Arsip Tag: BUMDesa

Pemuda Desa Tegal Arum Kelola Kebun Hingga BUMDesa

“Satu tahun lalu, tanah ini ditemukan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) yang memetakan aset dan potensi desanya. Saat itu tanah seluas 1 Ha ini hanya berupa semak belukar. Kemudian terbentuklah sekelompok pemuda yang ingin mewujudkan “go green” di desa dengan mengelola aset ini. Sekarang tanaman cabenya sudah berbunga, dan tinggal menunggu panen.”

(Rohmad Annas, Kades Tegal Arum)

Masih ingat tim pembaharu desa (TPD) Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi? Di laman ini saya beberapa kali menuliskan kisah mereka serta kolaborasi mereka bersama kelompok perempuan dalam mengelola kebun tanaman obat keluarga (Toga) di desanya. Pemuda penggerak desa (PPD) ini sangat kreatif, kritis dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya. TPD sendiri merupakan tim yang dibentuk secara partisipatif dalam mewujudkan perencanaan apresiatif desa (PAD).

Tahun 2016-2017, TPD dibentuk dan menghasilkan data-data partisipatif yang sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan desanya. Mereka terdiri dari berbagai kelompok di desa, termasuk kelompok pemuda dan perempuan di desanya. TPD terbagi dalam 5 tim, yaitu tim aset dan potensi desa yang telah menghasilkan data aset dan potensi desanya. Lalu, ada tim kewenangan desa yang menghasilkan data dan Perdes Kewenangan Desa. Selain itu ada tim kesejahteraan lokal yang telah menghasilkan data kesejahteraan lokal desanya, serta tim penggali usulan kelompok marjinal dan tim survei perbaikan layanan publik. Kedua tim tersebut telah menghasilkan data usulan kelompok marjinal dan data prioritas layanan publik.

Memasuki tahun 2018, mereka pun tetap aktif dan produktif menginisiasi beragam kegiatan di desa. Kabar terbaru, mereka telah menginisiasi sebuah kebun sayur mayur yang awalnya hanya lahan yang dipenuhi semak belukar.

Lahan yang kini dimanfaatkan pemuda desa untuk menanam cabe dan tanaman sayur mayur lainnya (foto: Kades Tegal Arum)

Menurut Kepala Desa (Kades) Tegal Arum, Rohmad Annas, lahan yang dipenuhi semak belukar itu ditemukan oleh TPD yang memetakan aset dan potensi desanya pada tahun 2016. Saat itu tanah seluas 1 Ha ini hanya berupa semak belukar. Kemudian terbentuklah sekelompok pemuda yang yang memiliki misi untuk mewujudkan “go green” di desanya. Hingga lahan tersebut kini dikelola oleh pemuda desa sebagai salah satu aset desa yang sangat berpotensi.

Di awal pengelolaannya, para pemuda itu menanam cabai, yang kini sudah mulai berbunga dan tinggal menunggu panen. Menurut Rohmad Annas, apa yang dilakukan para pemuda ini tidak hanya menanam, namun juga mengelola, bagaimana mendapatkan bibit, pupuk dan sekian kebutuhan lainnya.

Wujudkan BUMDesa di Bidang Konveksi, Jasa Transfer Uang, dan Bidang Lainnya

Selain inisiasi pemuda desa dalam mengelola kebun. Tim Pembaharu Desa yang tergabung dalam tim Survei Pelayanan Publik juga memiliki data warga yang kurang mampu. Dari data hasil survei partisipatif tersebut, di antaranya telah mendorong perbaikan layanan publik di desa. Kabar terbaru, warga miskin khususnya dari kelompok perempuan, kini telah mendapatkan pelatihan menjahit.

Setelah kurang lebih 5 bulan mereka telah dibekali ketrampilan, salah satunya melalui pelatihan menjahit. Pemdes dalam hal ini bekerjasama dengan semua lembaga pendidikan di Desa Tegal Arum, serta merangkul semua kelompok di desa. Kekompakan warga ini rencananya akan mendirikan sebuah usaha bersama dalam bidang konveksi. Sehingga kebutuhan warga di desa dalam pembuatan baju, kaos, dan lain-lain dapat dipenuhi oleh desanya sendiri di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Meskipun banyak warga yang tidak mengenyam pendidikan menengah atas maupun bangku kuliah, namun mereka semakin semangat dan percaya diri mampu mendapatkan penghsilan dengan keringat mereka sendiri.

BUMDesa di Desa Tegal Arum berdiri tahun 2017. Kini telah mengelola beberapa cabang, termasuk mengelola jasa bagi orang tua di desa yang mau mengirimkan uang ke anaknya di luar kota. Mereka kini tidak perlu lagi berjalan puluhan kilometer, karena BUMDesa kini telah membantu kebutuhan mereka.

Rohmad Annas juga menceritakan aset desanya bukan hanya dari lahan, BUMDesa, namun juga pasar yang telah lama berdiri. Menurutnya, aset yang terdata sudah ratusan juta lebih, dan belum lagi aset-aset lainnya. Tentu itu menjadi sabuah peluang ke depan dan mudah-mudahan kami bisa mengelola dengan baik.

BUMDesa berperan dalam mendukung 60 usaha kecil. Pengelolaannya melalui pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan kemudian pelaku usaha dibantu dalam pemasaran produk. Satu di antara produk unggulannya adalah beras ubi yang merupakan hasil dari pertanian masyarakat kemudian dipasarkan dalam lingkup desa setempat.

Dengan mengadopsi kreasi dari Jawa ubi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi beras yang layak konsumsi. Dari alokasi Rp 161 juta ini pun mampu memenuhi kebutuhan tupoksi BUMDesa. Kepala desa Desa Tegal Arum, Rahmat menjelaskan jika pemerintah desa turut serta memantau dan membimbing agar pengelolaannya tepat sasaran. Pengelolaan BUMDesa yang baik akan memberikan banyak faedah dan manfaat bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Sejumlah manfaat ini diperoleh melalui berbagai kreatifitas azas manfaat yang dirumuskan dalam pengelolaan BUMDesa. [Alimah]

 

 

BUMDesa

Mengenal BUMDesa

Pengembangan basis ekonomi perdesaan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Pengembangan basis ekonomi sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Beragam program dan cara dilakukan. Akan tetapi, dengan beragam faktor program tidak berhasil. Kuatnya intervensi pemerintah justru menyebabkan hilangnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menggerakan roda ekonomi.

Pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di perdesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh desa. Bentuk kelembagaan ekonomi ini dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDesa merupakan usaha milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDesa harus menjadi instrumen gerakan ekonomi masyarakat yang mendayagunakan potensi dan aset lokal yang dimiliki. Dengan kata lain, BUMDesa merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna demi kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDesa sebagai lembaga sosial harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUM Desa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Pendirian BUMDesa

Pendirian BUMDesa harus diawali sebagai pola untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. Pendirian BUMDesa hendaknya dipahami sebagai peluang baru bagi desa untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi dalam memenuhi kebutuhan warga. Artinya, BUMDesa bertumpu pada potensi dan kebutuhan desa. Pendirian BUMDesa merupakan inisiatif desa, bukan perintah regulasi (aturan) dan pemerintahan supradesa. Sehingga pengelolaannya harus berdasarkan semangat kemandirian desa.

Maksud dari pembentukan BUM Desa sebagaimana dalam dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antardesa.

Ciri BUMDesa

Terdapat beberapa ciri utama yang membedakan BUMDesa dengan lembaga ekonomi kemersial lainnya, antara lain:

  1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan/atau antardesa yang dikelola secara bersama.
  2. Pendirian BUMDesa harus disepakati melalui musyawarah desa.
  3. BUMDesa ditetapkan melalui Peraturan desa dan/atau Peraturan bersama kepala desa untuk BUMDesa bersama antardesa.
  4. Modal usaha bersumber dari desa melalui penyertaan modal desa dan dari masyarakat.
  5. Lembaga usaha di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial Institution).
  6. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki.
  7.  Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa.
  8. Pelaksanaan operasionalisasi kegiatan diawasi bersama oleh (pemerintah desa, BPD, dan masyarakat).

Tujuan BUMDesa

BUMDesa hadir sebagai wadah untuk mengorganisasi rakyat desa dan meningkatkan semangat mereka dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi. BUMDesa dapat dijadikan sarana berbagi bagi kelompok-kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus membahas strategi pengembangan pemasarannya. Sehingga mereka mampu menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya serta mengembangkan jaringan untuk menjalin koneksi dalam menggerakkan perekonomian rakyat desa.

  1. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan/atau pelayanan umum yang bertujuan untuk:
  2. Meningkatkan perekonomian desa;
  3. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
  4. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
  5. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  6. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  7. Membuka lapangan kerja;
  8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
  9. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Apa saja ruang usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDesa?

UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDesa dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDesa bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

Prinsip-Prinsip BUM Desa

BUMDesa merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan prinsip-pinsip sebagai berikut:

  1. Terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
  2. Sosial (social interpreunership), tidak semata-mata mencari keuntungan.
  3. Dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintahan desa. Hal ini untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat ex- officio akan dijabat oleh kepala desa.
  4. Tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan tetapi BUMDesa mengonsolidasi untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Salah satu tujuan utama BUMDesa adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu perlu dihindari pemilihan usaha BUMDesa yang sekiranya justru akan menurunkan pendapatan masyarakat setempat. Misalnya, unit usaha BUMDesa sebaiknya menghindari pemilihan jenis usaha yang sudah digeluti oleh warga desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu:

  1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
  2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
  3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
  4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
  5. Bertanggungjawab, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
  6. Berkelanjutan. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

asas pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Kepercayaan pemerintah pusat atau kabupaten terhadap desa dalam mengelola keuangan yang masih rendah tidak didukung penguatan kapasitas yang memadai bagi desa. Kepercayaan tersebut diartikan sebagai sulitnya pemerintah pusat mengawasi dan memantau penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Jika dilihat dari unsur budaya, desa mempunyai mekanisme pengawasannya sendiri.

Secara luasan wilayah, desa lebih sempit dari wilayah kabupaten atau provinsi. Masyarakat desa tinggal berdampingan dengan pemerintahan desa, setiap program pembangunan desa bisa secara langsung diawasi oleh masyarakat, di lain sisi masyarakat bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan desa dengan unsur gotong-royong. Kearifan lokal desa akan menilai secara alami proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jika ada temuan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa, maka akan ada penghakiman secara budaya terhadap penyelenggara pembangunan. Penghakiman tersebut bisa berbentuk pengucilan dalam kehidupan bermasyarakat.

asas pengelolaan keuangan desa

Unsur pengawasan pembangunan desa perlu didorong dengan keterbukaan dan transparansi pembangunan desa kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat. Informasi pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban harus diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat desa.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek Swadaya
Segala bentuk bantuan barang atau tenaga (bukan berbentuk uang dan bisa dinilai dengan uang) atau swadaya masyarakat adalah termasuk pendapatan desa. Hal tersebut (baca: swadaya masyarakat) dicatat dalam dokumen APBDesa pada rekening pendapatan desa lainya yang sah, kemudian dimasukkan nilai uang atas barang atau tenaga tersebut dengan nomenklatur yang rinci, tidak boleh ada nomenklatur yang sama yang menyebabkan double budget.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Pembentukan BUMDesa tidak menjadi belanja desa, tetapi sebagai pengeluaran pembiayaan (rekening pembiayaan dalam APBDesa) sebagai penyertaan modal desa. Selanjutnya hasil atau keuntungan dari BUMDesa masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD). Sedangkan jika aset BUMDesa dijual, maka masuk sebagai penerimaan pembiayaan.

  1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa
    Memahami peran dan wewenang setiap aktor dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting untuk mewujudkan partisipasi dan akuntabilitas. Jika masing-masing peran berfungsi dengan baik berdasarkan kewenangannya berikut dokumen-dokumen penyertanya, maka akan menjadi pendukung utama akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
  2. Pelaksanaan setiap kegiatan dan penatausahaan berjalan secara simultan bersamaan. Pencatatan transaksi ke dalam dokumen-dokumen penatausahaan harus secara langsung dicatat setiap kali ada kegiatan atau transaksi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Bendahara mempunyai peran penting dalam penatausahaan.
  3. Pencairan dana setiap kegiatan harus menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selama ini tidak terimplementasikan dengan baik di desa. Pelaksana kegiatan harus merencanakan keuangan atau pembelanjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dalam APBDesa untuk kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya, pelaksana kegiatan menyusun SPP dengan melampirkan RAB yang disusun. SPP untuk satu kegiatan bisa lebih dari satu kali menyesuaikan kebutuhan. Di samping itu, pencairan Dana Desa (DD) juga dilakukan secara bertahap, yaitu tiga tahap (April 40%, Agustus 40%, November 20%), sehingga mengasumsikan SPP dilakukan menyesuaikan anggaran yang direncanakan dan ketersediaan dana yang tersimpan di rekening desa.
  4. Penarikan dana dalam rekening desa di bank harus bersumber dari perencanaan kegiatan/belanja yang akan dilakukan berdasar SPP yang masuk.
  5. Pelaporan keuangan dilakukan secara partisipatif oleh PTPKD, mulai dari pelaksana kegiatan sampai bendahara.
  6. Laporan realisasi APBDesa dilakukan sebanyak dua kali (per semester).
  7. Laporan pengelolaan keuangan desa diprioritaskan untuk masyarakat desa, selanjutnya kepada pemerintah kabupaten.
  8. Peran pemerintah kabupaten sangat penting dalam mengatur pengadaan barang dan jasa, karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, mulai dari standar harga, penarikan pajak, sampai alur pencairan dana.
  9. Pemerintah desa dapat menyusun Standard Operational Procedure (SOP) pengelolaan keuangan desa untuk mempermudah proses-proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa.
  10. Meskipun kepala desa sebagai penguasa pengelolaan keuangan desa, tetapi kepala desa tidak berwenang memegang uang. Buku rekening bank desa dipegang oleh bendahara. Bendahara bisa menyetorkan dan menarik dana atas persetujuan kepala desa didukung dengan spesimen tanda tangan bendahara dan kepala desa.