Arsip Tag: BPD

Sekilas tentang Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa merupakan satu dari tiga peraturan yang ada di desa, Peraturan Antar Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Kepala desa menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Desa.

Peraturan Desa berupa penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum meliputi :

a. terganggunya kerukunan antar masyarakat
b. terganggunya akses pelayanan publik
c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Artinya proses penyusunan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat desa berhak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Hampir di setiap regulasi yang mengatur peraturan desa selalu diawali atau diikuti dengan musyawarah desa. Artinya, Peraturan Desa harus mengacu pada hasil musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat.

Jenis-jenis peraturan Desa

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
  2. Rencana Kerja Pemeirntah Desa (RKPDesa). Ditetapkan paling lambat September tahun berjalan.
  3. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Ditetapkan paling lambar 31 Desember.
  4. Pungutan,
  5. Struktur organisasi pemerintah desa
  6. Tata ruang
  7. Laporan pertanggunjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
  8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
  9. Pembentukan lembaga kemasyarakatan
  10. Pembentukan lembaga adat desa

Secara umum, pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 111 ayat 1 dan pasal 125 ayat 1 menyebutkan bahwa Peraturan Desa menjadi dasar hukum pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset; perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Konsultasi dan Evaluasi Peraturan Desa

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa sejak disusun hingga ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengetahui dan terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan desa. Masyarakat berhak tahu dan memberikan masukan rancangan peraturan desa.

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati disampaikan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan. Kemudian, rancangan tersebut wajib ditetapkan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari sejak diterima. Peraturan Desa kemudian diserahkan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Apabila Kepala Desa tidak menandatangani maka, peraturan desa wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi peraturan Desa.

Untuk klarifikasi, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa yang telah diundangkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan. Bupati/walikota melakukan klarifikasi paling lama 30 hari sejak diterima.

Khusus untuk Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, Struktur organisasi Pemerintahan, dan Pungutan merupakan inisiatif pemerintah desa. Dalam prosesnya rancangan peraturan desa yang mengatur empat hal tersebut harus mendapatkan evaluasi Bupati/Walikota sebelum ditetapkan. Kepala Desa menyerahkan hasil rancangan hasil kesepakatan dengan BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterima. Kepala Desa diberikan waktu paling lama 20 hari sejak diterima hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

Tugas dan kewenangan supradesa dalam hal ini kabupaten/kota wajib memberikan pedoman penyusunan, evaluasi dan melakukan pengawasan tentang peraturan desa. Kewenangan pengawasan yang oleh Supradesa bahkan bisa membatalkan peraturan desa dengan dua alasan, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal dalam pelaksaaanya diawasi oleh BPD dan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan kewenangannya. Tentu, masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Rujukan:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Unduh)
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Unduh)
Ilustasi BPD

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaan BPD selama enam tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali baikk secara berturut-turut atau tidak (pasal 56).

Badan Permusyawaratan Desa menjadi badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bersama pemerintah desa, BPD turut memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Hal itu menjadi bagian untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah Desa menjadi forum untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintaha dan pembangunan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Struktur BPD

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada pasal 58 ayat 1, jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengna memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Fungsi dan kewenangan BPD

Pada pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2015 BPD mempunyai fungsi untuk:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

sementara pada pasal 61 disebutkan hak BPD antara lain:

  1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyeenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
  2. menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Disusul pada pasal 62, anggota BPD berhak untuk :

  1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  4. memilih dan dipilih; dan
  5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Sekolah Perempuan Infest Yogyakarta

“Oh, Ternyata Perempuan Bisa Menjadi Anggota BPD?”

Kegagapan perempuan tidak terlepas dari kapasitas mereka dalam pembangunan desa. Kegagapan ini juga menentukan sikap mereka yang begitu hati-hati dalam memutuskan sesuatu di luar persoalan program kerja organisasi yang sudah ditetapkan. Seperti yang dirasakan kelompok perempuan di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Pertanyaan yang dijadikan judul tersebut diungkapkan salah satu peserta Sekolah Perempuan yang sebelumnya mengaku tidak begitu paham tentang proses pembangunan desa. Namun, pertanyaan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu tiba-tiba muncul karena mereka tidak pernah menyangka bahwa perempuan juga bisa menjadi anggota BPD. Hal tersebut terungkap saat peserta Sekolah Perempuan belajar tentang posisi perempuan dalam pembangunan desa. Tema tersebut menjadi satu bagian dari proses pembahasan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang

Membedah UU Desa adalah salah satu metode belajar di Sekolah Perempuan yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta. Sekolah Perempuan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara dan tiga desa di Kabupaten Poso.

Dari refleksi belajar bersama para kader Pembaharuan Desa di masing-masing desa, para perempuan masih gagap mengidentifikasi di ruang mana dan pada posisi apa mereka harus terlibat dalam pembangunan di desanya. Termasuk mereka yang selama ini aktif atau setidaknya namanya terdaftar dalam salah satu struktur organisasi perempuan seperti PKK dan kelompok wanita tani (KWT).

Kegagapan perempuan tidak terlepas dari kapasitas mereka dalam pembangunan desa. Kegagapan ini juga menentukan sikap mereka yang begitu hati-hati dalam memutuskan sesuatu di luar persoalan program kerja organisasi yang sudah ditetapkan. Seperti yang dirasakan kelompok perempuan di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Selama ini pemahaman mereka dalam proses pembangunan desa hanya sebatas mengusulkan program atau kegiatan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Sementara, untuk pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dilakukan oleh perangkat desa dan BPD. Selama ini, mereka akan memilih pasrah ketika harus menerima kenyataan bahwa usulan atau masukan mereka tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Sehingga, mereka akan mengungkapkan kekalahan mereka dengan, “kami hanya menerima mandat dari desa.”

Kata “Desa” yang mereka maksud adalah perangkat desa atau lebih jelasnya ditujukan kepada Kepala Desa (Kades). Kini, kelompok perempuan desa menyadari bahwa mereka ternyata keterlibatan mereka dalam pembangunan di desa dijamin oleh undang-undang. Termasuk keterwakilan perempuan dalam BPD maupun peran-peran dalam pembangunan di desa. Perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki.

Akses dan ruang ini akan memberikan perubahan baik pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan ini perempuan akan berusaha mencari jalan keluar lewat usaha, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Karena perempuan juga memiliki potensi sebagai pemimpin. Dengan prasyarat, mereka mendapatkan fasilitas, ruang, serta kesempatan yang memadai untuk berekspresi. Ruang itu harus diciptakan.

Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui kegiatan Sekolah Perempuan merupakan salah satu upaya menciptakan kesempatan tersebut. Konsep Sekolah Perempuan yang diterapkan di tiga desa ini tidak hanya dilakukan di kelas tetapi juga luar kelas.

Pada tiga bulan pertama, pelaksanaan Sekolah Perempuan dilakukan di dalam kelas. Sebelum membedah posisi perempuan dalam pembangunan desa, peserta belajar tentang gender dasar sebagai bagian dari penguatan kapasitas. Harapannya, mereka mulai memiliki perspektif gender dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi.

Kemudian, di pertemuan berikutnya, saatnya membuka wacana mereka tentang isu-isu kritis yang termuat dalam UU Desa. Harapannya, kelak mereka mampu melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, memastikan kegiatan pembangunan di desa berjalan dengan baik. Caranya, perempuan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan desa serta berpartisipasi aktif dalam Musdes. [Alimah]

desa mampu, kucur, malang

Kepala BPD Kucur: UU Desa Menuntut Desa Belajar tentang Desanya Sendiri

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah pintu pemerintah desa untuk memperbaiki pelayanan dasar masyarakat. Undang-undang Desa menuntut desa untuk terus belajar menata desanya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Sangijo, Kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Kucur, pada sambutan sosialisasi UU Desa di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Acara yang dihelat di Balai Desa kucur itu merupakan kerjasama antara BPD dan pemerintahan Desa Kucur.

Menurut Sagijo, selama masyarakat desa dan pemerintah desa mau belajar tidak ada kata sulit. Selama ini, pemerintah desa bersama perangkat desa telah melakukan pemetaan sosial dalam menyusun RPJMDesa. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun tim RPJMDesa bersepakat untuk menyusun semaksimal mungkin.

“Ya betul, UU Desa ini memang memaksa kita untuk belajar lebih giat lagi terkait dengan desa kita sendiri,” lanjut Sangijo.

Menurutnya masyarakat desa memang seharusnya mengetahui berbagai permasalahan dan potensi desa yang ada. Dengan demikian, kepedulian untuk memperbaiki dan melakukan inovasi terhadap desa semakin tinggi. Permasalahan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala desa dan perangkatnya. Masyarakat desa juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan desanya.

Keberadaan UU Desa ini menurut Sangijo akan mampu mempertemukan dan menggali keterlibatan masyarakat desa dalam membangun desa. Pemuda, kelompok perempuan, organisasi sosial desa juga menjadi bagian dalam pelaksanaan UU Desa ini. “Jadi tidak ada lagi kata tidak untuk tidak belajar tentang berbagai hal yang berhubungan dengan desa,” sambutannya meyakinkan peserta. Menurut hemat Sangijo, masyarakat desa mengenali dan mengetahui seluk-beluk desa adalah sebuah kewajiban.

“Ini adalah media pembelajaran kami untuk terus belajar dan menggali potensi desa”, tutur Sangijo.

Kepala BPD Kucur ini memberikan penekanan bahwa dengan mempelajari kewenangan desa ini, maka masyarakat dan pemerintah desa semakin memahami apa yang seharusnya menjadi wewenang desa. Dengan demikian apabila ada perselisihan dengan pihak lain, pemerintah desa bisa mengambil sikap berdasarkan pada kewenangan desa ini. (edi)