Arsip Tag: Data Desa

Wonosobo Jadi Daerah Model Percontohan “Open Data Keuangan Desa”

Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.(M. Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta)

Yogyakarta-Kabupaten Wonosobo menjadi daerah model percontohan data terbuka (open data) keuangan desa. Peluncuran Wonosobo sebagai daerah percontohan, secara resmi akan ditetapkan melalui acara “Peluncuran Kabupaten Wonosobo Sebagai Model Percontohan Open Data Keuangan Desa” sekaligus “Seminar Nasional Data Terbuka dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa”. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Infest Yogyakarta dan Pemkab Wonosobo ini dilaksanakan di Pendopo Wonosobo, pada Selasa (18/7/17).

Proses Panjang Mewujudkan Impian “Open Data Keuangan Desa”

Inisiatif pengembangan open data keuangan desa ini bukanlah sesuatu yang instan. Namun telah dimulai sejak tahun 2014 bersama Infest Yogyakarta. Inisiatif bersama ini telah dirintis sejak 2014, mulai dengan penyehatan perencanaan desa melalui perencanaan apresiatif desa, penguatan kapasitas pelayanan informasi publik dan penguatan tata kelola keuangan desa.

“Open Data” bukan semata pengenalan sistem informasi, tetapi harus melalui sejumlah ragam kegiatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta bersama dengan Pemkab Wonosobo. Mulai dari rangkaian kegiatan “Perencanaan Apresiatif Desa”, “Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Informasi Desa”, “Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa”, hingga “Open Data Keuangan Desa”.

Menurut Direktur Infest Yogyakarta, M. Irsyadul Ibad, cita-cita bersama dalam rangkaian pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya pemerintahan desa yang terbuka. Definisi terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

“Harapannya, pengalaman dan pembelajaran praktik open data keuangan desa di Wonosobo mampu mempengaruhi kebijakan daerah-daerah selain Wonosobo, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga di tingkat Nasional,” ungkapnya.

Dalam acara ini juga akan ada rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan desa, baik di tingkat Desa, Kabupaten, hingga nasional merespon perkembangan implementasi UU Desa saat ini. Selain itu, tersusunnya rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan desa dengan semangat data terbuka untuk memperluas akses masyarakat pada pembangunan desa.

Data Terbuka dan Dapat Diakses Siapapun

Saat ini, program ini telah menjangkau seluruh desa (236 desa) di Kabupaten Wonosobo. Program ini turut didukung oleh beberapa Lembaga Donor, seperti MAMPU-AUSAID (2014); Hivos-MAVC (2016-2017) dan Yayasan Tifa (2016-207). Inisiatif ini turut didukung pula oleh beberapa organisasi masyarakat sipil dan komunitas, seperti Medialink Jakarta, dan Yayasan Air Putih. Rangkaian aktivitas penguatan kapasitas yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pada acara peluncuran dan seminar nasional ini juga turut mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati, BAPPEDA, dan Bapermasdes/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) dari beberapa kabupaten di Indonesia, desa-desa di Lingkup Jawa Tengah (terutama Wonosobo); serta jaringan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu desa, keterbukaan informasi dan open data.

“Yang terpenting, data-data keuangan desa tersebut kemudian dibuka ke publik sebagai informasi yang dapat diakses siapa pun. Teknologi informasi yang disiapkan juga mengakomodir pertukaran dan pemanfaatan data yang tersedia pada platform lainnya,” tegasnya.[] (Alimah)

Slogan Open Data Keuangan Desa di Wonosobo

Tahapan Penyiapan Open Data Keuangan Desa

Sejak November 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo tengah serius mendampingi 236 desa dalam pengelolaan keuangan desa. Penguatan tersebut meliputi pengetahuan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa hingga penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan desa (Mitra Desa). Beberapa tahapan tersebut merupakan perluasan pembelajaran dari 4 desa yang didampingi INFEST sejak Maret 2016.

Berikut adalah gambaran tahapan menuju open data keuangan desa di Wonosobo:

  1. Pendampingan 4 desa model oleh Infest tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keuangan desa. Dalam tahapan ini, desa menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. INFEST mengembangkan aplikasi sistem informasi keuangan desa yang menekankan partisipasi lintas peran Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan masyarakat. Sistem yang disusun berdasar diskusi INFEST dan Pemkab ini dipilih sebagai platform pengelolaan keuangan desa yang partisipatif.
  3. INFEST melatih desa dampingan dalam menggunakan aplikasi keuangan desa.
  4. Pemkab menyelenggarakan pelatihan aplikasi keuangan desa untuk 15 kecamatan dan 236 desa.
  5. Pemkab siapkan tenaga helpdesk di setiap kecamatan dengan memperkuat Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemer) dan staff tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, instalasi aplikasi, penggunaan dan pengatasan masalah aplikasi.
  6. Pemkab melakukan penguatan kembali (pendalaman) kepada setiap desa yang dikumpulkan di setiap kecamatan. Pada tahapan ini, Pemkab menekankan pentingnya adanya SOP Pengelolaan Keuangan Desa di setiap desa.

Selain lima tahapan yang sudah dilakukan di atas, masih ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan akses open data keuangan desa lebih luas, di antaranya:

1.  Publikasi informasi publik kepada masyarakat.

Pemkab Wonosobo mewajibkan desa mempublikasikan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat melalui infografis dan dipasang di beberapa tempat strategis di desa.

“Pemerintah desa wajib menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang dipasang pada lokasi strategis dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Sudah gak jamannya lagi publikasi informasi dana transfer hanya ditempel pada kertas HVS di depan kantor desa,” tegas Aldhiana Kusumawati, Kepala Sub Bagian Keuangan, Tata Pemerintahan Kabupaten Wonosobo kepada semua peserta dari desa.

2. Penerapan SOP Pengelolaan Keuangan Desa.

Penerapan SOP sangat penting karena dengan pembagian peran yang jelas antar aktor PTPKD menjadi faktor penting pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan akuntabel. Di samping itu, pada aplikasi sistem informasi keuangan desa juga menerapkan pembagian peran, alur, dan akses sistem menurut SOP pengelolaan keuangan desa.

3. Integrasi data keuangan desa dengan pusat data di Kabupaten yang juga bisa diakses masyarakat secara langsung.

Integrasi data ini merupakan upaya pemantauan bersama oleh pemerintah desa, masyarakat, SKPD urusan desa, Inspektorat Kabupaten. Semua aktor bisa memantau data pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penataausahaan, hingga pertanggungjawaban. Ke depan, integrasi data ini bukan hanya seputar keuangan desa, tetapi bisa lebih luas menggunakan data bersama lintas aktor sesuai kewenangannya.

 

Obsesi Macang Sakti untuk Perbaikan Data Kesejahteraan dan Layanan Publik

Tatanan regulasi tentang desa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa memang memaksa desa untuk menjadi objek pembangunan. Karenanya, kemandirian desa menjadi suatu mimpi yang mustahil untuk tercapai.

Demikian pula yang terjadi pada ranah kemandirian data. Desa yang hanya berposisi sebagai kepanjangan pemerintah kabupaten selalu bermasalah dalam manajemen datanya. Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat tak pernah memiliki data yang valid sebagai landasan perencanaan program pembangunan. Desa hanya dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang kemudian masuk ke kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat.

Yarmadi, Kepala Dusun 4 Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin juga mengeluhkan mengenai masalah pendataan kesejahteraan. Ia menyatakan bahwa beberapa saat yang lalu, desa melaksanakan pendataan dari BKKBN. Pendataan tersebut dilakukan oleh desa tapi desa tak memiliki rekap atau arsipnya.

“Pendataan itu prosesnya lama dan susah. Memang ada honornya tapi maksud kami waktu itu, tak usah lah kami ini digaji. Uang honor gunakan saja sebagai biaya fotokopi untuk arsip kami di desa. Ternyata sampai sekarang arsip atau fotokopi buat kami tak dapat, honor pun tak dapat,” Ungkap Yar, sapaan akrabnya.

Indikator kesejahteraan yang ditetapkan dalam skala nasional menjadi acuan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh desa. Data dengan atribut indikator skala nasional tersebut akhirnya menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merumuskan program pembangunan dan berbagai bantuan kepada masyarakat desa. Hasilnya, tentu bisa dipastikan menimbulkan banyak masalah. Pemerintah desa -yang hanya sebatas melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan yang dimandatkan pemerintah supra desa- menjadi buah bibir masyarakat.

“Si kaya mendapatkan bantuan sedangkan si miskin tak mendapat apa-apa,” itulah yang sering terlontar dari masyarakat.

1 Obsesi Macang Sakti

3 Obsesi Macang Sakti

Warga Macang Sakti belajar bersama memetakan obsesi dan mimpi desanya

Indikator kesejahteraan nasional tentu tak dapat memotret kondisi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Inilah salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Desa. Spirit untuk mengembalikan kemandirian desa juga tertuang dalam berbagai aturan turunan Undang-Undang ini. Permendesa Nomor 1 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa misalnya. Pada pasal 14 huruf g menyebutkan bahwa “desa berwenang untuk melakukan analisis kemiskinan secara partisipatif”. Hal ini tentu bisa menjadi peluang bagi desa untuk mulai menata basis data termasuk data kesejahteraan masyarakat.

Desa Macang Sakti optimis bisa memperbaiki basis data yang mereka miliki. Keberadaan Undang-Undang Desa dan Sekolah Pembaharuan Desa menjadi kekuatan yang diyakini mampu menguatkan kemandirian desa.

“Kami berharap program Sekolah Pembaharuan Desa ini dapat mendorong kami untuk merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat yang khas, yang sesuai kondisi desa kami. Kami yakin kami bisa,” lanjutnya.

Di sisi lain, pelayanan publik di desa Macang Sakti juga dirasa masih perlu banyak perbaikan. Kantor desa yang semestinya menjadi pusat pelayanan nampak kosong tak terawat. Sejauh ini, kantor desa Macang Sakti hanya dipakai untuk menyimpan kursi. Setiap harinya, kantor terkunci dan tak ada perangkat desa yang bertugas di sana. Jika mengurus sesuatu, masyarakat harus pergi ke rumah perangkat desa.

Perlunya perbaikan layanan publik desa juga diakui oleh oleh Yarmadi. Tidak adanya perangkat desa yang siap sedia di kantor pada jam kerja menyebabkan ketidakpastian pelayanan. Di sisi lain, juga tidak ada informasi pelayanan yang disosialisasikan kepada masyarakat.

“Kalau soal pelayanan publik istilahnya masih minim (kurang baik) lah. Baik di tingkat desa , kecamatan, maupun di kabupaten. Masyarakat tidak tahu kepastian syarat maupun waktu pelayanan. Pengurusan dokumen kependudukan bisa sampai 3 bulan belum jadi. Ndak tahu entah karena tidak dikerjakan atau karena syarat yang kami bawa kurang lengkap. Pokoknya setiap kami tanya kenapa belum jadi, jawabannya selalu ada saja kurang syarat ini kurang syarat itu” tukasnya.

Ia berharap bahwa survei pelayanan publik sebagai salah satu bagian dari proses belajar pada program Sekolah Pembaharuan desa nantinya tidak hanya memperbaiki layanan di tingkat desa saja. Pelayanan dari pemerintah kabupaten juga perlu dijangkau dan dikritisi. [nasrun]

Mengenali fitur dan pemakaian Mitra Desa

Pelatihan Mitra Desa dan Keuangan Desa di Kabupaten Malang

Malang – Tim Informasi dan Teknologi Komunikasi (ICT) Infest Yogyakarta belajar pemanfaatan aplikasi keuangan desa bersama perangkat Desa Kucur (11-12/11), Kecamatan Dau dan Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari. (13-14/11). Aplikasi keuangan desa merupakan pengembangan Mitra Desa yang dikembangkan Infest Yogyakarta pada 2015. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan disiplin anggaran.

[baca juga: Pemanfaatan Aplikasi Mitra Desa di Kabupaten Wonosobo]

Khayat menjelaskan Mitra Desa

Muhammad Khayat menjelaskan Mitra Desa di Balai Desa Tunjungtirto, (13/11)

Pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa menjadi titik penting sebelum pemanfaatan aplikasi keuangan ini. Sebelumnya, perangkat desa bersama Tim Pembaharu Desa (TPD) baik di Desa Kucur dan Desa Tunjungtirto belajar dan memahami keterbukaan infromasi publik dan tata kelola keuangan desa.

“Keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keuangan desa secara manual menjadi pengetahuan penting sebelum melangkah pada pemanfaatan aplikasi. Bagaimanapun juga, aplikasi ini hanya alat sehingga pengetahuan harus dipahami terlebih dahulu,” terang Muhammad Khayat, Penanggungjawab Tim ICT Infest Yogyakarta.

[baca juga: Mendorong Pelayanan Informasi di Desa]

Khayat menambahkan, peserta diajak untuk mengenal aplikasi Mitra Desa beserta fitur-fitur di dalamnya. Selain itu, peserta juga diajak untuk berdiskusi tentang pentingnya memiliki data induk di tingkat desa, bagaimana membaca dan memanfaatkan data untuk memengaruhi kebijakan atau perencanaan pembangunan di desa. Selanjutnya, dilakukan pemasangan aplikasi Mitra Desa pada perangkat komputer di desa.

Mengenali fitur dan pemakaian Mitra Desa

Mengenali fitur dan pemakaian Mitra Desa di Balai Desa Kucur, (12/11).

Fitur-fitur aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan Infest meliputi pengelolaan data kependudukan, pelayanan surat menyurat, pertanahan, profil desa, dan penyajian data kemiskinan di tingkat desa. Setelah mengenali fitur, penggunaan dan manfaat aplikasi Mitra Desa, peserta kemudian dibagi menjadi dua tim: pengelola data kependudukan dan keuangan desa. Tim pengelola data kependudukan mempraktikkan entri data penduduk. Sementara tim keuangan desa menginput dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Konsistensi perencanaan dan penganggaran

Menurut Khayat, aplikasi keuangan desa didasari pada semangat transparansi dan disiplin anggaran. Sehingga, dalam aplikasi ini tidak berhenti pada soal pengelolaan keuangan desa. Tetapi juga bagaimana konsistensi anggaran didasarkan pada perencanaan pembangunan desa. [Baca juga: Roadmap Penerapan Keterbukaan Informasi dan Transparansi di TIngkat Desa kabupaten Malang]

Artinya, dokumen keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sesuai dengan dokumen perencanaan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa).

“Bisa dikatakan, sistem ini ‘setengah’ memaksa supaya ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya.