Arsip Tag: Desa MAMPU

Kab. Takalar Petakan Regulasi untuk Implementasi UU Desa

Takalar– Rabu, (8/4/2015), bertempat di Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar digelar diskusi penyusunan regulasi kabupaten untuk implementasi Undang-undang (UU) Desa. Diskusi kali ini digelar untuk memetakan regulasi yang perlu dipersiapkan di tingkat Kabupaten untuk implementasi UU Desa.

Diskusi persiapan regulasi Kabupaten Takalar untuk Implementasi UU Desa di Desa Kalukubodo. Foto: Syahribulan

Diskusi persiapan regulasi Kabupaten Takalar untuk Implementasi UU Desa di Desa Kalukubodo. Foto: Syahribulan

Menurut Farid Hadi, selaku penasihat senior Infest Yogyakarta untuk program desa, diskusi kali ini untuk menjaring masukan dari desa tentang apa saja yang perlu diatur oleh kabupaten. Mengingat, mulai April ini, dana desa sudah mulai dicairkan, maka perlu dipersiapkan secara matang. Di Kabupaten Takalar, tim Infest-Mampu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk impementasi UU Desa.

Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini, turut dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), relawan dari empat desa lain yakni Desa Kadatong, Desa Parapunganta, Desa Bentang, dan Desa Soreang. Selain itu hadir pula perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Takalar.

Menurut Hasbullah perwakilan dari BPMPD mengatakan, forum ini menjadi ruang untuk menjaring masukan dari desa tentang kebutuhan apa saja yang perlu dimasukkan dalam aturan di tingkat kabupaten. Menurutnya, masukan dari desa akan menjadi bahan dalam pembahasan dalam pertemuan beberapa instansi di Kabupaten Takalar.

“Kami sepakat pertemuan ini sangat penting, mengingat 40 persen dana desa akan turun April ini. Sementara kabupaten sendiri belum tahu banyak aturan apa yang akan dibuat oleh desa,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Kadatong, Abdul Muis. Selama ini, menurut Muis, pemerintah desanya belum mengetahui secara detil aturan-aturan turunan UU Desa dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan. “Tolong bantu dan jangan lupakan kami,” ujar Muis.

Dalam diskusi kali ini muncul beberapa kebutuhan regulasi di tingkat kabupaten yang dibutuhkan oleh desa. Regulasi-regulasi tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum implementasi UU Desa, antara lain Perbup tentang Kewenangan Desa, Perbup tentang Perencanaan Desa Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, besaran alokasi dan mekanisme penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa.

“Desa seharusnya bisa membangun sesuai kewenangannya. Kalau tidak ada dasar hukum tentang kewenangan desa bagaimana. Di dalam UU Desa kewenangan desa didasarkan pada kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa,” terang Farid Hadi.

Menurut Syahribulan, selaku penanggujawab tim Infest-Mampu di Kabupaten Takalar, hasil diskusi akan menjadi bahan dalam diskusi di tingkat kabupaten. Diskusi yang rencananya digelar Kamis esok akan melibatkan beberapa instansi seperti BPMPD, Badan Perencanaan Daerah bagian tata pemerintahan, Sekretaris Daerah bidang Hukum dan HAM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Takalar. []

Mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Belajar di Desa

Malang, Rabu (8/4/2015)- Tim Desa Mampu Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan (Infest) Yogyakarta menggandeng 28 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk belajar bersama tentang tata kelola pemerintahan desa.

Sebelumnya, Tim Desa Mampu-Infest Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Malang telah menyepakati nota kesepahaman tentang kegiatan perencanaan apresiatif desa dan tata kelola keuangan desa untuk mendukung implementasi Undang-undang (UU) Desa. Kegiatan-kegiatan tim Mampu-Infest meliputi sosialisasi UU Desa dan peraturan turunannya, pemetaan apresiatif desa, hingga penyusunan rencana pembangunan desa.

Menurut Edi Purwanto, selaku Fasilitator Program Mampu di Kabupaten Malang, para mahasiswa akan belajar bersama warga di tiga desa, yakni Desa Kucur, Desa Jambearjo, dan Desa Tunjungtirto. Selama satu bulan ke depan, mereka akan terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan Infest. Para mahasiswa akan dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi, masing-masing desa akan ada sembilan mahasiswa yang membantu melakukan pemetaan apresiatif dan penulisan berita tentang kegiatan dan potensi di desa. Beragam informasi tersebut akan dipublikasikan melalui laman desa dan laman desamampu.

“Selain itu, juga akan melakukan wawancara dan penggalian informasi terkait dengan potensi dan aset desa. Mahasiswa ini diharapkan mampu mewarnai isu desa, dan mengabarkan potensi masing-masing desa melalui media sosial,” terang Edi.

Selain itu, data-data yang diperoleh oleh mahasiswa akan mendukung data yang diperoleh kader-kader desa. Karena mereka bersama-sama melakukan pemetaan apresiatif. Bedanya, tim pembaharu desa untuk penyusunan RPJMDes, sementara informasi dari mahasiswa untuk publik luas. Ke depan, kader desa yang akan menuliskan sendiri potensi dan aset desanya kepada khalayak.

Dini Isnanda, salah satu mahasiswa mengatakan bahwa belajar langsung di desa merupakan wahana pembelajaran yang menyenangkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Subhan Hanis Rohandi. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB Malang ini mengatakan bahwa pada semester ini mereka belajar tentang pemerintahan desa, teknologi informasi dan komunikasi, serta kewirausahaan.

“Jadi, program ini sebenarnya sesuai dengan yang kami pelajari di bangku kuliah. Mudah-mudahan, kami bisa belajar ilmu yang bermanfaat dan aplikatif ketika di masyarakat,” terang Subhan. [Edi]

 

Asas Tertib Administrasi dalam Tata Kelola Keuangan Desa

Infest Yogyakarta menggelar Lokakarya Tata Kelola Keuangan Desa pada 9-10 Maret 2015. lokakarya ini menjadi titik masuk untuk memahami proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pasca Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Berikut salah satu cuplikan pemaparan Mustika Aji dari Formasi Kebumen tentang pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang bertolak pada kewenangan desa.

Lokakarya Tata Kelola Keuangan Desa

Lokakarya Tata Kelola Keuangan Desa merupakan langkah awal tim Desa Mampu Infest dalam membangun sebuah sistem tata kelola keuangan yang informatif. Lokakarya yang berlangsung pada Senin-Selasa (9-10/2015), bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang bagaimana model tata kelola keuangan desa pasca Undang-undang No 6/2015 tentang UU Desa.

desa mampu, infest, malang

Sosialisasi Kewenangan Desa di Malang

Pemerintah Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa tentang Kewenangan Desa di hadapan para peserta sekolah pembaharuan desa. Di Desa Kucur, tim desa mampu Infest Yogyakarta akan melakukan dua kegiatan untuk membantu desa dalam mengimplementasikan Undang-undang desa, yakni perecanaan apresiatif desa serta penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk manajemen keuangan & tata kelola informasi desa. (Foto: Edi Purwanto)

Sekolah Perempuan, Desa mampu, infest, banjarnegara

Darurat Pendidikan Kritis Bagi Perempuan di Desa

AKI (Angka Kematian Ibu) di desa ini masih tinggi.” (Kader Posyandu, di salah satu desa di kabupaten Banjarnegara)

Kebiasaan membuang air besar di sembarang tempat masih banyak dilakukan warga. Di setiap rumah tidak memiliki toilet lebih dari 50% KK. Program jambanisasi belum terlaksana.” (Pernyataan satu-satunya bidan desa, di salah satu desa di kabupaten Banjarnegara)

Di desa ini masih banyak orang tua yang masih kurang sadar untuk menyekolahkan anaknya. Bagi mereka, tanpa sekolah pun bisa kaya hanya dengan bertani dan mendapatkan keuntungan yang cukup.” (Kelompok perempuan tani, di salah satu desa di kabupaten Banjarnegara)

Satu per satu, para perempuan itu berebut untuk bersuara. Apa yang mereka sampaikan cukup beragam berdasarkan pengalamannya masing-masing. Suara mereka tidak semata bentuk kegelisahan akan kondisi kaumnya, namun lebih jauh mempertimbangkan sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Kendati demikian, tidak jarang suara mereka tertahan dalam forum musyawarah perencanaan dan pengembangan desa (Musrenbangdes). Kehadiran mereka seakan hanya memenuhi kuota. Kendati demikian, para perempuan ini sejatinya tidak ingin dituduh hanya duduk manis. Nyatanya, mereka mampu memunculkan gagasan serta merespon kebutuhan-kebutuhan strategis. Di salah satu desa, bahkan para perempuannya memiliki karakter yang dinamis, pandai dan aktif mengambil peluang dan cukup responsif.

Para perempuan itu adalah perwakilan dari kelompok perempuan di desa baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi komunitas, pertanian, organisasi keagamaan, serta pengurus PKK. Mereka datang memenuhi undangan peneraan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan (Infest) Yogyakarta pada Rabu-Jumat (25-27/2/2015) di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, dan Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam, peneraan ini bertujuan mengetahui kebutuhan perempuan dan sejauhmana peran serta partisipasi mereka dalam forum musyawarah desa.

Desa mampu, sekolah perempuan, infest, banjarnegara

Sosialisasi Sekolah Perempuan di Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. (Foto: Nurmansali)

 

Selama tiga hari, Infest Yogyakarta juga melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan “Sekolah Perempuan”. Pelaksanaan “Sekolah Perempuan” adalah bagian dari tahapan prototipe “Perempuan dan Reformasi Desa” yang digagas Infest dengan  dukungan Pemerintah Australia melalui skema  program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

Di awal diskusi, para perempuan itu tidak mampu membendung rasa ingin tahunya tentang gambaran “Sekolah Perempuan”. Tidak heran jika di antara mereka mulai bercerita pengalaman pelatihan dari program pemberdayaan yang pernah dilakukan di desanya. Dari tiga desa tersebut, jawaban mereka seragam, bahwa selama ini mereka hanya mendapatkan pelatihan ketrampilan (Skill Based Training) seperti pelatihan menjahit, membuat makanan tertentu, menggunakan mesin, dan lain-lain. Seperti diungkapkan salah satu peserta FGD dari pengurus PKK di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara berikut ini:

Selama ini hanya ada pelatihan menjahit, berlatih membuat makanan ringan, pangsit, kacang telor, dan roti membuat keripik dari hasil pertanian.”

Sekolah perempuan, banjarnegara, Desa mampu

Sosialisasi dan dialog di salah satu desa di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara tentang “Sekolah Perempuan”. (foto: Nurmansali)

Selain di Gumelem Kulon, kelompok perempuan di Desa Gentansari dan Jatilawang juga mengungkapkan hal serupa. Jika selama ini ada pemahaman tentang bagaimana perempuan acapkali dinomorduakan, maka saat ini masih banyak perempuan yang mengalami perlakuan serupa. Hal ini terwujud dalam aktivitasnya yang tidak lebih dari pada perkumpulan PKK, mengurus posyandu, dan mengurus anak-anak serta suami.

Perempuan Miskin Makin Terjerat Hutang

Sejumlah pelatihan yang menyasar ke perempuan di desa ternyata belum mampu mengubah kondisi mereka menjadi lebih baik. Bahkan, sejumlah perempuan mengaku masih bergantung pada pinjaman dari bank harian serta dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa. Para perempuan miskin di desa ini menghadapi serbuan iming-iming hutang terutama dari bank harian. Mereka terjerat hutang tanpa mampu segera melunasinya. Mereka sering mengambil kesempatan yang ditawarkan dengan berhutang untuk keperluan harian yang tidak produktif. Mereka juga membuat kesepakatan-kesepakatan yang hanya semakin menjerat mereka. Para tukang tagih hutang pun semakin mengancam mereka. Banyaknya pinjaman macet, hanya menjerat perempuan miskin dan semakin ketergantungan.

Bagi masyarakat miskin, bantuan tersebut menjadi “berkah” di tengah desakan kebutuhan hidup serta himpitan kemiskinan yang terus melilit. Namun, di saat bersamaan, pinjaman dapat berubah menjadi beban, khususnya bagi mereka yang berutang karena menggunakan dana bergulir sebagai modal usaha. Mereka terpaksa memikul beban dengan kewajiban membayar hutang serta sanksi moral di antara sesama warga masyarakat.

Sementara itu, pada beberapa kasus, melalui usaha pengelolaan bidang pertanian seperti pengelolaan jenis-jenis tanaman jangka pendek, hasil produksi tidak memberi perubahan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Sebaliknya, demi melunasi utang yang harus dibayar setiap bulan, padahal masa panen belum tiba, mereka terpaksa menjual tanah miliknya guna melunasi beban hutang. Ibarat bebas dari mulut buaya kemudian masuk ke dalam mulut harimau. Dalam kasus seperti ini, harapan keluar dari lingkaran kemiskinan seakan tidak mencapai tujuan sesungguhnya dari program tersebut.

Saatnya Perempuan Mengawal Reformasi Desa

Selama ini, perempuan menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari implementasi Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selaku penerima manfaat, idealnya kelompok perempuan turut mengetahui adanya regulasi pembangunan dari UU Desa di tingkat desa. Sementara itu, kondisi perempuan saat ini belum mengetahui secara umum tentang aspek-aspek yang akan diimplementasikan melalui UU Desa. Apalagi terkait kemungkinan manfaat yang dapat diterima oleh kelompok perempuan di desa.

Minimnya sosialisasi terkait implementasi UU Desa dan implikasinya bagi masyarakat, menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksiapan masyarakat untuk mengawasi dan terlibat dalam pembangunan di desa berbasis UU ini. Terutama sosialisasi kepada kelompok perempuan di desa. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh beberapa kabupaten hanya menyasar kelompok elit, sehingga masyarakat tidak mengetahui nilai manfaat implementasi UU Desa bagi masyarakat secara lebih luas. Perempuan juga belum memiliki kapasitas dan pengetahuan memadai untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan implementasi pembangunan di desa. Di sisi lain, pemerintah desa masih tertutup kepada masyarakat terkait informasi penting pembangunan. Hal ini pada umumnya ditimbulkan oleh situasi tidak demokratis di desa-desa tertentu yang dikuasai oleh elit.

Jangan heran jika banyak perempuan desa mengeluhkan tentang usulan-usulan mereka banyak yang tidak terealisasi. Seperti yang diungkapkan salah satu kelompok perempuan di Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara berikut:

Kelompok wanita selama ini belum mendapatkan prioritas untuk program di desa, karena usulannya kalah dengan program yang diajukan dari kelompok bapak-bapak (program pembangunan infrastruktur). Jadi kami hanya menunggu mandat dari desa.”

Begitupun dari sektor pendidikan, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD) serta sektor lainnya. Minimnya sumber informasi tepat tentang pembangunan di desa, juga membuat perempuan desa tidak dapat terlibat mengembangkan diri dalam proses pembangunan di tingkat desa. Padahal, komitmen Pemerintah RI terhadap kesetaraan gender telah ditetapkan sejak tahun 2000. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, pemerintah menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG, kemudian diintegrasikannyaperspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan wawancara mendalam, sejumlah kelompok perempuan bahkan masih belum mengetahui perkembangan terbaru tentang UU Desa karena minimnya sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan perempuan di desa. UU Desa dapat meningkatkan tingkat partisipasi perempuan guna lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di pedesaan. Persoalan perempuan yang akan dihadapi oleh UU Desa adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah desa.

Dari beragam studi terungkap bahwa prosentase perempuan di dalam musyawarah perencanaan dan pengembangan desa tidak pernah lebih dari 20 persen. Situasi problematis ini dihadapi oleh UU Desa yang mewajibkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa dan musyawarah yang tertuang dalam pasal 68. Partisipasi mengandung konten kesetaraan, dimana suara dalam pertemuan dinilai sebagai keterlibatan warga negara tidak melihat dari jenis kelamin.

Namun, di sisi lain, kendala dari perempuan yang telah hadir dalam forum adalah kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan dalam forum yang seharusnya lebih ditingkatkan, sehingga perempuan mampu merespon kebutuhan-kebutuhan strategis di dalam forum. Tingginya AKI di pedesaan lebih tinggi di perkotaan akibat tingginya disparitas pelayanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan khususnya dalam persalinan dan pascapersalinan.

Dengan adanya UU Desa, pemerintahan desa wajib berpartisipasi dalam pencegahan kematian ibu dan bayi, seperti ikut membantu dalam pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan dan infrastruktur pedesaan sebagai upaya pelayanan. Lahirnya UU Desa sangat berdampak kepada pola pembangunan sehingga harus dipikirkan benar-benar kesiapan kelengkapan perangkat dan pengawasan masyarakat.

Pendidikan Kritis Melalui Sekolah Perempuan Desa

Dari sekian persoalan perempuan, penting sekali membangun kesadaran kritis masyarakat khususnya perempuan terutama untuk mengawal reformasi desa. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan Sekolah Perempuan di desa. Cara ini juga telah banyak diterapkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik di Indonesia maupun dunia. Melalui sekolah perempuan, dimana adanya penguatan kapasitas bagi perempuan miskin agar terbangun kesadaran kritisnya. Kesadaran kritis perempuan dibangun dengan pendidikan adil gender dan kepemimpinan perempuan. Harapannya perempuan miskin semakin kritis, berdaya dan mandiri dalam memperjuangkan nasibnya mencapai kesejahteraan dan keadilan juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

Tahun ini, Sekolah Perempuan di desa juga akan dilakukan oleh Infest Yogyakarta. Sebagai salah satu LSM yang mengawal implementasi UU Desa, Infest menggagas program “Perempuan dan Reformasi Pemerintahan Desa ” yang menyasar perempuan di desa. Program ini terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu Sekolah Perempuan, kolaborasi alumni Sekolah Perempuan dengan rencana pembangunan desa, serta pengadaan layanan dasar di tingkat desa. Melalui Sekolah Perempuan yang dikembangkan Infest Yogyakarta, para perempuan desa akan dibekali strategi dan pengetahuan terkait dengan pentingnya terlibat aktif dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa.

Sekolah Perempuan, Desa mampu, infest, banjarnegara

Kandidat Peserta Sekolah Perempuan di Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. (Foto: Nurmansali)

Pada Sekolah Perempuan, perempuan desa akan diarahkan pada penguatan paradigma perempuan melalui materi pendidikan kritis perempuan. Selain itu juga diberikan ketrampilan berupa strategi pengelolaan dan pendataan potensi desa. Kemampuan berkomunikasi, teknik advokasi dan negosiasi juga menjadi bahasan yang penting pada Sekolah Perempuan ini. Politik anggaran juga harus dikuasai oleh perempuan desa guna melakukan pembacaan atas anggaran desa dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Sementara itu, untuk “Kolaborasi Alumni Sekolah Perempuan dengan Rencana Pembangunan Desa”, kegiatan ini mengarah pada hasil nyata dari Sekolah Desa. Dimana kelompok perempuan akan mampu membuat peta sosial desa yang bisa dijadikan acuan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Kelompok perempuan yang telah memiliki peta sosial dan berbagai usulan pembangunan pro terhadap perempuan, akan duduk bersama dengan perangkat desa. Mereka melakukan lokakarya penyusunan RKPDes dan membentuk kelompok kerja perempuan. Nantinya, mereka akan menjadi penyeimbang pemerintah desa dalam melakukan kajian-kajian perencanaan pembangunan di desa. Kegiatan ini akan menghasilkan RKPDes yang pro terhadap kepentingan perempuan di desa dan keluarnya program-program desa yang menyasar pada kelompok perempuan. Adapun dengan “Pengadaaan Layanan Dasar di Desa”, kegiatan ini dilakukan untuk membantu pemerintah desa dalam menggali potensi desa yang bisa digunakan untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat desa. Pendidikan, kesehatan, air bersih dan lain-lain, diupayakan menjadi program pemerintah desa. Dengan menggali potensi yang ada di desa, layanan dasar masayarakat ini diharapkan bisa terlayani dengan baik. Harapan dari kegiatan ini adalah tersedianya layanan dasar masyarakat yang bisa dikelola oleh kelompok perempuan.

Oleh: Alimah Fauzan
(Penulis adalah Gender Specialist Officer (GSO) Infest Yogyakarta)

Desa Mampu, Kagem TV, Desa Rappoa

Desa Rappoa: Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Desa (TV Kagem)

Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan merupakan desa yang inspiratif dalam hal transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa. Berikut gambaran aktifiitas pemerintah desa Rappoa yang didokumentasikan secara apik oleh TV Kagem. Video ini Desa Rappoa menginspirasi kita semua untuk turut berkontribusi terhadap transparannya penyelenggaraan desa.

Sumber: TV Kagem

Mou infest takalar

Infest dan Pemkab Takalar Sepakati Kerjasama Penguatan Desa

Yogyakarta — Infest Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar menyepakati kerjasama program penguatan Desa. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Infest Yogyakarta yang diwakili Irsyadul Ibad selaku Direktur Eksekutif dan Dr. H. Burhanudin Baharudin, SE,M.Si selaku Bupati Takalar.

Nota kesepahaman antara Infest dan Pemerintah Kabupaten Takalar.

Nota kesepahaman antara Infest dan Pemerintah Kabupaten Takalar.

Kesepakatan ini memuat pembagian peran antara Infest dan Pemkab Takalar untuk penyusunan model implementasi UU Desa di Wilayah Takalar. Program ini mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui skema program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

Infest akan melaksanakan program penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan, transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Takalar. Pendekatan ini akan diujicoba di 3 desa yang telah ditentukan melalui peneraan (assessment) pada akhir 2014 lalu.

Pemkab Takalar akan memberikan dukungan teknis dan non teknis dalam program ini. Pemkab akan juga menyiapkan tim khusus yang menjadi bagian dari pelaksanaan program ini. Pelibatan Pemkab secara langsung adalah untuk membangun kapasitas tim daerah untuk meneruskan inisiatif ini paska berakhirnya program.

“Pemkab diharapkan mampu meneruskan inisiatif ini setelah berakhirnya program,” tegas Farid Hadi, salah satu pegiat Infest Yogyakarta.

Program berdurasi satu tahun ini diharapkan mampu menciptakan model desa yang terbuka, transparan, partisipatif dan mampu mengelola keuangan berbasis pada standar keuangan pemerintah. Infest akan menyusun modul dan mendampingi penguatan pengelolaan keuangan di tingkat desa yang dapat menjadi model di daerah dan nasional. Infest juga akan menyediakan aplikasi pendukung untuk memudahkan tata kelola keuangan desa dan keterbukaan informasi terkait dengan keuangan desa.

pemkab banjarnegara sambut baik inisiatif desa mampu

Pemkab Banjarnegara Sambut Baik Inisiatif Desa Mampu

pemkab banjarnegara sambut baik inisiatif desa mampu

Pertemuan tim Infest dengan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno dan SKPD. (Antok Suryaden)

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyambut baik rencana Infest Yogyakarta untuk menjalankan program Desa Mampu. Hal tersebut disampaikan oleh Hadi Supeno selaku Wakil Bupati Banjarnegara bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang rapat wakil bupati Banjarnegara, Jumat (13/2/2015).

“Semoga Infest bisa menjadi mitra untuk berbagai aktivitas di lapangan. Bagi pemerintah daerah, sepanjang positif dan membawa peningkatan sehingga menjadi lebih baik, kita akan menyambut baik pada siapapun,” terang Hadi Supeno.

Pada 2015 ini, Infest bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia menjalanan program Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu) sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi Undang-undang (UU) Desa, salah satunya di Kabupaten Banjarnegara. Selain Banjarnegara, Desa Mampu juga dilaksanakan di Kabupaten Takalar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Malang.

Lebih lanjut, Hadi Supeno berharap program Desa Mampu bisa dilakukan melalui pendampingan secara bertahap. Harapannya, dalam lima tahun ke depan pemerintah desa sudah siap dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan. Selain itu, Desa Mampu bisa dilaksanakan di desa-desa yang belum menjadi desa binaan atau intervensi program lain.

“Dengan begitu, bisa muncul sinergi dan pembanding antar program,” terang Hadi Supeno.

Bahkan, secara khusus, Hadi Supeno meminta pelaksanaan Jambore Desa, bagian dari kegiatan Desa Mampu, diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara.

“Di akhir bulan Agustus, Kabupaten Banjarnegara akan menggelar puncak peringatan hari jadi ditandai dengan Festival Serayu, salah satunya Kongres Sungai,” ujarnya.

Menurut Ninik Handayani selaku Manajer Program Desa Mampu, pertemuan dengan Wakil Bupati dan jajaran SKPD Kabupaten Banjarnegara bertujuan untuk mendapat masukan tiga lokasi sebagai desa percontohan. Sebelumnya, tim Infest telah melakukan peneraan (assessment) enam desa di Kabupaten Banjarnegara, antara lain Sered, Kalitengah, Kalilunjar, Gumelem, Dawuhan, dan Bojanegara. Temuan peneraan menunjukkan minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan hingga implementasi rencana pembangunan desa, kendala pemerintah desa dalam penyusunan rencana jangka menengah desa (RPJMDes), pengelolaan keuangan, hingga minimnya pemahaman implementasi UU Desa.

Screenshot 2015-02-17 01.28.03

Peta hasil peneraan desa di Kabupaten Banjarnegara. (www.assessement.sekolahdesa.or.id)

Menurut Ninik, minimnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa disebabkan minimnya akses. “Akses mengacu pada minimnya informasi, posisi perempuan dan apa yang bisa mereka lakukan,” terangnya.

Implementasi Desa Mampu di Kabupaten Banjarnegara bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan, pemerintah desa dan kabupaten melalui pelatihan pengelolaan informasi desa, pemetaan apresiatif desa, penataan kelembagaan, perencanaan pembangunan dan keuangan desa.

Harapannya, lanjut Ninik, melalui Desa Mampu, kelompok perempuan mempunyai kekuatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa hingga pengawasan. Bagi pemerintah desa dan kabupaten memiliki standar pelaksanaan pemerintahan, perencanaan yang demokratis dan berbasis data. “Untuk itu, kami ingin belajar bersama dalam penguatan kapasitas kelompok perempuan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten Banjarnegara,” ujarnya. (Sofwan)

Infest Yogyakarta Gandeng Pemkab Malang dalam Percontohan Implementasi UU Desa

Undang-undang (UU) Desa menjadi landasan penting yang memberikan ruang gerak bagi desa sebagai pemerintahan yang otonom. Desa diberikan kewenangan dalam mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk kemakmuran masyarakat desa. Sebelum ditetapkanya UU Desa, desa masih tergantung dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Kabupaten atau Kota.

Sampai hari ini belum ada satu desa pun di Indonesia yang bisa dijadikan prototipe terkait dengan pelaksanaan UU Desa. Berdasarkan pada kondisi ini, Infest Yogyakarta yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia melalui skema program Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) menginisiasi pilot project implementasi UU Desa di lima Kabupaten yang meliputi, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Poso dan Kabupaten Malang.

Masing-masing kabupaten diambil tiga desa  sebagai desa model yang bisa menjadi media pembelajaran masyarakat dan pemerintah desa setempat terkait dengan pelaksanaan UU desa. Harapannya, 15 Desa ini menjadi prototipe dan menjadi success story terkait implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya.

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bapemas telah memberikan lampu hijau kepada Infest Yogyakarta untuk menjalankan programnya di Kabupaten Malang. Hal ini seperti dikatakan oleh Eko Suwanto selaku Kepala Bapemas Kabupaten Malang saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (09/02/2015), “Kami telah menelaah surat dan TOR dari Infest Yogyakarta. Kami juga telah berkoordinasi dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan yang dilakukan oleh SKPD terkait telah kami ajukan ke Bupati dan Bupati menyetujui program ini untuk dilaksanakan,” tutur mantan Asisten Sekda ini.

Pemerintah Kabupaten Malang juga menindaklanjuti dengan membuat nota kesepahaman (MoU) antara Infest Yogyakarta dengan Kabupaten Malang terkait dengan proyek percontohan implementasi UU Desa ini. “Draf MoU sedang kami pelajari dan telaah, dalam waktu dekat akan dilakukan MoU. Setelah MoU selesai ditandatangani kedua belah pihak, kami akan menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang desa-desa yang menjadi pilot project implementasi UU Desa,” tambahnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga akan membuat pokja (kelompok kerja) lintas SKPD yang akan bekerja bersama-sama Infest Yogyakarta dalam menyukseskan program.

Eko mempersilahkan tim Infest Yogyakarta untuk memulai programnya, sembari menunggu proses penandatanganan MoU. “Tim Infest Yogyakarta saya kira sudah bisa langsung menjalankan programnya di desa-desa yang menjadi target pembelajaran UU Desa. Pada intinya pemerintah Kabupaten Malang bersepaham dengan program Infest ini,” tambahnya.

Eko juga menggaransi bahwa nanti jika ada kepala desa atau camat yang masih mempertanyakan program Infest itu bisa menghubungi Kepala Bapemas. Menurut pengakuannya, Kepala Bapemas ini sudah melakukan koordinasi secara informal dengan para camat yang wilayahnya menjadi sasaran program Infest Yogyakarta.

Menurut Penanggung jawab program Infest di Kabupaten Malang, Infest pada November 2014 telah melakukan assessment terhadap enam desa di Kabupaten Malang, yaitu Desa Kucur Kecamatan Dau, Desa Ampeldento Kecamatan Pakis, Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan, Desa Kemantren Kecamatan Jabung, Desa Ngenep Kecamatan Karangploso dan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari. “Kami memang telah melakukan assessment terlebih dahulu sebelum menentukan desa pilot project UU Desa ini,” tutur Edi Purwanto.

Dari hasil Assessment, tim Infest Yogyakarta telah memutuskan tiga desa yakni, Desa Kucur Kecamatan Dau, Desa Jambearjo Kecamatan Tanjinan dan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari. Ketiga desa ini akan didampingi oleh tim Infest hingga akhir 2015 nanti. Menurut Edi, Ketiga desa di atas ke depan diharapkan bisa menjadi pusat pembelajaran Implementasi UU Desa bagi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Malang. (ed/infest-admin)