Arsip Tag: Data Kemiskinan

Mengidentifikai jenis-jenis pendataan di desa

Pengelolaan Data Kemiskinan Partisipatif

Roba’ik, seorang Kepala Dusun (Kadus) Wotgalar, Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, mengaku resah menghadapi perubahan sikap warganya. Dia merasa warga di dusunnya sudah mulai tidak percaya lagi padanya. Ketidakpercayaan warga dusun tidak hanya terlihat dari protes terkait program bantuan tetapi juga menolak terlibat dalam kegiatan di dusun dan desa.

“Selain protes, warga juga sering menolak ketika ada kegiatan yang diadakan oleh Kadus,” terang Roba’ik.

Hal tersebut disebabkan bantuan untuk warga yang didasarkan pada data kemiskinan milik pemerintah pusat maupun kabupaten seringkali tidak sesuai dengan kondisi warga yang sebenarnya. Meskipun pemerintah desa telah melakukan perubahan data tiap tahunnya, namun hasilnya tetap sama. Kondisi ini menyebabkan ternjadinya konflik antar warga maupun protes warga kepada pemerintah desa.

Bahkan, kegiatan yang sudah diagendakan tidak jarang menjadi kacau karena warga tak mau terlibat. Hasil pendataan yang tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi warga, berimplikasi terhadap proses pembangunan di desa.

“Bahkan meskipun dari pihak pemerintah desa telah melakukan perbaikan, hasilnya tetap sama tidak ada perubahan. Yang menerima bantuan berdasarkan data lama, jadi orang-orang itu lagi yang mendapat bantuan. Padahal kondisinya telah berubah, apalagi data terakhir yang dipakai merupakan data tahun 2011,” ungkap Roba’ik.

Pentingnya Menyepakati Indikator Lokal

Selama ini data terpadu Indonesia dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini akan digunakan untuk program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam proses pelatihan pemetaan kesejahteraan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta di Desa Jatilawang pada Senin-Selasa (12-13/10/15), peserta tidak ragu-ragu mengungkapkan permasalahan di desanya. Difasilitasi oleh Frisca Arita Nilawati, Manajer Program Desa Infest Yogyakarta, mereka mengidentifikasi pendataan yang pernah dilakukan di desanya baik dilakukan oleh desa sendiri maupun lembaga supradesa.

Mengidentifikai jenis-jenis pendataan di desa

Kader Pembaharu Desa Jatilawang, mengidentifikasi jenis pendataan dan indikator kesejahteraan lokal desa.

Dalam proses pembelajaran tersebut, peserta mulai menyadari bahwa salah satu penyebab program bantuan tidak tepat sasaran bermula dari data. Bisa dibayangkan, bagaimana data berdasarkan standar nasional diterapkan di semua desa. Sementara ketika terjadi ketidaksesuaian, warga hanya mampu melakukan protes ke pemerintah desa. Padahal dari proses ini, pemerintah Desa Jatilawang mengaku telah melakukan pembaruan data. Artinya, desa tidak main-main.

Selama ini ketika ada pendataan, maka persepsi warga akan diberi bantuan. Sehingga pendataan apapun, akan diidentikkan dengan pemberian bantuan. Menurut Frisca, pemahaman ini kurang tepat karena berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Bahkan bisa mengarah pada konflik antar warga. Sehingga penting untuk memberikan pemahaman kepada warga. Selain itu, penting untuk melakukan pendataan yang partisipatif. Salah satunya pendataan berdasarkan indikator lokal yang disepakati bersama warga. Apalagi dengan adanya dana desa, data milik desa ini bisa menjadi dasar perencanaan desa. Sehingga, pembangunan desa bisa dimanfaatkan berdasarkan prioritas kebutuhan desa, inklusif, dan tepat sasaran.

Dalam proses pelatihan ini, peserta yang terdiri dari kelompok perempuan, perwakilan perangkat pemerintahan dan kelembagaan di desa, menyepakati 12 indikator utama. Indikator lokal tersebut terdiri dari indikator pendapatan, pekerjaan, kondisi rumah, lahan, tanggungan, kesehatan, ternak, air bersih, pendidikan, penerangan, kendaraan, dan perhiasan. Indikator utama ini akan disepakati lagi bersama warga dalam musyawarah desa (Musdes). Sehingga bisa jadi indikator tersebut bertambah atau berubah berdasarkan kesepakatan warga, hingga siap dilakukan sensus oleh tim sensus yang juga dipilih oleh warga dari warga. [Alimah]

Pelatihan Kesejahteraan lokal di Gentansari

“Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak akan Valid”

Kalimat tersebut terlontar dari seorang peserta Sekolah Perempuan saat belajar bersama Infest Yogyakarta membahas pemetaan kesejahteraan di desa Gentansari, (16/9/2015). Dia adalah Habib Hasmi, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gentansari. Sekilas, pernyataannya terkesan pesimistis dan kecewa dengan pendataan kemiskinan yang selama ini dilakukan di desanya. Namun bukan tanpa alasan, dia menyatakan hal tersebut setelah bersama-sama tim Infest melakukan identifikasi terkait pendataan yang pernah dilakukan di desanya, baik pendataan yang dilakukan oleh desa maupun lembaga dari luar desa.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, peserta yang terdiri dari perwakilan peserta Sekolah Perempuan, perangkat pemerintahan desa, maupun kelembagaan yang ada di desa, baru menyadari bahwa selama ini pendataan yang dilakukan di desa ternyata belum valid. Baik pendataan ekonomi, kemiskinan, dan pendataan-pendataan rutin yang dilakukan desa setiap tahunnya.

Mereka juga menyadari bahwa selama ini desa tidak pernah memiliki data hasil pendataan yang telah mereka kerjakan. Selama ini, jika ada pendataan di desa yang diselenggarakan lembaga lain, maka desa hanya sebagai petugas sensus, tetapi pengolahan data dilakukan di luar desa. Desa juga tidak memanfaatkan data tersebut, karena desa memang tidak memiliki arsip data tersebut. Selain itu, kekurangan dari sensus yang pernah dilakukan di desa, pendataan dilakukan bukan untuk semua penduduk namun hanya sampling saja, atau maksimal separuh dari seluruh jumlah warga bahkan rumah tangga. Sehingga hasilnya belum bisa dinilai valid.

Identifikasi Pendataan di desa

Identifikasi pendataan yang dilakukan lembaga luar desa di desa

Sementara, jika pendataan dilakukan oleh desa, hasil datanya masih umum. Data diperbaharui setahun sekali untuk kepentingan laporan. Sehingga, setelah bersama-sama melakukan identifikasi, peserta baru menyadari bahwa data yang dihasilkan dari pendataan di desa baik yang dilakukan oleh desa maupun lembaga lain, ternyata belum valid.

Pendataan yang dilakukan Desa

Pendataan yang dilakukan desa

Habib Hasmi juga menambahkan rasa kecewanya, tentang data nasional atau daerah yang sering menyebutkan bahwa kemiskinan menurun. Padahal faktanya, data rumah tangga miskin di desa bertambah.

Sementara menurut Sri Utami, salah satu peserta Sekolah Perempuan, warga yang bekerja sebagai buruh migran selama ini tidak pernah terdata sebagai pekerjaan dalam proses pendataan nasional. Padahal warga di Gentansari ada yang menjadi buruh migran.
Proses pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal 12011230_10204971015978738_5508996526724508601_n

Dalam proses pelatihan pemetaan kesejahteraan yang difasilitasi oleh Frisca Arita Nilawati, di hari pertama peserta mulai memahami betapa pentingnya melakukan pendataan berdasarkan indikator lokal. Dari proses pembelajaran tersebut, peserta pun mulai menyadari betapa pentingnya pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal yang telah disepakati bersama di desa. Sehingga rasa kecewa dan pesimistis seperti yang diungkapkan Habib Hasmi, tidak akan terjadi lagi jika indikator kesejahteraan di desa Gentansari tidak disamaratakan dengan desa-desa lain di Indonesia.

Dalam pemetaan kesejahteraan lokal, desa merumuskan atau mendefinisikan sendiri tentang kesejahteraan beserta dengan indikatornya untuk melihat kondisi desanya.  Selain itu juga untuk memahami suara masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang masalah yang dihadapi dan mengakomodasikan dalam perumusan kebijakan di desa. Pemetaan kesejahteraan di desa juga sebagai salah satu media diagnosis kesejahteraan dan strategi penanggulangannya. Warga juga tidak perlu meragukannya atau khawatir jika data yang telah mereka lakukan tidak diterima. Karena sudah jelas proses pemetaan kesejahteraan lokal ini ada ada dasar hukumnya, yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta Pasal 6 ayat 2, Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Juga Pasal 8, Permendesa No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa. [Alimah]

Pemda Kabupaten Banjarnegara Siap Kawal Pemetaan Kesejahteraan

Banjarnegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pemetaan kesejahteraan yang akan dilaksanakan di Desa Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Banjarnegara, Imam Purwadi, sumber daya manusia (SDM) di desa saat ini benar-benar membutuhkan pendampingan termasuk dalam proses menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Diskusi Tim Infest Yogyakarta dengan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara, (7/9/2015)

Diskusi Tim Infest Yogyakarta dengan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara, (7/9/2015)

“Untuk menyusun RPJMDesa, perangkat desa di kabupaten Banjarnegara masih banyak yang belum mumpuni, termasuk tidak didukungnya data kemiskinan yang valid. Dari program yang pernah ada di desa, transfer knowledge-nya juga masih belum sampai sehingga di desa memang membutuhkan pendampingan,” ungkap Imam Purwadi dalam pertemuan bersama Infest Yogyakarta terkait rencana pelaksanaan pemetaan kesejahteraan, di kantor KPMD, pada Senin (7/9/15).

Dalam pertemuan itu, Infest menawarkan rencana pemetaan kesejahteraan di tiga desa tersebut. Rencana tersebut mengacu pada hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang diusulkan peserta Sekolah Perempuan di desa Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilwang, pada Jumat-Minggu (28-30/8/2015). Dalam Musdes juga terungkap beberapa persoalan mendasar terkait dengan data kemiskinan dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin, seperti akurasi data kemiskinan di tingkat desa yang masih diragukan. Salah satu pemerintah desa (Pemdes) mengakui bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin. Termasuk survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2012 menggunakan standar BPS dan dilakukan oleh pihak dari luar desa. Diperkirakan terdapat pelbagai kesalahan dalam pendataan tersebut.

“Infest ingin menawarkan bagaimana memetakan kesejahteraan itu berdasarkan indikator lokal. Jadi kesepakatan indikatornya yang menentukan warga sendiri, karena jika berdasarkan indikator nasional seringnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat,” papar Frisca Arita Nilawati, Manajer Program untuk Implementasi Undang-Undang Desa yang dilaksanakan oleh Infest Yogyakarta.

Mengutamakan Aksi Kelompok Perempuan

Mengacu pada Musdes, maka peserta Sekolah Perempuan (SP) bersama pemerintahan desa merencanakan adanya perbaikan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Upaya ini diterjemahkan dengan mengupayakan keangggotaan masyarakat miskin dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya, melalui perbaikan akurasi data. Untuk itu, SP akan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan survei kesejahteraan di tingkat lokal desa bersama dengan pemerintahan desa.

Keterlibatan kelompok perempuan ini juga menunjukkan konsep “Kepemimpinan Perempuan” yang mengutamakan aksi kelompok perempuan untuk perbaikan pelayanan di tingkat desa.  Mulai dari proses penyiapan data hingga pada proses penguatan akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial yang disediakan pemerintah. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat miskin di desa masih menemukan banyak persoalan, salah satunya akurasi data kemiskinan.

Salah satu contoh persoalan pelayanan terhadap masyarakat miskin di tingkat desa adalah pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang diterapkan secara merata. Setiap orang di desa memperoleh beras untuk warga miskin akibat tidak validnya data kemiskinan yang dimiliki oleh desa. Selain itu juga jaminan sosial lain seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat –terutama masyarakat miskin– terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu persoalan lainnya. Masyarakat miskin banyak mengalami persoalan kesehatan, namun minim penanganan akibat kurangnya pengetahuan tentang layanan kesehatan yang disediakan pemerintah dalam bentuk jaminan kesehatan.

Terkait tindak lanjut dari pertemuan antara Infest Yogyakarta dengan KPMD, Imam Purwadi mengusulkan bahwa KPMD akan memfasilitasi pertemuan dengan pemerintahan desa dan kelompok perempuan dari tiga desa tersebut. Pertemuan dirancang untuk mendiskusikan rencana persiapan pelaksanaan pemetaan kesejahteraan. Harapannya, hasil data kesejahteraan tiga desa ini menjadi sumber pembelajaran kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. [Alimah]