Arsip Tag: Infest Yogyakarta

Menjadi Anggota BPD Perempuan di Tengah Budaya Patriarki

“Sebagai satu-satunya BPD Perempuan, bagaimana ibu membuat keputusan ketika musyawarah desa?”

Seorang anak perempuan dengan seragam dan atribut Generasi Berencana (Genre) mengajukan sebuah pertanyaan untuk seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan. Pertanyaannya sederhana, namun sangat mendasar. Berawal dari sebuah pertanyaan, kita juga bisa menguak sejumlah tantangan yang dihadapi anggota BPD perempuan di tengah kuatnya budaya patriarki. Seperti pengalaman Raminah, aggota BPD Perempuan pertama dan satu-satunya di Desa Larangan Kulon, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

Bagi Raminah, menjadi anggota BPD merupakan pengalaman yang menyenangkan. “Lebih banyak sukanya, daripada dukanya,” ungkap Raminah dalam sebuah forum extratalkshow “Perempuan Membangun Desa” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pada Jumat (27/07/18). Selain Raminah, pembicara lain sebagai teman diskusi adalah perwakilan dari TP PKK Kabupaten, Retno, serta Drs. Tono Prihatono, dari Kabag Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo, sementara saya sendiri sebagai teman diskusi mewakili Infest Yogyakarta.

Acara ExtraTalkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang digelar oleh Pemkab Wonosobo, pada Jumat (27/7/18)

Acara yang dimoderasi oleh Aldhiana Kusumawati, ini memberikan semangat tersendiri bagi perempuan desa yang hadir. Apalagi pengalaman Raminah sebagai BPD Perempuan, pernyataannya yang mengatakan bahwa menjadi anggota BPD lebih banyak sukanya memberikan optimisme tersendiri. Kendati demikian, bukan berarti sebagai anggota BPD Perempuan tanpa tantangan. Salah satunya ketika dia harus memutuskan sesuatu di tengah pertentangan anggota lainnya yang semuanya laki-laki. Sehingga, salah satu cara memperkuat keputusannya adalah dengan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan.

Perkuat Program Strategis

Suatu hari, Raminah berusaha menghentikan proses pemandian jenazah perempuan di desanya. Pasalnya, sosok yang memandikan jenazah perempuan tersebut adalah seorang laki-laki. Begitu banyaknya perempuan dari keluarga jenazah, tak ada satu pun yang berani memandikan jenazah perempuan. Pada umumnya mereka tidak berani karena merasa takut terbayang-bayang jenazah yang dimandikan. Akhirnya Raminah pun turun tangan dan memandikan jenazah tersebut. Selain persoalan jenazah, Raminah juga berusaha mendobrak kuasa lelaki yang pada umumnya mendominasi keputusan terkait kebijakan, program dan kegiatan di desa. Mulai dari persoalan sosial, budaya hingga pendidikan.

Posisi Raminah sebagai anggota BPD di desanya bukan sekadar karena dia berani. Lebih dari itu, ia juga memiliki kapasitas baik pengetahuan maupun ketrampilan. Menjadi BPD perempuan bukan hanya bertarung gagasan di tengah BPD laki-laki, namun juga budaya patriarki. Budaya yang masih kuat mengakar di masyarakat, bukan hanya pada laki-laki namun juga perempuan. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Salah satu upaya mengikis budaya patriarki di masyarakat adalah dengan memperkuat program-program yang menjawab kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan strategis dimaksudkan untuk memperbaharui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan secara khusus bagi perempuan oleh karena posisi mereka yang subordinat. Posisi subordinat merupakan cara pandang yang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua atau inferior. Pandangan bahwa perempuan merupakan manusia inferior, mendorong perempuan ke posisi subordinat dan mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan.

Program-program yang mampu menjawab kebutuhan strategis ini berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan gender, kuasa dan kontrol. Kebutuhan strategis gender bagi perempuan antara lain mencakup persoalan-persoalan seperti hak atas hukum, kekerasan dalam rumah tangga, persamaan gaji, dan kontrol perempuan atas dirinya. Kebutuhan strategis gender bagi laki-laki antara lain seperti tranformasi peran mereka, misalnya dalam rangka dapat berpartisipasi mengambil bagian dalam pengasuhan anak atau menolak untuk wajib militer, tranformasi dari tanggungjawab membayar ‘mas kawin’ yang mahal pada yang terjadi pada budaya tertentu, dan sejumlah kasus lainnya.

Menggerakkan Perempuan di Desa

Mengapa penting memperkuat program yang mampu memenuhi kebutuhan strategis gender? Karena selama ini salah satu tantangan program pembangunan di desa adalah menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Sampai saat ini, baik kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di desa lebih banyak bersifat praktis. Begitupun program maupun kegiatan yang biasanya diusulkan kelompok perempuan di desa.

Ini adalah salah satu upaya Pemkab Wonosobo untuk menggerakkan perempuan berpartisipasi menjadi anggota BPD.

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD, Musdes, maupun Musrenbangdes merupakan salah satu upaya memunculkan kebijakan, program maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Upaya menggerakkan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan desa di antaranya dapat dimulai melalui Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk mewajibkan adanya perempuan dalam keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Di Wonosobo, upaya tersebut telah dimulai dengan memberikan kesempatan keterwakilan BPD perempuan minimal 10%.

Selain dimulai melalui kebijakan Pemda adalah kapasitas kritis yang harus dikuasai oleh pemerintah Desa, perangkat Desa, insitusi lokal, dan masyarakat Desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang besar dan otonom. Dengan memiliki kapasitas kritis, diharapkan aparatur pemerintahan dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. Upaya tersebut juga telah dilakukan sejumlah daerah di desa-desa dampingan Infest Yogyakarta melalui pembelajaran “sekolah desa” dan “sekolah perempuan” baik untuk pemerintah desa maupun warganya (laki-laki maupun perempuan). Di luar semua upaya tersebut, perlu juga adanya pelembagaan partisipasi perempuan, ini yang akan secara relatif mampu meningkatkan partisipasi perempuan secara nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimaknai sebagai peluang sekaligus tantangan, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Salah satu bagian yang mendapatkan penekanan dalam Undang-Undang Desa yang baru ini adalah perlunya partisipasi, termasuk perempuan. Meskipun tidak mendapatkan pengaturan dalam norma-norma yang bersifat teknis dan jelas, namun perempuan mendapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Lalu bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?

Pertama, tentu perempuan harus tahu dasar hukum yang menaungi pengaturan partisipasi perempuan dalam pembaruan desa. Perempuan harus mengetahui di mana lingkup partisipasi yang dapat dimainkan. Secara umum, ruang-ruang partisipasi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kedua, apa yang harus dilakukan perempuan untuk memanfaatkan peluang partisipasi yang sudah terbuka? Langkah awal adalah bagaimana kelompok perempuan memahami dan mampu bersinergi, masuk ke dalam lembaga desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa. Kelompok perempuan harus mampu memastikan bahwa kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan kelompok perempuan masuk ke dalam agenda lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.

Ketiga, kelompok perempuan harus mampu berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pemantauan & pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu perempuan harus memahami perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan peran-peran apa yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Keempat, perempuan harus mampu memengaruhi kebijakan pembangunan desa. Oleh karenanya perempuan harus memiliki kemampuan bagaimana merumuskan isu dan menganalisis aktor. Selain itu ketrampilan melakukan lobi, dan bicara yang efektif menjadi sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan desa.[]

===

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta. Pembelajaran ini merupakan salah satu pengalamannya saat hadir dalam acara Talkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang diadakan oleh Pemkab Wonosobo.

 

 

Dinsos Banjarnegara: Data Partisipatif Sangat Membantu Proses Validasi Data Kemiskinan

“Data-data yang dihasilkan Tim Pembaharu Desa (TPD) semoga dapat membantu tugas-tugas kami (Dinsos) dalam proses validasi data untuk program-program Dinsos”

(Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjarnegara)  

Data-data partisipatif yang dimaksud adalah data-data yang dihasilkan oleh pemerintah desa (Pemdes) bersama warganya. Pendataan partisipatif tersebut digerakkan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) dengan merangkul warga yang lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses pendataan partisipatif.

Haryati, perwakilan TPD Karangkemiri, memaparkan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di desanya.

Cerita perubahan, pembelajaran dan data hasil kerja keras TPD dipaparkan dalam acara “Workshop Refleksi Pembelajaran Perencanaan Apresiatif Desa” di Aula Dispermades pada Rabu (13/12/17). Acara ini merupakan salah satu momen penting dimana warga dan Pemdes membagi cerita dan melakukan refleksi dari sekian pembelajaran yang telah dilakukan sejak Mei-Desember 2017. Melalui Sekolah Pembaharuan Desa, program kerjasama Dispermades dan Infest Yogyakarta ini menjadi inspirasi desa-desa lain untuk menerapkan perencanaan apresiatif desa.

Menurut Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinsos Banjarnegara, data-data tersebut akan sangat membantu dalam proses validasi data yang digunakan oleh Dinsos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Soleh, perwakilan TPD Pringamba, memaparkan perubahan di desanya.

“Apalagi tadi TPD dari Karangkemiri juga menyebutkan tentang data difabel di desa, ini bisa diajukan kepada Dinsos untuk ditindaklanjuti sebagai penerima bantuan. Jadi programnya sudah ada yang menyasar difabel, dan dengan adanya data partisipatif dari warga, ini akan sangat membantu validasi data untuk program Dinsos,” ungkap Hayati. Begitu pun, lanjut Hariyanti, untuk program-program Dinsos lainnya seperti pelatihan-pelatihan untuk kelompok perempuan dan marjinal dapat diajukan sesuai dengan prioritas hasil pendataan warga tersebut.

Selain dari Dinsos, sambutan baik juga diungkapkan oleh Dwi Yudianti dari Seksi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Sigaluh, Pemerintah Kecamatan Sigaluh, Tim Ahli (TA), Tim Pendamping Desa (PD), serta Tim Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Banjarnegara. Menurut mereka, pembelajaran-pembelajaran dan praktik baik melalui pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) sangat penting direplikasi di desa-desa lainnya.

Proses pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta atas kerjasama Dispermades, ini juga memberikan inspirasi tersendiri bagi tim pendamping desa di Kabupaten Banjarnegara. Seperti diungkapkan oleh Suyatno, Tim Ahli (TA), praktik pengorganisasian masyarakat ini juga mulai diterapkan di desa lain oleh tim pendamping desa dan lokal desa. Strategi ini dilakukan agar pendamping desa tidak hanya fokus pada persoalan administrasi semata.

TPD Siap Berbagi Pengetahuan dan Pembelajaran ke Desa Lain

Sementara itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) dari Karangkemiri dan Pringamba mengaku siap berbagi pengetahuan dan pembelajarannya ke desa-desa lainnya. Kendati demikian, TPD juga sadar bahwa yang terpenting pasca program adalah bagaimana agar mereka tetap aktif dan kritis mengawal semua tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif menjadi rujukan dalam proses mengawal pembangunan di desanya. Data-data tersebut di antaranya adalah data kewenangan desa, data kesejahteraan desa, data aset dan potensi desa, data survei layanan publik, serta data usulan kelompok marjinal. Selain itu juga data-data tersebut dimanfaatkan guna memperbaiki layanan publik di desa.

Kini data-data tersebut telah dimanfaatkan untuk proses review RPJMDesa dan RKPDesa Perubahan. Sehingga, saat ini dalam dokumen perencanaan yang baru telah muncul program atau kegiatan berdasarkan prioritas hasil data-data tersebut. Seperti di Desa Karangkemiri, saat ini telah ada program dan kegiatan yang menyasar kelompok marjinal khususnya anak putus sekolah, difabel, dan perempuan kepala keluarga miskin.

Pentingnya berbagi pengetahuan dan pembelajaran ke desa lain, juga diungkapkan oleh Wigati Sutopo, Tim Ahli (TA). Menurutnya, sayang sekali jika pembelajaran baik dari perencanaan apresiatif desa (PAD) ini hanya diterapkan di beberapa desa saja. Sehingga penting untuk disebar luaskan ke desa-desa lain, salah satunya dengan memberdayakan pendamping desa dan lokal desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

====

*Penulis adalah gender specialist Infest Yogyakarta.

Tidak Semua Warga Miskin Butuh Bantuan Langsung Tunai

“Meskipun tidak mampu secara ekonomi, ternyata tidak semua warga miskin membutuhkan bantuan uang secara langsung. Kaum Lansia yang saya survei, mereka membutuhkan posyandu Lansia. Lalu ada juga warga yang membutuhkan kartu jaminan kesehatan. Sementara kaum difabel membutuhkan ketrampilan.”

(Mugiono, warga Pringamba, 20/10/17)

Mugiono (30 tahun) pernah memiliki pandangan bahwa warga miskin di desanya mungkin hanya butuh bantuan uang tunai. Jika tidak, mungkin butuh semacam bantuan langsung lainnya seperti bahan pokok dan lainnya. Kalaupun usulan mereka berupa kegiatan, mungkin hanya kegiatan pembangunan insfrastruktur (fisik) saja. Karena pada kenyataannya, selama ini menurutnya, warga hanya mengetahui kegiatan pembangunan fisik.

Selain Mugiono, warga pada umumnya juga memiliki pandangan yang sama. Tidak heran, sebelum mereka melakukan survei, tantangan mereka adalah ketika warga menanyakan “akan ada bantuan apa lagi?”. Namun kini dia baru memahami bahwa tidak semua warga miskin membutuhkan bantuan uang atau bantuan langsung tunai. Karena ternyata, bantuan selain bentuk uang tunai juga dapat meringankan beban mereka, seperti akses mereka pada pelayanan publik dasar, seperti jaminan kesehatan, pembekalan ketrampilan, layanan yang bersifat administrasi, serta jasa publik lainnya.

Mugiono merupakan salah satu warga Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Beberapa minggu lalu, dia bersama tim penggali usulan kelompok marginal telah mendatangi rumah-rumah warga. Tentunya bukan semua warga di desa dia datangi rumahnya, namun warga yang termasuk dalam kelompok marginal di desanya. Mereka adalah keluarga yang masuk dalam daftar rumah tangga miskin, perempuan miskin kepala keluarga, kelompok difabel, Lansia, anak-anak dari keluarga miskin, pemuda putus sekolah karena tidak ada biaya, dan orang-orang yang selama ini tidak menerima pelayanan publik di desanya.

Menggali Usulan Kelompok Marginal Secara Partisipatif

Sebelum melakukan wawancara, Mugiono dan tim penggali usulan kelompok marginal telah memetakan kelompok marginal di desanya. Hasil pemetaan tersebut kemudian dimusyawarahkan untuk segera dibentuk tim yang akan melakukan penggalian usulan ke rumah warga. Hasil data usulan kelompok marginal tersebut kemudian dikompilasikan menjadi empat bidang pembangunan desa, yaitu bidang pembangunan infrastruktur, pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Usulan-usulan yang masuk dalam empat bidang itu pun kemudian dianalisa hingga masuk dalam program maupun kegiatan yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan di desanya.

Tim Pembaharu Desa (TPD) Pringamba sedang melakukan rekap hasil survei secara manual. (20/10/17)

Penggalian usulan kelompok marginal juga dilakukan di Desa Karangkemiri, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Penggalian usulan kelompok marginal dilakukan secara partisipatif, baik oleh Perangkat Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, maupun warga biasa yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan desa. Mereka tergabung dalam Tim Pembaharu Desa (TPD) sekitar 50 orang tim inti, mereka terbagi dalam 5 tim yaitu tim yang melakukan pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, tim survei layanan publik dasar, tim pemetaan kesejahteraan lokal desa, dan tim penggali usulan kelompok marginal.

Dalam proses pemetaan sosial, TPD inti yang berjumlah 50 orang itu kemudian merangkul warga di luar tim lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses pendataan. Apa yang mereka lakukan merupakan salah satu upaya mewujudkan perencanaan apresiative desa. Sehingga, dalam proses penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa mereka berbasis aset dan data usulan kelompok marginal.

===============

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan, gender specialist Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Inisiatif Masyarakat Sipil Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkat Desa hingga Nasional

“Nilai pertanggungjawaban tidak semata berada pada akses informasi, melainkan pada serangkaian tindakan responsif dan proaktif.”
(Fox, 2007)

Kalimat Jonathan Fox yang saya kutip ini terkait gagasannya tentang pendekatan integrasi vertikal. Integrasi Vertikal merupakan salah satu pendekatan yang dipakai untuk mengetahui respon pemerintah terhadap inisiasi kelompok masyarakat sipil dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selama ini, akses informasi memang diyakini bermanfaat bagi warga untuk memengaruhi kebijakan pada setiap level pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun dalam konteks keterbukaan informasi publik di Indonesia, implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih menghadapi beragam tantangan.

Di lain sisi, ragam pendekatan dan metode penguatan yang diupayakan oleh kelompok masyarakat sipil perlu direfleksikan untuk menemukan catatan dan pembelajaran strategis. Inisiatif ini menyasar beragam sektor, tingkat dan cakupan geografis. Contoh pembelajaran dari kelompok masyarakat sipil serta bagaimana respon pemerintah terhadap upaya mereka, ini bisa dilihat dari hasil riset pembelajaran yang ditulis oleh Irsyadul Ibad dari Institute of Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta, tentang “Respon Pemerintah terhadap Inisiatif Transparansi dan Akuntabiltas yang Didorong oleh Kelompok Masyarakat Sipil di Indonesia”.

Dengan memakai pendekatan integrasi vertikal, riset pembelajaran ini ingin melihat respon pemerintah terhadap inisiatif transparansi dan akuntabilitas yang digagas oleh kelompok masyarakat sipil melalui pendekatan integerasi vertikal. Inisiatif tersebut dilakukan secara sendiri oleh masyarakat sipil maupun secara berjejaring. Inisiatif tersebut juga telah menghasilkan pembelajaran dan perubahan untuk menjawab kebutuhan warga. Ragam pendekatan diujicoba oleh kelompok masyarakat sipil, baik di tingkat desa, kabupaten, hingga nasional.

Pendekatan integrasi vertikal melihat bahwa inisiatif pada level yang tunggal (seperti sub nasional, nasional atau internasional saja) dalam upaya memperkuat tranparansi dan akuntabilitas kini tidak lagi sepenuhnya relevan (Fox, 2001). Fox juga mengkritisi kecenderungan gerakan masyarakat sipil untuk menyelesaikan gejala yang tampak (simptom) tinimbang akar persoalan pada konteks transparansi dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan kekuasaan (baca: power) yang bertingkat dan terhubung. Fox ingin melihat pertanggungjawaban sebagai sesuatu yang substantif dan tidak semata menghasilkan keterbukaan prosedural (2007); serta mengukur efektivitas inisiatif dalam jaringan dalam level bertingkat dalam isu transparansi dan akuntabilitas (2016). Meski demikian, Fox (2007) melihat kontribusi akses pada informasi terhadap akuntabilitas pada aspek lainnya. Hal ini tidak lepas dari semakin baiknya kapasitas warga untuk menilai, mengevaluasi dan menggugat pelaksanaan mandat pelayanan sebagai implikasi dari keterbukaan.

Pada konteks isu Desa, ragam inisiasi ini di antaranya dilakukan Infest Yogyakarta dan Combine Resource Institution (CRI). Memperkuat transparansi dan akuntabilitas diinisiasi Infest melalui penguatan akses kelompok marjinal pada informasi dan pengambilan keputusan di Desa. Infest juga mengembangkan pendekatan yang dapat secara substantif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas desa bagi warga. Infest memandang pendekatan yang semata mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan perubahan di desa, terutama pada persoalan akses pada pengambilan keputusan di tingkat desa. Sementara upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas diinisiasi CRI melalui “Lumbung Komunitas”, yaitu sebuah program pengembangan sistem informasi untuk pengelolaan sumber daya/aset berbasis komunitas.

Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil

Berdasarkan pembelajaran Infest Yogyakarta maupun CRI, kunci keberhasilan dari inisiasi yang dilakukan keduanya adalah melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa dan organisasi masyarakat sipil. Seperti yang dilakukan oleh Infest Yogykarta dari salah satu medan percontohan Infest Yogyakarta, proses kolaborasi yang cukup intensif adalah di Kabupaten Wonosobo. Menurut Irsyadul Ibad dalam riset pembelajarannya (2017), pendekatan yang dipilih dalam upaya ini adalah kolaborasi konstruktif bersama dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Respon baik di tingkat Kabupaten mempermudah proses pelaksanaan inisiatif di tingkat desa dan kecamatan.

Pada tingkat desa, dukungan pemerintah kabupaten mendorong desa untuk membuka ruang merespon inisiatif tersebut. Meski demikian, respon beragam muncul dari desa dengan keragaman kepemimpinan dan kapasitas desa. Respon beragam ini muncul mengingat kepemimpinan dan terbukanya ruang partisipasi masyarakat desa untuk mengawasi proses pemerintahan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan. Pertama, desa dengan kepemimpinan yang terbuka merespon baik inisiatif dengan membuka peluang implementasi menyeluruh dari proses-proses inisiatif ini. Kedua, pada desa dengan kepemimpinan yang tertutup, respon menjadi beragam. Sementara pada tingkat nasional, upaya advokasi dilakukan dengan menggandeng kelembagaan Open Government Indonesia.

Proses kolaborasi bersama pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil juga dilakukan oleh CRI dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2012-2017. Proses tersebut tidak lepas dari peran pelbagai pihak khususnya organisasi masyarakat sipil dan pemerintah di pelbagai level. Kolaborasi tersebut juga menjadi kunci keberhasilan terhadap penerapan penguatan transparansi dan akuntabilitas di Gunungkidul.

Solusi Kreatif dan Canggih

Dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, proses penerapan inisiasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, mengembangkan pendekatan yang tidak semata memanfaatkan teknolongi informasi dan komunikasi (TIK), namun juga mengombinasikan pendekatan TIK dan Non TIK. Berdasarkan pembelajaran Infest, pendekatan yang semata mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan perubahan di desa terutama pada persoalan akses pada pengambilan keputusan di tingkat desa.

Selain upaya yang diinisiasi oleh Infest Yogyakarta, sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya dari beragam jenjang, isu, dan sektor lainnya juga menginisiasi solusi-solusi yang kreatif dan canggih dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas desa. Beberapa di antaranya adalah Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) dan para mitranya yang mengembangkan sebuah platform advokasi, yang dirancang untuk memberi para korban semua suara dalam melobi tindakan nyata dalam keadilan transnasional. Platform ini menggabungkan poling warga dan testimoni video untuk mempromosikan keadilan dan rekonsiliasi. Selain itu juga ada Open Data Labs Jakarta, lalu ada Sinergantara di Jawa Barat dengan program pemanfaatkan ICT untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Ada juga PRAKARSA dengan program “Pemerintah Terbuka: Menilai Pemanfaatan e-planning dan e-budgeting Pemerintah Daerah di Indonesia”. Juga KOTA KITA dengan programnya untuk meningkatkan transparansi, inklusivitas and dampak penganggaran partisipatif di Indonesia. Serta beragam inisiasi memperkuat transparansi dan akuntabilitas dari sejumlah beberapa kelompok masyarakat sipil lainnya seperti PATTIRO di Bandung, Big (Bandung Institute of Governance Studies), CIPG, WYDII (Women Youth and Development Institute of Indonesia), Sloka Institute, Transparency internasional Indonesia (TII), Save the Children, WIKIMEDIA Indonesia, dan ICW (Indonesia Corruption Watch).

Lembaga-lembaga masyarakat sipil tersebut merupakan lembaga mitra Making All Voices Count (MAVC) HIVOS Southeast Asia. MAVC HIVOS berfokus pada perhatian global tentang solusi-solusi kreatif dan canggih, misalnya penggunaan teknologi bergerak dan web, guna meyakini bahwa semua suara di kalangan warga didengarkan dan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan intensif untuk merespon suara-suara tersebut. MAVC berusaha merebut momen ini untuk memperkuat komitmen kami bagi terdorongnya transparansi, pemberantasan korupsi dan memperkuat warga Negara.

Dalam sebuah National Learning Event “Transforming the relationship between citizens and government”, pada Kamis (12/10/2017), Ria Ernunsari, MAVC Country Developer Indonesia-Pakistan, di Indonesia, menjelaskan bahwa MAVC telah mendukung 18 organisasi untuk mengerjakan 20 projects, yang tersebar di 37 kabupaten dan kota serta 258 desa di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Bali. Tema yang dikerjakan oleh MAVC tersebut dilakukan sejak tahun 2014, terkait dengan peningkatan layanan publik melalui penerapan data terbuka dan pelaksanaan Undang-undang Desa. Secara garis besar, setengah dari para mitra MAVC menggarap isu partisipasi warga dan setengahnya lagi terkait dengan pemerintah yang responsif. Dalam lingkup bidang transparency anda accountability, penggunaan teknologi yang menjadi titik tolak MAVC, dimana MAVC telah mendapati banyak sekali sisi-sisi pembelajaran.

Dalam pernyataannya, Ria Ernunsari juga mengungkapkan bahwa sebagai program yang mengusung teknologi, MAVC menyadari bahwa mereka bekerja di target yang terus bergerak dan kemampuan menembak sasaran terus berubah tempat. Namun, dokumentasi dari pergerakan dan sasaran ini perlu untuk terus dibuat dan bisa diakses oleh siapa saja mengingat pembelajaran soai ini masih sangat minim baik di Indonesia maupun di dunia.

Saya sendiri yang menyaksikan langsung pemaparan hasil pembelajaran dari inisiatif yang sudah dilakukan mitra MAVC, memandang pembelajaran mereka sangat penting dan inspiratif. Apalagi inisiasi yang dalam penerapannya tidak hanya menggunakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tapi juga mengombinasikan dengan pendekatan non TIK sebagai bagian dari upaya solutif, kreatif dan canggih. Selain itu juga melalui rangkaian kegiatan penguatan kapasitas masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah dan berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil lainnya.

===
Keterangan Penulis:
Alimah Fauzan adalah Gender Spesialist di Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta). Sumber tulisan ini di antaranya berdasarkan data hasil penelitian Irsyadul Ibad dan tim Infest Yogyakarta tentang “Respon Pemerintah terhadap Inisiatif Transparansi dan Akuntabiltas yang Didorong oleh Kelompok Masyarakat Sipil di Indonesia” serta data yang telah dipresentasikan dalam National Learning Event “Transforming the relationship between citizens and government” yang diselenggarakan oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS Southeast Asia, di Jakarta (Kamis 12 Oktober 2017).

Pemetaan Partisipatif: Perkuat Swadaya dan Pengetahuan Warga tentang Desanya

“Ternyata dari jawaban warga yang sudah saya survei, semuanya bersedia untuk swadaya dalam pembangungan di desa. Dalam proses wawancara survei, saya memang menerangkan bahwa yang dimaksud kesediaan swadaya itu tidak harus berupa uang. Bisa tenaga atau usulan untuk pembangunan di desa. Mereka juga mulai paham bahwa pembangunan di desa itu tidak hanya pembangunan fisik (infrastruktur), namun juga bisa memberi masukan untuk tata kelola pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa.”

(Painah, warga Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara).

Di Desa Pringamba, melakukan survei partisipatif untuk perbaikan layanan publik merupakan pengalaman kali pertama dilakukan di desa. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa ternyata warga desa bisa terlibat dalam proses survei layanan publik. Bahkan bukan sekadar petugas survei, karena dalam setiap tahapannya mereka terlibat. Mulai dari persiapan survei seperti mengidentifikasi seluruh jenis layanan publik di desanya, mulai dari jasa publik, barang publik, sampai yang bersifat administratif. Selanjutnya, mereka juga tidak menyangka bahwa mereka bisa membuat instrumen survei sendiri, sampai melakukan tahap survei lainnya yang sangat penting untuk dilakukan.

Apa yang diungkapkan ibu Painah, hanya salah satu pengalaman dari sekian pengalaman warga lainnya yang tergabung dalam Tim Pembaharu Desa (TPD). Selainnya, ada pengalaman pemuda desa yang dengan semangatnya melakukan survei layanan publik sampai tengah malam. Cuaca dingin di Desa Pringamba serta jalanan yang tertutupi kabut, tak membuat mereka menyerah. Menurut mereka, banyak warga yang hanya bisa ditemui pada malam hari. Bagi mereka, ini merupakan tantangan demi perbaikan layanan publik di desanya.

Apa yang disampaikan ibu Painah, juga diakui oleh Kepala Desa (Kades) Pringamba, Adipati Karno. Dia mengungkapkan, warga di desanya merupakan warga yang masih memegang teguh proses gotong royong. Gotong royong dalam proses pembangunan desa merupakan tradisi yang masih dilakukan warga di desanya. Kendati demikian, dalam proses penggalian gagasan pembangunan khususnya bagi warga miskin, pada umumnya warga hanya mengetahui pembangunan fisik (insfrastruktur). Namun, dari proses penguatan kapasitas Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), ia mengakui bahwa proses ini telah membuka pengetahuan warga tentang pembangunan di desanya. Tantangannya saat ini bagaimana mampu menggali usulan warga yang tidak semata usulan untuk pembangunan fisik, namun juga untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Awalnya Warga Kurang Terbuka

Acara pembukaan pelatihan PAD, sebelum warga terbagi dalam lima kelas pemetaan.

Pada tahap awal mengidentifikasi jenis layanan publik di desanya, pada umumnya warga tidak begitu detail. Hal ini tidak terlepas dari ketidaktahuan mereka terkait layanan publik di desanya. Bukan hanya identifikasi layanan publik yang sudah tersedia di desanya, namun juga terkait layanan publik yang belum tersedia, serta sudah tersedia namun membutuhkan perbaikan dalam pelayanan dan pemeliharaannya. Pada tahap awal, hal ini biasa terjadi di setiap desa, dimana warga kurang mau berbagi informasi atau bisa jadi mereka memang tidak begitu mengetahui layanan publik di desanya. Namun dari proses penguatan kapasitas survei perbaikan layanan publik, mereka akhirnya mulai paham dan semakin terbuka membagi informasi yang terjadi di desanya.

Desa Pringamba merupakan salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang baru mempraktikan perencanaan apresiatif desa (PAD) di tahun 2017. Selain Pringamba, ada juga Desa Karangkemiri di Kecamatan Wanadadi. Proses penguatan kapasitas PAD dimulai pada 6-7 September 2017. Proses penguatan hanya salah satu tahap kegiatan sebelum warga melakukan rangkaian kegiatan tindak lanjut. Dalam proses perumusan prioritas perbaikan layanan publik, salah satu tahapan yang dilakukan adalah menentukan peringkat prioritas perbaikan. Namun dalam penentuannya dilakukan secara partisipatif antara warga dan seluruh unsur masyarakat di desa. Sehingga, meskipun TPD telah merumuskan jenis layanan publik yang akan disurvei, namun mereka tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui proses musyawarah desa (Musdes). Dari proses Musdes kemudian terjadi masukan-masukan dari warga maupun kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa.

Tahap simulasi penentuan prioritas layanan publik di desa

Apa yang sudah dirumuskan TPD merupakan layanan publik yang akan diprioritaskan dalam perbaikan layanan. Baik yang bersifat administratif, barang publik maupun layanan publik. Prioritas perbaikan layanan publik yang telah dirumuskan bersama TPD, menjadi dasar dalam penyusunan instrumennya mulai dari kuesioner hingga penyusunan format survei. Tahapan tersebut dilakukan selama dua hari. Selain tim survei layanan publik, TPD juga terbagi dalam lima tim, yaitu tim pemetaan kewenangan desa, pemetaan aset dan potensi desa, penggalian usulan kelompok marginal, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, serta survei perbaikan layanan publik secara partisipatif. Pelatihan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) atau Apreciative Village Planning (APV) di dua Desa ini merupakan program kerjasama Infest Yogyakarta bersama Pemkab Banjarnegara, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kab. Banjarnegara. Tahapan proses program ini telah dimulai sejak awal tahun 2017.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan,  gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Kolaborasi Pengelolaan Kebun Toga Antara Kelompok Perempuan & Pemuda Desa Tegal Arum

“Ketika pohon terakhir ditebang, Ketika sungai terakhir dikosongkan, Ketika ikan terakhir ditangkap, Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.”

― Eric Weiner, The Geography of Bliss: One Grump’s Search for the Happiest Places in the World

Kalimat inspiratif yang popular dikutip sejumlah aktivis peduli lingkungan hidup ini, terus terngiang di ruang pikir. Di setiap perjalanan menuju sebuah desa, saya tak henti memerhatikan suasana di kanan kiri jalan dusun. Hadir di sebuah desa berarti tidak sekadar mengenal sumber daya manusia (SDM) penghuni desa, lebih dari itu, ada kekuatan sumber daya alam (SDA) desanya yang juga memiliki peran sentral terhadap keberlangsungan hidup mereka. Belum lagi kekuatan lainnya seperti kekuatan social, kelembagaan, keuangan, infrastruktur, juga spiritual-budaya yang terkadang luput dari perhatian kita.

Ketika datang di sebuah desa yang baru saya kunjungi, hal pertama yang selalu membuat saya penasaran adalah bagaimana aktifitas perempuannya. Saya selalu berkeyakinan, ketika saya mampu menguak kondisi perempuan di sebuah wilayah, maka semua hal penting lainnya akan terkuak dengan mudah. Karena para perempuan biasanya akan bicara tentang banyak hal. Mereka tidak sekadar memikirkan persoalan pribadinya, kebutuhan dasarnya, namun juga anak-anaknya serta lingkungan sosial di sekitarnya. Ia akan bicara mengenai anak-anaknya, usahanya, lingkungannya, dan banyak hal lagi. Namun ini hanya cara saya saja yang paling memungkinkan sesuai kapasitas saya saat berada di desa. Sekilas memang terkesan agak bias sebenarnya, seakan hanya melulu bicara perempuan. Karena sebenarnya, “perempuan” di sini bukan sekadar jenis kelamin, namun juga bisa sebagai “perspektif” dan kunci menguak kehidupan di sebuah tempat atau wilayah.

Nah kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya bersama para perempuan di desa-desa yang pernah saya kunjungi. Dari sejumlah desa tersebut, yang cukup menarik perhatian saya adalah Desa Transmigran Jawa di Propinsi Jambi, tepatnya di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Tapi di cerita saya kali ini saya akan focus bercerita tentang kebun Toga yang dikelola para perempuan dan pemudanya.

Tegal Arum: Sebuah Nama dan Pengharapan

Desa Tegal Arum adalah salah satu desa transmigran Jawa di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi. Sebelum cerita tentang kebun tanaman obat keluarga (Toga) di Desa Tegal Arum, sayang sekali jika kita luput mengenal Desa Tegal Arum sendiri. Jadi di bagian ini, mari saya hantarkan untuk sekilas mengenal desanya dulu. Apa yang saya ceritakan di sini berdasarkan pengamatan dan cerita yang digali oleh para pemuda, perempuan, dan perangkat desanya tentang sejarah desa mereka.

Munculnya desa-desa transmigran termasuk Desa Tegal Arum, ini tidak terlepas dari program pemerintah Indonesia yang menginisiasi program transmigrasi di masa Orde Baru (Orba). Program ini dicanangkan oleh Persiden Suharto pada tahun 1977. Animo masyarakat yang ingin mengadu nasib di tanah seberang saat itu begitu banyak untuk ikut dalam program transmigrasi. Menurut hasil penggalian data sejarah Desa Tegal Arum, para warga yang akhirnya tiba di Desa Tegal Arum yang saat itu masih bernama “Unit 5”, mulai berangkat pada Kamis Pon 24 Maret 1977. Rombongan ini berangkat dari berbagai daerah rata-rata naik bus menuju kota Semarang, setelah menginap semalam, esok harinya mereka naik kereta api bertolak menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta. Dari Tanjung Priuk, rombongan transmigrasi kemudian diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Vande Bori menuju pelabuhan Teluk Bayur (Padang) dan singgah di Pelabuhan Panjang, Teluk Keceng, Tanjung Karang. Setelah menginap di Padang selama satu malam, kemudian rombongan transmigrasi diberangkatkan kembali menggunakan bus menuju Rimbo Bujang. Setibanya di Rimbo Bujang, rombongan transmigrasi ditampung beberapa waktu untuk menunggu jemputan yang menuju ke arah unit lima dan proses penjemputan menggunakan mobil truk dan setibanya di unit lima pada Selasa Kliwon 5 April 1977 jam 3 sore.

Di antara transmigran yang datang dari Jawa, mereka tersebar di beberapa desa, salah satunya adalah “Unit Lima”, atau yang kini bernama Desa Tegal Arum. Nama Tegal Arum sendiri dihasilkan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa (Musdes), sebuah forum tertinggi di tingkat Desa. Proses menyepakati nama pun tak hanya sekali dua kali pertemuan kemudian muncullah sebuah nama desa. Tidak, tidak demikian, karena ternyata haru melalui musyawarah panjang dan berkali-kali, belum lagi perdebatan-perdebatan yang cukup kencang tentang nama yang cocok untuk desa mereka. Hingga akhirnya, disepakatilah nama desa yang di “unit lima” ini dengan nama “Tegal Arum”. Makna “Tegal” berarti hutan yang mana pada saat itu masih hutan belantara, sementara “Arum” berarti wangi. Ada banyak beragam mimpi warganya dalam sebuah nama yang tak sekadar nama, namun juga inspirasi dan harapan bagi penghuni desa dan anak cucunya kelak.

Siapa Warga Tegal Arum?

Dalam sejarah munculnya Desa Tegal Arum, saya hanya membahas munculnya nama dan maknanya. Namun sebelum ada kesadaran menyepakati sebuah nama, ada sejarah panjang munculnya desa ini. Menurut para tokoh sejarah maupun tokoh adat yang saat ini masih hidup dan mampu digali informasinya, warga Desa Tegal Arum awalnya adalah sebuah rombongan transmigran. Mereka, para transmigran ini datang ke unit lima (5) yang berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa seperti daerah Pati, Jepara, Tegal, Kebumen, Klaten, Wonogiri, Solo, Yogja, Magelang, Salatiga, dan Purwodadi.

Para transmigran dari sejumlah daerah di Jawa itu terus bekerja keras. Di antara mereka ada yang kembali lagi ke daerah asalnya, namun banyak juga yang tetap bekerja keras dan bertahan hingga sukses sampai sekarang. Kepala Desa sementara yang ditetapkan saat itu adalah bapak Soehadi. Dia adalah pejabat sementara Kepala Desa yang ditunjuk oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Para tokoh masyarakat itu kemudian berkumpul lagi dan bermusyawarah untuk membahas pemberian nama desa di unit lima, yaitu Desa Tegal Arum seperti yang sudah saya bahas di paragraph sebelumnya.

Mata pencarian warga Desa Tegal Arum pada umumnya adalah petani, tapi itu dulu sebelum PTP masuk dan mengajak masyarakat  untuk menanam karet. Saat ini masih ada beberapa petani di Desa ini, meskipun tidak banyak petani di desa ini, namun pembinaan pertanian di desa ini cukup baik. Artinya tidak mustahil jika jika kelak mereka memproduksi sayuran dan bahan pangan yang baik dan berkualitas.

Dari sekian peristiwa penting lainnya, kini tahun 2017, Desa Tegal Arum yang kini dipimpin oleh Bapak Rohmad Annas sebagai Kepala Desa (Kades), telah mendapatkan penghargaan sebagai Desa Terbaik dalam Lomba Desa mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi Jambi. Banyak factor yang membuat Desa ini menjadi Juara dalam Lomba tersebut, namun factor yang cukup penting dari semua factor itu adalah partisipasi wargannya, atau kekompakan warganya dalam membangun desa, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah desanya.

Kolaborasi Pemuda Penggerak Desa dan Kelompok Perempuan.

Di desa Tegal Arum, 80% warganya berkebun, biasanya warga mengelola perkebunan karet dan kelapa sawit. Perkebunan karet ada atau ditaman sejak zaman masuknya transmigrasi kedesa Tegal Arum yang pembibitanya bekerja sama dengan PTP dengan sistem pinjam dengan sertifikat tanah, dan dekaran utang itu udah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan. Hampir semua perkebunan karet yang ditanam sudah dalam kondisi rusak, dan sebagian perkebunan sudah ditanami ulang oleh pemiliknya. Ada beberapa hal yang membuat perkebunan rusak, di antaranya terkena jamur akar putih yang terus menyebar tanpa ada pengendalian. Selain itu dikarenakan ketidaktahuan cara pembasmian dan pencegahanya. Sebenarnya hal ini bisa di siasati dengan sosialisasi atau penyuluhan dari PPL melalui kelompok tani, baik itu pemilihan bibit unggul, cara penanaman, cara perawatan dan cara pengendalian hama atau pun jamur yang merusak pohon karet. Sedangkan untuk kelapa sawit permasalahanya pada pemupukan, karena mahalnya pupuk dan kelangkaan pupuk. Untuk mengatasi ini, desa biasanya meminta bantuan pupuk kepada dinas pertanian maupun itansi terkait. Selain itu permasalahanya adalah rendahnya harga jual getah karet, seharusnya hal ini bisa di kendalikan dengan cara membentuk kelompok lelang untuk penjualanya. Karena Perkebunan adalah penghasilan pokok warga Desa Tegal Arum, hasil perkebunan sangat mempengaruhi kebutuhan warga Tegal Arum. Jadi jika perkebunan di desa Tegal Arum ini baik, maka akan meningkat pula penghasilan warganya.

Selain berkebun karet, warga Tegal Arum juga beternak, berkebun singkong, buah naga, dan sejumlah tanaman obat keluarga (Toga). Toga pada umumnya dikerjakan secara berkelompok. Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Taman obat keluarga pada hakekatnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Kebun tanaman obat atau bahan obat dan selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat, khususnya obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Budidaya tanaman obat untuk keluarga (Toga) dapat memacu usaha kecil dan menengah di bidang obat-obatan herbal sekalipun dilakukan secara individual. Setiap keluarga dapat membudidayakan tanaman obat secara mandiri dan memanfaatkannya, sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga.

Di sejumlah desa pada umumnya, kebun Toga biasanya dikelola oleh kelompok perempuan di desa. Namun kebun di desa ini dikelola secara kolaboratif oleh Pemdes dan warga, khususnya para Pemuda Pemudi Penggerak Desa dan Kelompok Perempuan di Desa ini. Tentang Pemuda Desa Tegal Arum, saya sudah pernah menuliskan kiprah mereka dalam pembangunan desa di laman ini yang berjudul Pemuda Penggerak Desa, Bertani dan Mengabdi . Sementara para perempuan di desa ini, pada umumnya aktif di kegiatan social di desa, di antaranya melalui kegiatan rutin di PKK. Mereka juga sudah menyadari tentang pentingnya kesehatan, serta tentang persalinan yang harus dilakukan di Puskesmas. Selebihnya, mereka aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan serta mengembangkan ketrampilan mereka membuat barang-barang yang dimanfaatkan dari bahan-bahan yang ada di desa. Profesi mereka beragam, ada yang sebagai buruh tani, pegawai negeri, pedagang, dan ada juga yang mempunyai keteampilan sebagai penjahit dan makanan ringan. Home Industries  di Desa ini juga sangat membantu pendapatan para perempuan yang bekerja secara penuh di rumahnya, hal ini juga sangat membantu untuk mengurangi angka pengangguran di desa.

Di luar aktifitas rutin mereka terlibat aktif dalam kegiatan yang diinisiasi Pemdes, para perempuan di setiap dusun maupun di tingkat RT pada umumnya mengelola kebun tanaman obat keluarga (Toga). Tahun 2017, kebun Toga di desa ini tidak hanya terdapat di lingkungan RT maupun Dusun, namun kini sudah ada di tingkat Desa. Pengelolaannya Toga pun dilakukan secara partisipatif antara Pemdes dan warganya, terutama kolaborasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan dan para pemuda pemudinya. Mereka membentuk kepengurusan, termasuk mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk menyiram tanaman tiap pagi dan sore dan seterusnya. Tidak heran, meskipun usia Kebun Toga ini masih tergolong muda, namun tanaman obat di kebun ini cepat sekali tumbuh dan menghijau.

Toga di kebun ini juga sudah mulai dimanfaatkan masyarakat di desa. Kebun yang dibangun di atas Tanah Kas Desa (TKD) ini tidak sekadar kebun Toga, namun juga tempat yang asyik untuk bersantai, selain luas juga ada fasilitas yang asyik, misalnya untuk berdiskusi merencanakan kegiatan dan sejumlah rencana pemanfaatan kebun Toga untuk beragam momen. Kebun Desa Tegal Arum ini terletak tepat di samping Kantor Desa Tegal Arum dan beberapa fasilitas umum lainnya. Kekompakan warga dan pemerintah desa ini cukup mendapat banyak perhatian dan inspirasi dari desa-desa lainnya. Termasuk perhatian dari pemerintah daerah. Tidak heran, Desa Tegal Arum tahun ini menjadi Juara I dalam Lomba Desa mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga se-Provinsi Jambi. Desa yang kompak antara Pemdes dan warganya, desa dengan semangat belajar untuk perubahan yang lebih baik lagi, desa yang tidak sekadar kaya data, namun juga partisipatif dan transparan. Saat main ke desa-desa adalah saatnya belajar dari para warganya, termasuk belajar dari Desa Tegal Arum dengan segala kreativitas warganya, produk-produk kreasi warganya, serta beragam aset sosial dan spiritual budayanya.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman Alimah Fauzan,  gender specialist di Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di 3 Desa di Kabupaten Tebo, yaitu Desa Tegal Arum, Desa Tirta Kencana, dan Desa Teluk SIngkawang. PAD ini merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS. Keterangan dalam tulisan ini juga berdasarkan informasi dari penuturan dan data sejarah desa yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) Tegal Arum. 

Wonosobo Jadi Daerah Model Percontohan “Open Data Keuangan Desa”

Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.(M. Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta)

Yogyakarta-Kabupaten Wonosobo menjadi daerah model percontohan data terbuka (open data) keuangan desa. Peluncuran Wonosobo sebagai daerah percontohan, secara resmi akan ditetapkan melalui acara “Peluncuran Kabupaten Wonosobo Sebagai Model Percontohan Open Data Keuangan Desa” sekaligus “Seminar Nasional Data Terbuka dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa”. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Infest Yogyakarta dan Pemkab Wonosobo ini dilaksanakan di Pendopo Wonosobo, pada Selasa (18/7/17).

Proses Panjang Mewujudkan Impian “Open Data Keuangan Desa”

Inisiatif pengembangan open data keuangan desa ini bukanlah sesuatu yang instan. Namun telah dimulai sejak tahun 2014 bersama Infest Yogyakarta. Inisiatif bersama ini telah dirintis sejak 2014, mulai dengan penyehatan perencanaan desa melalui perencanaan apresiatif desa, penguatan kapasitas pelayanan informasi publik dan penguatan tata kelola keuangan desa.

“Open Data” bukan semata pengenalan sistem informasi, tetapi harus melalui sejumlah ragam kegiatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta bersama dengan Pemkab Wonosobo. Mulai dari rangkaian kegiatan “Perencanaan Apresiatif Desa”, “Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Informasi Desa”, “Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa”, hingga “Open Data Keuangan Desa”.

Menurut Direktur Infest Yogyakarta, M. Irsyadul Ibad, cita-cita bersama dalam rangkaian pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya pemerintahan desa yang terbuka. Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

“Harapannya, pengalaman dan pembelajaran praktik open data keuangan desa di Wonosobo mampu mempengaruhi kebijakan daerah-daerah selain Wonosobo, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga di tingkat Nasional,” ungkapnya.

Dalam acara ini juga akan ada rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan desa, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga nasional merespon perkembangan implementasi UU Desa saat ini. Selain itu, tersusunnya rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan desa dengan semangat data terbuka untuk memperluas akses masyarakat pada pembangunan desa.

Data Terbuka dan Dapat Diakses Siapapun

Saat ini, program ini telah menjangkau seluruh desa (236 desa) di Kabupaten Wonosobo. Program ini turut didukung oleh beberapa Lembaga Donor, seperti MAMPU-AUSAID (2014); Hivos-MAVC (2016-2017) dan Yayasan Tifa (2016-207). Inisiatif ini turut didukung pula oleh beberapa organisasi masyarakat sipil dan komunitas, seperti Medialink Jakarta, dan Yayasan Air Putih. Rangkaian aktivitas penguatan kapasitas yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pada acara peluncuran dan seminar nasional ini juga turut mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati, BAPPEDA, dan Bapermasdes/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) dari beberapa kabupaten di Indonesia, desa-desa di Lingkup Jawa Tengah (terutama Wonosobo); serta jaringan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu desa, keterbukaan informasi dan open data.

“Yang terpenting, data-data keuangan desa tersebut kemudian dibuka ke publik sebagai informasi yang dapat diakses siapa pun. Teknologi informasi yang disiapkan juga mengakomodir pertukaran dan pemanfaatan data yang tersedia pada platform lainnya,” tegasnya.[] (Alimah)

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

Cerita Semangat Pembaharuan Desa dari Kabupaten Tebo

 

“Sebelumnya kami itu tidak pernah dilibatkan dalam hal apa pun terkait pembangunan desa”.

Ungkapan ini diucapkan oleh Toyyibah, perempuan Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Toyyibah menceritakan tentang perencanaan pembangunan di desanya yang tidak pernah mengakomodir usulan-usulan dari perempuan.

Menurut Toyyibah, perencanaan pembangunan desa sebelumnya selalu didominasi oleh laki-laki dan hanya dibahas oleh pemerintah desa dan BPD. Perempuan baru mulai dilibatkan setelah desanya melakukan perencanaan apresiatif desa.

“Sekarang, aspirasi dari kami sebagai perempuan sudah diterima, kegiatan kami untuk melakukan daur ulang sampah juga sudah didanai oleh desa,”

kata Toyyibah, saat kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Rabu (14/6).

Cerita lain tentang Desa Teluk Singkawang juga diungkapkan oleh Sari Yudillah, pemudi Desa Teluk Singkawang. Sari yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang desa, kini dengan mudah bisa mengakses informasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh desanya.

“Saya jadi tahu kalau pembangunan desa itu meliputi empat bidang, sekarang ini jadi lebih banyak masyarakat yang terlibat aktif,” ungkapnya.

Kemudahan dalam akses informasi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ari Rudiyanto, pemuda Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, bahkan kini lebih memilih mendedikasikan hidupnya untuk desa dan meminggirkan keinginannya untuk bekerja di luar daerah, setelah tahu desanya memiliki potensi yang besar.

“Awalnya itu saya tidak tahu apa-apa tentang desa, saya tidak mengenali dan bahkan saya tidak tertarik dengan desa saya sendiri. Tapi setelah ikut dalam perencanaan apresiatif desa, saya menjadi tahu kalau desa ini memiliki potensi yang sangat besar. Ini menjadikan saya cinta dengan desa saya sendiri dan saya merasa peduli untuk terlibat dalam pembangunan desa,” ungkap pemuda yang baru setahun lulus kuliah ini, Kamis (15/6).

Desa Tegal Arum bahkan dikagetkan dengan satu fakta yang mereka temukan dalam kegiatan pemetaan aset dan potensi desa. Mereka tidak pernah menyangka kalau ternyata desanya memiliki aset tanah desa seluas 40 Hektare.

“Kami itu baru tahu kalau ternyata Desa Tegal Arum punya tanah aset desa seluas 40 Hektar. Dari dulu belum pernah tercatat, padahal kan bisa dimanfaatkan untuk pendapatan asli desa,” kata Rahmat Annas, Kepala Desa Tegal Arum.

Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan pun mereka lakukan untuk memastikan pembangunan dan program yang dikerjakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sofiyanti, perempuan Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang mengungkapkan, saat ini masyarakat di desanya menjadi lebih kritis pada pembangunan yang dilakukan desa. “Masyarakat, terutama perempuan di Tirta Kencana sekarang jadi lebih kritis. Waktu ada pembangunan jembatan itu mereka nanya-nanya tentang pelaksanaannya, besaran anggaran dan sumbernya dari mana,” kata Sofi, ketika melakukan kegiatan refleksi perencanaan apresiatif desa, Kamis (15/6).

Pengalaman-pengalaman dari tiga desa di Kabupaten Tebo ini juga dipaparkan di hadapan Pemerintah Kabupaten Tebo, dalam kegiatan Workshop Refleksi Pembelajaran “Sekolah Pembaharuan Desa”, pada Jumat (16/6) di Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo.

Syahlan Arpan, Wakil Bupati Tebo yang hadir dalam acara ini, mengungkapkan harapannya agar tiga desa yang telah melakukan perencanaan apresiatif desa bisa dijadikan model untuk diaplikasikan oleh desa-desa lain di Kabupaten Tebo.

“Paling tidak kita mulai dulu dari satu desa untuk setiap kecamatan menjadi desa percontohan, ke depannya jadi bisa secara keseluruhan. Kalau perlu ya kita anggarkan,” ungkapnya.

Menurut Syahlan, perencanaan apresiatif desa yang disampaikan juga menjadi hal penting bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

“Masukan-masukan seperti ini nanti dari masing-masing OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) terkait, tolong untuk bisa membahasnya, karena ini penting juga dalam penyusunan RPJMK,” pungkasnya.

 

Penulis: Yudi H

Sungaiku Sayang, Sungaiku Malang

Penambangan emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir di mana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang. Namun setelah pemetaan aset dan potensi desa, kami mulai berbenah, salah satunya dengan pelibatan dan penguatan lembaga adat di desa kami.

Ditulis oleh Agus Hariyanto*

Sungai adalah sumber kehudipan bagi berbagai jenis biota air tawar yang ada di dalamnya, kelestarian ekosistem air akan sangat berpengaruh bagi kehidupan hewan air dan masyarakat pemanfaat hasil dari air. Desa kami dilintasi sungai terbesar dan terpanjang di Kecamatan Rimbo Bujang, yang menurut para pendahulu kami diberi Nama “Sungai Alai”. Sungai ini berhulu diperbatasan Provinsi Sumatera Barat membelah kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir dan berhilir di Kecamatan Tebo Tengah (yang merupakan Ibu Kota kabupaten Tebo).

17362678_1386549034700731_574373894546531228_n

Kondisi sungai Alai (foto oleh David)

Dahulunya sungai ini dijadikan sebagai sarana transportasi bagi PT. ALAS, perusahan HPH yang memanfaatkan hasil hutan sebelum dijadikan sebagai tempat transmigrasi bagi orang tua kami. Sungai ini dijadikan oleh perusahan tersebut untuk mengangkut kayu alam dari hulu sungai alai kehilir dengan cara menyatukan kayu LOG menjadi sebuah perahu. Selain itu juga sebagai rumah bagi para pekerja sebelum sampai kesungai besar (Batang Tebo) kemudian ke Sungai Batang Hari hingga sampai ke Soumel pengolah kayu.

“Jangan ditanya soal ikan sungai ini, dahulunya sangat berlimpah,” ungkap Sriyanto, salah seorang eks pekerja PT. ALAS.

“Ketika membawa kayu melalui sungai alai, ikan sering melompat keatas kayu rakitan yang mereka kendarai, tinggal ambil dan dijadikan santapan sehari-hari selama berada diatas kayu rakitan tersebut,” paparnya pelahan.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat adat setempat (Suku Anak Dalam) jika mencari ikan tidak menggunakan kail, tetapi hanya menggunakan sebuah rotan yang diberi umpan dengan seekor katak, tinggal tunggu sebentar saat ikan kelihatan akan memakan umpan kemudian mereka menggunakan sebuah tumbak sebagai penangkapnya. “Mudah sekali bukan?”.

Pelibatan dan Pengatan Lembaga Adat

20170214gdfgfg

Kondisi sungai alai

Kini, apa daya, akibat Peti dan ilegal Fishing membuat semuanya hanya menjadi cerita menjelang tidur bagi anak cucu nanti. Penambangan Emas secara membabi buta menghancurkan semuanya, sungai dikeruk pasirnya sehingga terjadi pendangkalan, tempat bertelur bagi ikan rusak, yang ada hanya gurun pasir dimana-mana. Orang kami menyebut tempat ikan sebagai Lubuk, sudah tidak ada. Belum lagi saat kemarau, tangan-tangan jahil dari warga kami meracuni ikan, yang hampir tiap kemarau tiba selalu hal yang sama mereka lakukan, lalu kapan ikan akan berkembang.

Tahun 2016, semenjak ada Tim Pembaharu Desa (TPD) yang memetakan aset dan potensi desa, kami mulai bergerak menyusun strategi pelestarian sungai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pelibatan dan penguatan Lembaga Adat. Kami mulai pelajari potensi dan tantangan-tantangannya, berbagai pihak kami ajak musyawarah demi penyelamatan sungai. Maka, kami bentuk lembaga adat yang mengurusi khusus tentang sungai, yang anggotanya adalah para penambang emas tanpa ijin (PETI) dan para Pelaku Ilegal Fishing. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi adat dan sanksi pidana. Mulai dari sungai-sungai kecil di desa Tirta Kencana untuk tahun 2017, yang diharapkan kedepannya dapat berkembang sampai kepada pelestaraian sungai Alai yang kondisinya sudah cukup parah.

Strateginya adalah pembuatan keramba apung di sepanjang sungai desa Tirta Kencana. Pengawasan dilakukan oleh Pemdes dan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Adat yang membidangi sungai. Berhasilkah program ini, kami sangat optimis jika program ini dilaksanakan dan diawasi secara benar, maka bukan tidak mungkin pasti tercapai.

==========

Keterangan Penulis:

*Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Agus Hariyanto, salah satu warga sekaligus Koordinator Tim Pembaharu Desa (TPD) Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Agus juga menjadi pendamping lokal Desa Tirta Kencana dalam proses perencanaan apresiatif desa, salah satu kegiatan dari program kerjasama antara Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest), Pemdes dan Pemda Tebo. Selain Desa Tirta Kencana juga ada Desa Tegal Arum dan Teluk Singkawang yang didampingi Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD). Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.

Sumber gambar: sungai alai,

 

Ketika Warga Transmigran Mulai Menggali dan Menulis Sejarah Desanya

Sekarang kami mulai paham bahwa dulunya kami (warga transmigran) ini hanya ada 496 kepala keluarga (KK) dari semua pelosok penjuru Jawa. Kami juga kini mengetahui jika dulu para orang tua kami sangat prihatin selama dua tahun. Mereka hanya makan beras dan teri jatah dari pemerintah. Kami juga tahu, dulu ada masalah kelapran pada tahun 1979 karena jatah sudah habis dan tanaman padi puso. Kami juga kini mengetahuai jika dulu para orang tua kami dulu hanya berjalan kaki berpuluh-puluh kilo meter hanya untuk mencari bibit singkong. Kami juga tahu bahwa tidak sedikit para leluhur yang meninggal karena tertimpa pohon, ada juga yang dimakan harimau, dan digigit ular. Dan kini, kami sangat sadar bahwa kami harus lebih menghormati mereka, karena semua yang terbangun saat ini adalah buat kerja keras mereka, para pendahulu kami.

(Rohmad Annas, Kades Tegal Arum, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, 24/02/17)

Kalimat terahir Kades Tegal Arum, Rohmad Annas secara jelas mengingatkan dirinya, warganya, bahkan semua orang untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalimat yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, karena pernah didengungkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Kini, kalimat tersebut terus menerus dikutip di banyak pernyataan seseorang untuk mengingatkan betapa pentingnya sejarah. Termasuk bagi warga transmigran yang kini bisa dikatakan telah sukses atau berhasil menaklukan tempat yang awalnya sangat asing bagi mereka. Lalu mengapa masyarakat di desa perlu menelusuri, menggali, hingga menulis sejarah desanya? Karena sejarah adalah aset yang berharga bagi desa dan masyarakatnya. Lebih dari itu, menulis sejarah tidak sekadar mengingat kembali detail waktu kejadian di masa lalu, namun berusaha mencoba menulis sejarah baru.

Apa yang sudah diungkapkan Kades Tegal Arum hanyalah cerita singkat dari sekian banyaknya fakta tentang desanya. Saat saya menyebut mereka telah sukses, bagi saya memang benar mereka telah sukses. Kekuatan memelihara ketekunan mereka tidak hanya berhenti pada satu dua generasi, namun secara terus menerus diwariskan pada anak-anaknya. Mereka adalah para pemuda desa yang tidak mengenal rasa malu atau sungkan untuk berperan di ranah publik maupun domestik. Bahkan peran-peran sosial dapat secara bersamaan mereka lakukan dengan peran-peran lainnya. Seperti yang pernah saya tulis di laman ini tentang Pemuda Penggerak Desa Tegal Arum.

Desa Tegal Arum adalah salah satu desa dampingan Infest Yogyakarta di Kabupaten Tebo yang tengah berupaya mewujudkan perencanaan apresiatif desa dalam proses pembangunan di desanya. Selain Desa Tegal Arum, ada juga Tirta Kencana, dan Desa Teluk Singkawang yang juga tengah menelusuri dan terus menggali potensi desanya. Salah satunya dengan menulis tentang sejarah desanya. Ketiga desa ini sama-sama memiliki aset dan potensi yang bisa jadi baru mereka sadari betapa kayanya mereka. Di Teluk Singkawang misalnya, di sana ada sebuah candi dan sejumlah warisan nenek moyangnya.

Menggali Informasi Langsung dari Pelaku Sejarah

Dalam suatu wawancara yang bertujuan memetakan aset dan potensi desa, salah seorang tim pembaharu desa (TPD) Tegal Arum pernah merasakan kesulitan menjawab pertanyaan warga. Saat itu pertanyaannya adalah tentang batas wilayah. Ini hanya salah satu hal yang kemudian membuat TPD bersama pemerintah desa merasa penting untuk lebih mengenal tentang desanya dengan menelusuri sejarah desanya. Selain kisah dari TPD ini, cerita lain juga muncul dari Kades Tegal Arum, tentang kali pertama dia menyadari tentang pentingnya menggali sejarah desa dan menuliskannya.

“Awalnya, pada suatu sore saat saya silaturrahmi ke tempat mbah Makmur. Di sana saya lihat ada papan berukuran 30 cm persegi dengan tulisan huruf Jawa Aseli. Karena pensaran, akhirnya saya bertanya apa arti dan tujuannya. Beliau menjawab, ini adalah prasati bukti pertma kali kami serombongan setelah 2 minggu di perjalanan akhirnya sampai di sini (di Tebo, Jambi). Dan sore itu, ibarat petunjuk bagi saya sendiri. Malam harinya, seperti biasa kami berkumpul bersama pemuda dan menyampaikan kepada mereka bahwa kita perlu mencari tahu sejarah desa kita, sebelum para pelaku sejarah semuanya tiada,” papar Rohmad Annas pada Kamis (24/02/17).

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Para pelaku sejarah Desa Tegal Arum

Gayung bersambut, para pemuda desa pun sepakat dengan gagasan Kadesnya. Sejak itu, mereka pun berbagi peran dan segera menyebar menelusuri, menggali, dan mulai menghimpun data-data tentang desanya. Setelah data terkumpul, Pemdes mulai mengumpulkan para pelaku sejarah dengan mengundang mereka untuk menggali lebih jelas lagi kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Semacam melakukan verifikasi data-data dari yang telah mereka dapatkan kepada pelaku sejarahnya langsung.

“Hal ini penting kami lakukan agar informasi yang kami terima tidak hanya dari individu-individu tertentu dengan kebenaran sepihak saja. Ini penting bagi kami untuk diwariskan pada generasi berikutnya,” tandasnya.

Hal serupa juga diungkapkan tim pembaharu desa (TPD) Tirta Kencana, Agus Putra Mandala. Pada waktu yang hampir bersamaan, Desa Tirta Kencana juga tengah menggali sejarah desanya. Mengetahui sejarah desa juga menjadi sangat penting karena dalam dokumen RPJMDesa mereka harus memberikan informasi tentang profil desanya.

“Kami undang salah satu tokoh pendiri desa yang waktu itu sebagai pegawai UPT (Transmigrasi) Kemudian kami minta beliau bercerita tentang Desa Tirta Kencana. Dari mulai berdiri sampai luasan tanah “R”, serta rencana apa dari para pendiri yang bisa kami lakukan terhadap mimpi mereka. Dan ternyata, tanah “R” kami sangat luas yg menurut mimpinya pendiri desa akan dijadikan sebagai kantor Kabupaten pemekaran atau setidaknya Bandara,” demikian Agus yang secara pribadi mengaku kaget dengan informasi yang baru diketahuinya.

Tantangan dan Manfaat Menggali Sejarah Desa

Kendati warga baru menyadari tentang betapa pentingnya sejarah desa mereka, namun selama proses penggalian informasi, mereka mengaku tidak mengalami banyak kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Ari Rudiyanto, salah satu TPD Tegal Arum.

“Tidak begitu banyak kendala, hanya saja dalam menggali sejarah desa, hanya saja dari mereka (pelaku sejarah) bercerita berdasarkan dari ingatan mereka. Karena faktor usia, maka terkadang ada beberapa peristiwa yang mereka lupa. Sehingga kita kemarin juga harus membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memancing daya ingat mereka tentang peristiwa-peristiwa penting yang mereka alami dan saksikan,” ungkap Ari.

Kendala lainnya kemudian adalah bagaimana mereka melalui tahap penulisan dan analisa hasil penggalian data tentang sejarah desanya. Dalam hal ini, bisa jadi mereka membutuhkan penguatan kapasitas tersendisi khusus penulisan sejarah desa. Sehingga data sejarah desa juga akan sangat bermanfaat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan  dokumen perencanaan pembangunan yang  berfungsi acuan utama pelaksanaan  pembangunan desa untuk kurun waktu 6 (enam)  tahun. Di mana salah satu langkah dari penyusunan RPJMDesa adalah penggalian databese desa meliputi profile desa, penelusuran sejarah desa, memetakan aset  desa, membangun mimpi desa, strategi  pengembangan aset dan menganalisa,  menyusun program dan kegiatan RPJMDesa.  Selebihnya, sejarah desa akan lebih baik jika ditulis dan dibukukan dan menjadi dokumen penting bagi desa.

=========

Catatan pembelajaran ini ditulis oleh Alimah, Gender Specialist Institute for Education Development, Social, and Religious Studies (Infest).  Desa Tegal Arum, Tirta Kencana dan Teluk Singkawang adalah desa dampingan Infest Yogyakarta yang telah membentuk tim pembaharu desa (TPD) untuk Perencanaan Apresiatif Desa (PAD), salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana. Program ini didukung oleh Making All Voices Count (MAVC) HIVOS.