakni Desa Kadatong, Desa Parapunganta, Desa Bentang, dan Desa Soreang. Selain itu hadir pula perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Takalar.

Menurut Hasbullah perwakilan dari BPMPD mengatakan, forum ini menjadi ruang untuk menjaring masukan dari desa tentang kebutuhan apa saja yang perlu dimasukkan dalam aturan di tingkat kabupaten. Menurutnya, masukan dari desa akan menjadi bahan dalam pembahasan dalam pertemuan beberapa instansi di Kabupaten Takalar.

“Kami sepakat pertemuan ini sangat penting, mengingat 40 persen dana desa akan turun April ini. Sementara kabupaten sendiri belum tahu banyak aturan apa yang akan dibuat oleh desa,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Kadatong, Abdul Muis. Selama ini, menurut Muis, pemerintah desanya belum mengetahui secara detil aturan-aturan turunan UU Desa dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan. “Tolong bantu dan jangan lupakan kami,” ujar Muis.

Dalam diskusi kali ini muncul beberapa kebutuhan regulasi di tingkat kabupaten yang dibutuhkan oleh desa. Regulasi-regulasi tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum implementasi UU Desa, antara lain Perbup tentang Kewenangan Desa, Perbup tentang Perencanaan Desa Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, besaran alokasi dan mekanisme penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa.

“Desa seharusnya bisa membangun sesuai kewenangannya. Kalau tidak ada dasar hukum tentang kewenangan desa bagaimana. Di dalam UU Desa kewenangan desa didasarkan pada kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa,” terang Farid Hadi.

Menurut Syahribulan, selaku penanggujawab tim Infest-Mampu di Kabupaten Takalar, hasil diskusi akan menjadi bahan dalam diskusi di tingkat kabupaten. Diskusi yang rencananya digelar Kamis esok akan melibatkan beberapa instansi seperti BPMPD, Badan Perencanaan Daerah bagian tata pemerintahan, Sekretaris Daerah bidang Hukum dan HAM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Takalar. []

Mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Belajar di Desa

Malang, Rabu (8/4/2015)- Tim Desa Mampu Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan (Infest) Yogyakarta menggandeng 28 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk belajar bersama tentang tata kelola pemerintahan desa.

Sebelumnya, Tim Desa Mampu-Infest Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Malang telah menyepakati nota kesepahaman tentang kegiatan perencanaan apresiatif desa dan tata kelola keuangan desa untuk mendukung implementasi Undang-undang (UU) Desa. Kegiatan-kegiatan tim Mampu-Infest meliputi sosialisasi UU Desa dan peraturan turunannya, pemetaan apresiatif desa, hingga penyusunan rencana pembangunan desa.

Menurut Edi Purwanto, selaku Fasilitator Program Mampu di Kabupaten Malang, para mahasiswa akan belajar bersama warga di tiga desa, yakni Desa Kucur, Desa Jambearjo, dan Desa Tunjungtirto. Selama satu bulan ke depan, mereka akan terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan Infest. Para mahasiswa akan dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi, masing-masing desa akan ada sembilan mahasiswa yang membantu melakukan pemetaan apresiatif dan penulisan berita tentang kegiatan dan potensi di desa. Beragam informasi tersebut akan dipublikasikan melalui laman desa dan laman desamampu.

“Selain itu, juga akan melakukan wawancara dan penggalian informasi terkait dengan potensi dan aset desa. Mahasiswa ini diharapkan mampu mewarnai isu desa, dan mengabarkan potensi masing-masing desa melalui media sosial,” terang Edi.

Selain itu, data-data yang diperoleh oleh mahasiswa akan mendukung data yang diperoleh kader-kader desa. Karena mereka bersama-sama melakukan pemetaan apresiatif. Bedanya, tim pembaharu desa untuk penyusunan RPJMDes, sementara informasi dari mahasiswa untuk publik luas. Ke depan, kader desa yang akan menuliskan sendiri potensi dan aset desanya kepada khalayak.

Dini Isnanda, salah satu mahasiswa mengatakan bahwa belajar langsung di desa merupakan wahana pembelajaran yang menyenangkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Subhan Hanis Rohandi. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB Malang ini mengatakan bahwa pada semester ini mereka belajar tentang pemerintahan desa, teknologi informasi dan komunikasi, serta kewirausahaan.

“Jadi, program ini sebenarnya sesuai dengan yang kami pelajari di bangku kuliah. Mudah-mudahan, kami bisa belajar ilmu yang bermanfaat dan aplikatif ketika di masyarakat,” terang Subhan. [Edi]

 

AKONPARMA: Ketika Perempuan Harus Kritis Terhadap Pembangunan Desa

Di desa kami ada satu program air bersih, tapi pendampingannya dari kabupaten. Karena tempat mata air jauh, kita kasih dekat, yang penting air sampai di pemukiman warga. […] tapi visi misi Kades tentang air bersih dan sampai sekarang yang nikmati ini hanya pak Kades. Karena punya usaha depot galon. Jadi kalau kami bilang kami tidak ada air.”

Pernyataan tersebut diungkapkan salah seorang perempuan desa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, sejumlah perempuan lain juga turut mengungkapkan beberapa kebijakan, program, maupun kegiatan yang pernah dilaksanakan di desanya. Tidak hanya persoalan air bersih, tapi juga program ketahanan pangan, jalan tani, simpan pinjam perempuan (SPP), dan sejumlah program lain.

Berangkat dari setiap kebijakan, program, maupun kegiatan yang ada, para perempuan ini mulai menganalisis dengan beberapa pertanyaan, siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan. Fokus analisis mereka pada empat faktor isu gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Supaya mudah diingat, mereka sepakat untuk menyingkatnya menjadi AKONPARMA alias Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat.

Suasana serius tapi santai berlangsung saat pembahasan Gender dan Sosial Inklusi dalam Pembangunan Desa (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi). Materi tersebut disampaikan Alimah Fauzan, Staf Gender Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan (Infest) Yogyakarta dalam “Pelatihan Perempuan dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa yang Inklusi Gender dan Sosial” di Dodoha Institut Mosintuwu, Tentena, Poso.

Sebelumnya, peserta telah belajar tentang sinergitas kelembagaan dalam pembangunan dan kemandirian desa. Diikuti pembahasan tentang Perencanaan Desa sesuai UU Desa dan Regulasi yang disampaikan Farid Hadi dari Forum Desa Nusantara (FDN). Pelatihan yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis (3-4/3/2015) ini diselenggarakan oleh Lingkar Pembaharuan Desa dan Agraria (KARSA) bekerjasama dengan Institut Mosintuwu (IM) Poso. Fasilitator dan narasumber selama proses ini adalah Farid Hadi dari Forum Desa Nusantara (FDN), Alimah dari Infest Yogyakarta, Arrum Widyatsari dari KARSA, serta tuan rumah Sekolah Perempuan IM Poso, Lian Gogali.

Kritis terhadap dampak pembangunan desa

AKONPARMA merupakan empat faktor dalam Gender Analysis Pathway (GAP), sebuah alat analisis yang dirancang untuk melakukan analisis gender dalam rangka mengarusutamakan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan. Penggunaan GAP direkomendasikan dalam kebijakan berupa Inpres 9/2000 tentang Pengarusutaamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan juga Permendagri 15/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

Dari empat faktor isu gender ini, peserta pelatihan yang sebagian besar ibu-ibu petani belajar menganalisis program pembangunan yang masuk ke desanya. Mereka mempertanyakan apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki, perempuan dan kelompok marjinal, seperti difabel, lansia, dan lainnya untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut? Kemudian, apakah laki-laki, perempuan dan kaum marjinal lainnya terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi? Apakah laki-laki, perempuan, kaum marjinal lainnya sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan? Terakhir, apakah intervensi itu benar-benar memberikan keuntungan atau manfaat? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan laki-laki dan mana yang akan menguntungkan perempuan? Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan.

Menurut Lian Gogali, Direktur Institut Mosintuwu, kendati proses identifikasi dan analisis program yang dilakukan peserta masih belum lengkap, setidaknya mereka sudah mulai memahami bagaimana cara melihat program yang masuk ke desa. Seperti, siapa saja yang bisa mengakses, berpartisipasi, mengontrol, menentukan, dan menerima manfaat dari program tersebut.

“Kalau dalam konteks perencanaan pembangunan dalam desa cukup menilai apakah program ini bermanfaat, dan siapa yang bisa mengakses, apakah perempuan bisa mengakses? jadi program yang masuk di desa bisa dinilai dengan cara empat faktor ini (Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat),” ujarnya. (Alimah)