Arsip Tag: aset dan potensi desa

Strategi Mewujudkan Catur Sakti Desa Batuampar

Seburuk apapun tempat yang kau diami, pasti akan ada potensi yang perlu kau perjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup.

Ditulis oleh Saiful Hidayat*

Beberapa tahun belakangan, desa menjadi objek yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Khususnya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keberadaan desa mulai dipandang bukan lagi sebagai objek kapitaslisasi semata. Namun lebih dari itu, desa telah diberi ruang dan kesempatan dalam bentuk desentralisasi yang bersifat swadaya dan otonom. Tentunya, dalam upaya mewujudkan desa yang berkembang dan maju dengan potensi-potensi yang dimiliki desa itu sendiri.

Dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menumbuhkan semangat baru bagi saya. Saya membayangkan bagaimana saya mampu membangun desa saya sendiri, setidaknya akan ada perubahan berarti bagi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya pun mulai mencoba menganalisanya, yaitu Batuampar. Langkah awal ini saya lakukan agar lebih mudah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk menggali aset dan potensi desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA) atau pun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Sehingga tujuan utama untuk membangun desa yang kuat, adil, makmur dan sejahtera akan lebih mudah.

Sekilas tentang Desa Batuampar

Desa Batuampar adalah salah satu desa dari Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (2015), Desa Batuampar memiliki luas 6,51 km2 yang terdiri 5 dusun yaitu Perengan Laok, Perengan Daya, Brumbung, Somalang, dan Semah, serta terdiri dari 5 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 5.906 yang terdiri dari laki-laki: 2787 dan perempuan: 3.119.

Secara geografis, desa ini merupakan daerah paling barat (bagian tengah Pulau Madura) dari Kabupaten Sumenep yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan. Sehingga jarak antara desa ke Kota Sumenep terbilang jauh, yaitu sekitar 45 km dan 11 km menuju ke Kecamatan Guluk-Guluk. Jarak yang jauh tersebut, membentuk tatanan sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Sumenep pada umumnya. Perbedaan yang sangat jelas bisa kita temukan pada aksen bahasanya. Namun, karena desa ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kerajaan Kota Sumenep, maka budaya khas Sumenep masih sering kita jumpai dalam berbagai aktifitas kesehariannya.

Secara umum, kedua budaya tersebut lebih didominasi oleh budaya Islam. Hal ini terjadi karena 100% masyarakat Batuampar menganut agama Islam. sehingga kegiatan setiap harinya tidak jauh dari syariat dan norma keislaman. Bahkan tempat ibadah seperti mushalla atau langghar adalah tempat yang paling sering digunakan untuk bersosial seperti menerima tamu dan acara lainnya. Maka akan sangat wajar jika kita akan jumpai mushalla hampir di depan setiap rumah masyarakat.

Politik dan Ekonomi

Kekerasan dan relijiusitas adalah kata yang cukup pantas untuk menggambarkan kultur sosial masyarakat Madura. Padahal, kata tersebut dalam maknanya sangat berbeda dan berseberangan antara satu sama lain. Relijiusitas dibangun oleh para petinggi agama seperti kiai, ustad, dan kaum santri. Sedangkan kekerasan diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang sering melakukan aksi kriminalitas yang kemudian disebut dengan ‘bhejingan’ atau blater. Meskipun dua kelompok tersebut berseberangan, namun hubungan antar keduanya bisa dikatakan sangat erat dan harmonis. Artinya, hubungan yang terjalin bukan sebagai aktor dan musuh. Karena secara strata sosial kiai masih berada di atas blater.

Dalam konteks politik, kiai dan blater mempunyai pengaruh yang besar dengan perannya masing-masing. Sebagai contoh dalam politik kekuasaan dan kepemerintahan pengaruh kiai sangat penting dalam membentuk stigma masyarakat bahwa yang didukung kiai pasti akan baik dan mampu memimpin daerah tersebut. Sedangkan pengaruh blater dianggap penting karena blater dipercaya mampu dan sanggup menjaga keamaan desa. Perlu diketahui, bahwa salah satu tolak ukur kesuksesan pemimpin diberbagai daerah di Madura yaitu aman. Aman yang dimaksud disini yaitu aman dari pencurian dan perampokan.

Realita politik di atas, juga dianut oleh desa Batuampar. Namun, karena desa Batuampar masih mempunyai kekerabatan erat dengan Kerajaan Sumenep, maka aktor penting lainnya yang juga sangat berpengaruh, yaitu keturunan kerajaan atau sering disebut ‘Kelauarga dhalam’. Bahkan pengaruhnya lebih besar dari kiai dan blater sekalipun. Hal ini terbukti dengan Cacatan sejarah pemegang tampuk kekuasaan Desa Batuampar yang masih didominasi oleh keluarga dhalam.

Dalam konteks perekonomian, dominasi penggerak ekonomi di Madura adalah dari sektor pertanian, nelayan, peternakan, dan buruh migran. Desa Batuampar juga tak jauh beda dengan daerah lainnya. Masyarakatnya juga bertani tembakau dan padi sebagai komoditas andalan, berternak walau hanya sepasang hewan, berdagang dipasar dan toko, menjadi PNS, merantau sebagai buruh migran, dan lain-lainnya. Dan yang menarik, di salah satu dusunnya ada kecenderungan yang sangat tinggi pada masyarakatnya untuk berwirausaha. Hal ini tercermin dari dominasi masyarakatnya sebagai pedagang di berbagai pasar tradisional seperti Pasar Pakong, Pasar Ganding, Pasar Prenduan, Pasar Guluk-guluk, dan tentu saja Pasar Batuampar.

Potensi Desa

Terlepas dari banyaknya masalah yang dihadapi kebanyakan desa, dalam analisis ini saya lebih tertarik untuk melupakan sejenak masalah yang begitu komplek tersebut. Saya sendiri lebih tertarik untuk menggali potensi yang tersembunyi atau pun sudah tampak di suatu desa. Upaya ini sebagai penyemangat dalam melewati kemungkinan berbagai tantangan dan hambatan dalam membangun desa.

Berdasarkan data dan pendapat pribadi, ada suatu hal berharga yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan Desa Batuampar sesuai Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Adapun beberapa potensi Desa Batuampar berdasarkan hasil pemetaan saya adalah sebagai berikut:

  • Warisan Budaya

Dalam historis munculnya peradaban di Madura, desa Batuampar merupakan bagian dari beberapa daerah yang didiami oleh para penguasa Madura bagian timur (khusunya Sumenep dan Pamekasan). Peradaban desa Batuampar dimulai dari seorang kiai yang juga dukun K. Abdullah (Bindara Bungso). Dia adalah keturun ke-6 dari Pangeran Bukabu (Adipati ke-7 kerajaan Sumenep). Juga, bindara bungso merupakan orang tua dari Bindara Saod (Adipati Sumenep 1750-1762).

Bindara bungso sangat dikenal masyarakat Batuampar sebagai orang yang sakti dan kramat. Sehingga, semasa hidupnya dia dimuliakan dan dijadikan tetua di Desa Batuampar. Bahkan, sampai saat ini tempat peristirahan terakhirnya masih dianggap sangat kramat dan sering dikunjungi orang penting seperti Gus Dur, Megawati, Kanjeng Dimas, dll.

Selain potensi dari sosio-historis, ada warisan budaya yang berbentuk masjid. Masjid yang diberi nama Masjid K. Abdullah (karena bersebelahan dengan Makam K. Abdullah) ini, berusia sekitar 400 tahun lebih. Namun, ada sebuah cerita yang dipercaya bahwa masjid itu datang sendiri atau masyarakat setempat tidak pernah tahu siapa yang membuat.

  • Potensi Alam

Dari luas tanah desa Batuampar, hanya 1/3 luas tanahnya yang digunakan untuk pembangunan. Selain itu, digunakan untuk pertanian dan dibiarkan saja karena tanah bukit yang lumayan sulit air. Menurut teman dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Bangkalan, kualitas hasil pertanian seperti padi, jagung, dan tembakau di Desa Batuampar termasuk bagus dan berkualitas. Hanya saja, penilaian tersebut belum menyeluruh dan optimal.

Potensi pertanian di Desa Batuampar sangat bisa dioptimalkan dengan berbagai edukasi, baik di tingkat petaninya maupun dukungan dari pemerintah setempat. Selain itu, Batuampar juga bisa dibentuk menjadi desa wisata dengan konsep gardu pandang pada ketinggian bukitnya yang bisa melihat kota pamekasan dari atas.

  • Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam beberapa dekade, pemuda Batuampar sudah mulai melek akan pentingnya pendidikan. Sehingga sampai saat ini sudah banyak sarjana maupun mahasiswa dari berbagai bidang yang bisa dikoordinasikan untuk menjadikan desanya berdaya, makmur, dan bermartabat.
Beberapa potensi di atas saya rumuskan secara garis besar dan kemungkinan dampaknya sangat baik untuk seluruh stakeholder di desa Batuampar. Lingkungan masyarakat dan cara pandang yang cukup open-minded juga menjadi modal suksesnya perubahan yang dicita-citakan.

Tantangan

Saya meyakini bahwa setiap perjuangan dalam perubahan pasti akan ada tantangan, seperti penolakan dari warga yang mungkin terjadi. Kemungkinan tersebut perlu juga diidentifikasi sebagai modal antisipasi dalam meminimalisasi kegagalan dan perubahan.

Adapun identifikasi hambatan dalam analisis sosial yang saya temukan yaitu:

  • Pemuda sebagai penerus aktor desa masih sibuk akan tugasnya masing-masing. Ada yang masih kuliah dan ada yang kerja, sehingga untuk diajak kolaborasi dan fokus membangun desa masih terbatas akan waktu kumpul inten yang penting.
  • Stigma masyarakat untk mengurus desa masih sangat minim. Mereka beranggapan bahwa yang berhak mengurus desa hanyalah perangkat desa saja. Sehingga yang terjadi, masyarakat jarang sekali terlibat dalam pembangunan desa.
  • Gap trah antara keturunan kerajaan dan orang biasa-biasa saja masih terlihat jelas. Sehingga untuk melakukan aksi penting dalam perubahan seringkali canggung karena menganggap kurang berwenang mengurus daerah atau desa tersebut.
  • Kepercayaan masyarakat akan mitos yang didistribusi dari zaman dulu sampai saat ini masih menjadi penghalang dalam melakukan suatu hal. Misal, Asta K. Abdullah tidak banyak perubahan, bahkan terkesan dibiarkan. Itu karena ada cerita yang mengatakan bahwa arwah makam disana tidak senang kalo diperindah dan dirawat.
  • Dukungan dari pemerintah desa sangat minim. Contoh, pengajuan lapangan olahraga seperti bulutangkis, footsal, sepakbola, volly tidak ada yang terealisai satupun.
  • Kepercayaan generasi senior akan pemuda masih minim. Mereka menganggap pemuda kurang paham akan dan tidak perlu diikutsertakan dalam pembuatan keputusan.

Itulah beberapa hambatan yang belum tentu menjadi hambatan. Semua yang disebutkan diatas hanyalah pengalaman saya sebagai seorang yang tinggal dan merasakan langsung suasana desa Batuampar dari berbagi segi pandang yang berbeda.

Dampak Sosial

Dampak dari setiap perubahan pasti akan terjadi. Entah itu perubahan yang berdampak baik atau buruk tergantung pada cara kita mengelola perubahan tersebut. Tapi, saya yakin perubahan yang diharapkan dalam perubahan di desa Batuampar yaitu perubahan yang lebih baik. Dampak sosial yang saya harapkan yaitu sesusai dengan Catur Sakti Desa: Bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Atau setidaknya ada perubahan kecil yang nantinya akan sangat penting sebagai pedoman kehidupan. Seperti perubahan cara pandang, masyarakat yang open minded, berdaya infomasi luas, dll-nya.

Tindakan Strategis

Untuk mewujudkan perubahan yang berdampak sosial baik, maka perlu direncakan berbagai tindakan strategis demi kesuksesan perubahan tersebut. Ada beberapa langkah strategis yang bersifat inklusif, pemberdayaan, maupun keamanan yang akan saya tawarkan untuk tercapainya optimalisasi potensi desa Batuampar. Di antaranya:

  • Merangkul pemuda Batuampar dari berbagai bidang konsentrasi kelimuawan untuk bekerja sama mewujudkan tujuan utama. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan kembali organisasi pemuda ISTIMBAT (Ikatan Santri dan Pemuda Batuampar) atau sekedar membentuk perkumpulan kecil dari setiap mahasiswa Batuampar untuk membicarakan nasib desa dikemudian hari.
  • Pendekatan keislaman dirasa sangat penting untuk menarik simpati dan dukukungan dari berbagai kalangan, terutama untuk menumbuhkan kepercayaan generasi senior pada junior atau pemuda. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat event keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Panitia Qurban, dll.
  • Pendekatan secara ekonomi juga perlu diterapkan sebagai penyemangat dan keterlibatan langsung masyarakat dalam memajukan desanya. Hal ini bisa dilakukan dengan program Simpan Pinjam, bank sampah, budidaya secara kolektif, dll.
  • Politisasi keamanan memang marak terjadi di Madura termasuk Batuampar. Untuk itu perlu adanya peran masyarakat yang mengawal langsung ketertiban dan keamanan desa. hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan jadwal ronda bergilir yang selama ini tidak pernah ada karena masyarakat sudah menggantungkan nasib keamanan pada pemimpinnya yang mempunyai blater.
  • Mengoptimalkan potensi yang ada di Batuampar dengan cara mengelola Warisan budaya Masjid dan makam K. Abdullah sebagai tempat destinasi wisata religi. Sumber daya alam (SDA) meliputi: pertanian agar rakyat Batuampar swasembada pangan dan ekonomi meningkat, keindahan alam sebagai destinasi wisata gardu pandang di Gunong Kenek, serta potensi SDM yang tak ternilai.

Saya berharap strategi ini dapat mewujudkan Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Karena bagi saya, meskipun saat ini posisi saya masih di luar daerah saya, namun saya sadar bahwa seburuk apapun tempat yang saya  diami saat ini, pasti akan ada potensi yang perlu diperjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup. Tempat itu adalah desa kelahiran saya sendiri.

=========

* Saiful Hidayat adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saiful Hidayat merupakan peserta Program Sekolah Sore yang diselenggarakan oleh Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta. Tulisan ini merupakan analisa atas kondisi sosial di desanya, serta tawaran strategi pembangunan di desanya. Tulisan juga sudah dipresentasikan di forum sekolah sore.

Sumber Gambar: Desa Batuampar

Gerakan Agar Orang Miskin Tidak Mudah Sakit

Pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas

Awal tahun ini kembali muncul kabar duka meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan seberat 2,6 kg, di RSU Aceh Singkil, Aceh. Meninggalnya dikabarkan karena perawat di RSU Aceh Singkil tidak menangani secara profesional. Salah satunya dikarenakan tidak adanya petugas medis (perawat) yang bisa pasang infus bayi. Sebelumnya, kabar kematian seorang anak balita di Kabupaten Brebes Jawa Tengah (Jateng). Balita Icha Selfia diduga meninggal dunia lantaran ditolak pengobatannya di Puskesmas.

Hati siapa yang tidak perih menyaksikan kematian seorang balita, apalagi diduga karena kelalaian dari pelayanan kesehatan terdekat, atau mungkin karena orang tua yang teledor, pemerintah yang kurang responsif, atau bisa jadi karena tidak adanya kesadaran masyarakat sekitar membantu keluarga bayi. Terlepas bahwa itu sudah takdir Tuhan, seharusnya ada gerakan dari warga sekitar, sebagai upaya dini untuk menolong keluarga si bayi atau siapapun yang tengah menghadapi kondisi kritis.

Berdasarkan pengalaman pendampingan di beberapa desa baik di Jawa maupun luar Jawa, pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya masih gagap menghadapi situasi darurat ketika ada warganya yang sakit. Masyarakat juga pada umumnya masih berpikir bahwa pelayanan itu selalu berada di rumah sakit maupun dalam Puskesmas. Padahal, sebenarnya pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas. Tidak banyak yang berpikir bahwa pelayanan kesehatan secara tradisional misalnya, bisa diupayakan oleh masyarakat itu sendiri.

Lalu bagaimana caranya warga mampu melindungi dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya? Begitu banyak pembelajaran positif yang telah dilakukan sejumlah komunitas di desa-desa baik Jawa maupun luar Jawa. Pembelajaran ini juga bisa diterapkan di desa-desa lain.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa

Saat ini belum semua desa mengenal praktik pengelolaan kesehatan berbasis masyarakat. Pengelolaan kesehatan ini salah satu tujuannya adalah mencoba menemukenali kebutuhan dasar masyarakat tentang kesehatan. Selain itu, membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, yang setiap saat dibutuhkan. Yang juga sangat penting adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam berpartisipasi dan mengontrol kualitas pelayanan yang diberikan. Baik oleh dokter maupun bidan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap terjamin. Artinya di sini ada upaya untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.

Meskipun kini sejumlah desa sudah mulai memiliki Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu menjadi otoritas desa, tetapi tidak sepenuhnya menjadi milik desa. Tetap ada pola “urusan bersama” antara desa dengan supra desa untuk mengelola tiga jenis institusi pelayanan kesehatan tersebut. Perencanaan, pengelolaan dan pendanaan atas Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu merupakan kewenangan desa, sedangkan pembinaan teknis merupakan kewenangan dinas kesehatan.

Peningkatan kesehatan warga tentu tidak cukup hanya dilihat dari sisi kelembagaan itu. Kesehatan berbasis desa mengandung kewenangan, kebijakan, gerakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan pelayanan yang melibatkan aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Kebijakan desa merupakan pintu masuk dan pengikat bersama pelayanan kesehatan. Praktik pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis desa contohnya seperti praktik pembelajaran di desa-desa Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kupang (Sutoro Eko, 2014).

Desa-desa di Sumba Timur telah memiliki Perdes tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Perdes ini mengatur dan mewajibkan semua ibu hamil melahirkan di sarana kesehatan dan anak balita dibawa ke posyandu. Jadwal pemeriksaan rutin juga disepakati bersama masyarakat. Selain itu Perdes ini juga mengatur dan mendorong gerakan warga tentang penyediaan dana sehat ibu melahirkan (Dasolin) yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika ada ibu yang melahirkan maupun dalam bentuk tabungan untuk ibu melahirkan (Tabulin).

Di Desa Tana Modu, Sumba Tengah, ada dua kegiatan yang digerakkan desa yaitu gerakan WC sehat, gerakan gizi anak balita, dan pengelolaan air bersih. Sejak tahun 2012 desa membuat seruan pentingnya membangun WC Sehat secara swadaya. Semua lembaga desa termasuk Karang Taruna, LPM, dan PKK, dilibatkan untuk fasilitasi dan memantau jalannya kegiatan. Peran Posandu juga bukan hanya dalam penimbagan bayi, imunisasi dan pemberian makanan tambahan, tetapi mengalani penguatan yang mengarah pada: Pelayanan kesehtan ibu dan anak (KIA), pelayanan keluarga berencana (KB), pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, pelayanan penanggulangan diare, gerakan PHBS, pengembangan obat tradisional.

Di Desa Oleominana, Kupang, para kader perempuan melakukan gerakan membentuk jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan kualitas keehatan desa, menghimpung dasoli (Dana solidaritas ibu bersalin) dan tabulin (tabungan ibu bersalin). Desa Kasetnana, menghadirkan inovasi dan revitalisasi dan revitalisasi posyandu sebagai pusat informasi dan konseling bagi anak dan perempuan.

Pengembangan Aset Lokal untuk Kesehatan Warga

Di sejumlah desa, praktik pengembangan aset lokal untuk kesehatan warga sebenarnya sudah dilakukan. Biasanya dipelopori oleh kelompok perempuan terutama Kelompok Wanita Tani (KWT), salah satunya melalui program pengembangan tanaman obat keluarga (Toga). Seperti praktik di salah satu Dusun di Ende, Sulawesi Tenggara. Desa tersebut pernah mengalami tingkat gizi buruk yang tinggi.

Upaya mencukupi gizi warga dusun di Ende tersebut adalah melalui penanaman sayur-sayuran. Hasilnya, sayur-sayuran ini kemudian dibagikan ke warga. Dalam jangka waku tiga tahun, sebagian besar warga desa tersebut sudah mulai menanam sayuran. Bahkan sekarang mereka sudah menikmati kelebihan hasil panen. Sayuran dari daerah itu juga sudah mulai dikirim ke daerah-daerah lain. Persoalan gizi mulai bisa diatasi sejalan dengan peningkatan ekonomi. Melalui sebuah program pendampingan, para ibu rumah tangga dan petugas posyandu digerakkan untuk mengolah makanan lokal pengganti nasi. Ternyata mereka sangat mampu. Warga pun berhasil mengolah makanan yang bergizi, yang berasal dari lingkungan mereka sendiri (Erni, MERDESA, 2016).

Mendorong pelayanan kesehatan terutama bagi rakyat miskin harus mengembangkan aset-aset lokal yang ada. Di sinilah pentingnya mengenal potensi lokal yang ada. Masyarakat desa seharusnya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka untuk kesehatan. Misalnya melalui sektor pertanian, bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan atau ekonomi, tetapi juga sumber kesehatan. Padangan seperti ini, akan mengubah cara masyarakat dalam memperlakukan tanaman. Dengan demikian, upaya untuk menjaga masyarakat tidak sakit akan lebih diperhatikan.

Dari pembelajaran desa-desa tersebut, tentu pengembangan kapasitas warga seperti ini jauh lebih baik daripada mengharapkan bantuan dari luar. Khususnya upaya menggerakkan partisipasi aktif warga desa untuk menyejahterakan dirinya sendiri.

===

Keterangan penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta . Tulisan ini telah dipublikasikan terlebih dahulu di GeoTimes.

 

Tiga Desa di Kabupaten Tebo Rumuskan RPJMDesa Berbasis Potensi dan Aset

“Sebenarnya kami berharap warga tidak hanya mengusulkan pembangunan fisik. Tapi lagi-lagi warga lebih banyak yang mengusulkan pembangunan fisik dari pada pelatihan-pelatihan misalnya.”

“Dalam penyusunan RPJMDesa, kami sebelumnya memang kopi paste dari desa lain dan hanya dikerjakan beberapa orang saja yang ada di desa. Tim 11 juga selama ini tidak semuanya memahami bagaimana menyusun RPJMDesa”

“Kami bingung bagaimana memasukkan data-data yang sudah ada ini dalam menyusun RPJMDesa”

Pernyataan-pernyaatan tersebut hanya beberapa dari sekian kegelisahan warga dan pemerintah desa, khususnya mereka yang masuk dalam tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Di pertengahan tahun 2016, tiga desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yaitu Desa Tegal Arum, Tirta Kencana, dan Teluk Singkawang, telah melakukan tahapan kegiatan tindak lanjut untuk penrencanaan apresiatif desa. Hasilnya, kini mereka telah menghasilkan data-data yang sangat bermanfaat bagi proses pembangunan di desanya, khususnya sebagai bahan rujukan penyusunan dokumen RPJMDesa secara partisipatif.

Dalam proses perencanaan pembangunan, saat ini desa pada umumnya masih menggunakan dalam cara pandang lama selalu menitikberatkan pada  analisa masalah sebagai cara awal merumuskan  program/kegiatan desa. Ada yang menyebut  analisa masalah dengan metode teknikalisasi  masalah. Teknikalisasi masalah kurang lebih  diartikan sebagai cara mencari dan merumuskan  masalah-masalah yang muncul di desa sebagai dasar pengambilan keputusan atas perencanaan  program/kegiatan prioritas pembangunan desa  untuk satu periode tertentu. Teknik ini sering  diterapkan dalam kegiatan-kegiatan seperti  musyawarah pembangunan desa  (Musrenbangdes) penyusunan Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah  Desa (RKP Desa).

Analisa masalah juga yang selama ini digunakan oleh desa-desa di Kabupaten Tebo. Namun tahun ini Infest Yogyakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tebo dan Pemdes Teluk Singkawang, Tegal Arum, dan Tirta Kencana, mulai merumuskan perencanaan pembangunan berbasis aset dan potensi. Proses perumusan tersebut pada dasarnya telah dimulai di pertengahan tahun 2016 melalui tahapan kegiatan perencanaan apresiatif desa sekitar Mei-Desember 2016. Dalam tahapan kegiatan tersebut, warga, Pemdes, dan semua perwakilan stakeholder di desa terlibat dalam pemetaan aset dan potensi desa, kewenangan desa, kesejahteraan desa, survei layanan publik, dan penggalian usulan atau gagasan kelompok marginal.

Jpeg

Peserta Workshop Penyusunan RPJMDesa sedang memetakan tantangan-tantangn mereka dalam proses penyusunan RPJMDesa

Data-data yang dihasilkan warga secara partisipatif selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan rujukan perumusan RPJMDesa berbasis aset dan potensi. Proses pembelajaran ini dilakukan oleh tiga desa dalam Workshop Penyusunan RPJMDesa Berbasis Aset dan Potensi yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta, pada Sabtu-Minggu (11-12/02/2017) . Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tegal Arum tersebut diikuti oleh perwakilan dari 3 Desa baik Tegal Arum, Tirta Kencana, maupun Teluk Singkawang. Peserta di antaranya adalah tim penyusun RPJMDesa (Tim 11), perwakilan Pemdes, dan Pemkab dari Dispermasdes Kabupaten Tebo.

Dalam workshop penyusunan RPJMDesa berbasis aset dan potensi, peserta lebih banyak melakukan simulasi penyusunan RPJMDesa. Kendati demikian tidak lagi mulai menyusun dari awal, namun hanya melakukan perbaikan sehingga menghasilkan RPJMDesa Perubahan yang berbasis aset. Dalam prosesnya memang tidak mudah mengubah pemahaman peserta yang terbiasa dengan proses penyusunan RPJMDesa. Termasuk pengalaman tim penyusun RPJMDesa dari Desa Teluk Singkawang, Habibi Kamil, proses perbaikan RPJMDesa ini tidak bisa diselesaikan secara singkat. Apalagi selama ini di desa terbiasa merumuskan RPJMDesa oleh beberapa orang saja. Sementara untuk menggali usulan biasanya hanya berbasis usulan hasil Musdus. Sehingga butuh waktu lama menganalisa data-data yang telah dihasilkan warga secara partisipatif.

Dari proses workshop penyusunan RPJMDesa, masing-masing desa merumuskan rencana kegiatan tindak lanjut untuk menyelesaikan penyusunan RPJMDesa, Musdes perumusan prioritas program, sampai Penetapan RPJMDesa. Selanjutnya, jika RPJMDesa telah ditetapkan, maka tim penyusun akan mulai menyusun RKPDesa dan APBDesa.

Perbedaan RPJMDesa Berbasis Masalah dan Berbasis Aset?

Jpeg

Peserta workshop mendiskusikan rencana penyusunan RPJMDesa

Di awal proses pembelajaran, warga dan Pemdes memang belum sepenuhnya memahami apa itu perbedaan RPJMDesa berbasis masalah yang selama ini mereka terapkan dengan berbasis aset. RPJMDesa berbasis aset dan potensi desa merupakan sebuah pendekatan yang ditawarkan Infest Yogyakarta. Pendekatan ini juga yang telah diterapkan di sejumlah desa dampingan Infest Yogyakarta baik di Jawa maupun luar Jawa. Pendekatan berbasis aset ini juga yang digunakan dalam modul panduan perencanaan apresiatif desa yang disusun dan diterbitkan oleh Infest Yogyakarta.

Latar belakang munculnya pendekatan apresitif salah satunya karena pendekatan masalah yang selama ini diterapkan di desa, hanya sekadar menampung banyak keluhan permasalahan desa. Tapi di sisi  lain melupakan bahwa di balik permasalahan ada  kekuatan, bahkan ada peluang kemudahan.  Kita lebih sering melihat sisi kelemahan tapi lupa  bahwa di sisi yang lain kita memiliki kekuatan,  mempunyai aset berharga yang apabila  dioptimalkan maka aset terbut akan berubah jadi  energi perubahan. Di sinilah arti penting  mengimbangi analisa masalah dalam  perencanaan pembangunan desa dengan  pendekatan aset. Dengan pendekatan aset kita  dilatih untuk lebih menghargai kondisi dan  prestasi desa secara positif.

Borni Kuriniawan, dalam Modul Perencanaan Apresiatif Desa, Infest Yogyakarta.

Borni Kuriniawan, dalam Modul Perencanaan Apresiatif Desa, Infest Yogyakarta.

Jadi, pendekatan berbasis aset ini mengapresiasi bahwasananya di tengah sejumlah masalah, sejatinya masih ada aset baik dalam  bentuk fisik maupun non fisik yang perlu  diapresiasi, hingga baik untuk dijadikan motivasi  untuk mendorong perubahan desa menjadi lebih  baik. Maka, Infest Yogyakarta menawarkan pendekatan apresiatif ini sebagai model perencanaan pembangunan desa yang tidak hanya mengumpulkan  masalah tapi juga menghimpun aset dan potensi yang desa miliki. Dengan kata lain pendekatan  pesimistis harus diimbangi dengan pendekatan optimistik. Jadi, prioritas program  pembangunan desa yang direncanakan dalam RPJMDesa dan RKPDesa tidak hanya  mencerminkan permasalahan desa semata, tapi proyeksi rencana pembangunan yang  didasarkan pada perhitungan dan analisa kekuatan yang ada di desa (strength based approach).  Kekuatan-kekuatan tersebut bisa berasal dari aset tangible seperti sumber daya alam dan  sumber daya fisik dan berasal dari aset intangible seperti aset sosial, budaya, dan ekonomi  desa.[]

"In house training" Desa Tunjungtirto. (Foto: Edi Purwanto)

Desa Tunjungtirto Melanjutkan Kinerja Tim Sebelas

Malang – Kegiatan “in house training” di Desa Tunjungtirto dilaksanakan pada (04/07/2015) di Balai Desa Tunjungtirto Kabupaten Malang. Pertemuan yang diadakan bersamaan dengan buka puasa bersama ini diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari pemerintah desa, kader desa, tokoh PKK, LPMD, BPD dan Karang Taruna Desa Tunjungtirto.

Kegiatan pendalaman dan kajian terhadap aset dan potensi desa ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan apresiatif desa yang pernah dilakukan pada 18-19 April 2015. Kegiatan mengenal desa sendiri yang sudah dilakukan sebelumnya merekomendasikan kepada tim pembaharu desa untuk menyusun tim aset desa. Tim aset desa bertugas untuk mengidentifikasi seluruh aset yang ada di Desa Tunjungtirto. Pemerintah Desa Tunjungtirto sendiri telah membentuk Tim Sebelas yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan unsur dari pemuda.

"In house training" Desa Tunjungtirto. (Foto: Edi Purwanto)

“In house training” Desa Tunjungtirto. (Foto: Edi Purwanto)

Dari beragam aset yang sudah diidentifikasi oleh Tim Sebalas ini diklasifikasikan menjadi Aset Sumber Daya Alam (SDA), Aset Sumber Daya Manusia (SDM), Aset Sosial, Aset Finansial, Aset Fisik, Aset Kelembagaan, dan Aset spiritual-budaya. Ketujuh aset ini dikaji lebih mendalam agar bisa menjadi semacam kajian akademik dalam pembuatan Perdes Aset dan Potensi Desa. Selain itu, Aset dan potensi desa ini akan menjadi bahan dasar dalam meninjau dan merevisi RPJMDesa yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut pengakuan Yulianti selaku sekretaris desa, RPJMDesa yang dibuat sebelumnya memang belum mengacu pada UU Desa No. 6 tahun 2014. Menurutnya, RPJMDesa itu disusun sebelum UU Desa disahkan. Maka dari itu, menurut perempuan berjilbab ini, Desa Tunjungtirto harus merevisi RPJMDesa dan disesuaikan dengan peraturan yang baru. “Nah kajian terhadap potensi dan aset desa menjadi penting untuk dilakukan guna membuat perencanaan desa yang berbasiskan pada kebutuhan desa”, tutur Yuli meyakinkan.

Semantara itu Hanik Martya selaku kepala Desa Tunjungtirto mengingatkan kepada peserta yang hadir pada saat itu untuk menggali lebih dalam lagi semua aset dan potensi yang ada di desa. “Kita memang sudah membentuk Tim Sebelas yang bertugas untuk menelusuri jejak sejarah dan aset desa, namun pada kesempatan ini harus dipertajam lagi,” jelas perempuan pengagum warna ungu ini.

Dalam melakukan kajian terhadap aset desa ini, peserta dibagi menjadi 7 kelompok untuk mengkaji dan menelaah terkait dengan jenis aset, tantangan dan strategi pengembangannya. Setelah berdiskusi secara kelompok, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Pada kesempatan itu, kelompok yang lainnya diberikan ruang untuk memberikan masukan, pertanyaan ataupun sanggahan.

Dari pertemuan ini, tim pembaharu desa telah memiliki list aset desa yang telah dianalisis tantangan dan strategi pengembangannya. Data ini selanjutnya akan dianalisis oleh penyusun dokumen desa yang diketuai oleh Anang Widodo. Guru Biologi di salah satu SMP Negeri Pakis Kabupaten Malang ini akan meramu data-data aset ini menjadi dokumen desa dengan dibantu dengan tim yang lainnya. Kelak dokumen ini akan dibawa ke Musyawarah Desa dan menjadi bahan pembuatan Perdes.

“Hasil dari pembahasan dan kajian aset ini akan menjadi dokumen desa. Dokumen aset dan potensi desa ini selain menjadi rujukan dalam pembuatan RPJMDesa juga sebagai semacam kajian akademik dalam pembuatan Perdes. Selain itu juga akan menjadi rujukan kepada siapapun yang berkeinginan untuk mengetahui aset yang ada di Desa Tunjungtirto”, terang Anang. (EP)