Arsip Tag: Desa Peduli TKI

Rumah Besar, Penghuninya Belum Tentu Sejahtera

“Di desa itu, kita tidak bisa mudah menilai seseorang sudah sejahtera atau belum. Terkadang meskipun rumahnya kelihatan bagus, bisa jadi secara ekonomi tidak mampu. Justru rumah yang besar itu dulunya adalah orang menengah ke bawah. Mereka mampu membuat rumah besar dan megah saat masih menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Tapi itu dulu, kondisi sekarang sudah berbeda. Setelah pulang menjadi TKW mereka bingung mau usaha apa, tabungan habis, lahan tidak punya, dan kerja serabutan.”

Seorang pemuda Desa Pringamba bernama Rusli (28), dengan tegas mengungkapkan pengalamannya selama melakukan pemetaan partisipatif di desanya. Termasuk pendataaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa. Pendataan yang dalam setiap tahapannya dilakukan secara partisipatif, termasuk saat persiapan merumuskan indikator utama dan sub-indikator sebuah kepala keluarga (KK) disebut kaya, sedang, miskin, atau sangat miskin. Warga dan Pemdes yang terbiasa menjadi petugas sensus, kini terlibat di semua tahapan pendataan. Kini mereka memiliki data yang mereka hasilkan sendiri, bukan lagi data milik supradesa.

Kondisi mantan TKI yang diceritakan Rusli mengingatkan saya pada mantan TKI di desa-desa lain di Banjarnegara. Di Desa Gentansari misalnya, pada tahun 2015, kelompok perempuan mengungkap bahwa selama pendataan kemiskinan di desanya, TKI tidak pernah masuk dalam kolom profesi. Termasuk kondisi rumah besar dan terlihat megah, namun untuk makan sehari-hari penghuninya sering berhutang kesana-kemari. Kondisi para matan TKI ini memang tidak banyak diketahui selain tetangga ataupun warga sekitarnya. Kondisi mereka juga mengingatkan saya akan desa kelahiran saya serta desa-desa lainnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sejarah TKI sendiri menurut Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sudah ada di tahun 1890-an. Seingat saya, tahun 1990-an, TKI di Desa saya pada umumnya ditempatkan di negara-negara Timur Tengah. Ekspektasi saya saat itu, para orang tua yang menjadi TKI tahun 1990-an kelak akan mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga pendidikan tinggi, serta bekerja dengan pilihan bidang yang cukup beragam.

Sayangnya, tidak semua orang tua yang menjadi TKI di tahun 1990-an bernasib baik, apalagi sampai memiliki usaha sendiri setelah tidak lagi bekerja sebagai TKI. Di desa-desa di Kabupaten Cirebon, anak-anak muda pada umumnya telah memiliki impiannya sendiri setelah lulus SMA. Yaitu menjadi TKI, namun tentu saja pilihan negara tujuan mereka berbeda, keahlian berbeda, dan tentu saja berpengaruh pada pilihan bidang pekerjaannya nanti. Kini pilihannya lebih banyak di Hongkong, Taiwan, Korea, dan Jepang. Ketrampilan mereka pun beragam, tidak sekadar pekerja rumah tangga (PRT). Negara-negara tersebut memiliki kebijakan tentang hak-hak tenaga kerja yang berbeda dengan di Timur Tengah. Saat ini akses informasi juga lebih mudah dibandingkan dulu ketika akses informasi masih sangat dibatasi.

TKI Adalah Aset

Bicara TKI saat ini, siapapun sepakat bahwa mereka kini lebih terdidik, ketrampilan beragam, dan ditempatkan di negara tujuan yang juga beragam. Sayangnya setalah mereka tidak lagi menjadi TKI, tidak banyak dari mereka yang memiliki konsep matang dan strategi mengelola usaha setelah tidak lagi menjadi TKI. Kalaupun pada umumnya mereka tidak sampai berpikir soal usaha, setidaknya dari pemerintah termasuk Pemdes memiliki strategi kolaborasi memberdayakan mereka.

Memang tidak semua TKI dan banyak pula yang sudah berhasil memiliki usaha setelah tidak lagi menjadi TKI. Tapi, yang masih bingung mau ngapaian juga tidak sedikit. Termasuk pemuda di desa saya, pada umumnya riwayat hidup mereka seperti ini: Di usia lulus SMA, mereka berangkat menjadi TKI di Taiwan. Satu kali berangkat, saat pulang ke desa akan menikah. Lalu berangkat lagi, isteri dan rumah besarnya ditinggal. Tidak heran, di desa saya banyak ibu-ibu muda tajir karena suami mereka “korea-an” atau “taiwan-an”, demikian istilah yang umum digunakan. Jadi kalau dulu banyak suami dan anak ditinggal istri menjadi TKI, sekarang lebih banyak istri dan anak ditinggal suami mereka menjadi TKI. Namun, keberadaan para ibu muda ini juga masih belum dinilai sebagai kekuatan. Desa masih belum mampu memberdayakan keberadaan mereka. Hingga di satu masa dimana para TKI tersebut sudah habis masa kontrak atau usia yang tidak memungkinkan, mereka tidak lagi memiliki tabungan dan alternatif usaha, mereka bingung. Mereka merasa sangat berat untuk pulang karena tidak ada jaringan pertemanan atau pilihan kerja atau usaha sendiri.

Sayangnya, di banyak desa, angka TKI yang begitu banyak ini masih belum dinilai sebagai peluang. Termasuk di desa yang berpuluh tahun memiliki warga sebagai TKI, namun belum ada satu pun kebijakan untuk memberdayakan mereka. Atau, setidaknya berkolaborasi membangun dan mengelola sebuah usaha bersama dengan modal bersama TKI. Atau ada juga upaya strategi menabung. Menurut Cederroth (1995) tentang “Survival and Profit in Rural Java: The Case of an East Java Villages” yang pernah dikutip oleh Abdul Hakim (2011) dalam penelitiannya yang juga dilakukan di salah satu Desa di Kabupaten Cirebon tentang “Strategi Kelangsungan Hidup Para Perempuan Buruh Migran”. Pemanfaatan tabungan adalah salah satu alternatif strategi bertahan hidup. Bahwa, ketika TKI kembali ke kampung halaman, maka mereka akan kembali memulai usaha baru atau bekerja di desa.

Status sosial lambat laun meredup seiring menurunnya penghasilan mereka di desa. Perubahan lain yang dihasilkan dari migrasi yakni pergeseran status pekerjaan misalnya dari buruh tani menjadi petani penggarap, pedagang atau usaha mandiri lainnya. Untuk menjaga kelangsungan hidup, mereka melakukan berbagai strategi antara lain: pemanfaatan jaringan sosial, mobilisasi anak perempuan, membatasi jumlah anak, menabung, produksi subsistensi dan penghasilan tambahan, menekan biaya hidup, dan pemanfaatan pinjaman. Semakin kuat tekanan ekonomi, maka semakin banyak jenis strategi yang dilakukan. Pada umumnya, strategi yang mereka lakukan, apapun jenisnya, bermanfaat untuk menjaga kelangsungan hidup mereka setelah tidak lagi menjadi TKW.

Inisiasi dengan beragam strategi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan mantan TKI dan keluarganya, seharusnya bukan lagi menjadi urusan individu maupun kelompok tertentu. Namun, pemerintah khususnya Pemdes sudah memiliki inisiasi mengembangkan peluang tersebut, bahwa SDM mantan TKI sebagai sebuah kekuatan (aset) di desanya. Seperti mendirikan dan mengelola usaha bersama keluarga TKI di desa. Namun hal terpenting adalah merangkul mereka, menumbuhkan kepercayaan TKI dan keluarganya, serta bekerjasama dengan beragam stakeholder.

Upaya mengembangkan aset SDM mantan TKI bukan hanya bertujuan jangka pendek, tapi jangka panjang, terutama setelah TKI tidak lagi bekerja di luar negeri. Dengan adanya modal dan pengelolaan bersama antara keluarga TKI dan pengambil kebijakan di tingkat lokal, diharapkan dapat membantu para TKI khususnya perempuan mantan TKW untuk kembali menjalani kehidupan di kampung halaman.

Saat ini, tentu saja sudah banyak program pemerintah yang memberdayakan purna TKI. Pemdes yang sudah sukses memberdayakan mereka juga tidak sedikit. Tapi masih banyak juga Desa-desa yang belum mampu menangkap peluang keberadaan TKI dan purna TKI sebagai aset SDM. Sehingga belum banyak desa-desa yang mampu memberdayakan mereka atau bekerjasama membangun dan mengelola usaha bersama. Dengan angka migrasi tinggi, menginisiasi membangun dan mengelola usaha bersama TKI, maupun memberdayakan mantan TKI, diharapkan dapat mengurangi angka migrasi. Lebih dari itu, mereka yang sudah tidak lagi menjadi TKI memiliki pilihan usaha bersama di desanya, serta memiliki soft skill tertentu untuk melanjutkan masa depannya dan keluarganya.

====

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah Gender Specialist Infest Yogyakarta.

Smart Kampung Pemkab Banyuwangi dan Perlindungan TKI dari Desa

Oleh: Wawan Kuswanto, Ketua SBMI Banyuwangi

Salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini adalah Smart Kampung. Karena Kabupaten Banyuwangi ini sangat luas, untuk menghubungkan satu desa dengan kota saja itu butuh waktu sekitar 4,5 jam, maka pelayanan kepada warga harus didekatkatkan melalui teknologi.

“Maka kami pilih smart kampung. Kalau di kota orang sudah terbiasa dengan smart city, tapi Banyuwangi membuat konsep smart kampung, yang bisa melipat jarak pelayanan menjadi lebih dekat,” ujar Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di beberapa media massa.

Perencanaan Usaha Komunitas SBMI BanyuwangiSebagai sebuah gagasan, Smart Kampung idealnya tidak hanya berkutat pada implementasi atau penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk desa, namun harus masuk pada ruang-ruang yang lebih substantif, dari bagaimana perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, perbaikan pelayanan publik, penguatan pengetahuan SDM pemerintahan desa, keterbukaan informasi, tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel, hingga pembangunan desa yang inklusif atau memperhatikan kelompok yang selama ini terpinggirkan perannya dalam perencanaan pembangunan di desa seperti; perempuan, kelompok miskin, difabel, TKI atau buruh migran, dan lain-lain.

Cita-cita mendekatkan pelayanan melalui program Smart Kampung diharapkan juga melihat ragam kebutuhan pelayanan masyarakat di tingkat desa, dari pelayanan pokok terkait pendidikan, kesehatan, dan kependudukan, hingga pelayanan yang bersifat spesifik, misal pelayanan perlindungan buruh migran di desa-desa basis TKI di Banyuwangi. Sebagai informasi, data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menempatkan Kabupaten Banyuwangi dalam daftar 15 Kabupaten dengan angka penempatan TKI terbesar di Indonesia, yakni rata-rata sekitar 7.000 warga Banyuwangi bekerja ke luar negeri setiap tahunnya.

Masih tingginya minat warga Banyuwangi untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI juga diikuti dengan masih maraknya percaloan, penipuan, dan ragam kasus serta pelanggaran hak yang dialami para calon TKI. Situasi ini seharusnya menjadi perhatian khusus Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan program “Smart Kampung”.

“Sederhana saja, sekarang apakah pemerintah desa mengetahui kebijakan penempatan TKI?, apakah data lowongan kerja luar negeri yang ada di dinas tenaga kerja sampai dan terinformasikan hingga desa?, tentu tidak, saluran informasi ini putus, dinas tidak terhubung dengan desa, demikian pula sebaliknya, maka yang terjadi peran calo dan para pihak yang hanya mengambil keuntungan dari para TKI ini menjadi lebih dominan di desa, nah di konteks inilah gagasan Smart Kampung harus mampu menjadi solusi atas persoalan pelayanan TKI di desa.” tegas Agung Subastian, Koordinator Komunitas Bumi Blambangan SBMI Banyuwangi.

Di saat gaung progam Smart Kampung ramai menjadi berita media massa, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banyuwangi mencatat beberapa fakta terkait pelayanan di pemerintahan desa:

  1. Pemahaman pelayanan masih terlalu sempit sebatas pelayanan administrasi kependudukan, Pertanahan, Perkawinan
  2. Sarana prasarana dan kapasitas SDM yang kurang memadai, tidak semua desa memiliki akses internet dan kapasitas pengetahuan TIK yang memadai.
  3. Tidak semua staf mampu mengerakan sarana prasarana yang ada untuk melayani masyarakatnya
  4. Pengetahuan seputar UU Desa beserta regulasi turunannya belum merata.
  5. Masih banyak pemerintahan desa di Banyuwangi yang tidak melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan implementasi pelayanan (partisipasi masyarakat).

Persoalan di atas harus menjadi prioritas untuk dibenahi sebagai bagian dari tahapan implementasi program Smart Kampung. Fakta di atas juga menunjukkan bahwa skema pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam program Smart Kampung harus didudukkan sebagai alat, bukan tujuan. Apabila teknologinya sudah smart, tapi kesadaran, prilaku, dan kebijakan pemerintahan desa tidak smart, ya sama saja, pelayanan publik yang baik susah terwujud.

Lebih rinci terkait perlindungan TKI atau buruh migran dari hulu (desa), program Smart Kampung ala Kabupaten Banyuwangi sejatinya selaras dengan program nasional Desa Peduli Buruh Migran, yaitu bagaimana dengan pelayanan desa yang baik alias “smart”, kebutuhan buruh migran bisa terpenuhi. Idealnya ada beberapa layanan yang harus di lakukan oleh pemerintah desa dalam hal pelayanan kepada TKI, antara lain:

1. Layanan penyediaan informasi migrasi TKI. Dari tata cara atau proses penempatan, tata cara penyelesaian kasus, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, hingga reintegrasi dan rehabilitasi TKI yang mengalami kasus. Dalam hal pelayanan informasi, pemerintah desa harus terhubung dengan Dinas Tenaga Kerja serta dapat bekerja sama dengan kelompok Buruh Migran di tingkat desa dalam hal produksi serta pendistribusian informasi agar lebih mudah dan murah.

2. Layanan pendampingan kasus, tidak semua anggota keluarga Buruh Migran tahu cara melaporkan kasus, mengajukan bantuan hukum, dan membuat surat laporan. Sudah semestinya pemerintah desa dalam hal ini menghadirkan pelayanan pengaduan dan monitoring kasus.

Sebagaimana amanat Pasal 14 huruf f, Peraturan Menteri Desa Nomor 1 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pemerintahan desa berwenang membentuk dan memfasilitasi paralegal. Dalam hal ini fungsi paralegal desa dapat dijalankan dengan melibatkan komunitas keluarga dan mantan TKI guna membantu desa dalam hal pelayanan pendampingan kasus.

3. Layanan reintegrasi dan rehabilitasi. Mayoritas TKI di Banyuwangi mengalami migrasi berulang, purna TKI kesulitan beradaptasi dengan kondisi di desa, terlebih saat mereka pulang dalam kondisi berkasus atau menjadi korban perdagangan manusia, sehingga memaksa mereka kembali berangkat ke luar negeri. Layanan ini dalam rangka menyiapkan purna TKI agar dapat berdaya di desa dan turut berperan dalam pembangunan ekonomi di desa.

Program Smart Kampung yang mulai digulirkan oleh Bupati Banyuwangi mesti direspon dengan tepat. Respon tersebut bertujuan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah kepada kelompok buruh migran yang ada di desa-desa basis TKI.

Smart Kampung harus digerakkan ke wilayah yang lebih substantif, tidak sekadar implementasi program berbasis TIK di desa, melainkan menjadi upaya menumbuhkan pemahaman dan partisipasi semua elemen di desa termasuk kelompok atau komunitas TKI. Sudah saatnya Kabupaten Banyuwangi yang menjadi basis TKI menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan TKI dari hulu (desa).